cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Prodi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDIP, Jalan Professor Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 23033622     EISSN : 25487213.     DOI : -
Core Subject : Health, Science,
Decision Sciences, Operations Research & Management Health Professions
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2014): April 2014" : 10 Documents clear
Analysis on Nutrition Replacement Therapy Program for Undernourished Children in Jombang District Miftahul Mualimah; Apoina Kartini; Ayun Sriatmi
Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia Vol 2, No 1 (2014): April 2014
Publisher : Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.24 KB) | DOI: 10.14710/jmki.2.1.2014.%p

Abstract

AbstrakPrevalensi status gizi balita di Kabupaten Jombang (2008-2011) yang dinilai dari BB/U, TB/U dan BB/TB cenderung turun. Pada tahun 2009 PemKab Jombang membuat suatu kebijakan dalam penanggulangan masalah gizi dengan tema “BERTABUR BINTANG”. Salah satunya dibentuk TPG, dalam 2 tahun TPG yang sudah terbentuk 102 TPG. Survey pendahuluan menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan kader terkait TPG sehingga kader kurang aktif, sikap cenderung positif tetapi partisipasi masyarakat masih kurang, dukungan dari keluarga sebagian besar hanya mengingatkan saja, tidak ada anggaran lebih dari desa, supervisi dari puskesmas belum rutin. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa bagaimana pelaksanaan TPG yang ditinjau dari variabel pengetahuan, sikap, persepsi tentang supervisi, ketersediaan sumber daya dan dukungan serta dari aspek pelaksana maupun pembina.Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Populasi terbagi menjadi 2 yaitu bidan desa sebagai pembina dan kader kesehatan sebagai pelaksana. Informan utama 8 bidan desa dan 8 kader dari 4 puskesmas terpilih dengan kriteria puskesmas yang mempunyai angka prevalensi gizi kurang yang tinggi dan rendah dan juga berdasarkan wilayah geografis. Informan triangulasi tingkat pembina yaitu 8 perangkat desa, 4 petugas gizi puskesmas dan Kasie Gizi Dinas Kesehatan, sedangkan informan triangulasi tingkat pelaksana yaitu 8 ibu balita. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi sedangkan analisisnya dengan content-analysis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan kader terkait TPG masih kurang karena belum ada pelatihan bagi kader terkait TPG, pelatihan terkait positif deviance hanya untuk bidan itupun belum semua bidan dan juga petugas gizi. Sikap kader positif dalam mendukung TPG karena dapat membantu menanggulangi balita dengan masalah gizi, tidak ada juknis dan juklak untuk TPG. Dana untuk program TPG sudah berasal dari swadaya masyarakat yang berupa donatur, jimpitan dan ADD tetapi dalam pelaksanannya dana masih menjadi kendala utama. Sarana prasarana dari Dinas Kesehatan hanya berupa peralatan masak, makan dan minum serta papan TPG selebihnya memakai peralatan posyandu. Pelaksanaan supervisi selama ini tidak terjadwal begitu juga dengan materi tidak terstruktur serta lebih bersifat insidentil, dukungan baik dari keluarga maupun masyarakat lebih berupa informasi verbal dan masyarakat masih kurang berpartisipasi. AbstractPrevalence of under-five nutritional status in Jombang district (2008-2011), measured by BB/U, TB/U, and BB/TB tended to decrease. In 2009, Jombang district government developed a policy for controlling nutritional problems with the theme: Bertabur Bintang (scattered stars). One of activities for controlling nutritional problems was to build therapeutic feeding center (TPG); in the last two years, 102 TPGs have been established. Preliminary survey indicated that cadres knowledge related to TPG were insufficient; as a consequence, cadres were non active. Attitude of the cadres was positive, however, community participation was low; supports from members of the family were mostly only reminding the people; no village spare funding was available; routine supervision from a primary healthcare center (puskesmas) was not available. Objective of this study was to analyze the implementation of TPG viewed from knowledge, attitude, perception on supervision, availability of resources, support variables; and also viewed from executor and supervisor aspects.This was a descriptive-qualitative study. Study population was divided into two: village midwives as supervisors and health cadres as executors. Main informants were eight village midwives and eight cadres from four selected puskesmas. These Puskesmas were selected based on selection criteria: puskesmas with high and low prevalence of moderate malnutrition, and based on geographical area. Triangulation informants from supervisor level were eight village government office staffs, four puskesmas nutrition workers, and a head of nutrition section of district health office. Triangulation informants from the executor level were eight mothers of under-five children. Data were collected through in-depth interview and observation. Content analysis was applied for data analysis.Results of the study showed that cadres knowledge related to TPG were insufficient due to no TPG related trainings for cadres; training related to positive deviance was only for midwives, and not all midwives and nutrition workers received the training. Cadres attitude were positive in supporting TPG, they believed that what they did would help controlling nutritional problems for under-five children. No technical and implementation guidelines for TPG. Funding for TPG program was from the community, it was in the form of donation, ‘jimpitan’, and ADD. However, in the implementation of TPG funding was still a main problem. Facilities from district health office were in the form of cooking and eating wares and TPG notification board; the rest of facilities for TPG was using posyandu facilities. Supervision was not scheduled or incidental and materials for supervision were not structured. Supports from family members and community were mostly in the form of verbal information; community participation was low.
Implememntation of Integration between Prevention of Mother to Child HIV Transmission (PMTCT) and Antenatal Services at Primary Healthcare Centers of Surabaya Eny Widiyasari; Zahroh Shaluhiyah; Ani Margawati
Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia Vol 2, No 1 (2014): April 2014
Publisher : Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.153 KB) | DOI: 10.14710/jmki.2.1.2014.%p

Abstract

AbstrakDi Kota Surabaya program PMTCT hanya dijalankan di 14 Puskesmas yang dekat dengan lokalisasi. Tingkat keberhasilan integrasi program PMTCT dengan layanan Antenatal tertinggi di Puskesmas Putat Jaya, Banyu Urip dan Sidotopo. Penelitian dilakukan di Puskesmas Putat Jaya dan Banyu Urip karena wilayah kerja Puskesmas tersebut termasuk lokalisasi Jarak dan Dolly. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan implementasi integrasi program PMTCT dengan layanan Antenatal di Puskesmas wilayah Kota Surabaya.Jenis penelitian eksploratif yang dilakukan secara kualitatif. Informan utama adalah 4 bidan dari puskesmas terpilih. Informan triangulasi adalah 2 Kepala Puskesmas, 1 orang dari Sie Kesehatan Dasar dan 12 ibu hamil. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan FGD (Focus Group Discussion) pada ibu hamil yang dibagi menjadi 2 kelompok. Analisis data menggunakan analisis isi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi belum berjalan dengan baik. Belum semua ibu hamil yang datang pertama kali mendapatkan sosialisasi PMTCT. Kegiatan penjaringan belum berjalan dengan baik. Bidan hanya menanyakan faktor resiko pekerjaan saja dari beberapa faktor resiko HIV yang ada di kartu ibu hamil. Kegiatan rujukan belum berjalan dengan baik. Kendala rujukan pada biaya dan tidak ada komunikasi dua arah dari bidan dengan VCT. Pengetahuan bidan tentang pelaksanaan, tujuan dan pilar integrasi program PMTCT baik. Sikap bidan dalam kegiatan sosialisasi, penjaringan dan rujukan belum baik. Sosialisasi atau pelatihan masih kurang, belum semua bidan mendapatkan pelatihan VCT dan PMTCT. Ketersediaan fasilitas sarana, prasarana dan dana masih kurang. Ketersediaan petugas kesehatan masih kurang. Dukungan pimpinan masih kurang, tidak ada SOP dan sosialisasi regulasi. Monitoring dan evaluasi hanya berdasar pada laporan bulanan KIA dan tidak ada supervisi dari pimpinan.Disarankan kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk meningkatkan kesempatan pelatihanVCT dan PMTCT bagi bidan, melakukan supervisi dan sosialisasi regulasi dan SOP pelaksanaan integrasi program PMTCT dengan layanan antenatal. AbstractIn Surabaya city, PMTCT program was only performed in 14 primary healthcare centers (puskesmas) that were close to prostitution complexs. The highest successful level of integration between PMTCT program and antenatal services was in Putat Jaya, Banyu Urip, and Sidotopo primary healthcare centers. This study was conducted in Putat Jaya and Banyu Urip puskesmas due to their coverage areas included Jarak and Dolly prostitution complexs. Objective of this study was to describe implementation of integration between PMTCT and antenatal service programs in primary healthcare centers of Surabaya city.This was an explorative-qualitative study. Main informants were four selected midwives from primary healthcare centers. Triangulation informants were two heads of primary healthcare centers, one staff of basic health unit, and 12 pregnant women. Data collection was conducted through in-depth interview and focus group discussion (FGD) to pregnant women. Pregnant women were divided into two groups. Content analysis was applied in the data analysis.Results of the study showed that socialization activities were not done properly. Not all pregnant women who visited for antenatal care for the first time received PMTCT socialization. Screening program was not performed properly. Midwives only asked occupational risk factor among several risk factors of HIV stated in a pregnant women card. Referral activities were not done properly. Problems in the referral activities were funding and no two ways communication between midwives and VCT. Midwives knowledge about implementation, objective, and foundation of PMTCT integration program was sufficient. Attitude of midwives in the socialization activities, screening, and referral was not good. Socialization and training were still insufficient; not all midwives received VCT and PMTCT trainings. Availability of facilities and funding were still insufficient. Availability of health workers was still insufficient. Leader supports were still inadequate; standard operating procedure and regulation socialization were not available. Monitoring and evaluation were based on monthly reports of KIA, and no supervision from leaders was available.Suggestions for Surabaya city health office are to improve opportunity to receive VCT and PMTCT trainings for midwives, to do supervision, and to do socialization on regulation and standard operating procedure of the implementation of integration between PMTCT program and antenatal services.
Evaluation on Integerated Health Post Monitoring Process by Health Workers in Singkawang City Primary Healthcare Centers,West Kalimantan Dwi Sulistyawati; Laksmono Widagdo; Cahya Tri Purnami
Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia Vol 2, No 1 (2014): April 2014
Publisher : Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.139 KB) | DOI: 10.14710/jmki.2.1.2014.%p

Abstract

AbstrakAngka Kematian Bayi (AKB) di Singkawang Tahun 2011 masih tinggi yaitu 9/1000 Kelahiran Hidup (Nilai Absolut 44 kematian). Di Posyandu, pelayanan dasar yang bermanfaat bagi penurunan AKB adalah program Gizi dan Penanggulangan diare. Sementara perkembangan Posyandu di Kota Singkawang Tahun 2011 masih belum optimal, Jumlah Posyandu Aktif 9,7 % dari 134 Unit. Kasus Balita BGM dan Balita gizi buruk yang berhasil ditemukan di Posyandu pada Tahun 2011 masih kecil yaitu 5,1% dan 1,09% dari jumlah kasus di lapangan. Kebijakan di Singkawang tentang Posyandu yaitu mendelegasikan kegiatan pembinaan kepada bidan di wilayah kerjanya. Kendala yang dialami bidan dalam pembinaan Posyandu yaitu Pelaksanaan pembinaan 5 meja posyandu kurang optimal, jarang dilaksanakan kunjungan rumah, kader mengalami masalah dalam kegiatan penyuluhan, Dana pembinaan Posyandu kecil.Metode Penelitian ini bersifat kualitatif. Informan utama adalah bidan pembina, informan triangulasi kader, ibu pengguna posyandu dan koordinator posyandu. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah Content Analysis (Analisis isi).Hasil penelitian dalam hal kegiatan pembinaan posyandu, terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan rapat koordinasi, Pembinaan SIP (Sistem Informasi Posyandu) dan pembinaan pencatatan pelaporan, yaitu hanya terjadi antara koordinator posyandu dan kader tanpa melibatkan bidan pembina posyandu tersebut. Umur tenaga kesehatan yang muda membuat pengunjung kurang percaya karena anggapan kurangnya pengalaman yang dimiliki petugas, terdapat suku tertentu masih sulit mengimunisasikan balitanya di posyandu, tenaga kesehatan dari puskesmas induk datang terlambat, belum tersedianya tempat yang layak untuk posyandu, tenaga kesehatan yang belum mendapatkan pelatihan serta belum ada kebijakan berupa uraian tugas dan alur kerja dalam pembinaan posyandu.Perlu dilakukan koordinasi antar tenaga kesehatan terutama koordinator posyandu dengan bidan di lapangan dalam kegiatan pembinaan, melibatkan tenaga kesehatan yang relatif muda, pendekatan kepada sesepuh suku tertentu, pengaturan waktu petugas puskesmas agar tidak datang terlambat, bersama masyarakat mengupayakan tempat yang layak untuk posyandu , pengadaan pelatihan dan perumusan kebijakan terkait pembinaan posyandu. AbstractInfant mortality rate (IMR) in Singkawang in 2011 was high, 9/1000 live births (absolute number of death was 44). In the integrated health service post (Posyandu), basic services that would reduce IMR were nutritional program and diarrhea control. The development of posyandu in Singkawang in 2011 was not optimal, and the total number of active posyandu was 9.7% of 134 units. Cases of under-five children with ‘below the red line (BGM)’ and with severe malnutrition found in the posyandu in 2011 were still low; it was 5.1% and 1.09% respectively from all cases in the field. Policy regarding posyandu in Singkawang was to delegate supervision activity to local midwives. Problems faced by midwives in the posyandu supervision were the implementation of supervision for 5 tables was not optimal, home visits were rarely conducted, cadres had difficulty in conducting education activities, and funding for posyandu supervision was insufficient.This was a qualitative study. Main informants were midwives supervisors, and triangulation informants were cadres, mothers who participated in the posyandu, and coordinator of posyandu. Data collection was done by conducted in-depth interview using interview guidelines. Method of analysis used was content analysis.Results of the study showed that there was inappropriate implementation of coordination meeting; supervision of posyandu information system (SIP) and supervision of reporting and recording were not properly done; this supervision was only between posyandu coordinator and cadres; it did not include midwives who were the supervisors of the posyandu. Young health workers who served in the posyandu made posyandu participants uncomfortable. The participants of posyandu felt that health workers had insufficient experiences. There was a tribe that was reluctant to have their children immunized in the posyandu. Health workers from the main puskesmas came late; no proper place for posyandu was provided; health workers who had not received training, and there was no job description and work procedure in the supervision of posyandu.Coordination among health workers are needed specifically for posyandu coordinator and midwives in the field during supervision, and it includes relative young health workers; an approach to key persons are needed; time management for puskesmas workers is required to avoid they come late in the posyandu; appropriate place for posyandu should be provided together with the community; training and formulation of policies related to posyandu supervision are required.
The Implementation Analysis of Community-Based Total Sanitation Program as Strategy for Improving Clean and Healthy Living Behavior by Primary Health Care Center Workers in Grobogan Regency Sutiyono Sutiyono; Zahroh Shaluhiyah; Cahya Tri Purnami
Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia Vol 2, No 1 (2014): April 2014
Publisher : Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.262 KB) | DOI: 10.14710/jmki.2.1.2014.%p

Abstract

AbstrakDi Kabupaten Grobogan, kejadian penyakit diare, campak, frambusia, dan difteri cukup tinggi. Kejadian penyakit – penyakit ini merupakan indikator PHBS masyarakat. STBM bertujuan untuk menurunkan penyakit – penyakit tersebut, namun pelaksanaan program STBM dengan indikator buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengolahan air bersih, pengolahan sampah dan pengolahan limbah cair masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan program STBM di Kabupaten Grobogan.Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomena. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada 8 informan utama petugas promkes dan kesling, Focus Group Discussion dengan informan triangulasi yaitu kader, tokoh agama, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat. Analisis data dengan content analysis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : sebagian besar petugas melaksanakan program STBM dengan baik. Hal yang masih kurang baik adalah kegiatan monitoring. Sebagian besar pengetahuan petugas tentang pelaksanaan program STBM sudah baik. Belum semua petugas bersikap baik dalam melaksanakan program STBM. Sebagian besar petugas belum mengetahui peraturan dalam melaksanakan program STBM tetapi kader sudah mengetahui. Semua petugas telah mendapatkan pelatihan program STBM. Semua kepala puskesmas telah melaksanakan pengawasan rutin. Sarana dan prasarana yang berupa alat pembuat jamban, sarana cuci tangan, alat pengolah sampah, lembar balik.Disarankan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kerjasama lintas program, lintas sektoral dalam pelaksanaan program STBM. Selain itu juga meningkatkan peran kader dalam pelaksanaan program STBM. AbstractIn Grobogan district, the occurrence of diarrhea, morbilli, framboesia, and diphtheria was relatively high. The presence of these diseases was an indicator of hygienic and healthy live behavior (PHBS) of a community. Objective of community based total sanitation (STBM) was to reduce those diseases. However, the implementation of STBM program was still inadequate. Indicators of STBM program were improper defecation, washing hand using soap, clean water management, waste management, and liquid waste management. Objective of this study was to describe the implementation of STBM program in Grobogan district.This was a qualitative study with phenomenon approach. Data collection was done by conducting in-depth interview to 8 main informants: health promotion and environmental health workers. Focus group discussion was conducted to triangulation informants; triangulation informants consisted of cadres, local religious leaders, local community leaders, and local people. Data were analyzed using content analysis method.Results of the study showed that the majority of workers implemented STBM program well. A thing that was still insufficient or inadequate was monitoring. The majority of worker’s knowledge regarding the implementation of STBM program was sufficient. Not all workers had good attitude in the implementation of STBM program. The majority of workers did not know regulations in implementing STBM program; however, cadres knew the regulation. All workers had received STBM program training. All heads of primary healthcare centers (puskesmas) had conducted routine supervision. Facilities were in the form of water closet maker instruments, hand washing facility, waste management instruments, and flip charts.Suggestions for District Health Office were to improve cross program and sector collaborations in the implementation of STBM program, to increase the role of cadres in the implementation of STBM program.
Analysis on Policy Implementation of Exclusive Breastfeeding for Working Women in South Kalimantan Province Riny Henderawaty; Martha Irene Kartasurya; Anneke Suparwati
Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia Vol 2, No 1 (2014): April 2014
Publisher : Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.707 KB) | DOI: 10.14710/jmki.2.1.2014.%p

Abstract

AbstrakCakupan pemberian ASI eksklusif di Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah (51,18%) lebih rendah dari target Nasional (80%). Di Provinsi ini jumlah pekerja wanita cukup tinggi (59,98%) dan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bersama 3 Menteri Tentang Peningkatan Pemberian ASI eksklusif Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja sudah ada, tetapi masih banyak instansi yang belum melaksanakan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian adalah menjelaskan implementasi kebijakan pemberian ASI eksklusif bagi ibu bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan.Penelitian ini mengunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui indepth interview dan observasi. Responden/subjek penelitian adalah Kasie Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA), Kasie Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kasie Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai informan utama serta Pimpinan Instansi Pemerintah dan Perusahaan sebagai informan triangulasi. Analisis dilakukan dengan content analysis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak instansi yang belum menyediakan ruang laktasi di tempat kerja. Belum ada komunikasi antara BPPPA, Disnakertrans dan Dinas Kesehatan Provinsi dan belum terbentuk kelompok kerja dari ketiga instansi tersebut. Hanya 1 dari 3 instansi swasta yang telah menerima informasi kebijakan. Belum ada alokasi dana, tenaga dan sarana khusus untuk pelaksanaan kebijakan. Semua pelaksana bersikap mendukung. Belum ada Perda khusus tentang ASI eksklusif. Disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemberian ASI eksklusif bagi ibu bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan belum terlaksana dengan baik karena belum adanya Perda khusus tentang ASI eksklusif. AbstractCoverage of exclusive breastfeeding in the South Kalimantan province was still low (51.18%); it was lower than the national target (80%).The number of working mothers in this province was relatively high and it was increasing in the last several years. Policies concerning breastfeeding during working time in the work place, such as decrees, government regulations, and common regulation from three ministers had been established. However, a number of institutions had not obeyed the policies. Objective of the study was to explain the implementation of exclusive breastfeeding for working mothers in South Kalimantan Province.This was a qualitative study. Data collection was done through in-depth interview and observation. Study respondents/subjects were a head of women empowerment section of the women empowerment and child protection institution (BPPPA), a head of human resource section of the labor and transmigration department, and a head of nutrition section of South Kalimantan province health office. Those respondents were considered as main informants. Triangulation informants were leaders of government institutions and leaders of companies. Content analysis method was applied in the data analysis.Results of the study showed that a number of institutions had not provided lactation room in the work place. No communication was done among BPPPA, Disnakertrans, and province health office. Working group from those three institutions had not been established. Only one of three private institutions had received information regarding the policies. No funding was allocated, human resource and specific facilities to implement policies were not provided. All executors supported the policies. Specific district government regulations concerning exclusive breastfeeding had not been established. In conclusion, implementation of exclusive breastfeeding policy for working mothers in South Kalimantan province was not done properly. It was caused by no specific local government regulations concerning exclusive breastfeeding.
Evaluation on Drug Planning for Basic Health Services at Pharmaceutical Warehouses of Gunung Mas District, Central Kalimantan Margaretha Triana; Chriswardani Suryawati; Ayun Sriatmi
Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia Vol 2, No 1 (2014): April 2014
Publisher : Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.796 KB) | DOI: 10.14710/jmki.2.1.2014.%p

Abstract

AbsrakPerencanaan merupakan kegiatan menetapkan jenis dan jumlah obat sesuai kebutuhan. Perencanaan lemah ditandai terjadinya kekosongan atau penumpukan obat. Pada perencanaan obat di Gudang Farmasi Kabupaten Gunung Mas menggunakan data kurang akurat dan terjadi kesenjangan tingkat ketepatan perencanaan obat serta tingkat ketersediaan obat dari ketentuan. Tujuan penelitian adalah melakukan evaluasi terhadap perencanaan obat di GFK Gunung Mas dilihat dari kemampuan petugas dalam merencanakan obat dan kepatuhan petugas GFK menjalankan pedoman perencanaan obat.Jenis penelitian adalah deskriptive. Variabel penelitian yaitu 1) kemampuan petugas dilihat dari pendidikan, pengetahuan, beban kerja, pelatihan serta supervisi. 2) Kepatuhan petugas menjalankan pedoman perencanaan obat. Informan utama adalah Kepala GFK dan dua petugas GFK. Data diperoleh dengan wawancara mendalam dan observasi, Pengolahan data dengan metode analisis isi.Hasil penelitian bahwa perencanaan obat di GFK Gunung Mas belum berjalan baik, hal ini disebabkan karena belum didukung kemampuan petugas yang memadai serta kepatuhan petugas rendah dalam menjalankan pedoman perencanaan. Pendidikan petugas memenuhi ketentuan yaitu pendidikan kefarmasian, sebagian besar pengetahuan petugas sebatas definisi dan kriteria obat, beban kerja petugas GFK berlebihan. Semua petugas belum mendapatkan pelatihan perencanaan obat, supervisi belum dilakukan secara berkala oleh atasan, kepatuhan petugas terhadap pedoman perencanaan obat rendah.Saran kepada Dinas Kesehatan adalah pelatihan teknis perencanaan Obat Terpadu, meningkatkan supervisi secara berkala kepada petugas GFK. Saran kepada GFK Gunung Mas adalah membuat Standart Operating Procedure (SOP)  perencanaan obat, melakukan perhitungan obat dengan benar,melakukan analisis ABC/VEN. AbstractPlanning was an activity to determine type and amount of drugs according to the need. Weak planning was indicated by no stored drugs or drugs accumulation in the storage. Drug planning in Gunung Mas district pharmacy storage (GFK) was based on inaccurate data; therefore, distortion in the drug planning precision and in the level of drug availability occurred. Objective of this study was to evaluate drug planning at GFK Gunung Mas based on the obedience of GFK workers in implementing drug planning guideline. This was a descriptive study. Study variables were 1) ability of workers that was based on their education, workload, training, and supervision; 2) obedience of workers in implementing drug planning guideline. Main informants were the head of GFK and two GFK workers. Data were collected by conducting in-depth interview and observation. Content analysis was applied in the data management.Results of the study showed that drug planning at GFK Gunung Mas was inadequate. This was caused by insufficient number of workers with adequate abilities, and the obedience of workers in implementing planning guideline was insufficient. Workers’ education level was suitable with the requirement namely pharmaceutical school. Majority of workers’ knowledge was limited to definition and drug criteria; majority of GFK workers’ workload was overload. All workers did not get training on drug planning. Supervision by their superior was not done periodically. Obedience of workers to drug planning guideline was insufficient.Suggestions for district health office are to conduct training on integrated drug planning technique, to improve periodic supervision to GFK workers. Suggestions to GFK Gunung Mas are to formulate standard operating procedure for drug planning, to do right drug calculation, to do ABC/ VEN analysis.
Correlation Service Quality of Normal Delivery by Village Midwives and the Satisfaction in Luwu District South Sulawesi Hikma Hikma; Martha Irene Kartasurya; Atik Mawarni
Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia Vol 2, No 1 (2014): April 2014
Publisher : Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (720.09 KB) | DOI: 10.14710/jmki.2.1.2014.%p

Abstract

AbstrakPada tahun 2009 – 2011 cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Luwu berkisar 76% - 77%, sedangkan target nasional 90%. Hal ini dapat diakibatkan karena kepuasan ibu terhadap mutu pelayanan persalinan oleh bidan masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan mutu pelayanan persalinan normal oleh bidan desa dengan kepuasan ibu bersalin di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.Jenis penelitian adalah kuantitatif, desain observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Subyek adalah 70 orang bidan desa dan 70 ibu bersalin di Kabupaten Luwu dipilih secara consecutive. Pengambilan data dilakukan secara angket dengan kuesioner terstruktur.Analisis data dilakukan secara bivariat dengan Chi-Square dan korelasi Pearson.Hasil penelitian menunjukkan rerata umur bidan 29 ± 4,4 tahun. Rerata masa kerjanya 6,5 ± 4,07 tahun. Pendidikan bidan sebagian besar (92,9%) D3 Kebidanan. Rerata umur ibu 27± 4,3 tahun. 84,3% tidak bekerja, 57,1% berpendidikan menengah keatas. 77,1% bidan memberikan pelayanan persalinan yang bermutu. Tidak ada hubungan antara umur (p = 0,147), masa kerja (p=0,214), pendidikan (p = 0,343) bidan dengan mutu pelayanan persalinan. Tidak ada hubungan antara umur (p = 0,622), pekerjaan (p=0,072) pasien dengan kepuasan terhadap pelayanan persalinan oleh bidan desa. Ada hubungan antara pendidikan ibu bersalin dengan kepuasan terhadap pelayanan persalinan oleh bidan desa (p = 0,005). Pasien yang merasa puas sebanyak 60,0%. Ada hubungan antara mutu pelayanan persalinan oleh bidan desa dengan kepuasan ibu bersalin (r = 0,164, p=0,043).Disimpulkan bahwa mutu pelayanan persalinan bidan berhubungan positif dengan kepuasan ibu bersalin. Pendidikan ibu bersalin berhubungan negatif dengan kepuasan terhadap mutu pelayanan bidan desa. AbstractIn 2009-2011, coverage of delivery by health workers in Luwu district was about 76-77%, and the national target was 90%. This could be caused by post-delivery maternal who were not satisfy towards delivery service quality by midwives. Objective of this study was to identify association between normal delivery service quality by village midwives and post-delivery maternal satisfactory in Luwu district, South Sulawesi.This was a quantitative study using observational-analytical design with cross sectional approach. Study subjects were 70 village midwives and 70 post-delivery maternal in Luwu district that were selected consecutively. Data were collected using structured questionnaire. Chi-square and Pearson correlation were applied in the bivariate data analysis.Results of the study showed that midwives average age was 29 ± 4.4 years, and average work period was 6.5 ± 4.07 years. The majority of midwives level of education was D3 in midwifery (92.9%). Maternal average age was 27 ± 4.3 years. Majority of mothers were unemployed (84.3%) and in the intermediate school or higher level of education (57.1%). The majority of midwives provided good quality of delivery service. No significant associations were found between quality of delivery service and age (p= 0.147), work period (p= 0.214), education (p= 0.343). No significant associations were found between satisfaction towards village midwives delivery service and age (p= 0.622), occupation (p= 0.072) of patients. Significant association was found between maternal education and satisfaction towards village midwives delivery service (p= 0.005). Sixty percent of patients were satisfied. Significant association between village midwives delivery service quality and maternal satisfaction (r= 0.164, p= 0.043) was found.In conclusion, quality of midwives delivery service had positive association with maternal satisfaction. Maternal level of education had negative association with satisfaction towards village midwives service quality.
Factors Related to the Midwives Work Performance on the Implementation of Obstetric Care Standard in Antenatal Care (Study in Primary Healthcare Centers with in Patient Unit in Gresik District) Siti Hamidah; Laksmono Widagdo; Lucia Ratna Kartika
Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia Vol 2, No 1 (2014): April 2014
Publisher : Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.988 KB) | DOI: 10.14710/jmki.2.1.2014.%p

Abstract

AbstrakAKI di Kabupaten Gresik tahun 2011 sedikit menurun dibanding tahun 2010, dari 20 kematian ibu (105,91/100.000 KH) menjadi 19 kematian ibu (98,82/100.000 KH). AKB tahun 2010, 47 bayi (2,48/1000 KH)) menjadi 140 bayi (7,49/1000KH) tahun 2011. Hasil AMP; selain penyebab langsung, kematian juga karena penyebab tidak langsung yaitu keterlambatan deteksi dini komplikasi kehamilan. SAK ANC merupakan tugas yang harus dilaksanakan semua Bidan. Hasil monitoring IBI Kabupaten Gresik, 50% Bidan belum memberikan asuhan  ANC sesuai standar. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor faktor yang berpengaruh terhadap Kinerja Bidan dalam Pelaksanaan SAK ANC di Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Gresik.Metode penelitian; jenis penelitian kuantitatif dengan desain crossectional. Pengambilan data secara angket terstrukur dan observasi dokumentasi hasil kinerja ANC. Populasi semua Bidan Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Gresik berjumlah 119 Bidan. Jumlah sampel 87 Bidan dipilih secara simple random sampling. Analisis bivariat dengan uji Chi square, multivariat dengan uji regresi logistik ganda. Hasil penelitian; Kinerja Bidan dalam Pelaksanaan SAKANC kurang (44,8%). Sistem Manajemen SAK kurang (55,2%). Kepemimpinan SAK kurang (55,2%). Kreativitas SAK kurang (57,5%). Pengetahuan SAK kurang (56,3%). Tidak ada hubungan antara Kepemimpinan, kreativitas dan pengetahuan dengan Kinerja Bidan dalam SAK ANC. Ada hubungan antara Sistem Manajemen SAK ANC dengan Kinerja Bidan dalam Pelaksanaan SAK ANC (p-Value 0,031<0,05). Ada pengaruh antara Sistem Manajemen SAKANC terhadap Kinerja Bidan dalam pelaksanaan SAK ANC, (p-Value 0,045<0,05).Disarankan pada Dinas Kesehatan, meninjau kembali PerMenKes N0 938/SK/MenKes/VIII/2007, menghimbau pelaksanaan SAK ANC pada Kepala Puskesmas, memfasilitasi pelatihan manajemen organisasi dan SAK ANC untuk Bidan, melakukan supervisi SAK ANC secara berkala. Kepala Puskesmas membuat SK pelaksanaan SAK ANC, membuat program pelatihan manajemen organisasi dan pelatihan SAK ANC, lebih intensif memonitoring kinerja Bidan. IBI melakukan monitoring, evaluasi, menindaklanjuti secara berkesinambungan. AbstractMaternal mortality rate (AKI) in Gresik district in 2011 slightly decreased compared to 2010, from 20 maternal deaths (105.91/100.000 live births) to 19 maternal deaths (98.82/100.000 live birth). The number of death infants in 2010 was 47 infants (2.48%), and it became 140 infants (7.49/1000 live birth) in 2011. Result of MP showed that besides direct cause of death, it was also resulted from indirect cause such as delay in conducting early detection of pregnancy complication. Obstetric standard of care (SAK) for ante natal care (ANC) was a task that should be implemented by all midwives. A monitoring done by IBI of Gresik district showed that 50% of midwives had not conducted ANC according to the standard. Objective of the study was to identify factors affecting work performance of midwives in the implementation of SAK ANC in the inpatient primary healthcare centers of Gresik district.This was a quantitative study with cross sectional approach. Data were collected using structured questionnaire and by conducting documentation observation toward results of ANC performance. Study population was all 119 midwives in the inpatient primary healthcare centers in Gresik district. Study samples were 87 midwives who were selected using simple random sampling method. Chi square test was applied in the bivariate analysis, and multiple logistic regressions were applied in the multivariate analysis.Results of the study showed that work performance of midwives in the implementation of SAK ANC was inadequate (44.8%), SAK management system was inadequate (55.2%), and knowledge on SAK was insufficient (56.3%). No association was found between work performance of midwives in the implementation of SAK ANC and leadership, creativity, knowledge. Significant association was found between SAK ANC management system and work performance of midwives in the implementation of SAK ANC (p: 0.031). There was an influence of SAK management system toward work performance of midwives in the implementation of SAK ANC (p: 0.045).District health office is suggested to review PerMenKes no. 938/SK/MenKes/VIII/2007, to advice heads of primary healthcare centers to implement the SAK ANC, to facilitate organization management training and SAK ANC training, to do more intensive monitoring of the work performance of midwives. Suggestions for IBI were to monitor, to evaluate, and to follow up the implementation of SAK ANC continuously.
Factors Related to the Work Performance of Private Midwives in Using the “Poedji Rochjati” Scores for Early Detection of High Risk Pregnancy in Gresik Regency Sri Rulihari; Martha Irene Kartasurya; Ayun Sriatmi
Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia Vol 2, No 1 (2014): April 2014
Publisher : Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1232.158 KB) | DOI: 10.14710/jmki.2.1.2014.%p

Abstract

AbstrakSkor “Poedji Rochjati” merupakan salah satu metode yang digunakan di provinsi Jawa Timur dalam mendeteksi resiko tinggi kehamilan. Bidan Praktek Swasta (BPS) ternyata tidak melakukan upaya deteksi resiko tinggi dengan skor “Poedji Rochjati” secara optimal dan hanya melakukannya bila ada indikasi tertentu saja. Tujuan penelitian mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja BPS dalam penggunaan skor “Poedji Rochjati” dalam deteksi resiko tinggi ibu hamil. Jenis penelitian observasional analitik dengan pendekatan belah lintang. Pengumpulan data dengan metode angket. Populasi adalah BPS di Kabupaten Gresik dengan subyek sejumlah 90 orang. Data dianalisis bivariat dengan chi-square dan multivariat dengan regresi logistik berganda.Hasil penelitian menunjukkan sebesar 56,67% BPS mempunyai kinerja baik dalam penggunaan skor “Poedji Rochjati”. Variabel yang berhubungan dengan kinerja adalah pengetahuan (p=0,04), sikap (p= 0,001), motivasi (p=0,000), persepsi supervisi Dinas Kesehatan (p=0,000) dan persepsi supervisi IBI (0,003). Variabel beban kerja terbukti tidak berhubungan dengan kinerja (p=0,443). Sikap dan motivasi secara bersama-sama berhubungan dengan kinerja.Dinas Kesehatan dan IBI perlu meningkatkan kualitas supervisi dan pembinaan bagi BPS dalam penggunaan skor “Poedji Rochjati” serta memberikan refreshing rutin sehingga meningkatkan pengetahuan, sikap dan motivasi BPS dalam deteksi resiko tinggi sebaik-baiknya. AbstractPoedji Rochjati score was a method used in East Java province to detect high risk pregnancy. Private practice midwives (BPS), surprisingly, did not optimally detect high risk pregnancy using ‘Poedji Rochjati’ score; they only used the score when there was a certain indication. Objective of this study was to identify factors affecting work performance of BPS in utilizing ‘Poedji Rochjati’ score to detect pregnancy risk. This was an observational analytical study with cross sectional approach. Data were collected using questionnaire. Study population was BPS in Gresik district, and 90 of them were selected as study subjects. Chi square was applied in the bivariate analysis, and multiple logistic regressions were applied in the multivariate analysis. Results of the study showed that 56.67% of BPS had good work performance in utilizing ‘Poedji Rochjati’ score. Variables related to work performance were knowledge (p= 0.04), attitude (p= 0.001), motivation (p < 0.001), perception on IBI supervision (p= 0.003). Workload was not significantly associated with work performance (p= 0.443). Attitude and motivation together were associated with work performance. District health office and IBI are suggested to improve the quality of supervision and guidance to BPS in utilizing ‘Poedji Rochjati’ score; to give routine refreshing to improve knowledge, attitude, and motivation of BPS in conducting proper detection of high risk pregnancy.
Analysis on the Implementation of Community Empowerment by Midwives to Support Delivery Planning and Complication Prevention Program (P4K) at Primary Healthcare Centers in Kediri Dessy Lutfiasari; Cahya Tri Purnami; Lucia Ratna Kartika
Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia Vol 2, No 1 (2014): April 2014
Publisher : Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.51 KB) | DOI: 10.14710/jmki.2.1.2014.%p

Abstract

AbstrakImplementasi P4K bisa berjalan apabila bidan pelaksana dapat memberdayakan masyarakat untuk melaksanakan P4K. Namun Implementasi P4K di Kota Kediri khususnya dalam pemberdayaan masyarakat masih dibawah target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh bidan untuk mendukung P4K di Puskesmas Kota Kediri tahun 2011.Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juli 2011, dilakukan di seluruh Puskesmas Kota Kediri. Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan cross sectional. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan teknik indepth interview serta menggunakan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan content analysis (analisis isi).Hasil penelitian menujukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak berjalan adalah tabulin dikarenakan banyaknya jaminan kesehatan untuk masyarakat, ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang tidak jelas. Meskipun sumber daya manusia sudah sesuai namun tidak ada dana dan fasilitas khusus walaupun sudah ada bantuan dari gerdu sehati. Selaian itu manajeman kontrol yang tidak dijalankan oleh puskesmas dan pembinaan oleh bidan tanpa memiliki forum khusus menjadikan proses komunikasi antara kader dan masyarakat menjadi kabur. Walaupun sikap bidan positif dalam menjalankan tanggung jawabnya jika tidak ditunjang dengan dukungan dari masyarakat maka tidak akan berjalan.Saran yang dapat diberikan kepada Dinas Kesehatan adalah perlu dibuatnya ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang jelas tentang pelaksanaan P4K serta pelatihan bidan dan kader secara berkala tentang pemberdayaan masyarakat. Fungsi kontrol yang baik harus dijalankan oleh Puskesmas serta peningkatan komunikasi yang dilakukan oleh bidan untuk menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat. AbstractImplementation of delivery planning and complication prevention program (P4K) could run if midwives could empower people to do P4K. However, implementation of P4K in Kediri city particularly in community empowerment was still below the target set by Kediri city health office. The objective of this study was to explain implementation of community empowerment by midwives to support P4K at primary healthcare centers in Kediri city, in 2011. This study was conducted in May – July 2011 in all primary healthcare centers in Kediri city. This was a qualitative study with cross sectional approach. Primary data were collected through in- depth interview technique, and secondary data were also used. Content analysis method was applied in the data analysis. Results of the study showed that tubulin was the community empowerment activity that was not implemented due to many options for health insurance in the community; basic indicator, purpose of the policy were not clear. Although human resources was appropriate, and there was a support from gerdu sehati; however, there was no funding and special facilities. Additionally, control management was not performed by primary healthcare center; supervision by midwife did not provide special forum for communication between cadres and people in the community. Although attitude of midwives was positive in doing their responsibilities but there was no support from the community, as a result the program would not run. Suggestions for district health office are to make clearly basic indicator and policy objective regarding P4K implementation; to conduct routine training for midwives and cadres regarding community empowerment. Primary healthcare center has to implement good control function; to improve communication done by midwives to implement community empowerment activities.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2025): Agustus 2025 Vol 13, No 1 (2025): April 2025 Vol 12, No 3 (2024): Desember 2024 Vol 12, No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 12, No 1 (2024): April 2024 Vol 11, No 3 (2023): Desember 2023 Vol 11, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 11, No 1 (2023): April 2023 Vol 10, No 3 (2022): Desember 2022 Vol 10, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 10, No 1 (2022): April 2022 Vol 9, No 3 (2021): Desember 2021 Vol 9, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 9, No 1 (2021): April 2021 Vol 8, No 3 (2020): Desember 2020 Vol 8, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 8, No 1 (2020): April 2020 Vol 7, No 3 (2019): Desember 2019 Vol 7, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 7, No 1 (2019): April 2019 Vol 6, No 3 (2018): Desember 2018 Vol 6, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 6, No 1 (2018): April 2018 Vol 5, No 3 (2017): Desember 2017 Vol 5, No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 5, No 1 (2017): April 2017 Vol 4, No 3 (2016): Desember 2016 Vol 4, No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 4, No 1 (2016): April 2016 Vol 3, No 3 (2015): Desember 2015 Vol 3, No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 3, No 1 (2015): April 2015 Vol 2, No 3 (2014): Desember 2014 Vol 2, No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 2, No 1 (2014): April 2014 Vol 1, No 3 (2013): Desember 2013 Vol 1, No 2 (2013): Agustus 2013 Vol 1, No 1 (2013): April 2013 More Issue