cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Made Warka
Contact Email
rosalindael@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhmk@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Jawa Timur
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Mimbar Keadilan
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 08538964     EISSN : 26542919     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mimbar Keadilan is published by the Law Faculty Laboratory of Law Faculty, University of August 17, 1945, Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. Mimbar Keadilan is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The Mimbar Keadilan only accepts articles related to the topic of law except business law.
Arjuna Subject : -
Articles 255 Documents
 1   2   3   4   5 
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN EKSPEDITUR KEPADA KONSUMEN BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Lumba, Hermawan; Sumiyati, Sumiyati
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2015
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Perusahaan Ekspeditur) merupakan salah satu bentuk perantaraan yang sering digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan terutama dalam proses pengiriman barang. Di dalam proses pengiriman barang, sering terjadi suatu keadaan yang menyebabkan barang yang di antarkan tidak sampai ke pihak yang di perjanjikan sesuai dengan keadaan yang di perjanjikan. Di dalam perkembangannya, banyak kasus bermunculan yang berkaitan dengan kelalaian Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Ekspeditur) yang menyebabkan keterlambatan, rusak atau hilangnya barang sehingga menimbulkan kerugian di pihak pengguna jasa. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa pertanggungjawaban Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Ekspeditur) yang melakukan kelalaian dan menyebabkan keterlambatan, rusak atau hilangnya barang dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang menggunakan jasa dari perusahaan jasa pengiriman barang apabila terjadi kelalaian, dikaitkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Keywords : ekspenditur, perlindungan konsumen
Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-IX/2011 Purnomo, Sugeng Hadi; Komariyah, Enny
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2014
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The outsourcing agreement can only be applied to the work related to core business activities or activities that are directly related to the production process, employers are only allowed to hire workers/laborers with employment agreement specified time and/or work agreement for an unspecified time . The work can be outsourced to the service provider company workers/laborers should be a support service or activity that is not directly related to the production process. The definition of auxiliary service activities or activities that are not directly related to the production process are activities outside the core business (core business) of a company, including business cleaning services (cleaning service); business of providing food for the workers/laborers (caterin); business personnel security (security/security forces); business support services in the mining and petroleum, and transportation business for workers/laborers as article No. 17 minister of labor regulation No. 19 year 2012. The purpose of this study was to determine and analyze the protection of workers Outsourcing based on Law of the Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 concerning Manpower, also to know the legal protection of workers after the outsourcing decision of the Constitutional Court No. 27/PUU-IX/2011.Keywords: employment agreements, outsourcing, support services
Pengaruh Tuhan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Michael, Tomy
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Mei-Nopember 2014
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Adanya keragaman SARA di Indonesia tidak akan dapat menjadikan UU No. 7-2012 berjalan optimal karena esensi Tuhan mendapatkan bagian kecil dalam landasan filosofis undang-undang tersebut. Sebagai penyelesaian yaitu wajib memahami makna ketuhanan serta menghapus irah-irah “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” menjadi “Dengan Keadilan Berdasarkan Pancasila”. Kata kunci: konflik, Tuhan, pengaruh.
ASPEK HUKUM PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA INTERNASIONAL Putri, Dewi Anggraeni
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2015
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Transaksi internasional diperlukan oleh setiap negara, sebab dengan adanya transaksi internasional suatu negara akan memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Melalui perdagangan internasional ini pula, suatu negara akan memiliki kemampuan untuk memperluas kemungkinan konsumsinya. Perdagangan internasional timbul karena adanya perbedaan di dalam permintaan maupun penawaran, yang disebabkan oleh perbedaan incomeper kapita, selera masyarakat, jumlah, atau kualitas faktor-faktor produksi, dan faktor lain yang memengaruhi produksi atau suplai, serta adanya excess supply (kelebihan stok) di pasar dalam negeri.Keywords : persetujuan penghindaran pajak berganda
Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945) Hadi, Syofyan
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2014
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Dalam sistem pemerintah demokratis yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan, maka keberadaan lembaga perwakilan  rakyat dipandang sebagai suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan ini. Lembaga negara ini merupakan badan yang berwenang sebagai pelaksana kekuasaan negara dalam hal menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh rakyat. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka lembaga perwakilan rakyat juga merupakan lembaga yang berfungsi sebagai checks and balances terhadap lembaga negara lainnya.Kata kunci : prinsip checks and balances, lembaga perwakilan rakyat
Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945 Notanubun, Peiroll Gerard
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Mei-Nopember 2014
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi cukup pesat dan perlu diatur dengan aturan yang tetap mengakomodir banyak pihak penggunanya. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) sebagai aturan yang berupaya melindungi pengguna teknologi informasi dan internet. Kecemasan mengenai hak cipta, perlindungan bisnis online dan penyebaran artikel akan lebih terjamin keamannnya. Di sisi lain, Undang-undang ini merupakan legitimasi atas kebebasan berpendapat yang tidak dapat secara riil diukur. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikirian dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang“. Secara nyata Undang-undang ITE akan melindungi kebebsan berpendapat meski dilain pihak, juga memberikan batasan. Penulisan ini akan mengkaji kebebasan berbicara dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE khususnya pasal 27 ayat 3 UU ini jika ditinjau dari UUD 1945 pasal 28 mengenai kebebasan berpendapat (secara lisan maupun tulisan). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Kata kunci : kebebasan berpendapat, informasi dan transaksi elektronik
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP PERBUATAN PELANGGARAN MEREK Putra, Fajar Nurcahya Dwi
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2015
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Produsen  menggunakan merek terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan-nya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Dalam suatu persaingan usaha yang tidak sehat, sangat rawan terjadinya pelanggaran merek.Di Indonesia telah disahkan Undang-undang tentang Merek yaitu UU No. 15 Tahun 2001 sebagai bentuk perlindungan terhadap merek-merek terdaftar. Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (exclusive right) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Telah diaturnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek tidak menghilangkan sama sekali terjadinya pelanggaran merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.Kata kunci: Pelanggaran hukum, merek, dan hak atas merek. 
WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DALAM MENILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Rosyadi, Muhammad Imron
Mimbar Keadilan Januari-Juni 2016
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam rangka melakukan penilaian kerugian keuangannegara, ternyata memiliki konflik norma dengan kewenangan yang dimiliki oleh BadanPemeriksa Keuangan. Maka permasalahan yang diteliti adalah kedudukan Badan PemeriksaKeuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam sistemketatanegaraan Republik Indonesia dan mengenai lembaga negara manakah yangberwenang menilai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkankajian penelitian normatif, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuanganmerupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki wewenang berdasarkan kewenanganatribusi. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Keputusan Presiden, yang memiliki wewenangberdasarkan kewenangan delegasi. Saran yang dapat diambil adalah diperlukan sebuahundang-undang baru mengenai pembubaran Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan, sehingga lebih menguatkan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan.Sedangkan saran untuk menyelesaikan konflik kewenangan terkait penilaian kerugiankeuangan negara adalah diperlukan pengujian peraturan perundang-undangan olehMahkamah Agung terkait dasar wewenang Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan dan Inspektorat terhadap dasar wewenang Badan Pemeriksa Keuangan.Kata kunci: menilai, kerugian keuangan negara, konflik kewenangan, kedudukan, lembaganegara
JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA Afifah, Wiwik; Hidayati, Titik Sri
Mimbar Keadilan Januari-Juni 2016
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan hukum terhadap pelindungan pekerja rumah tangga pada dasarnya belum dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga, hal inidiantaranya karena tanggungjawab Negara belum terimplementasi dalam substansihukum yang ada termasuk didalamnya keberadaan lembaga jaminan sosial dalammemenuhi hak Warga Negara. Penelitian ini membahas tentang bagaimana lembagajaminan sosial memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Penelitian inidilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitianhukum normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum,prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Lembaga jaminan sosialmemberikan perlindungan berupa penerima bantuan iuran kepada pekerja rumahtangga karena pekerja rumah tangga dianggap sebagai pekerja yang kesejahteraansosialnya kurang/termasuk orang tidak mampu. Banyaknya pekerja rumah tangga yang tidak terdaftar maupun mengetahui mengenai sistem jaminan sosial dalam BPJSpenerima bantuan iuran dikarenakan kurangnya sosialisasi dari BPJS. Hubungan kerjayang dikarenakan perjanjiannya dapat dilakukan dengan perjanjian lisan, sehinggahubungan kerja dapat merugikan pekerja rumah tangga meskipun perjanjian lisantersebut disaksikan oleh ketua Rukun TetanggaKata Kunci : Jaminan Sosial, Pekerja Rumah Tangga.
TINJAUAN YURIDIS ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 53 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 Laratmase, Kristhiana Anthonia
Mimbar Keadilan Januari-Juni 2016
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badamai at Banjar Adat community is the implementation of Islamic moral value that have alwaystaught the way of peace or islah in resolving a dispute. Badamai in inheritance disputes prevalent inBanjar society islah way. Similarly in the case of dispute resolution such as divorce maritalreconciliation, separate beds (barambangan), including the division of joint property badamai finish(treasure continence) during the marriage in the event of divorce or because of divorce life, this is oftendone by attempting to reconcile through roles (hakamain). The results of this research are: (1) thedivision of the community estate in Banjar performed usig an agency called islah, which is essentiallythe institution determines each part of the theirs and other beneficiaries by consensus. In the role ofinstitutions islah master teacher and close relatives are parents is crucial. Therefore there is the role ofmaster teacher, then the provisions of Islamic aw into their benchmark. But under normalcircumstances (no inheritance dispute) the division of inheritance is done varies, at least in two ways,Fara’id-Islah ad second Islah way, and (2) how to completion of the distribution of the estate is done ina family that is by agreement of the heirs based on a custom badamai valid for the Banjar, a wise solution to address the differences in economic conditions heirs. Waris Distribution Agreement inprinciple heir to the principle of division of real kinship is based on the belief of the scholars of fiqh thatmatter the beneficiary is an individual right which shall have the right to use or not use its right, oruse their rights in a particular way while not harming others in accordance with the standard rulesapply in ordinary circumstances.Keywords: Distribution of Inheritance, Heirs Khuntsa, Indigenous Badamai

Page 2 of 26 | Total Record : 255

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol 18 No 1 (2025): Februari 2025 Vol 17 No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 17 No 1 (2024): Februari 2024 Vol 16 No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 16 No 1 (2023): Februari 2023 Vol 15 No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 15 No 1 (2022): Februari 2022 Vol 14 No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021 Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 13 No 1 (2020): Februari 2020 Vol 12 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 12 No 1 (2019): Februari 2019 Vol 14 No 28 (2018): Agustus 2018 Februari 2018 Februari 2018 Agustus 2017 Agustus 2017 Februari 2017 Februari 2017 Juli - November 2016 Januari - Juni 2016 Januari-Juni 2016 Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2015 Juli - November 2015 Jurnal Mimbar Keadilan Juli-Nopember 2015 Jurnal Mimbar Keadilan Mei-Nopember 2014 Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2014 More Issue