cover
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+62247465407
Journal Mail Official
gemapublica@live.undip.ac.id
Editorial Address
Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro Building A, 1st floor Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 24609714     EISSN : 25481363     DOI : -
Core Subject : Economy,
Gema Publica provides media to publish scientific articles as a result of research and development in public administration study. Gema Publica limited to published the scope of public policy and management We accept contributions of research articles and conceptual (non-research) articles from authors in English (preferable). We put more emphasis on research articles.
Articles 4 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2019)" : 4 Documents clear
TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN MERITOKRASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DESA Muhammad Siwi Nugraha
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.242 KB) | DOI: 10.14710/gp.4.2.2019.54-64

Abstract

Pemerintah desa merupakan entitas birokrasi pemerintahan terkecil yang memiliki peran krusial dalam penyediaan pelayanan publik. Dalam mendukung terlaksananya pembangunan dan juga pelayanan publik di tingkat desa, tentunya pemerintah desa memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan keterampilan tertentu. Birokrasi di tingkat desa semestinya diisi oleh orang-orang yang selain memiliki motivasi melayani masyarakat, juga memiliki wawasan dan kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sistem birokrasi pemerintahan desa sudah seharusnya didasarkan pada merit system, agar penyediaan pelayanan publik di tingkat desa menjadi lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat dan sesuai dengan dinamika soisal ekonomi yang ada. Meskipun demikian, bukan hal yang mudah mewujudkan birokrasi pemerintahan desa yang meritokratis. Hal ini dikarenakan masih adanya kerancuan dalam pengisian jabatan perangkat desa yang dalam beberapa kasus dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung dan ada juga pengisian jabatan perangkat desa melalui skema pengangkatan. Makalah ini berisi tentang analisis kritis mengenai berbagai tantangan dalam mewujudkan meritokrasi birokrasi pemerintahan desa. Argumen yang dibangun dalam makalah ini dibangun berdasarkan data-data sekunder dan juga kajian terdahulu terkait dengan pemerintahan desa.
ANALISIS KINERJA PROGRAM PENDAMPING DESA DI BANTAN AIR KABUPATEN BENGKALIS Nina Yuslaini; Dita Fisdian Adni
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.734 KB) | DOI: 10.14710/gp.4.2.2019.65-77

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep kebijakan tata kelola desa secara nasional.Undang-Undang Desa ini tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi halaman depan Indonesia. Konsepsi pendampingan desa ini lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Pendampingan desa mempunyai peran penting dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan pembangunan desa. Program Pendamping Desa di Desa Bantan Air Kabupaten Bengkalis sudah dilaksanakan sejak tahun 2011 yang lalu dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bengkalis, hal ini disebabkan karena kondisi pembangunan yang belum terlaksana dengan baik dan belum merata di setiap desa sehingga menimbulkan kesenjangan antar desa. Disamping itu, jumlah anggaran atau dana yang dikelola oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkalis sangat banyak, mulai dari Alokasi Dana Desa, Dana Itruksi Bupati tentang Penguatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (INBUP PPIP) sampai dengan Dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak program pendamping desa di Kabupaten Bengkalis. Pelaksanaan Program Pendamping Desa di Kabupaten Bengakalis pada dasarnya belum berjalan dengan sebagaimana mestinya dan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan aparatur desa dan pembangunan desa di Bengkalis.
OTONOMI DAERAH DAN KAPABILITAS ORGANISASI MENUJU KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA Sri Mulyani
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.398 KB) | DOI: 10.14710/gp.4.2.2019.126-131

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa merupakan langkah besarbagi desa karena telah memiliki otonomi untuk memajukan dirinya sendiri. Pemerintahdesa harus tanggap dalam merespon Undang-Undang tersebut untuk mensejahterakanmasyarakat melalui pembangunan desa. Namun demikian, pemerintah desa terkadanggagal dalam menjalankan tugasnya sehingga melahirkan lembaga-lembaga lain yangberbeda fungsi namun memiliki kinerja dan manfaat yang lebih baik. Salah satukeunggulan pemerintah desa yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004.Langkah yang harus dilakukan adalah memperhatikan kapabilitas dan kapasitasorganisasi dengan memanfaatkan otonomi yang dimiliki oleh desa dalammenyelenggarakan pemerintahannya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA UNTUK PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KABUPATEN BANJARNEGARA Ismiyarto Ismiyarto
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.312 KB) | DOI: 10.14710/gp.4.2.2019.78-98

Abstract

Kebijakan pengelolaan dana desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ditindaklanjuti dengan Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN). Kebijakan dimaksud memberi implikasi terhadap pengelolaan danadesa khususnya desa-desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara, hal ini mengingat letakgeografis desa-desa, masyarakat setempat dan pemerintah kabupaten tersebutmendukung untuk menjadi desa wisata. Dalam penelitian ini implementasi kebijakanpublik berupa peraturan pemerintah yang merupakan kebijakan birokrasi, maka teoriyang dipergunakan implementasi kebijakan Model Edward III dengan menunjuk empatvariable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Keempatvariabel atau aspek tersebut meliputi 1) komunikasi; 2) sumber daya; 3) disposisi; dan4) sruktur birokrasi. Desain yang dipergunakan untuk memecahkan masalah ini adalahmetode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yangdiarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secarasistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Implementasidana desa benar-benar diperuntukkan demi terwujudnya desa dan masyarakat desa yangmaju, kuat, mandiri dan sejahtera.

Page 1 of 1 | Total Record : 4