cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Ilham Tanzilulloh
Contact Email
m.ilham_tanzilulloh@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
m.ilham_tanzilulloh@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Published by Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : 16935926     EISSN : 25027646     DOI : -
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Justicia Islamica published by the Department of Sharia and Islamic Economic IAIN Ponorogo. The journal is intended as a venue for open-minded to all people. Editor accepts writings of the results of conceptual thinking and research in the fields of law, Islamic law and social problems that have never been published. The editor reserves the right to perform editing without changing the intent of writing.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 15, No 1 (2018)" : 7 Documents clear
ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DENGAN PENDEKATAN MAQASHID AL-YARI’AH DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM PANCASILA Budiarti, Budiarti
Justicia Islamica Vol 15, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v15i1.1362

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi tentang analisis yuridis perkawinan beda agama dengan pendekatan maqashid al-syari’ah dalam konteks negara hukum Pancasila. Hasil kajian menegaskan bahwa nilai maqashid al-syari’ah menjiwai substansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Produk yuridis tentang perkawinan dengan menjadikan agama sebagai syarat sahnya perkawinan serta legitimasi negara melalui tindakan administratif, bukanlah tindakan diskriminatif dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Bahkan mengukuhkan relasi fungsional antara agama dan negara dalam konteks negara hukum Pancasila. Demikian pula dalam pandangan majelis-majelis agama, yaitu MUI, PGI, KWI, WALUBI, PHDI, dan MATAKIN. Majelis-majelis agama tersebut berpandangan, perkawinan beda agama bukanlah perkawinan yang ideal menurut ajaran masing-masing agama. Implikasi dari kajian ini bahwa perlu memerhatikan nilai-nilai agama dalam merumuskan suatu produk yuridis menuju suatu produk hukum responsif. Selain itu, perlu upaya preventif dan mengadvokasi masyarakat secara dini agar tidak lagi terjadi perkawinan beda agama demi mewujudkan kepastian hukum bagi pasangan yang telah melaksanakan perkawinan.
DIALEKTIKA FATWA & HUKUM POSITIF DI INDONESIA “Meneguhkan Urgensi Dan Posisi Fatwa Di Masyarakat Muslim Nusantara” sutopo, umarwan
Justicia Islamica Vol 15, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v15i1.1435

Abstract

Fatwa bagi tradisi umat islam merupakan salah satu media untuk menyampaikan hukum-hukum islam (shariah). Masyarakat muslim mempunyai kecenderungan untuk bertanya tentang banyak hal, pernikahan, muamalah, jinayah, ibadah dan persoalan-persoalan lainnya. Selain itu, keberadaan fatwa berkaitan dengan penghayatan dan pengamalan agama umat muslim yang dijamin oleh undang-undang. Persoalannya adalah bagaimana jika antara fatwa dengan ketetapan pemerintah/ aturan hukum positif terjadi persinggungan yang tidak selaras apalagi bertolak belakang? Baik dengan hukum secara khusus maupun dengan keanekaragamaan suku, budaya dan ras yang berada di Indonesia. Hal ini mencuat misalnya pada kasus penodaan agama, fatwa keharaman rokok, serta awal ramadhan dan syawal yang sama sekali berbeda dengan ketetapan pemerintah. Pada posisi seperti ini sebenarnya, bagaimana posisi dan kedudukan fatwa dalam kehidupan umat muslim sebagai kaum beragama sekaligus warga negara, serta bagaimana sikap yang seharusnya dikedepankan?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat Indonesia terkait pro dan kontra terhadap beberapa fatwa dengan analisis yang mendalam, lalu dikaitkan dengan kedudukan fatwa dalam sistem hukum positif (yang berlaku), serta urgensi fatwa bagi umat islam secara umum dan muslim indonesia secara khusus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa fatwa bagi umat islam Indonesia menduduki wilayah yang sangat urgen. Meski keberadaannya tidak masuk dalam sistem hukum positif di Indonesia, seandainya ada persinggungan yang tidak seirama antara keduannya, maka perwujudannya harus disikapi secara bijaksana, baik oleh negara, pembuat fatwa dan masyarakat Indonesia.
PUBLIC MORALITY IN INDONESIAN PENAL CODE DRAFT: ZINA DEFINITION DEBATE Widyantoro, Hary
Justicia Islamica Vol 15, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v15i1.1431

Abstract

A heated debate at the end of 2017 to the beginning of 2018 in Indonesia, on zina redefinition in Indonesian Penal Code that received both national and international attention, as becoming an interesting study discussing the revival of Zina law in Muslim majority countries. This study examines the contestation over Zina definition between actors. It argues that religious values has become framework to make morality becomes public matter through the law reform, in Indonesian plural Muslims majority country. The contestation between religious and secular took place in the process, as part of ongoing Islamization. The data is collected from media, such as online newspaper and the TV One Indonesian Lawyers Club program where actors were involved in constructing the discourse of gender, sexuality, and its regulation in Indonesia. Hence, this contributes to the discussion on gender and sexuality in Muslims majority countries, where religious and secular ideas are contested.
INHERITANCE AND GENDER EQUALITY Yusuf, Muhammad; Wekke, Ismail Suardi
Justicia Islamica Vol 15, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v15i1.1436

Abstract

The format of inheritance rights of sons and daughters, namely 2:1, is based on universal truths in the form of justice with accompanying rights and obligations. The format can be carried out quantitatively if the rights and obligations between sons and daughters go as they should. If there are considerations that guarantee more justice, the numbers can be interpreted qualitatively, namely number 2 (the share of sons) is the maximum number and number 1 (the share of daughters) is the minimum number. Both are aimed at ensuring the realization of maqashid al-syari>'ah in the form of justice. This is also in line with the asitinajang local wisdom (principle of decency)
Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia warjiyati, Sri
Justicia Islamica Vol 15, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v15i1.1391

Abstract

Permasalahan tentang hak asasi manusia saat ini tidak hanya menjadi masalah nasional sekaligus masalah global. Adanya hak asasi manusia mewujudkan berbagai bentuk pengaruh adanya kewajiban asasi, di mana keduanya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan berjalan secara paralel. Penegakan HAM di Indonesia saat ini dihadapkan dengan berbagai masalah yang cukup signifikan. Misalnya di bidang ekonomi, kondisi masyarakat indonesia pada umumnya berada dalam garis kemiskinan, tidak sedikit sebagian masyarakat melakukan pelanggaran terhadap HAM karena alasan ekonomi. Dalam hal ini cara penyelesaian yang di tawarkan dalam permasalahan penegakan HAM di Indonesia  adalah dengan diupayakan melalui rekonstruksi sistem hukum nasional di Indonesia dengan melakukan restrukturisasi institusi-institusi penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum nasional  dapat ditata kembali serta berpengaruh secara signifikan terhadap perbaikan sistem dalam penegakan HAM.
KEADILAN SUBSTANTIF DALAM ULTRA PETITA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Yasin, Ikhsan Fatah
Justicia Islamica Vol 15, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v15i1.1252

Abstract

Abstrak: Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjadi penjaga gawang konstitusi, supaya tidak ada satupun yang melanggar konstitusi. Mahkamah konstitusi dilekati dengan empat kewenangan dan satu kewajiban, kewenangan Mahkmah Konstitusi yang pertama dan paling utama adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan yang dihasilkan dalam perkara pengujian undang-undang adalah dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima. Putusan dikabulkan jika permohonan pemohon beralasan sehingga kemudian pasal yang dimohonkan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun dalam perkembanganya Mahkamah Konstitusi melakukann ultra petita dengan memunculkan variasi terhadap putusan yang dikabulkan, Mahkamah Konstitusi memperkenalkan putusan konstitusional bersyarat, tidak konstitusional bersyarat dan penambahan frasa. Sehingga dalam perubahan UU No. 24 tahun 2003, dengan tegas dinyatakan Mahkamah Konsitusi dilarang menambahkan frasa, kemudian pasal tersebut juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hakim di Mahkamah Konsitusi beranggapan bahwa dalam menjaga konstitusi kewenangan Mahkamah Konsitusi tidak boleh dikungkung oleh undang-undang dan bahwa hakim diperintahkan untuk menegakan keadilan bukan menegakan undang-undang. Tulisan ini meneliti putusan-putusan Mahkamah Konsitui yang konstitusional bersyarat dan menambahkan frasa untuk menemukan apakah dalam putusan tersebut benar-benar untuk menegakan keadilan yang mana keadilan tersebut tidak bisa terwujud jika hanya menghapuskan pasal yang dimohonkan. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa putusan tersebut memang memberikan keadilan bagi pemohon dan keadilan tersebut tidak bisa terwujud jika Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan tanpa memberikan tafsir dan menambahkan frasa terhadap pasal yang dimohonkan.Abstract: The Constitutional Court to be the constitutional goalkeeper, there is not anything contrary against constitution. The Constitutional Court has four authorities and one duty, the authority of the Constitutional Court first and foremost is judicial review the law against Constitution. According to Constitutional Court law, the Decision of judicial review is accepted, rejected and unacceptable. The decision is acceptable if the applicant's request is grounded in the state memorandum filed for which there is no binding legal force. However, in its development, they performed ultra petite by raising the difference to the granted decision, the Constitutional Court with conditionally constitutional, conditionally unconstitutional and added phrase. Amendment of constitutional court law, expressly the Constitution Law is prohibited to add the phrase, then enforced by the Constitutional Court. The judge at the Constitutional Court considered that in keeping with the constitution the institution could not be confined by law and that the judge was ordered to uphold justice rather than enforce the law. This article research decision of Constitutional Court Conditionally Constitutional and adds a phrase to find whether in the decision it is really to enforce justice which accuracy cannot be realized if it simply removes the petitioned article. From the results of the study, the authors found that it does give the constitution and cannot be applied if it only provides without interpretation and adds phrases.
REKONSTRUKSI KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN INDONESIA Hermanto, Agus
Justicia Islamica Vol 15, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v15i1.1455

Abstract

This study examines the construction and reconstruction of rights and duties of a husband and a wife in Indonesia marriage law. Explicitly, Indonesia marriage law is considered distinguishing division of labour for a husband and a wife: public domain is for the former and the domestic one is for the later. Such division of labour needs reconstruction to reveal implicit understanding. As a law ruling marriage in Indonesia, Indonesia marriage law firstly, is allegedly adopted from classical jurisprudence which is contextually patterned in the culture of the Arab people; secondly, was legislated in the era of the patriarchy-dominated New Order government; thirdly, was legislated 43 years ago and has not been renewed; finally, is ambiguous in terms of its chapters of rights and obligations ofa husband and a wife. This study uses library research in which the researcher reviews literatures and other written sources related to the topic. To reconstruct Indonesian marriage law concept, the researcher uses the theory of maslahat, sadd al-źarī'ah, gender and progressive. This study also approaches the topic uses interdisciplinary perspectives, namely, philosophy, history, sociology and anthropology. This study demonstrates firstly, the construction of right and obligation concept in Indonesia marriage legislation recognizes the legal capacity of women. However, in some articles, marriage law confirms rigid division of labour between men and women: public domain for men and domestic one for the other. This marriage law shows a highly ambiguous attitude of the government. In Law of No 1 of 1974 about Marriage, Article 31 paragraph (3) states that Husband is the head of the household and the wife is a housewife. Article 34 Paragraph (1) The husband is obliged to protect his wife and provide all the necessities of marriage life in accordance with his ability, and (2), the wife has to manage the household affairs well. These verses are presumably conservative; therefore, Indonesian Muslim feminists demand gender equality by reconstructing the concepts contained in the law based on principles of justice (al-adl), equality (musāwah), deliberation (al-syūra), get along well (mu'asyarah bi al-ma'rūf). This will prevent the incident of overburden for women (longer and heavier workload), subordination (neglecting political decisions), marginalization (economic impoverishment), stereotypes (negative), and violence. According to al-Shātibī, legal reformcan be conducted under three conditions; 1) it does not violate the law of syarā ', 2) it is reasonable, 3) it eases and avoids difficulty as the concept of sadd al-źarī'at suggests. It is li jalb al-masālih wa li daf'i al-mafasid, aiming at keeping religion, soul, mind, descendants, and wealth. The Indonesian Muslim feminists strive to do progressive ijtihād and assert that the law is for mankind and not humankind for the law.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2018) Vol 15, No 1 (2018) Vol 14, No 2 (2017): HUKUM DAN SOSIAL Vol 14, No 1 (2017): Hukum dan Sosial Vol 13, No 2 (2016): Hukum dan Sosial Vol 13, No 1 (2016): Hukum dan Sosial Vol 12, No 2 (2015): HUKUM DAN SOSIAL Vol 12, No 1 (2015): HUKUM DAN SOSIAL Vol 11, No 2 (2014): HUKUM DAN SOSIAL Vol 11, No 1 (2014) Vol 11, No 1 (2014): HUKUM DAN SOSIAL Vol 10, No 2 (2013): HUKUM DAN SOSIAL Vol 10, No 1 (2013): HUKUM DAN SOSIAL Vol 9, No 2 (2012): HUKUM DAN SOSIAL Vol 9, No 1 (2012): HUKUM DAN SOSIAL Vol 8, No 2 (2011): Hukum dan Sosial Vol 8, No 1 (2011): Hukum dan Sosial More Issue