cover
Contact Name
habibullah
Contact Email
habibullah@kemsos.go.id
Phone
-
Journal Mail Official
sosiokonsepsia@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Sosio Konsepsia
ISSN : 20890338     EISSN : 25027921     DOI : -
Core Subject : Social,
Sosio Koncepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial presents scientific essays in the form of the results of field research on social welfare. Publish three times the April, August and December periods.
Arjuna Subject : -
Articles 397 Documents
KEBUTUHAN PELAYANAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA ALAM DI PROPINSI SUMATERA BARAT Gunawan Gunawan
Sosio Konsepsia Vol 14 No 3 (2009): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v14i3.714

Abstract

Case studies in West Sumatra Province, aims to explore the information about the needs of social services for victims of natural disasters. Data and information were collected by interviews and obsen1ation. Results of descriptive analysis of data and information collected, revealed that the public has to know information about neighborhood conditions, which were categorized as natural disaster-prone areas, communities have a habit in the face of natural disasters ranging from the rescue, response emergency, until the recoven; period. However, every time a disaster is always high risk and long recovery. Given the Earthquake in West Sumatra is not an incidental event (rare), then the service is not enough Victims limited emergency services, recovery, empowerment and protection, but the social services necessary to improve communitty preparedness. Activities services to victims of natural disasters can be grouped into 3 periods, namely: shortterm; Medium Term; Long Term.
PROFIL WKSBM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT DI YOGYAKARTA (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul) Suyanto Suyanto
Sosio Konsepsia Vol 11 No 1 (2006): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v11i1.589

Abstract

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini dapat berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga lembaga yang terbentuk tersebut dapat mensinergikanpelaksanaan tugas-tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial. Sesuai dengan definisi di atas, maka sasaran identifikasi ini dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) Perkumpulan sosial yang tumbuh dari komunitas sendiri atau yang ditumbuhkan dari pihak luar yang berada di komunitas lokal (desa/kelurahan); (2) Nilai sosial budaya lokal, meliputi adat istiadat, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.Dari hasil kajian diperoleh gambaran mengenai profil WKSBM khususnya yang berada di Kabupaten Gunung Kidul adalah sebagai berikut: (1) WKSBM di Kabupaten Gunung Kidul sudah ada dan berkembang di masyarakat lebih dari 10 tahun; (2) ]umlah kelompok WKSBM di tiap-tiap desa rata-rata diatas 50 kelompok perkumpulan; (3) WKSBM yang ada dibentuk dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat sebagai upaya pengintegrasian masyarakat dalam rangka mempertahankan kondisi ketahanan masyarakat danpada umumnya memiliki criteria keanggotaan menempati atau berdomisili pada wilayah tertentu; (4) Kegiatan WKSBM kebanyakan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dengan cara meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang dibiayai dengan iuran anggotanya sendiri; (5) Kegiatan WKSBM diwarnai dan dijiwai semangat kebersaman yang intinya ingin membantu orang lain dan kegotong royongan.Keadaan ini menunjukkan bahwa di masyarakat telah tersedia wahana atau potensi yang dapat dimobilisasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun masih memerlukan beberapa sentuhan interuensi dari pemerintah dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, menejemen pelayanan kesejahteraan sosial serta penggalian sumber dana.
PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERSPEKTIF INDEKS KEPUASAN PUBLIK DI RIAU Adi Anto
Sosio Konsepsia Vol 6 No 1 (2016): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v6i1.330

Abstract

Program Corporate Social Reponsibility (CSR) merupakan salah satu kebutuhan dan di Indonesia merupakan suatu kewajiban dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana pada pasal 74 menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial merupakan suatu kegiatan yang diwajibkan dan dilaksanakan berdasarkan pada kepatutan dan kewajaran sesuai dengan peraturan pemerintahan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dikenal dengan istilah CSR oleh perusahaan merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama stakeholders terkait, terutama masyarakat disekitar perusahaan tersebut berada. Karena peran CSR ternyata saat ini semakin penting bagi masyarakat di sekitar perusahaan dalam upaya menyeimbangkan pembangunan, baik ekonomi, sosial dan lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan secara komprehensif mengenai implementasi dan prioritas program CSR di PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Tapung, Minas dan Rumbai Provinsi Riau. Metode penelitian dilakukan dengan metode campuran (mixed methods) yaitu mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket, in-dept interview dan observasi terhadap multistakeholders. Hasil penelitian yang ditemukan implementasi program CSR oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Provinsi Riau masih berjalan dengan kurang baik. Sedangkan prioritas program CSR yang dibutuhkan berdasarkan indeks kepuasan publik di PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai dan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Tapung, Minas dan Rumbai Provinsi Riau adalah program yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat.Kata Kunci: pemberdayaan, program Corporate Social Reponsibility, indeks kepuasan publik. Corporate Social Reponsibility program (CSR) is seen as an urgent thing on social development. Its supported by regulation that stated in Act No. 40 year 2007 about Limited Company. In the article number 74 stated that social responsibility is one among activities that should be conducted by the companies. The companies should have committed for surround people quality of life, in terms of social and economic perspective. The sample of this research covers the implementation of the priority programmes and corporate social responsibility (CSR) PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai and PT. Cevron Pacific Indonesia (CPI) at Tapung, Minas and Rumbai Riau Province. Data has been collected by questionnaire, in-depth interview and observation. Results of the study found implementation of programs of corporate social responsibility by PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai and PT Cevron Pacific Indonesia (CPI) in Riau Province is still inadequate. The CSR program of the sample have been emphasized on social-economy empowerment. Keywords: empowerment, Corporate Social Reponsibility program, public satisfaction index.
Halaman Depan Vol 16 No 1 Januari April 2011 Ejournal Ejournal
Sosio Konsepsia Vol 16 No 1 (2011): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v16i1.787

Abstract

Halaman Depan Vol 13 No 1 2008 Ejournal Ejournal
Sosio Konsepsia Vol 13 No 1 (2008): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v13i1.657

Abstract

JARINGAN SOSIAL PRAKTEK PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KAWASAN WISATA KOTA BATU Oman Sukmana; Rupiah Sari
Sosio Konsepsia Vol 6 No 2 (2017): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v6i2.481

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan akan praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata Kota Batu, Malang,  yang hampir sama sekali tidak terekspose keberadaanya, namun memiliki potensi dampak negatif bagi masyarakat baik secara sosial, psikologis, agama, dan budaya.  Fokus penelitian ini diarahkan kepada: (1) bagaimana bentuk jaringan sosial praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata kota Batu; dan (2) bagaimanakah peran dan fungsi masing unit dalam jaringan sosial praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata kota Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (case study). Lokasi penelitian dilakukan di kawasan wisata Songgoriti, Kota Batu. Subyek penelitian ditentukan secara purposive, yakni: pramuwisata (tourguide), tukang ojek, petuah Desa Songgokerto, pemilik villa, warga yang berjualan di sekitar kawasan wisata, dan Pekerja Seks Komersial (PSK). Kerangka teoritik yang dijadikan dasar analisis mengacu kepada perspektif  teori jaringan sosial dari Turner. Temuan  penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial praktik prostitusi terselubung terbentuk dengan melibatkan berbagai stakeholders, seperti: Pemakai (user), Tukang Ojek, Tour Guide, Pemilik Villa, Pekerja Seks Komersial (PSK), Pemilik Usaha Hiburan (Karaoke) dan Billiyard), Pihak Oknum Pemerintah, dan Masyarakat. Jaringan sosial tersebut terbentuk karena adanya ikatan  kepentingan (interest) yang sama, terutama kepentingan ekonomi. Kata kunci: Jaringan Sosial, Prostitusi Terselubung, Kawasan Wisata Abstract This research has been done due to phenomenon of covert prostitution practice in tourist area of Batu, East Java. Those phenomenon does not completely exposed. However, it seen as have potential negative impact on society, both socially, psychologically, religion, and culture. The focus of this research is aimed to: (1) how does the kind of social networking on the practice of covert prostitution in the tourist area of Batu city; and (2) how the roles and functions of each part of the social network  of covert prostitution practice in the tourist area of Batu city. This study uses a qualitative approach with case study. The research location is in the tourist area Songgoriti, Batu City. The research subjects determined by purposive, namely: tour-guide, motorcycle taxis driver, Village leaders of Songgokerto, villa owners, residents around the tourist areas, and commercial sex workers (PSK). The theoretical framework used as the basis of analysis refers to the perspective of social network theory of Turner. The research findings shows that social networking of covert prostitution practice is formed by involving various stakeholders, such as: User, Motorcycle taxis driver, Tour-guide, Villa owners, Commercial Sex Workers (PSK), Business Owners entertainment, such as Karaoke and Billiards,  Government officials, and Society. The social network is formed because of profit interests, especially economic interests. Keywords: Social Networking, Covert Prostitution, Tourism Regions     
IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: DALAM PERSPEKTIF KEMENTERIAN SOSIAL Badrun Susantyo; Hari Harjanto Setiawan; - - Irmayani; Muslim Sabarisman
Sosio Konsepsia Vol 5 No 3 (2016): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v5i3.174

Abstract

Diberlakukannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) membutuhkan persiapan yang tidak sederhana. Kesiapan regulasi, lembaga maupun sumberdaya manuasia pelaksana undang-undang ini menjadi sangat penting dalam menyelesaikan masalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan yang dipilih sesuai dengan kriteria dengan pelaksanaan SPPA. Dengan demikian pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pedoman umum, partisipasi observasi, diskusi kelompok terfokus dan studi kepustakaan/dokumentasi. Artikel ini bertujuan untuk melihat kesiapan-kesiapan tersebut, yaitu kesiapan regulasi, kelembagaan dan sumberdaya manusia. Penelitian ini dilaksanakan di empat wilayah tempat yang ada Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) dibawah Kementerian Sosial yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Mataram dan Sulawesi Selatan. Kesiapan regulasi pada tataran mikro, merupakan hal yang paling urgen untuk segera dipenuhi oleh Kementerian Sosial.
DINAMIKA RUMAHTANGGA TENAGA KERJA WANITA DESA BANARAN JAWA TENGAH Karina Ayu Rarasasri Gumilang
Sosio Konsepsia Vol 14 No 1 (2009): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v14i1.738

Abstract

Sejak migrasi bukan Iagi hanya didorong oleh Jaktor ekonomi, pengaruh yang didapatkan bagi diri perempuan telah mendorong mereka melakukan migrasi sejak remaja dan berusia muda. Kebebasan berekspresi dan otonomi sebagai individu yang dimiliki dapat benibah ketika para perempuan ini menjalin hubungan dengan laki-laki dalam sebuah perkawinan dan rumah tangga. Berbagai benturan dalam berumah tangga tidak dapat dielakkan, karena kultur patriarki yang masih melekat pada masyarakat Jawa mengenai peran perempuan sebagai istri dan ibu tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Implikasinya tidak hanya pada tataran individu dan relasi dengan suami, tetapi juga pada tataran sosial, dimana dalam prosesreintegrasinya masyarakat mengenal nilai-nilai baru yang merupakan realitas dari migrasi yang membawa perubahan berarti bagi kesejahteraan. Realitas sikap perempuan migran dalam menghadapi persoalan dirinya dengan menjadi mbejat, melakukan pegat, dan minggat, merupakan pilihan lain selain bertahan menjadi seorang perempuan yang kuat melakoni perannya sebagai perempuan Jawa . Hal ini nmembawa perubahan penting dalam konstruksi nilai budaya Jawa dikalangan perempuan migran.
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN Sitepu, Anwar; Nainggolan, Togiaratua
Sosio Konsepsia Vol 8, No 2 (2019): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v8i2.1628

Abstract

Sesuai amanat UU RI. Nomor 13 Tahun 2011, semua pihak penyelenggara program penanganan fakir miskin wajib menggunakan data terpadu (disebut DT PPFM). Dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan DT PPFM secara luas, Kementerian Sosial (Kemensos) RI, sudah melakukan beberapa kegiatan (sosialisasi, koordinasi dan penerbitan regulasi). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bagaimana pengelolaan DT PPFM dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; (2) Mengetahui sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten/ Kota sudah memanfaatkan DT PPFM; dan (3) Mengidentifikasi kendala pemanfaatan DT PPFM oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Penelitian dilakukan di 4 kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara), Kota Semarang (Jawa Tengah), Kabupaten Kubu Raya (Kaimantan Barat), Kota Palu (Sulawesi Tengah). Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Informasi digali dengan teknik wawancara, didukung dengan focuss group discussion dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan DT PPFM oleh pemerintah daerah belum dilakukan secara profesional; (2) pemanfaatan DT PPFM masih sangat terbatas. Kendala utama pengelolaan data adalah: (1) keterbatasan sumberdaya dan (2) belum memiliki landasan hukum. Sedangkan kendala pemanfaatan adalah: (1) Rendahnya pengetahuan OPD atas DT PPFM dan UU Nomor 13/2011 yang mewajibkan semua pihak yang melakukan penanganan fakir miskin menggunakan data yang sama; (2) Kelembagaan dan pengelolaan DT PPFM yang belum profesional; (3) Persepsi terhadap DT PPFM yang belum sepenuhnya positif. Kata kunci: Pengelolaan, Pemanfaatan, Data Terpadu, dan Fakir Miskin  
PERMASALAHAN SOSIAL TENAGA KERJA WANITA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN SOSIAL (Studi Kasus di Daerah Asal, Daerah Transit, dan Daerah Tujuan TKW) Sutaat Sutaat
Sosio Konsepsia Vol 11 No 3 (2006): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v11i3.606

Abstract

Studi ini dilakukan guna mengidentifikasi potensi, masalah, dan kebutuhan pelayanan sosial bagi Tenaga Kerja Wanita (TKv\l). Hal ini dimaksudkan sebagai input bagi perumusan kebijakan dan program penanganan masalah sosial TKW secara profesional.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya TKW relatif rendah baik dari segipengetahuan maupun kesiapan untuk bekerja di luar negeri. Hal ini terkait dengan masih minimnya persiapan pada TKW sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Di samping itu juga adanya praktek-praktek pengiriman tenaga kerja secara ilegal yang lebih mengutamakan pada keuntungan ekonomi semata, negara tujuan kurang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing (TKW).Pada akhirnya KBRI banyak dihadapkan pada berbagai masalah yang terkait dengan penyelesaian kasus tenaga kerja bermasalah, baik yang menyangkut legalitas sebagai T.Kw, tindak kekerasan maupun masalah-masalah lainnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelayanan sosial TKW mulai dari pemberangkatan sampai di negara-negara tujuan, dengan cara melibatkan para Pekerja Sosial profesional dalam penyelesaian masalah TKW.

Page 10 of 40 | Total Record : 397


Filter by Year

2006 2021


Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2021): Sosio Konsepsia Vol 10 No 3 (2021): Sosio Konsepsia Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2020): Sosio Konsepsia Vol 9, No 3 (2020): Sosio Konsepsia Vol 9, No 2 (2020): Sosio Konsepsia Vol 9, No 1 (2019): Sosio Konsepsia Vol 8, No 3 (2019): Sosio Konsepsia Vol 8, No 2 (2019): Sosio Konsepsia Vol 8, No 2 (2019): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 1 (2018): Sosio Konsepsia Vol 7 No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3 Tahun 2018 Sosio Konsepsia Vol 8, No 1 (2018): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 7, No 3 (2018): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 7, No 2 (2018): Sosio Konsepsia Vol 7, No 2 (2018): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 7, No 1 (2017): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 7, No 1 (2017): Sosio Konsepsia Vol 6 No 3 (2017): Sosio Konsepsia Vol 6, No 3 (2017): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 6, No 3 (2017): Sosio Konsepsia Vol 6, No 2 (2017): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 6 No 2 (2017): Sosio Konsepsia Vol 6, No 2 (2017): Sosio Konsepsia Vol 6 No 1 (2016): Sosio Konsepsia Vol 5 No 3 (2016): Sosio Konsepsia Vol 5 No 2 (2016): Sosio Konsepsia Vol 5, No 1 (2015): Sosio Konsepsia Vol 5 No 1 (2015): Sosio Konsepsia Vol 4 No 3 (2015): Sosio Konsepsia Vol 4, No 3 (2015): Sosio Konsepsia Vol 4, No 2 (2015): Sosio Konsepsia Vol 4 No 2 (2015): Sosio Konsepsia Vol 4 No 1 (2014): Sosio Konsepsia Vol 4, No 1 (2014) Vol 3 No 3 (2014): Sosio Konsepsia Vol 3 No 2 (2014): Sosio Konsepsia Vol 3 No 1 (2013): Sosio Konsepsia Vol 2 No 3 (2013): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 2 No 2 (2013): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 3 (2012): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 3 (2012): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 2 (2012): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 1 (2012): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 (2011): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 2 (2011): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 1 (2011): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 3 (2010): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 2 (2010): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 1 (2010): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 3 (2009): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 2 (2009): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 1 (2009): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 3 (2008): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 2 (2008): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 1 (2008): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 (2007): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 (2007): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 1 (2007): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 11 No 3 (2006): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 11 No 2 (2006): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 11 No 1 (2006): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial More Issue