cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE
Published by Universitas Ubudiyah Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Journal of Law and Government Science (JLGS) is publishing the manuscript of outcome study, and conceptual ideas which specific in the sector of Law science. We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018" : 8 Documents clear
PENYELESAIAN PENGALIHAN ASET DAERAH AKIBAT PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Marlia Sastro
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian pengalihan asset daerah akibat pemekaran daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penyelesaian dapat diselesikan melalui dua cara yakni jalur non litigasi dan jalur litigasi. Melalui jalur non litigasi daerah-daerah otonom dapat memilih cara penyelesaian di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi dan arbitrase yang diwakili oleh Bupati/Walikota terhadap asset yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota. Untuk asset daerah yang bersumber dari APBD Provinsi maka Gubernur dapat menjadi mediator  antara daerah induk dengan daerah baru. Sedangkan asset yag bersumber dari APBN maka Menteri Dalam Negeri menjadi mediator bagi penyelesaian asset antar daerah.  Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan oleh Mahkamah Agung terkait yudisial revieuw terkait aturan pengalihan asset daerah dan Mahkamah Konstitusi penyelesaian terkait   pengujian undang-undang  terhadap Undang-Undang Dasar.Kata Kunci: Penyelesaian, Aset Daerah, Pemekaran Daerah
PENAGIHAN PAJAK KENDARAANBERMOTOR YANG TERTUNGGAK DINAS OLEH PEDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH (DPKA) Anhar Nasution
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.Bagaimana Upaya Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertunggak yang dilakukan oleh  Dinas Pedapatan Dan Kekayaan Aceh (DPKA).Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Dan memakai sumber data primer. Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah melakukan upaya penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak, pertama dengan melakukan penguatan dibidang hukumnya, yaitu dengan membuat beberapa aturan sebagai payung hukum. Kedua melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya yang tertunggak. Kemudian yang ketiga, secara represif dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) tentang berapa pajak yang harus dilunasi. Disarankan kepada Pemerintah Daerah harus memberikan kebijakan lebih tegas bagi masyarakat yang tertunggak pajak kendaraan bermotornya di Aceh.Kata kunci: pajak kendaraan bermotor
PRINSIP ITIKAD BAIK, SUATU PENDEKATAN KONSEPTUAL Nurarafah Nurarafah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan hukum perjanjian atau atau kontrak yang didasari oleh kebebasan berkontrak (freedom of contract) juga membawa konsekuensi melahirkan kontrak-kontrak baru yang berpotensi untuk melahirkan permasalahan baru. Interaksi bisnis dan perdagangan akan banyak menemukan masalah baru mengingat banyak prinsip yang berbeda pada masing-masing sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu sangatlah penting bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk mempelajari dan memahami substansi atau isi perjanjian sebelum melakukan kesepakatan perjanjian tersebut.Kata kunci : itikad baik, konseptual
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR PERNIKAHAN YANG SAH Elsa Yumilda
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya” kemudian lahirnya putusan Mahkamah Konstutusi No. 46/PUU-VIII/2010 materi pasal berubah menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Ketentuan ini memberikan perbedaan perlakuan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah. Hal tersebut bertentangan dengan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Masalah pokok  dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar pernikahan sah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan anak diluar pernikahan yang sah maupunanak yang lahir tanpa nikah dapatdirealisasikan di Pengadilan Agama.Perlindungan anak di luar nikah yang perkawinan orang tuanya tidak dicatatdapat dilakukan melalui itsbat nikahdan penerapan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 pasca uji materiilMahkamah Konstitusi. Anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah tidak dapat diberikanperlindungan melalui itsbat nikah ke Pengadilan Agama.Kata kunci: Perlindungan Hukum dan`Anak di Luar Pernikahan
TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN EKSEKUSI CAMBUK OLEH EKSEKUTOR DI ACEH Siti Ipnu Yanti
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada dasarnya hukuman cambuk merupakan suatu pidana baru di Indonesia khususnya di Aceh. Dalam perjalanannya pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh ini tidak selamanya berjalan dengan baik terdapat hal-hal yang merugikan terpidana cambuk. Sebagai contoh seperti di cambuk oleh eksekutor di bagian bawah leher dan kelebihan jumlah sabetan cambuk. masalah pokok dalam penalitian ini yaitu bagaimanakah ada tindakan hukum terhadap eksekutor yang tidak mengikuti aturan pelaksanaan eksekusi cambuk. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tindakan hukum bagi eksekutor yang melakukan kesalahan dalam eksekusi cambuk, pada dasarnya tidak ada tindakan hukum konkrit kepada eksekutor akan tetapi korban dapat melakukan pelaporan ke Polisi untuk dilakukan proses hukum apabila memang terjadi kesalahan dan kelalaian atau ketidaksengajaan yang dilakukan oleh eksekutor. Apabila terdapat keberatan dalam pelaksanaan eksekusi cambuk juga dapat melakukan tindakan hukum dengan melapor ke Mahkamah Syar’iyah, maka akan di proses untuk mengisi kekosongan hukum.Kata kunci: tindakan hukum, pelanggaran, eksekusi cambuk
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT PUPUK ISKANDAR MUDA Zainal Abidin
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Prinsip tanggung jawab mutlak (strictliability) merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam sengketa lingkungan PT.PIM sebagai pihak pencemar telah memberikan ganti kerugian secara langsung dan seketika kepada masyarakat korban pencemaran. Upaya hukum masyarakat dalam menyelesaikan sengketa pencemaran adalah melalui penyelesaian di luar pengadilan dengan melibatkan mediator sebagai penengah antara korban pencemaran denganPT. PIM.Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan cara yakni: negosiasi, mediasi. Sedangkan penyelesaian melalui pengadilan tidak dilakukan oleh masyarakat.Kata Kunci: pencemaran lingkungan, korban
SANKSI HUKUM TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS Lusi Tutur Mulia
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini membahas tentang sanksi hukum terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabat Notaris. Sanksi terhadap notaris dalam pembuatan perikatan yang terindikasi wanprestasi adalah sanksi secara perdata. Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan karena wanprestasi. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima oleh notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat terhadap notaris harus mendasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap notaris.Kata Kunci : Sanksi, Wanprestasi, Notaris
SISTEM PERADILAN ADAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Herinawati Herinawati
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem peradilan adat di Aceh adalah Peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat Gampong dan Mukim. Proses penyelenggaraan peradilan adat lazimnya dilaksanakan di Meunasah (langgar/musala) dengan sistem  musyawarah.Berkaitan dengan peradilan adat Aceh dalam sistem hukum Indonesia, secara yuridis penyelesaian sengketa melalui peradilan adat diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, yang menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan diselesaikan oleh lembaga Adat, melalui peradilan adat, dan sejumlah peraturan lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas sangat jelas memberi kewenangan pelaksanaan peradilan adat di Aceh, walupun bukan dalam bentuk menjalankan fungsi yudikatif dalam kehidupan bernegara, namun demikian, sebagai suatu bentuk pranata sosial dan sebagai pranata adat, peradilan adat berpotensi untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan, dan diakui eksistensinya secara formal dan mempunyai kewenangan untuk dilaksanakan.  Undang-Undang Pemerintahan Aceh serta Qanun Aceh merupakan bagian dari hukum hukum positif.Kata kunci: Sistem,  Peradilan Adat Aceh, Sistem Hukum Indonesia

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025 Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024 Vol 10, No 1 (2024): April 2024 Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 9, No 1 (2023): April 2023 Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 Vol 8, No 1 (2022): APRIL 2022 Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018 Vol 4, No 1 (2018): April 2018 Vol 1, No 1 (2015): April 2015