cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Galih Puji Mulyono, S.H., M.H.
Contact Email
Galihpujimulyono@unmer.ac.id
Phone
+6285646664788
Journal Mail Official
jurnalcakrawalahukum@unmer.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Building, Terusan Dieng Street 62-64, Malang City, East Java, Indonesia, 65146
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Cakrawala Hukum
Published by Universitas Merdeka Malang
ISSN : 23564962     EISSN : 25986538     DOI : https://doi.org/10.26905/idjch
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Journal of Cakrawala Hukum, is a scientific periodical of the Faculty of Law, University of Merdeka Malang, which includes a variety of research in the field of law, or the analysis of actual case studies, or ideas related to the actual law. A Scientific periodical is intended as a means of scientific communication and a means of fostering, developing and strengthening knowledge in the field of law. Academics, legal practitioners, or anyone interested in the field of law may submit his papers to the editor with the guidelines in writing. Coverage includes, but is not limited to Employment and industrial law, Corporate governance and social responsibility, Intellectual property, Corporate law and finance, Insolvency, Commercial law and consumer protection, Environmental law, Taxation, Competition law, and Regulatory theory. Researchers in all law fields are encouraged to contribute articles based on recent research. Published 3 times a year in April, August and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2014): December 2014" : 6 Documents clear
ANALISIS TERHADAP HAK CIPTA KONTEN INFORMASI ELEKTRONIK PADA SITUS INFORMASI Hendra Djaja
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 5, No 2 (2014): December 2014
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v5i2.695

Abstract

Making use of information technology in internet had been found in all sectors of society life. Any information access was unlimited available in the illusion world. Website and electronic contentin website weretheproperties owned by anyone as the legislation, so they would get law protection. Law protection aspect meant was the protection toward the domain nameregulatedby the law no 11 year 2008 about information and electronic transaction, law aspect of brand protection, especiallythe law aspect of copyright in the law no 19 year 2002 about copyright. Website and content in it were the copyright protection object namely typographical arrangement or book cover in illusion world, whereas the content was the same as the book content in any information. Copyright violation in website referred to the international legal institution note. The numbers were many with various motives and modus. To decrease the violations, it did not only depend on the regulation of norm law but it also needed the process of realization in every information society element so that all activities in illusion world did not inflict loss someone and others. Pemanfaatan teknologi informasi di media internet, telah merambah segala sektor kehidupan masyarakat. Akses informasi informasi apa saja seolah tersedia tanpa batas di dunia maya. Situs informasi (website) berserta konten elektronik (content) di dalam situs informasi, merupakan properties yang dimiliki siapa saja sesuai perundang-undangan, sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Aspek perlindungan hukum yang dimaksud antara lain perlindungan terhadap Nama domain (domain name) diatur Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, aspek hukum perlindungan merek, khususnya aspek hukum perlindungan hak cipta dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Situs informasi dan konten yang ada di dalamnya merupakan obyek perlindungan hak cipta yaitu Tata Letak Perwajahan (typographical arrangement) atau Sampul Buku di dunia maya, sedangkan kontennya disamakan sebagai isi buku dengan berbagai informasi.Pelanggaran hak cipta pada situs informasi jika merujuk pada catatan lembaga resmi internasional, jumlahnya luar biasa banyak dengan berbagai motif dan modus. Untuk mengurangi pelanggaran tersebut, tidak bisa hanya bergantung pada ketentuan hukum normatif saja tetapi perlu proses penyadaran pada setiap elemen masyarakat informasi, agar segala aktifitasnya di dunia maya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.
PENDEKATAN HISTORIS TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI INDONESIA Ketut Meta
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 5, No 2 (2014): December 2014
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v5i2.696

Abstract

Traditionally, living environment problems already existed since human existed. Based on custom or tradition, human had always to keep compatible relation among human beings, human and the environment, and between human and God. Before 1982, the regulations that regulated living environment had not been organized systematically. After 1982, it was along with the issue of law no 4 year 1982 about the main regulation of living environment management (UULH year 1982, replaced withU U No 23 year 1997 (U U L H 1997). Next because of global effect, replacement was done again with law No 32 year 2009 about living environment protection and management. Although the law of living environment had been changed twice, the law was still left behind the fact. The dominant factor which triggered the disturbance of living environment balance in Indonesia was about population affairs which the handling had not finished. Secara tradisional masalah lingkungan hidup sudah ada semenjak manusia ada. Menurut Hukum adat manusia harus selalu memelihara hubungan yang serasi, selaras antara hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungannya, dan antara manusia dengan Tuhannya. Sebelum tahun 1982, peraturan peraturan yang mengatur lingkungan hidup masih belum tersistematisasi, setelah tahun 1982 dengan dikeluarkannya undang undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (UULH Tahun 1982, kemudian diganti dengan U U No 23 Tahun 1997 (U U L H 1997). Selanjutnya karena pengaruh global dilakukan penggantian lagi dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Walaupun sudah dua kali UU Lingkungan Hidup dilakukan pergantian, tetapi masih saja undang-undang itu selalu ketinggalan dari faktanya. Faktor dominan yang memicu terganggunya kesimbangan lingkungan hidup di Indonesia tersebut adalah sekitar masalah kependudukan yang belum tuntas penanganannya.
HAKIM AGUNG SEBAGAI AGENT OF CHANGE MENUJU LAW AND LEGAL REFORM Samsul Wahidin
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 5, No 2 (2014): December 2014
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v5i2.697

Abstract

Supreme Court as the nation institution in nation power was the legislative power keeper. The performance in law enforcement had always to adapt the increase of society law. Here, justice was enforced based on society justice feeling. Supreme Court institution was occupied by a person, namely Supreme Judge or judge of the Supreme Court. Supreme Judge as God Representative in the world had to dig and accommodate the justice value in society. In upholding the law and justice, it had to be realized that it was a simultaneous and continuous effort by integrating various components with Supreme Court and supreme judge as the concrete agent. Various components in law enforcement had to integrate in realizing the law goal which processed with space and time. Space gave a chance toward the law action, both one which fitted law and that which broke it.The processing time gave a chance to people to be creative and innovative.In another perspective, integration did not only mean to build power, especially against law violation. The effort which had to be done continuously was to keep renewing the legal source, so the component in realizing the law goal could be renewed, not merely in the meaning as the spirit and all the implications but more than that, up to date renewing had to be done continuously. It became a demand that had to be fulfilled all the time. There was no word finish and there was no term final. Process was the form of the finalization itself. Mahkamah Agung sebagai lembaga negara dalam sistem kekuasaan negara adalah penjaga kekuasaan legislatif. Kinerjanya dalam penegakan hukum harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan hukum masyarakat. Di sini keadilan ditegakkan berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Kelembagaan Mahkamah Agung diisi oleh person, yaitu Hakim Agung. Hakim Agung sebagai wakil Tuhan di muka bumi, harus senantiasa menggali dan mengakomodasikan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam menegakkan hukum dan keadilan, disadari adalah merupakan upaya simultan dan terus berkelanjutan, dengan mengintegrasikan berbagai komponen. Puncaknya adalah Mahkamah Agung, dengan Hakim Agung sebagai penegak konkretnya. Berbagai komponen dalam penegakan hukum harus berintegrasi dalam mewujudkan tujuan hukum, yang berproses bersama ruang dan waktu. Ruang yang memberikan kesempatan terhadap terjadinya perbuatan hukum, baik yang sesuai maupun yang melanggar hukum. Waktu yang terus berproses, memberikan kesempatan kepada orang untuk berkreativitas dan berinovasi. Pada perspektif lain, integrasi itu tidak semata dalam maknanya untuk membangun kekuatan, khususnya melawan pelanggaran hukum. Upaya yang harus terus dilakukan adalah terus memperbaharui sumber daya hukum (legal source), sehingga komponen dalam upaya mewujudkan tujuan hukum itu terus menerus diperbaharui. Tidak semata dalam maknanya sebagai semangat dengan segala implikasinya. Lebih dari hal di atas, perbaharuan yang bersifat up to date harus terus menerus dilaksanakan. Hal ini menjadi semacam tuntutan yang harus dipenuhi di sepanjang waktu. Tak ada kata selesai, dan tidak ada istilah final. Proses adalah bentuk dari finalisasi itu sendiri.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG KARTU KREDIT SEBAGAI NASABAH BANK BERDASARKAN PERJANJIAN MERCHANT Sunarjo Sunarjo
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 5, No 2 (2014): December 2014
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v5i2.699

Abstract

Law protection became a basic element in law relation which had justice dimension. Without law protection, law relation got imbalance which would make conflict inter party. On philosophy dimension, law protection included 3 aspects. The dimensions were ontology, epistemology, and axiology. Ontology contemplated the essence and the meaning of something. Epistemology contemplated the way or the method to reach something, and axiologyelaborated the benefit or the use of something. Law protection had a meaning as a protection using law as the medium or a protection which was accommodated by law. It was directed to a certain interest relating to the law. Technically it was by making an interest which was needed to protect into a law right. In law relation of business transaction payment using credit card, it involved 3 parties, namely issuing bank (the bank which issued the card), card holder (the one who held the card) andmerchant (the places which accepted the payment using credit card). The three parties had a different law relation. The parties, especially the card holder, had to be protected legally so they did not suffer financial loss when they did transaction and when they did payment using credit card. Perlindungan hukum menjadi elemen mendasar dalam hubungan hukum yang berdimensi keadilan. Tanpa perlindungan hukum, hubungan hukum diwarnai ketimpangan yang akan menimbulkan pertentangan antar pihak. Pada dimensi filsafat, perlindungan hukum itu menyangkut tiga aspek. Dimensi dimaksud adalah ontologi, epistimologi, dan aksiologi. Ontologi berkontemplasi tentang hakekat atau makna sesuatu. Epistimologi berkontemplasi tentang cara atau metode mencapai sesuatu, dan aksiologi mengelaborasi manfaat atau kegunaan sesuatu hal. Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diakomodasikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan tertentu dalam hubungan hukum. Teknisnya adalah dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Pada hubungan hukum berupa pembayaran transaksi bisnis dengan kartu kredit, melibatkan tiga pihak, yaitu issuing bank (bank yang mengeluarkan kartu), card holder (pemegang kartu) dan merchant (tempat-tempat yang mau menerima pembayaran dengan kartu kredit). Antara ketiga pihak tersebut mempunyai hubungan hukum yang berbeda. Para pihak tersebut terutama pemegang kartu kredit harus dilindungi secara hukum sehingga tidak mengalami kerugian ketika bertransaksi dan melakukan pembayaran dengan kartu kredit.
KONSEKWENSI PRESIDEN TANPA DUKUNGAN MAYORITAS DI PARLEMEN Supriyadi Supriyadi
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 5, No 2 (2014): December 2014
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v5i2.700

Abstract

Every time a President and/or vice President was/ were new, the first thought was how the government administration that would be formed could get support from parliament. It was natural. Both presidential and parliamentary government system had to involve legislative assembly as the realization of democratic government and also the implementation of indirect democracy system. In the context of authority relation between President and legislative assembly based on Constitution 1945, it sometimes became a problem when President and/or vice President was/were not supported by the majority members of legislative assembly.It could make confusion of President and/or vice President in carrying out state government administration because there was no support toward the working program which had been planned. And even because of much worries, impeachmentcould be done. However, constitution 1945 gave a strong position to President and/or vice President as the consequence of the implementation of Presidential, so the worry did need to occur. Setiap terpilihnya Presiden dan/atau Wakil Presiden baru, pikiran yang mencuat pertama kali biasanya adalah bagaimana pemerintahan yang akan dibentuk tersebut memperoleh dukungan dari parlemen (DPR). Hal ini wajar, baik sistem pemerintahan presidensiil apalagi parlementer harus melibatkan lembaga perwakilan rakyat sebagai wujud pemerintahan yang demokratis dan sekaligus implementasi indirect democracy system. Dalam konteks hubungan kewenangan antara Presiden dengan DPR berdasarkan UUD 1945, kadang menjadi ganjalan ketika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak didukung mayoritas anggota DPR. Hal tersebut bisa saja menimbulkan kegalauan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara, karena tidak adanya dukungan terhadap program kerja yang telah dicanangkan, bahkan kekhawatiran yang berlebih bisa saja dilakukan impeachment. Namun demikian, dengan berlakunya UUD 1945 saat ini yang memberikan kedudukan kuat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai konsekwensi diterapkannya sistem pemerintahan presidensiil, maka kekhawatiran itu tidak perlu terjadi.
PURIFIKASI KINERJA ADVOKAT MENGAKOMODASIKAN NILAI KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM Wika Yudha Shanty
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 5, No 2 (2014): December 2014
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v5i2.702

Abstract

Purification was a process of purifying again. This process had a purpose to fix a condition to be better than before or to run well again. A purification process had to be done carefully and structurally, by giving a realization not through compulsion process. Purification was a system working automatically. It also happened to the purification of justice value. Every individual had a realization about the justice value idealism. Therefore through the realization or consciousness, thepurification of the justice value would be able to run well. On the contrary, if the Purification process was carried out without any realization or because of compulsion, it would not run well. A lawyer was a component of law enforcement in Indonesia having a duty and responsibility to uphold the law based on the justice in a society. Lawyers, in doing their professions, directly contacted with people. They should have been able to be a law upholder who held firmly the law principles and justice without considering social status, religion, ethnic group, and race. Purifikasi adalah sebuah proses pemurnian kembali. Proses ini tentunya bertujuan untuk memperbaiki suatu keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya atau berjalan dengan baik kembali. Suatu proses purifikasi haruslah dilakukan secara hati-hati dan terstruktur, dengan menanamkan kesadaran melalui hati nurani dan bukan melalui proses pemaksaan kehendak. Purifikasi merupakan sistem yang bekerja secara otomatis. begitu juga pada purifikasi nilai-nilai keadilan, setiap individu yang memiliki kesadaran di dalam hati nuraninya tentang idealisme nilai-nilai keadilan, maka melalui kesadarannya itulah purifikasi nilai-nilai keadilan akan berjalan dengan baik. Sebaliknya apabila proses purifikasi dijalankan tanpa adanya kesadaran dan berdasarkan pemaksaan kehendak belaka maka tidak akan berjalan dengan baik. Seorang advokat, adalah salah satu komponen penegak hukum di Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Advokat dalam menjalankan profesinya berhubungan langsung dengan warga masyarakat seharusnya dapat menjadi contoh sosok seorang penegak hukum yang berpegang teguh pada prinsip hukum dan keadilan tanpa memandang status sosial, agama, suku dan golongan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2023): August 2023 Vol 14, No 1 (2023): April 2023 Vol 13, No 3 (2022): December 2022 Vol 13, No 2 (2022): August 2022 Vol 13, No 1 (2022): April 2022 Vol 12, No 3 (2021): December 2021 Vol 12, No 3 (2021): Desember 2021 Vol 12, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 12, No 2 (2021): August 2021 Vol 12, No 1 (2021): April 2021 Vol 11, No 3 (2020): December 2020 Vol 11, No 3 (2020): Desember 2020 Vol 11, No 2 (2020): August 2020 Vol 11, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 11, No 1 (2020): April 2020 Vol 10, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 10, No 2 (2019): December 2019 Vol 10, No 1 (2019): Juni 2019 Vol 10, No 1 (2019): June 2019 Vol 9, No 2 (2018): December 2018 Vol 9, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 9, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 9, No 1 (2018): June 2018 Vol 8, No 2 (2017): December 2017 Vol 8, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 8, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 8, No 1 (2017): Juni 2017 Vol 8, No 1 (2017): June 2017 Vol 6, No 1 (2015): June 2015 Vol 5, No 2 (2014): December 2014 Vol 7, No 2 (2016): Desember 2016 Vol 7, No 2 (2016): December 2016 Vol 7, No 1 (2016): June 2016 Vol 7, No 1 (2016): Juni 2016 Vol 6, No 2 (2015): December 2015 Vol 19, No 1 (2014): June 2014 Vol 5, No 2 (2014): Desember 2014 Vol 18, No 2 (2013): Desember 2013 Vol 18, No 2 (2013): December 2013 More Issue