cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Made Warka
Contact Email
rosalindael@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhmk@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Jawa Timur
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Mimbar Keadilan
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 08538964     EISSN : 26542919     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mimbar Keadilan is published by the Law Faculty Laboratory of Law Faculty, University of August 17, 1945, Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. Mimbar Keadilan is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The Mimbar Keadilan only accepts articles related to the topic of law except business law.
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020" : 11 Documents clear
IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM MENEKAN RADIKALISME AGAMA Fathani, Aqil Teguh; Purnomo, Eko Priyo
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3934

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to assess the upholding of Pancasila values in suppressing radicalism. At present,  there is no firmness in the values of Pancasila in the life of the nation and state. The implementation of Pancasila values in the society, community, state, and national life is a must because Pancasila is the ideology and the way of life of the nation. Pancasila values are always relevant as a guidelines and guidance for policymakers and problem-solving in the life of the nation and state affairs. However, at this time the implementation of the values of Pancasila in people's lives is increasingly eroded due to the lack of public understanding of the meaning and meaning of the values of Pancasila which have the belief in the Almighty, Fair and Civilized Humanity and Social Justice. The lack of public understanding of the values of Pancasila has resulted in acts of violence, injustice, harassment, ill-treatment, and other radical acts. Therefore the need for special action from the government to provide socialization of the values of the Pancasila so that people can better understand the meaning of the values of the Pancasila to create a harmonious, peaceful and peaceful life.Keywords: Pancasila; radicalism; violenceAbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai penegakkan nilai-nilai Pancasila dalam menekan tindakan radikalisme. Saat ini tidak terlihat ketegasan dalam penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa penerapan pancasila merupakan suatu keharusan karena merupakan cita-cita bangsa. Nilai-nilai pancasila selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambil kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pancasila bersifat sebagai ideologi terbuka. Akan tetapi pada pada saat ini implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat semakin terkikis karena minimnya pemahaman masyarakat tentang makna dan arti dari nilai-nilai pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Adil dan Beradab dan Keadilan Sosial. Minimnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila banyak mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, penganiayaan dan tindakan radikal yang menjadikan agama sebagai alasan untuk melakukan tindakan kekerasan. Oleh karena itu perlunya dilakukan tindakan khusus dari pemerintah untuk memberikan penekanan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila agar masyarakat bisa lebih memahami arti dari nilai-nilai Pancasila tersebu serta dapat terciptanya kehidupan yang rukun, damai dan tentram.Kata kunci: Pancasila; kekerasan; radikalisme
PRINSIP MORAL PADA PENGATURAN PERIKATAN ALAM Purwadi, Ari
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3296

Abstract

Abstract Natural obligations is not a civil obligations, so that the legal consequences cannot be prosecuted legally. The legal consequences of natural obligations are a test of the moral principles of law. The scope of natural obligations occurrence can occurs because regulated by positive law or because of decency and advisability. Occurrence of natural obligations arrangement by positive law is a manifestation of legal certainty principles, giving rise to a relationship between laws and morals. While the occurrence of natural obligations because decency and advisability is a manifestation of justice principles, so that the application by the judge refers to moral under using law finding methods.Keywords: law; moral; natural obligationsAbstrak Perikatan alam bukanlah perikatan perdata, sehingga menimbulkan akibat hukum tidak dapat dilakukan penuntutan secara hukum. Akibat hukum pada perikatan alam itu merupakan pengujian prinsip moral terhadap hukum. Ruang lingkup terjadinya perikatan alam dapat terjadi karena adanya pengaturan oleh hukum positif atau karena kepatutan dan kelayakan. Pengaturan terjadinya perikatan alam oleh hukum positif merupakan wujud adanya prinsip kepastian hukum, sehingga menimbulkan hubungan antara hukum dan moral. Sedangkan terjadinya perikatan alam karena kepatutan dan kelayakan merupakan wujud adanya prinsip keadilan, sehingga dalam penerapan oleh hakim mengacu pada moral dengan menggunakan metode penemuan hukum.Kata kunci: hukum; moral; perikatan alam
PERAN ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA Wijaya, Endra; Anggraeni, Ricca; Albar, Andi Ardillah
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3498

Abstract

AbstractThis article focuses on how Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) plays its role in forming the international trade law in South-East Asia, and the readiness of Indonesia in response to such developing ASEAN’s role. This article uses doctrinal legal research method, also with legal and conceptual approach. ASEAN has significant role in international trade law development, especially in this era of ASEAN Economic Community (AEC). AEC has been running effectively since 2015, and it focuses in regulating several main issues, namely, establishment of free flow of goods, services, investment, capital, and movement of professionals or skilled labors within South-East Asia region. The conclusion is ASEAN, as an international organization, gains its legal personality in the time ASEAN Charter was established and come into force effectively. Having legal personality makes ASEAN able to create certain international legal form, including in the form of treaty or international agreement. In relation to that, ASEAN has been issuing several international agreements regarding economic activity or international trade activity within South-East Asia region, but the impact is such agreements also contain liberal values and it strongly indicated has been penetrating Indonesia as a sovereign state. In response to such condition, Pancasila, as Indonesian state philosophy, should be referred to. Keywords: international treaty; legal personality; Pancasila as idea of lawAbstrakArtikel ini berfokus pada persoalan peran ASEAN dalam pembentukan hukum perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara, dan juga bagaimana kesiapan Indonesia dalam merespons peran ASEAN tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum doktrinal, dan dengan menggunakan pendekatan legal dan konseptual. ASEAN memainkan peran yang signifikan dalam dinamika hukum perdagangan internasional, terlebih lagi saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah berlaku secara efektif. Pemberlakuan MEA yang dimulai pada tahun 2015, secara garis besar, berfokus pada pengaturan beberapa hal pokok, yaitu perihal menciptakan “aliran bebas” lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Untuk menjamin terlaksananya lalu lintas tanpa hambatan itu, ASEAN membentuk beberapa perjanjian internasional yang secara substansi mengatur tentang lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di kawasan Asia Tenggara. Kajian ini menyimpulkan bahwa personalitas hukum ASEAN baru diperoleh saat Piagam ASEAN mulai berlaku secara efektif, dan sejak saat itu, ASEAN sebagai organisasi internasional mulai banyak memproduksi pengaturan mengenai perdagangan internasional, terutama dalam bentuk perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian internasional tersebut mengandung semangat bagaimana menciptakan kawasan Asia Tenggara menjadi jalur lalu lintas yang bebas bagi aktivitas perekonomian atau perdagangan internasional. Namun, keberadaan perjanjian-perjanjian internasional itu juga justru mengindikasikan bahwa liberalisasi sedang melakukan penetrasinya ke dalam Negara Indonesia yang berdaulat. Untuk merespons keadaan tersebut, maka yang diperlukan oleh Indonesia ialah kembali kepada cita hukum Pancasila sebagai pedoman. Kata kunci: cita hukum Pancasila; perjanjian internasional; personalitas hukum
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA GPS SAAT MENGENDARAI KENDARAAN Susilo, Elsania Natasya; Kusuma, Arvian Fahmi; Z, Ahmad Januar
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3669

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to study and find out the implementation of Article 106 paragraph (1) of Law No. 22/2009 concerning Road Traffic and Transport to the public and online motorcycle taxis who use GPS when riding a motorcycle and to know the factors that hinder the National Traffic Police in enforcing related laws traffic regarding GPS usage when riding a motorcycle. This writing uses empirical legal research by collecting data by interviewing one of the online motorcycle taxi drivers and the Traffic Police Resort. Many drivers can escape police observation by proving the low number of actions taken by the police to drivers who use GPS when driving a motor vehicle so that shows that the police have implemented an omission on violations that occur. So the need for E-ticketing in order to reduce drivers who commit traffic violations and become more effective for the police in enforcing the law.    Keywords: GPS; handphone; trafficAbsrakTujuan penelitian ini guna mengkaji dan mengetahui pelaksanaan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap masyarakat dan ojek online yang memakai GPS pada saat mengendarai motor dan mengetahui faktor yang menghambat Satlantas Polres dalam menegakkan hukum terkait lalu lintas mengenai pemakaian GPS pada saat mengendarai motor. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data dengan wawancara terhadap salah satu driver ojek online dan Satlantas Polres. Banyaknya driver yang dapat lolos dari pantauan atau penglihatan polisi dengan membuktikan rendahnya jumlah penindakan yang dilakukan polisi kepada driver yang memakai GPS pada saat mengendarai kendaraan bermotor sehingga menunjukkan bahwa polisi sudah menerapkan suatu pembiarani pada pelanggaran yang terjadi. Sehingga diperlukannya E-tilang agar mengurangi driver yang melakukan pelanggaran lalu  lintas dan menjadi lebih efektif untuk para kepolisian dalam menegakkan hukum.Kata kunci: GPS; handphone; lalu lintas
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL KAUM TUNARUNGU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Cahyani, Yulianti Ningsih; Verdiantoro, Alfa Galih; Uma, Febriyanti
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3941

Abstract

AbstractVictims of sexual violence against persons with disabilities need legal protection through justice or social care, legislation is one of the references in the process of handling sexual violence because so far women have had difficulty in obtaining justice. With the aim of providing Islamic law in order to realize a better and fairer human life, as well as for the recovery of victims of sexual violence so that it can be accepted in the community and discrimination is not done which can make victims more traumatized. From the research that has been done that many people with disabilities who do not know the legal protection for them to avoid violence, harassment or taking away their rights are often ignored because of physical deficiencies, the positive law lies in the fact that the law is made and can be erased from everything acts that have been done by humans and are independent of the norms themselves.Keywords: legal protection; victims of violenceAbstrakKorban kekerasan seksual pada kaum difabel memerlukan perlindungan hukum baik melalui peradilan ataupun kepedulian sosial, perundang-undangan adalah salah satu rujukan dalam proses penanganan tindak kekerasan seksual karena selama ini perempuan sulit mendapatkan keadilan. Dengan tujuan memberikan penetapan hukum islam agar dapat mewujudkan kehidupan manusia yang lebih baik dan adil, sebagaimana untuk pemulihan pada korban kekerasan seksual agar dapat diterima dimasyarakat dan tidak dilakukannya diskriminasi yang dapat membuat korban menjadi lebih trauma. Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa banyak kaum difabel yang belum mengetahui perlindungan hukum kepada mereka agar terhindar dari tindak kekerasan, pelecehan atau pengambilan hak mereka yang seringkali diabaikan karena dengan adanya kekurangan fisik, dalam hukum positif terletak pada fakta bahwa hukum dibuat dan dapat dihapuskan dari segala perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia itu dan terlepas dari norma-norma itu sendiri.Kata kunci: korban kekerasan; perlindungan hukum
PEMBATASAN KEPEMILIKAN MOBIL BAGI SETIAP WARGA YANG TIDAK MEMILIKI GARASI DI PERUMAHAN PENJARINGAN SARI Putri, Risya Tatamara Avinka Putri; Kurniawan, Muhammad Faris; Alfian, Muhammad Dicky
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3675

Abstract

AbstractThe unavailability of a car garage in a house owned by a residential community causes many residents to park their cars on the shoulder of the residential road or in front of their homes, causing discomfort and is considered to interfere with the activities of the housing community. Especially if residents still park their cars in front of houses or on the shoulder of residential roads continuously and do not even obey the rules that have been made for a long time. The purpose of this study is to find out why housing residents still park their cars in front of the house or on the shoulder of the road and ignore the rules that have been made and what legal measures and sanctions will be given to residents who still park their cars in front of the house or on the shoulder of the residential road. The research method used in this research is to use a normative research method by conducting an explanation of the problem. Based on the results of this study, it is known why the citizens parked their cars in front of the house or shoulder of the road as well as legal efforts and sanctions provided for violators of these rules.Keywords: legal effects; parking; residentsAbstrakKetidaktersediaannya garasi mobil di rumah milik warga perumahan menimbulkan banyaknya warga yang memarkirkan mobilnya di bahu jalan perumahan atau di depan rumah mereka mengakibatkan ketidaknyamanan dan dianggap menggangu aktifitas masyarakat perumahan tersebut. Apalagi jika warga masih saja memarkirkan mobilnya di depan rumah atau di bahu jalan perumahan secara terus menerus dan bahkan tidak mematuhi aturan yang telah dibuat dalam jangka waktu yang lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa warga perumahan masih memarkirkan mobilnya di depan rumah atau di bahu jalan dan mengabaikan aturan yang telah dibuat serta upaya hukum dan sanksi apakah yang akan diberikan kepada warga yang masih saja memarkirkan mobilnya di depan rumah atau di bahu jalan perumahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitan  normatif dengan melakukan pemaparan atas permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini maka diketahui alasan warga memarkirkan mobilnya di depan rumah atau bahu jalan serta upaya hukum dan sanksi yang diberikan bagi pelanggar aturan tersebut.Kata kunci: akibat hukum; parkir; warga
SUBSTANSI KEDAULATAN TUHAN DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Sukadi, Imam
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3320

Abstract

AbstractThe Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (URI NRI 1945) explains everything related to the basic, purpose, goals and ideals of the Indonesian nation in detail. The opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia occupies an important place in the state administration of the Republic of Indonesia. The substantive sovereignty of God in the constitutional system of the Republic of Indonesia is a very fundamental norm in the life of the nation and state. This is because that the substance of the sovereignty of God which originates in the Godhead is the life belief of the Indonesian people. For this reason, the substance of God's Sovereignty is included in various levels of life as a nation and state.Keywords: God's sovereignty; substanceAbstrakPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan dasar, maksud, tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia secara terperinci. Pembukaan UUD NRI 1945 menempati tempat yang penting dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Substansi kedaulatan Tuhan dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan norma yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan bahwa substansi kedaulatan tuhan yang bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebagai keyakinan hidup bangsa Indonesia. Untuk itu substansi Kedaulatan Tuhan masuk dalam tataran berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara.Kata kunci: kedaulatan Tuhan; substansi
ANALISIS EFISIENSI PERHITUNGAN SUARA PEMILU DENGAN METODE QUICK COUNT, REAL COUNT DAN EXIT POLL Sartika Alamsyah, Dwi Putri; Monica Windyanti, Ade; Nugroho, Dwiky Akbar
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3676

Abstract

AbstractIn the implementation of elections that go through a long and rigorous process, it still cannot guarantee that this election is conducted honestly and cleanly. So this is what causes the vote counting stage carrued out by the KPU/KPUD in various regions requires a very long time. The vote count in Indonesia is not only a quick count, one way to recapitulate during the election, but there is a real count and exit poll aslo a way to count the results of the vote. However, of the three types of recapitulation, there are several differences including the method used and the source of data obtained. As a result of this difference, in the percentage information that would implu uncertain information for the public who want to know about the vote count so as to reduce public confidence in the election process going forward. The method used in this study is an empirical research method that is analysing problem data and looking for information directly or using interview methods to complete the data in this study. This research is expected to produce a concrete analysis of three for calculating votes that are more efficient, precise and systematic in notification of information. Keyword: efficiency; incorrect information; three methods of counting votes AbstrakDalam pelaksanaan pemilu yang melalui proses yang panjang dan ketat, masih belum dapat menjamin bahwa pemilu ini dilakukan dengan jujur dan bersih., berbagai metode yang dilakukan oleh para kandidat merupakan faktor dalam terjadinya kecurangan dalam pemilu. Jadi inilah yang menyebabkan proses penghitungan suara yang dilakukan oleh masing-masing KPU/KPUD di berbagai daerah membutuhkan jangka waktu yang sangat lama. Penghitungan suara yang ada di Indonesia tidak hanya penghitungan cepat, salah satu cara untuk melakukan rekapitulasi selama pemilihan, tetapi ada penghitungan riil dan exit poll juga cara untuk menghitung hasil pemungutan suara. Namun, dari ketiga jenis rekapitulasi tersebut, ada beberapa perbedaan, termasuk metode yang digunakan dan sumber data yang diperoleh. Sebagai akibat dari perbedaan ini, dalam informasi persentase tersebut yang akan menyiratkan informasi tidak pasti  bagi publik yang ingin tahu tentang perhitungan suara sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dalam proses pemilu kedepan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu mengkaji data permasalahan dan mencari informasi secara langsung atau menggunakan metode wawancara untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis konkret dari tiga metode untuk menghitung suara yang lebih efisien, tepat dan sistematis dalam pemberitahuan informasi.Kata kunci: efisiensi; informasi; tiga cara perhitungan suara
PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI BIDAN DALAM PELIMPAHAN WEWENANG TINDAKAN MEDIS Lastini, Ketut; Sutrisno, Endang; Sugiarti, Taty
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3324

Abstract

AbstractMedical actions taken by the midwife and cause medical problems, will potentially lead to lawsuits, if the Midwife does not carry out the transfer of authority in accordance with statutory regulations. The problem is how the form of legal protection for the midwife profession in connection with the delegation of authority in carrying out medical actions, this is intended to examine the form of legal protection, with a normative juridical research approach. The delegation of authority for medical actions is regulated in various regulations. In reality, in daily practice, there are hospitals that have not yet managed the technical operational aspects regarding the delegation of authority over medical procedures, how the mechanism for delegating authority, or what types of medical actions can be delegated or delegated. Juridical consequences if there are allegations of abuse of authority can lead to civil and criminal lawsuits.Keywords: delegation of authority; medical treatment; midwifeAbstrakTindakan medis yang dilakukan oleh bidan dan menimbulkan masalah medis,akan berpotensi terjadinya tuntutan hukum, jika Bidan tidak melaksanakan pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persoalannya bagaimanakah bentuk perlindungan hukum profesi bidan sehubungan dengan pelimpahan wewenang dalam melaksanakan tindakan medis, hal ini dimaksudkan untuk menelaah bentuk perlindungan hukumnya, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pelimpahan wewenang tindakan medis sudah diatur dalam berbagai regulasi. Kenyataan dalam praktek sehari-hari, masih ada rumah sakit yang belum mengatur secara teknis operasional tentang pelimpahan wewenang tindakan medis, bagaimana  mekanisme pelimpahan wewenang, maupun jenis-jenis tindakan medis apa saja yang bisa dilimpahkan secara delegasi maupun mandat. Konsekuensi yuridis jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan gugatan perdata maupun pidana.Kata kunci: bidan; pelimpahan wewenang; tindakan medis
PENENTUAN TEMPAT KEDUDUKAN PADA BISNIS START-UP YANG MENGGUNAKAN VIRTUAL OFFICE Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3507

Abstract

Abstract The growth of start-up companies is increasing along with the changing paradigm of thinking about young entrepreneurs. Start-up companies with minimal capital require an affordable place of business. Basically, start-up companies can hire employees from home, but for the sake of the legality of the company, a place of business is needed. Virtual office is a solution for start-up companies, where virtual office providers build business buildings in strategic locations with adequate facilities. In this study, there are two issues to be discussed namely the legality of start-up companies in the use of virtual offices and how to determine the domicile of start-up companies that use virtual offices. The research method used in this study is normative juridical research that examines the inadequacy of laws and regulations regarding virtual office arrangements. The legality of start-up companies in the use of virtual offices is regulated based on lease agreements between start-up companies and virtual office providers. How to determine the domicile of a start-up company that uses a virtual office is at the virtual office address. Domicile shows the place of start-up companies in carrying out legal actionsKeywords: Start-up company; place of domicile; virtual officeAbstrakPertumbuhan perusahaan start-up semakin meningkat seiring dengan perubahan paradigma pemikiran mengenai wirausaha muda. Perusahaan start-up dengan modal yang minim memerlukan tempat usaha yang terjangkau. Pada dasarnya perusahaan start-up dapat mempekerjakan karyawan dari rumah, namun untuk kepentingan legalitas perusahaan maka diperlukan tempat usaha. Virtual office menjadi solusi bagi perusahaan start-up, dimana penyedia virtual office membangun gedung usaha pada lokasi strategi dengan fasilitas yang memadai. Dalam penelitian ini, terdapat dua permasalahan yang akan dibahas yakni legalitas perusahaan start-up dalam penggunaan virtual office dan cara menentukan domisili perusahaan start-up yang menggunakan virtual office. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji keberadaan peraturan perundang-undang yang belum memadai mengenai pengaturan virtual office. Legalitas perusahaan start-up dalam penggunaan virtual office diatur berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara perusahaan start-up dengan dengan penyedia virtual office. Cara menentukan domisili perusahaan start-up yang menggunakan virtual office adalah pada alamat virtual office. Domisili menunjukkan tempat kedudukan perusahaan start-up dalam melakukan perbuatan hukum.Kata kunci: perusahaan start-up; tempat kedudukan; virtual office

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 1 (2026): Februari 2026 Vol. 18 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 18 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 17 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 17 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol 16 No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 16 No 1 (2023): Februari 2023 Vol 15 No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 15 No 1 (2022): Februari 2022 Vol 14 No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021 Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 13 No 1 (2020): Februari 2020 Vol 12 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 12 No 1 (2019): Februari 2019 Vol 14 No 28 (2018): Agustus 2018 Februari 2018 Februari 2018 Februari 2017 Februari 2017 Agustus 2017 Agustus 2017 Juli - November 2016 Januari - Juni 2016 Januari-Juni 2016 Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2015 Juli - November 2015 Jurnal Mimbar Keadilan Juli-Nopember 2015 Jurnal Mimbar Keadilan Mei-Nopember 2014 Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2014 More Issue