Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.37
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Akta Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Simbur Cahaya Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL RECHTENS JUSTISI Eksekusi : Journal Of Law Jurnal Hukum Sasana Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vyavahara Duta Jurnal Analisis Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Kewarganegaraan Journal of Community Development Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Hang Tuah Law Journal Human Rights in The Global South (HRGS) Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Vyavahara Duta LUTUR Law Journal Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Prasada, Dewa Krisna
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PASEMAYAN PAWIWAHAN DALAM PERKAWINAN HUKUM ADAT BALI Prasada, Dewa Krisna
VYAVAHARA DUTA Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v16i2.2912

Abstract

Marriage in Balinese customary law is known as pawiwahan or wiwaha.  Marriage in national law is regulated in Law Number 1 of 1974. The biggest problem in marriage is divorce which ends in conflict over property, both congenital and collective assets.  Preventive action to prevent the above problems is by making a marriage agreement.  This research focuses on normative legal research type that puts emphasis on the vagueness of norms in the marriage law regarding marriage agreements and explores more clearly the form and content of the marriage agreement in Balinese customary law.  The result of this research is a form of marriage agreement, which is a written agreement made and legalized by a notary before the marriage is conducted.  The contents of the marriage agreement include the classification of inherited and joint assets of the parties.  In the making of this marriage agreement, good consequences are considered legally, psychologically, sociologically and culturally by the existence of this marriage agreement legal action. Keywords: Agreement, Marriage, Property 
PENERAPAN PROTOKOL 3M DALAM UPAYA PENCEGAHAN VIRUS COVID-19 DI DESA ADAT KAMPIAL NUSA DUA Dewa Krisna Prasada; Rizky Raynaldy Canon
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 3 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i3.35202

Abstract

Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan nama virus Corona merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Infeksi virus ini dapat menimbulkan berbagai gejala, antara lain tanpa gejala (asimtomatik), gejala ringan, sedang, dan berat. Sejauh ini, belum ada titik terang dengan vaksin antivirus yang ditemukan untuk mengobati infeksi Covid-19. Oleh karena itu, upaya memutus rantai penularan melalui penerapan protokol kesehatan yaitu dengan menerapkan protokol 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Namun demikian, masih banyak yang belum menaati peraturan protokol 3M pada masyarakat di wilayah Desa Adat Kampial Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah pariwisata yang mana lebih beresiko terpapar Covid-19, maka pengabdian masyarakat dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Desa Adat Kampial, Kabupaten Badung. Hal ini diharapkan dapat menjadi dorongan perubahan perilaku masyarakat yang masih tidak memedulikan protokol kesehatan 3M. Dengan dilaksanakannya Proker KKN ini, pemahaman masyarakat mengenai pencegahan penularan Covid-19 semakin meningkat. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya virus Covid-19.
Advokasi Dualisme Kebebasan Visa di Indonesia Dewa Krisna Prasada
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p11

Abstract

Visa is a written letter that has an element of legality used when one visits another country. In 2016 the President of the Republic of Indonesia issued a Presidential Regulation regarding Visa-Free Visit. Presidential Decree Number 21 Year 2016 concerning Visa-Free Visit (BVK) provides an opportunity for 169 countries to freely visit the territory of the Republic of Indonesia without a visa. With this provision, it creates dualism in a social environment. On one hand, this provision is beneficial in increasing the tourism economy, and on the other hand, the growth of the risk of criminalization by foreigners is increasing. This study aims to provide a solution to the problem in legal provisions to prevent and control the traffic of foreigners to Indonesia after the enactment of the BVK and how to sanction citizens who abuse the visa-free visit permit. This study uses normative legal research methods. The results of this study indicate that the rules that determine the supervision and implementation of the rules systematically against foreigners who abuse BVK are specified in Law Number 6 Year 2011, Regulation of the Ministry of Law and Human Affairs (Permenkumham) Number 17 Year 2016, and Regulation of the Ministry of Domestic Affairs (Permendagri) Number 49 Year 2010. In addition, for foreigners who are caught having committed violations, the government can provide administrative sanctions up to criminal sanctions and deportation. From the perspective of the ius constituendum, the provisions regarding BVK need to carry out legal reconstruction to determine specific sanctions against foreigners who commit violations. Besides, there is a need for provisions regarding the system for providing BVK to foreigners in detail so that it is right on target. Visa merupakan sesuatu surat tertulis yang memilki unsur legalitas yang digunakan dalam kegiatan kunjungan menuju negara lain. Pada tahun 2016 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai bebas visa kunjungan. Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK) memberikan kesempatan bagi 169 negara untuk bebas berkunjung ke wilayah Republik Indonesia tanpa visa. Ketentuan tersebut menimbulkan dualisme dalam suatu lingkungan sosial. Di satu sisi, ketentuan ini menguntungkan dalam peningkatan ekonomi pariwisata, dan di sisi lain pertumbuhan resiko kriminalisasi oleh orang asing kian bertambah. Kajian ini bertujuan memberikan suatu jawaban dari permasalahan dalam ketentuan hukum untuk mencegah dan mengendalikan lalu lintas orang asing ke Indonesia pasca berlakunya BVK dan bagaimana sanksi kepada warga yang menyalahgunakan izin bebas visa kunjungan. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan-aturan yang menentukan mengenai pengawasan dan berjalannya aturan secara sistematis terhadap orang asing yang menyalahgunakan BVK ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2016, dan Permendagri Nomor 49 Tahun 2010. Selain itu bagi orang asing yang tertangkap telah melakukan pelanggaran, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif sampai sanksi pidana dan deportasi. Dari prespektif ius constituendum ketentuan mengenai BVK perlu dilakukan rekonstruksi hukum guna menentukan sanksi secara khusus terhadap warga asing yang melakukan pelanggaran. Selain itu, perlu adanya ketentuan mengenai sistem pemberian BVK kepada orang asing secara mendetail agar tepat sasaran.
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS RECHTSREGEL MUTLAK YANG DIANGGAP SEMU (PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM) Dewa Krisna Prasada
Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.067 KB) | DOI: 10.38043/jah.v3i1.2493

Abstract

Kendaraan bermotor atau yang lebih dikenal dengan alat transportasi sangat penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan alat transportasi bagi masyarakat menjadi salah satu kebutuhan primer dalam menjalani kehidupannya. Untuk mengatur agar perilaku masyarakat tetap tertib berkendara, pemerintah mengaturnya dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Namun dewasa ini aturan lalu lintas masih dianggap semu oleh masyarakat dengan adanya penambahan pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana undang-undang ini dapat digunakan sebagai alat perubahan sikap masyarakat agar sadar akan aturan berlalu lintas dan (2) bagaimana peran sentral kepolisian sebagai penegak hukum dalam menjalankan aturan lalu lintas ini sebagai pengatur perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Penelitian hukum normatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini, didukung dengan pendekatan konsep sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan agent of change atau pelopor perubahan. Dengan demikian, aturan ini harus sesuai dengan kebutuhan berlalu lintas khususnya di era modern ini terutama penyesuaian dalam aspek ketentuan penggunaan teknologi dalam berkendara. Pihak Kepoliasan memiliki peran penting sebagai social engineering yang salah satu fokusnya yaitu sebagai penegak hukum dan pendidikan berlalu lintas. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. 
Keberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Terhadap Bank Sampah di Desa Babahan Tabanan Kadek Julia Mahadewi; Bagus Gede Ari Rama; Dewa Krisna Prasada
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4684

Abstract

Abstrak Tujuan Jurnal ini mengkaji Keberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Bank Sampah di Desa Bebahan Tabanan. Studi ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dengan sifat penelitian yang deskriptif. Keberadan tingginya intensitas sampah di masyarakat membuat perhatian di lingkunan Nasional dan daerah karna tingginya jumlah sampah tapi kecilnya jumpalh lahan yang disedikan tentu perlunya suatu penangana agar tidak terjadi pencemaran akan lingkungan dengan langkah strategis yang dikelurkan Pemerintah melalui PERGUB BALI Pengelolaan Sampah diharpkan adanya Bank Sampah Sebagai sarana alternative yang dipakai masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masayarakat.Keberdaan aturan ini perlunya dikaji sudah dimplemnatsikan dalam kehidupan masyarakat Desa Babahan . Dalam Penelitian ini belum bisa berlaku efektif Pengelolaan Sampah , masyarakat belum paham akan aturan yang dikeluarkan perlunya adanya sosialisasi terkait bank sampah agar dapat terwujud amant dari aturan Pemerintah. Kata Kuci: Peraturan Gubernur, Pengolaha Sampah, Desa Babahan Abstract The purpose of this journal examines the appointment of Bali Governor Regulation Number 47 of 2019 concerning Waste Management of Garbage Banks in Bebahan Tabanan Village. This study uses an empirical legal approach, with descriptive research nature. The existence of the high intensity of waste in the community makes attention in the national and regional environment because of the high amount of waste but the small jumpalh of the land that is provided is certainly the need for a handle for the environment with the strategic steps that are spent by the government through the Bali Garbage Management. The alternative used by the community in solving problems that occur in the community. The purpose of this rule is that it is necessary to be studied in the life of the Babahan village community. In this study, it cannot be effective in managing waste, the public does not understand the rules issued by the need for socialization related to the Waste Bank so that Amant can be realized from government regulations. Keyword: Governor Regulation, Garbage Processing, Babahan Village
SOSIALISASI PERAN SERTA GENERASI MILENIAL DALAM MEMBANGUN DESA WISATA KENDERAN TEGALALANG KABUPATEN GIANYAR Kadek Julia Mahadewi; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Bagus Gede Ari Rama; Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2023): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i3.1029-1034

Abstract

Pengabdian  Masayarakat  ini  mentitik  beratkan  pada adanya penyuluhan  tentang  peran  serta  Generasi  milineal  dalam  memajukan  Desa  Wisata  sebagai   pariwisata  yang  berkelanjutan  sehingga  mampu  menumbus  Dunia  Internasional. Keberadaan   pariwisata  Indonesia  yang  bertumpu  pada  keunikan  dan kekhasan  budaya  alam  serta  hubungan  antar  manusia. Pembangunan kepariwisataan  Indonesia  sebagai  bagian  intergral  dari pembangunan  nasional  yang  secara  berkelanjutan  bertujuan  mewujudkan  peningkatan  kepribadian  dan  kemampuan  manusia  dan  masyarakat  Indonesaia. ,  Peran  serta  generasi  Milineal  sangat  diperlukan  dalam  penyelenggaran  desa  wisata  ada  3  tahapan  yang  dilakukan  yaitu  Tahap producer, proses  dan  produk.Peran generasi milenial bekerjasama dengan pemerintah daerah yaitu salah satu dukungan pemerintah sebagai stakeholder pariwisata sangat dibutuhkan pada tahap ini. Pemerintah dan generasi milenial sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengembangan pariwisata. Dalam  kegiatan  ini  melibatkan   100  orang  ada  Masyarakat  Desa  Kenderaan,  Kepala  Desa  Kenderan,  Aparat  Desa  Kenderan  dan  Mahasiswa .Kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan  metode  pendampingan  secara  langsung  dengan  peserta. Hasil  dilangsungkan  kegiatan  ini  masyarakat  memahami perlunya  ada  Desa  Wisata  dalam  memajukan perwujudan  peningakatan  kehidupan  Desa
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM PERSPEKTIF UU HAK CIPTA Bagus Gede Ari Rama; Dewa Krisna Prasada; Kadek Julia Mahadewi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.43483

Abstract

Indonesia actually has enormous potential related to communal IP, considering that Indonesia consists of various tribes, customs and cultures as well as various other forms of local wisdom. This legal research aims to analyze the legal certainty of communal intellectual property in Indonesia. This legal research uses normative legal research methods and uses a statutory approach. The purpose of this research is to understand the types of communal IP in Indonesia and the arrangements for communal IP in the Copyright Law. This research found that there are 4 (four) types of communal intellectual property recognized in Indonesia, and communal intellectual property has been regulated in the Copyright Law in Article 38 and in Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property.
SEMINAR EDUKASI PENTINGNYA POLA ASUH ANAK OLEH KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER DI LPKA KELAS II KERANGASEM Kadek Julia Mahadewi; Made Jayantara; Ni Gusti Ayu Mas Tri Wulandari; Dewa Krisna Prasada; Bagus Gede Ari Rama
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 4 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i4.1291-1298

Abstract

Di  era  kemajuan teknologi  banyak  terjadi perubahan  dalam kehidupan  manusia. Semakian  pesaatnya  kemajuan  teknologi  membuat  perubahan akan  budaya  dan keadaan  masyarakat  peran strategis  orangtua  dalam  pembentukan pola  asuh  menjadi  isu  strategis  saat  ini  tanpa  pengawasan yang  ketat  dari  orang  tua  mampu  membuat  anak  terjerumus  dalam pergaulan  bebas  yang  tentunya  mampu  membahayakan keberadaan  anak   Peran keluarga  sangat  penting  dalam pola  pembentukan karakter  karan a anak  akan menirukan  yang  ada  disekitarnya  jika  tidak  ada  pembatasan  akan  tontonan  yang  edukatif  mampu  membuat  anak  mencoba  melakukan  hal  yang  sesuai  akan  tayangan di  tonton.  Anak  mampu  melakukan  tindak  pidana  dilihat  dari  faktor  orang  tua  ,  keluarga,  ekonomi  dan  Pendidikan .  Hal  ini  tentu  menjadikan perhatian orang tua  melihat  anak  sebgai  generasi  penerus  bangsa.  Perlindungan  anak  dimuat  dalam  Pasal  28  B  UUD 1945.Menjadi  permasalahan 1 peratama  bagaimana  peran  keluarga  dalam  pembentukan karater  anak ? dan  kedua  bagaima  perlindunga negara terhadap  anak  dalam persepektif Hukum?. Tujuan Pengabdian masyarakat  diadaan agar  memberikan eduksi  terhadap  Narapidana  tidak  menggulangi  kesalahan,  membangun  karakteristik  yang  bertanggung jawab dan memberikan  edukasi akan pentingya hukum 
Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada; Kadek Julia Mahadewi; Tania Novelin; Dewa Ayu Putri Sukadana
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v9i1.2249

Abstract

Kewajiban hukum adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Oleh sebab itu, kewajiban akan selalu melekat pada kehidupan manusia dalam melakukan sosial bermasyarakat. Aaturan mengenai kewajiban bagi penerima fidusia untuk melakukan penghapusan (roya) fidusia apabila hutang yang telah diperjanjikan sudah lunas, namun perlu diketahui juga mengenai akibat hukum apabila kewajiban penghapusan (roya) jaminan fidusia tersebut tidak dilaksanakan maka dapat mengakibatkan kerugian bagi pemberi fidusia. Dalam hal ini muncul permasalahan “Bagaimana akibat hukum  terhadap tidak dilakukannya penghapusan (roya) jaminan fidusia setelah kredit lunas. Metode penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian yuridis-normatif yaitu yang menempatkan hukum sebagai sistem norma dalam mengkaji dan menganalisis akibat hukum tidak dilakukannya penghapusan (roya) jaminan fidusia. Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari kajian pembahasan terkait akibat hukum tidak dilakukannya penghapusan (roya) jaminan fidusia tidak ditemukan aturan yang tegas terkait hal tersebut, baik pada UU No. 42 Tahun 1999, PP No. 21 Tahun 2015, Permenkumham No. 9  Tahun 2013, dan Permenkumham No. 10 Tahun 2013, karena hal yang diatur masih sebatas kewajiban untuk melakukan penghapusan (roya) jaminan fidusia, sehingga tidak ada ancaman hukuman atau sanksi hukum bagi pelanggarnya secara tegas. Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh pemberi fidusia yang mengalami kerugian atas tindakan penerima fidusia yang lalai dalam melakukan penghapusan (roya) jaminan fidusia tersebut adalah dengan cara mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Human Trafficking, Kejahatan Transnasional Dalam Prespektif Prinsip Nasional Aktif Di Indonesia Dewa Krisna Prasada; Ni Putu Sawitri Nandari; Bagus Gede Ari Rama; Kadek Julia Mahadewi
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.107

Abstract

Kejahatan transional sudah menjadi ancaman yang berskala besar di setiap negara-negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Kejahatan Transnasional lebih lanjut jikat dilihat dari Deklarasi ASEAN di Manila tahun 2017 mengkategorikan human trafficking sebagai salah satu kejahatan transional. Kajian ini berfokus pada metode yuridis normatif (normative legal research), dengan menelaah bahan-bahan yang bersumber pada bahan kepustakaan. Dalam kajian ini akan dilihat beberapa permasalahan yang perlu dibahas, antara lain apakah sudah ada ratifikasi trafficking in person atau human trafficking dalam hukum positif di Indonesia? dan bagaimana sanksi terhadap sindikat perdagangan manusia berdasarkan prinsip nasional aktif di Indonesia? Tujuan dari dibuatnya riset mengenai kejahatan transional dalam kejahatan perdagangan manusia ini jika dilihat secara arti luas agar masyarakat tau bentuk-bentuk modus sindikat-sindikat yang memberikan tawaran menjadi TKI yang legal namun dibalik itu terdapat niat jahat. Kajian ini berfokus pada metode yuridis normatif (normative legal research), dengan menelaah bahan-bahan yang bersumber pada bahan kepustakaan. Hasil pembahasan dari kajian ini yaitu Indonesia sebagai negara hukum sudah meratifikasi beberapa instrument hukum internasional ke dalam hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia). Dalam penerapan prinsip nasional aktif terhadap pelaku tindakan human trafficking Pasal 5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sudah menentukan bahwa Indonesia memeiliki kewenangan terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar wilayah yurisdiksinya.
Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Ari Rama, Bagus Gede Ayu Meitrisnawati, Ni Komang Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Ceccilia Dewi, Ni Made Ayu Denada, Sarah Queen Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gede Agus Kurniawan I Gede Druvananda Abhiseka I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Ketut Artadi I Komang Adi Saputra I Nengah Dasi Astawa I Nyoman Nurjaya I Putu Edi Rusmana Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana Intan Puspadewi, Agung Ayu Juliani, Kadek Eni Kadek Julia Mahadewi Kadek Ray Sulyantha Kenanga Asella Theresia Rasuh Ketut Elly Sutrisni Komang Satria Wibawa Made Arya Prasetya Wibawa Made Jayantara Maria Elisabeth Yuliana Welu Manggo Muktiono Muktiono Ni Gusti Ayu Mas Tri Wulandari Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Pramudia Anjaswari Ni Putu Sawitri Nandari Nyoman A Martana Pebrina, Ni Putu Permana, I Made Adi Ananda Putra, Komang Satria Wibawa Rachmi Sulistyarini Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Ramadhan, Febriansyah Rizky Raynaldy Canon Sasmitha, Putu Sherly Chandra Sri Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sukadana, Dewa Ayu Putri Tania Novelin Tania Novelin Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Veronica, Ni Putu Nadhea Fernanda Wedayanti, Made Widya Dewi Yap, Chelsia Yudiantika, Kadek Agus