Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 2 (2019)"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Hapusnya Hak Atas Tanah yang Dibebani Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[I Dewa Gede Arie Kusumaningrat]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i02.p08
<![CDATA[Credit distribution by banks is one effort that can be utilized by everyone to meet needs that are very diverse and always increasing. Credit distribution by banks is generally carried out in the presence of collateral to increase creditor trust. Credit distribution is a product that is profitable for the bank, but on the other hand there is a risk in lending due to the need for time from the lending phase to the repayment stage. Credit implementation does not always run smoothly, one of which is when the credit debtor becomes bogged down, plus the collateral of the debtor cannot be executed by the bank because the guarantee has been removed by a certain matter. The problem is how the legal protection for creditors against the abolition of land rights burdened with liability and how the debtor's responsibility due to the abolition of rights to land burdened with mortgage rights. Normative juridical research used in compiling this study is accompanied by the use of a legal approach (Statue approach), and a conceptual approach. There are two types of protection for creditors, namely preventive legal protection (prevention) and repressive legal protection (dispute resolution). The debtor is still obliged to pay off the debt even though the collateral with the right of liability has been removed. The credit agreement is a protection for creditors in the event of a dispute during the process of lending, then efforts can be made by the bank if there is a problem, namely by conducting a credit restructuring. Penyaluran kredit oleh bank merupakan salah satu upaya yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang guna memenuhi kebutuhan yang sangat beraneka ragam dan selalu meningkat. Penyaluran kredit oleh bank pada umumnya dilakukan dengan keberadaan jaminan guna meningkatkan kepercayaan kreditor. Penyaluran kredit merupakan produk yang menguntungkan bagi bank, namun disisi lain terdapat resiko dalam penyaluran kredit tersebut yang dikarenakan diperlukannya waktu sejak tahap pemberian kredit sampai pada tahap pelunasan kredit. Pelaksaan kredit tidak selalu berjalan dengan lancar, salah satunya ketika debitor kreditnya menjadi macet, ditambah lagi jaminan debitor tidak bisa dieksekusi oleh bank karena jaminan telah hapus oleh suatu hal tertentu. Adapun yang menjadi masalah yakni bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor terhadap hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan dan bagaimana tanggung jawab debitor akibat hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Penelitian normatif digunakan dalam menyusun penelitian ini disertai penggunaan pendekatan perundang-undangan (Statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Terdapat dua jenis perlindungan bagi kreditor yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan) serta perlindungan hukum represif (penyelesaian sengketa). Debitor tetap berkewajiban melunasi utangnya meskipun jaminan dengan hak tanggungan telah hapus. Perjanjian kredit menjadi perlindungan bagi kreditor dalam hal terjadinya sengketa selama proses penyaluran kredit, kemudian upaya yang dapat dilakukan bank apabila terjadi permasalahan yakni dengan melakukan restrukturisasi kredit.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris ]]>
<![CDATA[Made Ciria Angga Mahendra]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i02.p06
<![CDATA[Notary is an authorized officer to make an authentication acta and to have another authority as referred to in this law or under other laws as provided for in article 1 Figure 1 UUJNP. As a notary professional, he must perform his position by guiding the law, the Code of Ethics, the Articles of association, and the budget of the household. But the notary is also a man who does not escape the mistakes that he sometimes made that is done not because of the notary deliberate. Departing from the background of the problem above the author interested in conducting research in the form of a journal by lifting the title "The Law of typographical error in Minuta notarial deed based on this, provides a background picture of This study discussed about 1). How is the notary's responsibility for typographical error on Notara deed that is made notary? 2). What is the legal consequences of typographical errors in notarized deed? Research indicates that it can draw conclusions from the problems that can be seen in the presence of carelessness when forming the deed which is known only for a long time from typographical errors in the prefix of the deed on the identity of the Parties, and at the crucial point of a deed that is not appropriate to the will of the related party which is caused by a notary: A. The Aktanya can be cancelled if the acting is proven to have absolutely no subjective element, B. The act can be said to be void in order to The law when it proved to contain no objective requirement, C. The notary deed is degraded so that the deed under the hands of which absolutely does not have a force in terms of perfect proof. Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik dan memiliki suatu kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya sesuai yang telah disebutan di dalam pasal 1 angka 1 UUJNP. Sebagai seorang professional seorang notaris harus melaksanakan jabatannya dengan berpedoman pada undang-undang, kode etik, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. tetapi notaris juga seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan yang terkadang diperbuatnya yang dimana dilakukan bukan karena kesengajaan notaris itu. Berangkat dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk jurnal dengan mengangkat judul “Akibat Hukum Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Berdasarkan hal tersebut, memberikan gambaran latar belakang dari penelitian ini yang membahas mengenai 1). Bagaimana tanggung jawab notaris atas kesalahan ketik pada minuta akta yang dibuat notaris? 2). Bagaimana akibat hukum terhadap kesalahan ketik pada akta yang dibuat notaris? penelitian menunjukan dapat menarik kesimpulan dari permasalahan yang di dapat adalah melihat dari adanya kecerobohan saat pembentukan akta itu yang baru diketahui setelah sekian lama dari adanya kesalahan ketik pada awalan akta tentang identitas dari para pihak, dan pada poin penting suatu akta yang tidak sesuai kehendak pihak terkait yang disebabkan karena notaris yaitu: a. aktanya tersebut bisa dibatalkan jika aktanya itu terbukti sama sekali tidak terdapat unsur subjektif, b. aktanya dapat dikatakan batal demi hukum bilamana aktanya itu terbukti tidak mengandung syarat objektif, c. akta notaris tersebut terdegradasi jadi akta yang bersifat di bawah tangan yang sama sekali tidak mempunyai suatu kekuatan dalam hal pembuktian yang sempurna.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN SANKSI ADAT KEPADA PELAKU PENCURIAN PRATIMA DI BALI ]]>
<![CDATA[pande made kresna wijaya]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i02.p12
<![CDATA[Ujung dari suatu penegakan hukum adalah pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Di Bali terdapat tindak pidana pencurian dimana benda yang menjadi objek tindak pidana adalah Pratima (Benda sakral). Ketentuan pada KUHP tidak mengatur secara jelas penjatuhan sanksi adat, oleh karena itu penjatuhan sanksi pidana biasa kepada pelaku tindak pidana yang tergolong tindak pidana adat terkadang belum bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa terkait pencurian pratima dalam perspektif hukum pidana adat dan dasar hukum pemberian sanksi adat. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif. Kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menggunakan teknik argumentasi hukum dalam pembahasannya. Bahwa pencurian pratima lebih tepat dikaitkan dalam perspektif tindak pidana adat, karena dampak dari pencurian pratima tersebut tidak hanya pada kerugian materiil saja melainkan kerugian immateriil dimana dapat mengganggu keseimbangan di masyarakat. Penerapan sanksi adat untuk penyelesaian tindak pidana pencurian pratima di Bali dapat dilakukan karena eksistensi hukum pidana adat masih dibutuhkan di Indonesia dengan mengaitkan konsep keadilan restorative, diskresi, dan teori pemidanaan gabungan sehingga sanksi adat yang dapat dijatuhkan adalah denda untuk upacara pembersihan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kaitannya dengan Lembaga Penjamin Simpanan ]]>
<![CDATA[Tadevin Switkar Putri]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i02.p07
<![CDATA[A relation between customer with the bank is only based on the trust, it was not generally balance because the real understanding note just coming from one side which is only from the bank. This unbalanced risk make their debit at the dissolved bank become a common priority to be given, it is very important to provide a legal protection for customers and this is deemned to be studied further based on the perspective of legal protection for customer. From those explanation there is a blurring norms. This research was reviewed based on normative legal research with a legal approach, conception approach, and analytical provisions. The legal materials are sourced from primary, secondary and tertiary materials. Legal materials are collected using snowball system techniques and analyzing legal materials using description technique and interpretation technique. The purpose of this research is to elaborate on the public to understand the regulation of bank customer protection, and understand about the protection of customer which is not covered by LPS. The result of the study concluded that : there was certainty of way out from the problematic or dissolved bank, namely by completing based on article 6 paragraph (2) of the LPS law, this also resolving the problem of crisis against the economy. To protect the norms to save the consumers in related to heir savins which is not borne by LPS, can be specified in accordance with the fabric of bank norms for consumers save which is based on the agreement and based on non contractual relation. Hubungan antara nasabah dengan bank hanyalah berlandaskan atas kepercayaan, maka dalam kedudukannya hal ini menjadi hal yang tidak seimbang. Akibatnya lahirlah sebuah kesepakatan riil satu arah yaitu oleh bank. Tidak setaranya resiko ini menjadikan debit persediaan konsumen bagi institusi ini yang sudah dibubarkan bukanlah menjadi hal pokok untuk dipenuhi, hingga konsumen dianggap krusial untuk mendapatkan perlindungan hukum dan dianggap perlu untuk hal ini dikaji lebih lanjut dari sudut pandang perlindungan hukumnya terhadap konsumen. Dari penjelasan itu terjadi kekaburan norma. Penelitian ini ditinjau dari penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, ketetapan konsepsi, dan ketetapan analitis. Bahan hukum bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan teknik sistem bola salju dan menganalisis bahan hukum menggunakan teknik deskripsi dan teknik interpretasi. Tujuan penelitian ini yaitu mengelaborasi dan memahami pengaturan perlindungan nasabah bank, dan paham tentang perlindungan nasabah yang tak ditanggung LPS. Hasil studi memberi kesimpulan bahwa: adanya kepastian jalan keluar dari bank yang bermasalah maupun gagal yakni dengan menyelesaikan berdasarkan atas Pasal 6 ayat (2) UU LPS serta menyelesaikan masalah krisis terhadap perekonomian. Pengamanan norma-norma kepada konsumen penabung sehubungan tabungannya yang tiada ditanggung LPS bisa dirinci berdasarkan jalinan norma bank kepada konsumen penabung yakni atas dasar jalinan kesepakatan dan berdasarkan hubungan non kontraktual.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN UPAYA HUKUM NOVASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KERUGIAN ]]>
<![CDATA[I Gede Angga Permana]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i02.p14
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, tujuan penelitian di dalam jurnal ini ada dua ialah sebagai berikut, satu, tujuan secara khusus dan dua, tujuan secara umum. Tulisan penelitian ini secara umum menambah pemahaman atau ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan kepada ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan novasi atau persetujuan pembaruan utang. Berbeda dengan tujuan umum, tujuan khusus di dalam tulisan penelitian ini ialah untuk memahami pengaturan dan akibat hukum dari penggunaan novasi di Indonesia, serta mengetahui perbedaan novasi dengan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam mengatasi permasalah hukum bagi perusahaan yang mengalami kepailitan. Metoda penelitian yang dipakai di dalam tulisan penelitian ini ialah tata-cara penelitian hukum secara normative yang menelaah kebenaran dari suatu peristiwa hukum atau fakta-fakta hukum yang timbul dari beberapa penyebab tertentu. Penulisan penelitian ini dijalankan dengan tata-cara menelaah sejarah hukum, norma hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kontrak, persetujuan, perjanjian-perjanjian yang berkembang yang berkaitan dengan permasalahan yang di telaah, serta pendapat para ahli hukum yang diakui kebenaranya oleh publik. Hasil pembahasan dari jurnal ini ialah, Novasi atau persetujuan pembaruan utang di atur di dalam Pasal 1413-1424 Kitab Undang-undang hukum perdata. Akibat hukum dari dilakukannya novasi atau persetujuan pembaruan utang berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah persetujuan yang dilakukan oleh debitur dengan kreditur menjadi undang-undang atau aturan yang mengikat yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Perbedaan penggunaan novasi dengan penundaan kewajiban pembayaran utang juga dijelaskan. Novasi dilakukan jika debitur atau perusahaan tidak bisa melunasi perjanjian atau persetujuan awal mengenai utang-piutang. Dalam hal ini penyelesaian debitur atau perusahaan yang tidak mampu membayar utang-utangnya dilakukan melalui jalur perjanjian atau persetujuan. Sedangkan penundaan kewajiban pembayaran utang dilakukan jika debitur atau perusahaan mengalami kepailitan sehingga debitur dapat melakukan upaya hukum penundaan kewajiban pembayaran utang yang dilakukan dengan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ke pengadilan. Dengan demikian, penyelesaian perusahaan atau debitur yang mengalami kerugian dan tidak mampu membayar utangnya dilakukan melalui jalur pengadilan dengan mengajukan permohonan.]]>
<![CDATA[Pengaturan Delik Pidana Terkait Tindakan Bulying Bagi Anak di Bawah Umur ]]>
<![CDATA[Dewa Krisna Prasada]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i02.p01
<![CDATA[Bullying has lately become a top issue, more commonly to school children, and the perpetrators are also underaged school youngsters. The aims of the study are to review category of bullying from criminal law and to analyze legal sanction for the perpetrator as well. This study administers normative research method by law and case approaches. The result of the study shows that every child has right to live and develop as regulated in Article 4 of Law no. 35 Year 2014 on juvenile protection. Bullying, therefore, cannot be justified. Bullying is categorized as criminal action as regulated in Article 71 Section (1) of Law No. 11 Year 2012 on juvenile court system. Perpetrator of bullying is sanctioned primary punishments which include criminal warning, conditional punishment, work training, coaching in institution, and imprisonment. Bullying akhir-akhir ini menjadi isu hangat umumnya dikalangan anak-anak sekolah dan pelakunya pun anak-anak sekolah yang di bawah umur. Tujuan studi ini untuk mengkaji kategori tindakan bullying dari aspek hukum pidana dan untuk menganalisis sanksi hukum bagi pelaku tindakan bullying. Riset ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, karenannya tindakan bullying tidak dapat di benarkan. Tindakan bullying ini termasuk dalam kategori tindakan pidana seperti yang di tentukan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pelaku bullying dikenakan sanksi pidana pokok yang meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.]]>
<![CDATA[Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali ]]>
<![CDATA[I Gede Angga Pratama]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i02.p11
<![CDATA[PTSL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomar 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pendafaran tanah sendiri diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang pada Pasal 19 ayat (1)-nya menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, Berdasarkan pemaparan di atas, penting dilakukannya penelitian mengenai : a. Bagaimanakah sistem pendaftaran hak atas tanah di Bali setelah adanya program Pendafaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ? b. Bagaimanakah proses serta peran Notaris/PPAT di dalamnya ?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang meneliti data sekunder di awal penelitian dan dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan, yaitu responden dari masyarakat secara langsung. Data primer dapat diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Sedangkan, data sekunder dapat diperoleh dari bahan–bahan kepustakaan, arsip–arsip, dokumen–dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, hasil karya dari praktisi hukum dan sejenisnya. Dari penelitian ini diperoleh hasil dan kseimpulan sebagai berikut : 1. Sistim negatif pendaftaran tanah adat di Bali dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak yang terdaftar di dalam daftar umum apabila Proses penyelidikan riwayat penguasaan tanah pada pendaftaran hak pertama kali mendapat bantuan masyarakat, diadakan kodifikasi mengenai lembaga kadaluwarsaTanah-tanah hak adat di Bali maupun hak-hak atas tanah adat secara umum dengan nama apapun, sebagaimana halnya hak-hak atas tanah lainnya, adalah merupakan obyek pendaftaran tanah, baik secara sistematis/sistematis lengkap, maupun secara sporadik. 2. Dalam proses pensertipikatan hak atas tanah adat (termasuk hak atas tanah adat di Bali) melalui pendaftaran tanah sistematis/ sistematis lengkap maupun sporadik, tidak ada peranan Notaris/PPAT didalamnya, sebab tidak diperlukan akta yang dibuat dihadapan/oleh Notaris/PPAT, kecuali untuk mengesahkan fotokopi dokumen sesuai dengan aslinya untuk fotokopi dokumen pendukung yang diperlukan atau untuk perbuatan hukum berupa pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik. Terdapat adanya peranan PPAT dalam setiap perbuatan hukum berupa pemindahan hak atau pembebanan hak atas tanah, termasuk hak-hak atas tanah adat di Bali, karena perbuatan-perbuatan hukum tersebut harus dibuktikan dengan Akta PPAT untuk keperluan pendaftaran di Kantor Pertanahan guna penerbitan setipikatnya.]]>
<![CDATA[Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online ]]>
<![CDATA[Alexander Imanuel Korassa Sonbai]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i02.p10
<![CDATA[The phenomenon of online prostitution became a hot issue in Indonesia. Online Prostitution Article 27 paragraph (1) Jo. Article 45 paragraph (1) of the ITE Law, Article 296 of the Criminal Code, Article 506 of the Criminal Code, Article 2 paragraph (1) of Law No. 21 of 2007 concerning Eradication of Crime in Trafficking in Persons, and Article 30 Jo. Article 4 paragraph (2) Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. However, in the article has not set explicitly against online prostitution service users. The aim of this study was to elaborate on the user settings prostitution service through online media and forms of criminal responsibility prostitution service users through online media. The method used is a normative legal research. This type of approach is used, among others: statue approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of the study indicate that the formulation policy criminal liability for online prostitution service users has not yet been regulated in Indonesian legislation, from the results of a comparison with Sweden (Sex Purchase Act) also regulates the criminal liability of users of online prostitution services and should the rules in the future refer to Swedish law (sex purchase act). Fenomena prostitusi online menjadi suatu isu hangat di Indonesia. Prostitusi online Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, Pasal 296 KUHP, Pasal 506 KUHP, Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 30 Jo. Pasal 4 ayat (2) UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, dalam pasal tersebut belum mengatur secara eksplisit terhadap pengguna jasa prostitusi online. Tujuan studi ini ialah untuk mengelaborasi pengaturan pengguna jasa prostitusi melalui media online dan bentuk pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi melalui media online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan antara lain: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online saat ini belum di atur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dari hasil perbandingan dengan Swedia (Sex Purchase Act) mengatur juga pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online dan sebaiknya aturan di masa mendatang mengacu pada hukum swedia (sex purchase act)]]>
<![CDATA[Konsepsi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Milik Sebagai Sebuah Panjer ]]>
<![CDATA[Sekhar Chandra Pawana]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i02.p15
<![CDATA[Tulisan ini adalah penelitian yang membahas tentang konsepsi perjanjian pengikatan jual beli rumah susun milik sebagai sebuah panjer dalam perspektif hukum adat dan perundang-undangan. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana konsepsi perjanjian pengikatan jual beli rumah susun milik sebagai sebuah panjer. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder. Perjanjian Pengikatan Jual Beli dapat dimaknai secara dua perspektif. Perjanjian Pengikatan Jual beli dapat dikatan sebagai panjer apabila tidak mengatur tentang adanya uang muka yang mengurangi harga jual.]]>
<![CDATA[Konstruksi Hukum Tentang Kewajiban Perusahaan Daerah Bali Mempekerjakan Penyandang Disabilitas ]]>
<![CDATA[Ketut Yulia Wirasningrum]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i02.p02
<![CDATA[Indonesia as a legal state must guarantee the human rights of all citizens, including persons with disabilities. Protection of the rights of persons with disabilities is regulated in international legal instruments as well as several national legal instruments. At the regional level, the Bali Provincial Government issued Bali Local Regulation Number 8 of 2015 concerning Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. Regarding the rights to the employment of persons with disabilities in the Bali Regional Regulation there is a concept discrepancy with the provisions in the Disabled Persons Act regarding the percentage of disability employment in Regional Companies. Problems found include how the concept of the problem and the ideal legal regulatory solutions regarding the obligations of Bali Regional Companies to employ persons with disabilities. The purpose of this study is for the disability workforce to be absorbed maximally in the Regional and private companies. To obtain answers to these problems, normative research methods are used with conceptual approaches and regulatory approaches. Conclusions in this discussion that in Bali Regional Regulation Number 8 of 2015 concerning the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities there are still problems with corporate concepts that combine the concepts of Regional Companies and private companies. ideally in the future classification of company concept arrangements will be carried out so that the obligations of Regional and private companies in employing disability workers fulfill material values ??and formal legislation. Negara Indonesia sebagai negara hukum wajib menjamin hak asasi seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas. Perlindungan hak asasi penyandang disabilitas diatur dalam instrumen hukum Internasional serta beberapa instrument hukum nasional. Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Perda Bali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perihal hak atas pekerjaan penyandang disabilitas dalam Perda Bali terdapat ketidaksesuaian konsep dengan ketentuan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas perihal persentase penerimaan tenaga kerja disabilitas pada Perusahaan Daerah. Masalah yang ditemukan antara lain bagaimana problem konsep serta solusi pengaturan hukum yang ideal perihal kewajiban Perusahaan Daerah Bali Mempekerjakan penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini agar tenaga kerja disabilitas dapat terserap dengan maksimal pada Perusahaan Daerah maupun swasta. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut digunakan metode penelitian normative dengan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Simpulan dalam pembahasan ini bahwa dalam Perda Bali Nomor 8 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih terdapat masalah konsep perusahaan yang menggabungkan konsep Perusahaan Daerah dan perusahaan swasta. idealnya ke depan dilakukan klasifikasi pengaturan konsep perusahaan sehingga kewajiban Perusahaan Daerah dan swasta dalam mempekerjakan tenaga kerja disabilitas memenuhi nilai material dan formal peraturan perundang-undangan.]]>
