cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
mifesbuk@gmail.com
Phone
+62541-743390
Journal Mail Official
mifesbuk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No.80 75124 Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : 14126877     EISSN : 25280538     DOI : https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2
Core Subject : Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Dedikasi mempublikasikan artikel-artikel yang berisi ide, gagasan, hasil penelitian, kajian pustaka, dan kreasi inovasi bidang sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 1 (2024): DEDIKASI" : 5 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUPAHAN TENAGA KERJA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI BIDANG COFFEE SHOP Heribertus Richard Chascarino, Elieser Sandatoding, Khairunnisah, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 1 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i1.8004

Abstract

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata. Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terkhususnya coffee shop di kota-kota besar seperti di Samarinda menjadi usaha yang sangat berkembang pesat dan sangat menguntungkan. Pesatnya perkembangan coffee shop sehingga mengakibatkan banyaknya penyerapan tenaga kerja, namun beberapa tenaga kerja coffee shop bekerja melebihi jam kerja yang disepakati.Metode penelitian menggunakan hukum normatif dengan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan menggunakan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum yang berkaitan dengan pengupahan dan perlindungan tenaga kerja. Hasil penelitian ini menjawab terkait aturan terhadap upah tenaga kerja usaha mikro, kecil dan menengah di bidang coffee shop berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja di coffee shop menurut hukum yang berlaku.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAN KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KELURAHAN MUGIREJO KECAMATAN SAMARINDA UTARA Rico Dwi Julianto, Salasiah dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 1 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i1.8000

Abstract

Penelitian yang berjudul “Peran Kepemimpinan Lurah dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Mugirejo Kecamatan Samarinda Utara” mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana kepemimpinan lurah dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Lurah Mugirejo Kantor Kecamatan Samarinda. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian pada jenis penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Fokus penelitian adalah peran kepemimpinan lurah dalam meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Kelurahan Mugirejo Samarinda Utara, memberikan pelatihan pengetahuan, orientasi kemampuan, keterampilan, dan supervisi teknis. Berdasarkan hasil penelitian kepemimpinan lurah dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor desa Mugirejo kabupaten Samarinda Utara sudah cukup baik. Berdasarkan pelayanan yang ada di kantor desa Mugirejo kabupaten Samarinda utara terlihat sudah berusaha sebaik-baiknya, namun masih terdapat pekerjaan yang terhambat karena kendala.
PERTANGGUNGJAWABAN PERAWAT AKIBAT KESALAHAN DALAM PEMBERIAN OBAT KEPADA PASIEN Benhard Kurniawan Pasaribu, Fadillatul Jannah, Sukindar, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 1 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i1.8001

Abstract

Pertanggungjawaban di bidang keperawatan merupakan aspek krusial dari etika profesi tersebut. Contohya seperti beberapa kasus yang terjadi akibat kesalahan perawat dalam pemberian obat atau yang disebut juga dengan Nursing Error maka diperlukannya pertanggungjawaban seorang perawat akibat kesalahannya tersebut. Terutama jika terjadi dampak negatif yang signifikan. Tanggungjawab ini cenderung bersifat retrospektif, bergantung pada kinerja dan keputusan yang telah diambil. Dalam konteks hubungan perawat yang diberikan kepada pasien selama perawatan.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang.  Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa Pertanggungjawaban perawat dalam pelayanan kesehatan melibatkan aspek hukum perdata, pidana, dan administrasi, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap standar keperawatan, pencegahan tindakan yang salah atau ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Secara hukum perawat yang melakukan kesalahan/kelalaian dapat dikenakan sanksi yang mungkin diterapkan sebagai konsekuensi dari tindakan perawat yang melakukan kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien, yang mencakup sanksi hukum administrasi, perdata, dan pidana.
PROBLEMATIKA JUAL BELI OBAT KERAS GOLONGAN PREKURSOR OLEH APOTEK DI SAMARINDA Amin Slamet, Rifa Atul Amalina, Isnawati, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 1 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i1.8002

Abstract

Penulis menemukan masalah yang sering terjadi di beberapa apotek di Samarinda tentang penjualan obat keras golongan prekursor secara bebas yang dapat menyebabkan penyalahgunaan. Seringkali, penjualan obat keras golongan prekursor di apotek menimbulkan beberapa masalah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini berwujud dalam melakukan pengendalian dan pengaturan terhadap penjualan obat keras golongan prekursor, yang merupakan bahan baku dalam pembuatan obat-obatan yang berbahaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian hukum kepustakaan  yang berupa data sekunder seperti Perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum dan buku-buku literatur. Serta observasi langsung melalui wawancara di lapangan dengan informan pasien atau konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan walaupun terdapat peraturan dan prosedur yang jelas pengawasan dan penjualan obat keras golongan prekursor masih terus terjadi. Hal ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dan penegakan peraturan oleh pihak berwenang. Salah satu faktor utama yang menyebabkan permasalahan ini adalah kurangnya kompetensi dan pemahaman sumber daya manusia di apotek tentang peraturan dan risiko penyalahgunaan obat keras golongan prekursor di Samarinda.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN KASET BAJAKAN VIDEO GAME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Benhard Kurniawan Pasaribu, Silitonga Tondy Piebed Oro, Syamsudin, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 1 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i1.8003

Abstract

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan peraturan yang telah mengatur sekaligus melindungi hasil karya cipta seseorang dimana dalam Undang-Undang tersebut telah tertuang juga adanya larangan dengan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Fenomena dalam pembajakan masih saja terjadi hingga saat ini, termasuk pembajakan terhadap film, lagu, music, buku, ilmu pengetahuan, dan video game yang ada di Kota Samarinda di beberapa tempat. Maka dari itu telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang ini adalah untuk melindungi Hak Cipta yang salah satunya tentang pembajakan Kaset Video Game yang belakangan ini semakin banyak dalam peredarannya.Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi wawancara mendalam dengan informan, dan studi dokumentasi. Peneliti melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Samarinda Ulu dan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Timur.Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa pihak penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian telah melakukan dua cara pencegahan agar dapat meminimalisir kasus pembajakan kaset, yaitu upaya preventif dan represif, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan secara efektif dikarenakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tindak pidana pembajakan dikategorikan sebagai delik aduan, selain itu mengenai bentuk perlindungan yang diberikan kepada pengembang/penerbit video game telah dilaksanakan kepada pengembang/penerbit video game baik lokal maupun dari luar negeri, karena Indonesia bukan saja mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tetapi juga melalui kesepakatan Internasional seperti Protokol Madrid dan Konvensi Bern.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI Vol 25, No 1 (2024): DEDIKASI Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI Vol 23, No 2 (2022): DEDIKASI Vol 23, No 1 (2022) Vol 22, No 2 (2021) Vol 22, No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020) Vol 21, No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019) Vol 39, No 2 (2018) Vol 20, No 1 (2019) Vol 38, No 1 (2018) Vol 37, No 2 (2017) Vol 36, No 1 (2017) Vol 35, No 2 (2016) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 30, No.1 (2014) More Issue