Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.585
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Acta Comitas Jurnal Akta Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL RECHTENS JUSTISI Jurnal Hukum Sasana Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vyavahara Duta Jurnal Analisis Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Kewarganegaraan Journal of Community Development Hang Tuah Law Journal Human Rights in The Global South (HRGS) Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Vyavahara Duta Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Prasada, Dewa Krisna
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
PASEMAYAN PAWIWAHAN DALAM PERKAWINAN HUKUM ADAT BALI Prasada, Dewa Krisna
VYAVAHARA DUTA Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v16i2.2912

Abstract

Marriage in Balinese customary law is known as pawiwahan or wiwaha.  Marriage in national law is regulated in Law Number 1 of 1974. The biggest problem in marriage is divorce which ends in conflict over property, both congenital and collective assets.  Preventive action to prevent the above problems is by making a marriage agreement.  This research focuses on normative legal research type that puts emphasis on the vagueness of norms in the marriage law regarding marriage agreements and explores more clearly the form and content of the marriage agreement in Balinese customary law.  The result of this research is a form of marriage agreement, which is a written agreement made and legalized by a notary before the marriage is conducted.  The contents of the marriage agreement include the classification of inherited and joint assets of the parties.  In the making of this marriage agreement, good consequences are considered legally, psychologically, sociologically and culturally by the existence of this marriage agreement legal action. Keywords: Agreement, Marriage, Property 
PENERAPAN PROTOKOL 3M DALAM UPAYA PENCEGAHAN VIRUS COVID-19 DI DESA ADAT KAMPIAL NUSA DUA Dewa Krisna Prasada; Rizky Raynaldy Canon
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 3 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i3.35202

Abstract

Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan nama virus Corona merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Infeksi virus ini dapat menimbulkan berbagai gejala, antara lain tanpa gejala (asimtomatik), gejala ringan, sedang, dan berat. Sejauh ini, belum ada titik terang dengan vaksin antivirus yang ditemukan untuk mengobati infeksi Covid-19. Oleh karena itu, upaya memutus rantai penularan melalui penerapan protokol kesehatan yaitu dengan menerapkan protokol 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Namun demikian, masih banyak yang belum menaati peraturan protokol 3M pada masyarakat di wilayah Desa Adat Kampial Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah pariwisata yang mana lebih beresiko terpapar Covid-19, maka pengabdian masyarakat dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Desa Adat Kampial, Kabupaten Badung. Hal ini diharapkan dapat menjadi dorongan perubahan perilaku masyarakat yang masih tidak memedulikan protokol kesehatan 3M. Dengan dilaksanakannya Proker KKN ini, pemahaman masyarakat mengenai pencegahan penularan Covid-19 semakin meningkat. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya virus Covid-19.
KAJIAN NORMATIF PUTUSAN UPAYA PAKSA DALAM PASAL 116 UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Dewa Krisna Prasada; I Ketut Artadi; Nyoman A. Martana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul akibat kajian normatif putusan upaya paksa dalam pasal 116 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara. Permasalahan yang diteliti menyangkut tentang Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai putusan upaya paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Data bersumber dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen resmi. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa tidak semua ketentuan pada Pasal 116 ayat (4) Undang-undang nomor 51 tahun 2009 dapat diterapkan dalam eksekusi putusan di Peradilan Tata Usaha Negara sebab hakim harus terikat kepada undang-undang dalam menjatuhkan sanksi pembayaran uang paksa dan sanksi administratif, sedangkan undang-undang yang mengatur mengenai besaran uang paksa yang diberikan dan jenis sanksi admnistratif yang diberikan belum ada sampai saat ini. Hambatan dalam eksekusi atas putusan upaya paksa seringkali terhambat karena amar putusan, hambatan eksekusi putusan disebabkan Kepala Daerah yang kedudukannya sebagai Pejabat Politik, dan hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat adalah pejabat yang menerima kewenangan delegasi semu.
Advokasi Dualisme Kebebasan Visa di Indonesia Dewa Krisna Prasada
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p11

Abstract

Visa is a written letter that has an element of legality used when one visits another country. In 2016 the President of the Republic of Indonesia issued a Presidential Regulation regarding Visa-Free Visit. Presidential Decree Number 21 Year 2016 concerning Visa-Free Visit (BVK) provides an opportunity for 169 countries to freely visit the territory of the Republic of Indonesia without a visa. With this provision, it creates dualism in a social environment. On one hand, this provision is beneficial in increasing the tourism economy, and on the other hand, the growth of the risk of criminalization by foreigners is increasing. This study aims to provide a solution to the problem in legal provisions to prevent and control the traffic of foreigners to Indonesia after the enactment of the BVK and how to sanction citizens who abuse the visa-free visit permit. This study uses normative legal research methods. The results of this study indicate that the rules that determine the supervision and implementation of the rules systematically against foreigners who abuse BVK are specified in Law Number 6 Year 2011, Regulation of the Ministry of Law and Human Affairs (Permenkumham) Number 17 Year 2016, and Regulation of the Ministry of Domestic Affairs (Permendagri) Number 49 Year 2010. In addition, for foreigners who are caught having committed violations, the government can provide administrative sanctions up to criminal sanctions and deportation. From the perspective of the ius constituendum, the provisions regarding BVK need to carry out legal reconstruction to determine specific sanctions against foreigners who commit violations. Besides, there is a need for provisions regarding the system for providing BVK to foreigners in detail so that it is right on target. Visa merupakan sesuatu surat tertulis yang memilki unsur legalitas yang digunakan dalam kegiatan kunjungan menuju negara lain. Pada tahun 2016 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai bebas visa kunjungan. Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK) memberikan kesempatan bagi 169 negara untuk bebas berkunjung ke wilayah Republik Indonesia tanpa visa. Ketentuan tersebut menimbulkan dualisme dalam suatu lingkungan sosial. Di satu sisi, ketentuan ini menguntungkan dalam peningkatan ekonomi pariwisata, dan di sisi lain pertumbuhan resiko kriminalisasi oleh orang asing kian bertambah. Kajian ini bertujuan memberikan suatu jawaban dari permasalahan dalam ketentuan hukum untuk mencegah dan mengendalikan lalu lintas orang asing ke Indonesia pasca berlakunya BVK dan bagaimana sanksi kepada warga yang menyalahgunakan izin bebas visa kunjungan. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan-aturan yang menentukan mengenai pengawasan dan berjalannya aturan secara sistematis terhadap orang asing yang menyalahgunakan BVK ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2016, dan Permendagri Nomor 49 Tahun 2010. Selain itu bagi orang asing yang tertangkap telah melakukan pelanggaran, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif sampai sanksi pidana dan deportasi. Dari prespektif ius constituendum ketentuan mengenai BVK perlu dilakukan rekonstruksi hukum guna menentukan sanksi secara khusus terhadap warga asing yang melakukan pelanggaran. Selain itu, perlu adanya ketentuan mengenai sistem pemberian BVK kepada orang asing secara mendetail agar tepat sasaran.
Pengaturan Delik Pidana Terkait Tindakan Bulying Bagi Anak di Bawah Umur Dewa Krisna Prasada
Acta Comitas Vol 4 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i02.p01

Abstract

Bullying has lately become a top issue, more commonly to school children, and the perpetrators are also underaged school youngsters. The aims of the study are to review category of bullying from criminal law and to analyze legal sanction for the perpetrator as well. This study administers normative research method by law and case approaches. The result of the study shows that every child has right to live and develop as regulated in Article 4 of Law no. 35 Year 2014 on juvenile protection. Bullying, therefore, cannot be justified. Bullying is categorized as criminal action as regulated in Article 71 Section (1) of Law No. 11 Year 2012 on juvenile court system. Perpetrator of bullying is sanctioned primary punishments which include criminal warning, conditional punishment, work training, coaching in institution, and imprisonment. Bullying akhir-akhir ini menjadi isu hangat umumnya dikalangan anak-anak sekolah dan pelakunya pun anak-anak sekolah yang di bawah umur. Tujuan studi ini untuk mengkaji kategori tindakan bullying dari aspek hukum pidana dan untuk menganalisis sanksi hukum bagi pelaku tindakan bullying. Riset ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, karenannya tindakan bullying tidak dapat di benarkan. Tindakan bullying ini termasuk dalam kategori tindakan pidana seperti yang di tentukan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pelaku bullying dikenakan sanksi pidana pokok yang meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS RECHTSREGEL MUTLAK YANG DIANGGAP SEMU (PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM) Dewa Krisna Prasada
Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.067 KB) | DOI: 10.38043/jah.v3i1.2493

Abstract

Kendaraan bermotor atau yang lebih dikenal dengan alat transportasi sangat penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan alat transportasi bagi masyarakat menjadi salah satu kebutuhan primer dalam menjalani kehidupannya. Untuk mengatur agar perilaku masyarakat tetap tertib berkendara, pemerintah mengaturnya dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Namun dewasa ini aturan lalu lintas masih dianggap semu oleh masyarakat dengan adanya penambahan pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana undang-undang ini dapat digunakan sebagai alat perubahan sikap masyarakat agar sadar akan aturan berlalu lintas dan (2) bagaimana peran sentral kepolisian sebagai penegak hukum dalam menjalankan aturan lalu lintas ini sebagai pengatur perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Penelitian hukum normatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini, didukung dengan pendekatan konsep sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan agent of change atau pelopor perubahan. Dengan demikian, aturan ini harus sesuai dengan kebutuhan berlalu lintas khususnya di era modern ini terutama penyesuaian dalam aspek ketentuan penggunaan teknologi dalam berkendara. Pihak Kepoliasan memiliki peran penting sebagai social engineering yang salah satu fokusnya yaitu sebagai penegak hukum dan pendidikan berlalu lintas. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. 
JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN BAGI PEKERJA : PERSPEKTIF PERPU CIPTA KERJA Bagus Gede Ari Rama; Kadek Julia Mahadewi; Dewa Krisna Prasada
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i03.p19

Abstract

Pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR diharapkan mampu menambah lapangan kerja baru serta meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia, selain itu, untuk mencegah adanya peningkatan jumlah pengangguran yang tinggi, pemerintah melalui UU Cipta Kerja memberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hukum jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini menemukan bahwa jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja telah diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP serta terdapat sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak menyertakan pekerjanya dalam program JKP. ABSTRACT The legalization of the Job Creation Law by the People's Representative Council is expected to be able to add new job opportunities and increase investment entering in Indonesia, furthermore, to prevent a high increase in the number of unemployed, the government through the Job Creation Law provides Job Loss Guarantee. This study aims to analyze legal certainty and legal protection of job loss guarantees for workers. This study uses a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. In this study, it was found that job loss insurance for workers has been regulated in PP Number 37 of 2021 concerning the Implementation of the Job Loss Guarantee Program and there are administrative sanctions for employers who do not include their workers in the JKP program.
Keberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Terhadap Bank Sampah di Desa Babahan Tabanan Kadek Julia Mahadewi; Bagus Gede Ari Rama; Dewa Krisna Prasada
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4684

Abstract

Abstrak Tujuan Jurnal ini mengkaji Keberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Bank Sampah di Desa Bebahan Tabanan. Studi ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dengan sifat penelitian yang deskriptif. Keberadan tingginya intensitas sampah di masyarakat membuat perhatian di lingkunan Nasional dan daerah karna tingginya jumlah sampah tapi kecilnya jumpalh lahan yang disedikan tentu perlunya suatu penangana agar tidak terjadi pencemaran akan lingkungan dengan langkah strategis yang dikelurkan Pemerintah melalui PERGUB BALI Pengelolaan Sampah diharpkan adanya Bank Sampah Sebagai sarana alternative yang dipakai masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masayarakat.Keberdaan aturan ini perlunya dikaji sudah dimplemnatsikan dalam kehidupan masyarakat Desa Babahan . Dalam Penelitian ini belum bisa berlaku efektif Pengelolaan Sampah , masyarakat belum paham akan aturan yang dikeluarkan perlunya adanya sosialisasi terkait bank sampah agar dapat terwujud amant dari aturan Pemerintah. Kata Kuci: Peraturan Gubernur, Pengolaha Sampah, Desa Babahan Abstract The purpose of this journal examines the appointment of Bali Governor Regulation Number 47 of 2019 concerning Waste Management of Garbage Banks in Bebahan Tabanan Village. This study uses an empirical legal approach, with descriptive research nature. The existence of the high intensity of waste in the community makes attention in the national and regional environment because of the high amount of waste but the small jumpalh of the land that is provided is certainly the need for a handle for the environment with the strategic steps that are spent by the government through the Bali Garbage Management. The alternative used by the community in solving problems that occur in the community. The purpose of this rule is that it is necessary to be studied in the life of the Babahan village community. In this study, it cannot be effective in managing waste, the public does not understand the rules issued by the need for socialization related to the Waste Bank so that Amant can be realized from government regulations. Keyword: Governor Regulation, Garbage Processing, Babahan Village
SOSIALISASI PERAN SERTA GENERASI MILENIAL DALAM MEMBANGUN DESA WISATA KENDERAN TEGALALANG KABUPATEN GIANYAR Kadek Julia Mahadewi; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Bagus Gede Ari Rama; Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2023): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i3.1029-1034

Abstract

Pengabdian  Masayarakat  ini  mentitik  beratkan  pada adanya penyuluhan  tentang  peran  serta  Generasi  milineal  dalam  memajukan  Desa  Wisata  sebagai   pariwisata  yang  berkelanjutan  sehingga  mampu  menumbus  Dunia  Internasional. Keberadaan   pariwisata  Indonesia  yang  bertumpu  pada  keunikan  dan kekhasan  budaya  alam  serta  hubungan  antar  manusia. Pembangunan kepariwisataan  Indonesia  sebagai  bagian  intergral  dari pembangunan  nasional  yang  secara  berkelanjutan  bertujuan  mewujudkan  peningkatan  kepribadian  dan  kemampuan  manusia  dan  masyarakat  Indonesaia. ,  Peran  serta  generasi  Milineal  sangat  diperlukan  dalam  penyelenggaran  desa  wisata  ada  3  tahapan  yang  dilakukan  yaitu  Tahap producer, proses  dan  produk.Peran generasi milenial bekerjasama dengan pemerintah daerah yaitu salah satu dukungan pemerintah sebagai stakeholder pariwisata sangat dibutuhkan pada tahap ini. Pemerintah dan generasi milenial sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengembangan pariwisata. Dalam  kegiatan  ini  melibatkan   100  orang  ada  Masyarakat  Desa  Kenderaan,  Kepala  Desa  Kenderan,  Aparat  Desa  Kenderan  dan  Mahasiswa .Kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan  metode  pendampingan  secara  langsung  dengan  peserta. Hasil  dilangsungkan  kegiatan  ini  masyarakat  memahami perlunya  ada  Desa  Wisata  dalam  memajukan perwujudan  peningakatan  kehidupan  Desa
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM PERSPEKTIF UU HAK CIPTA Bagus Gede Ari Rama; Dewa Krisna Prasada; Kadek Julia Mahadewi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.43483

Abstract

Indonesia actually has enormous potential related to communal IP, considering that Indonesia consists of various tribes, customs and cultures as well as various other forms of local wisdom. This legal research aims to analyze the legal certainty of communal intellectual property in Indonesia. This legal research uses normative legal research methods and uses a statutory approach. The purpose of this research is to understand the types of communal IP in Indonesia and the arrangements for communal IP in the Copyright Law. This research found that there are 4 (four) types of communal intellectual property recognized in Indonesia, and communal intellectual property has been regulated in the Copyright Law in Article 38 and in Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property.
Co-Authors Ari Rama, Bagus Gede Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Denada, Sarah Queen Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana I Gede Druvananda Abhiseka I Ketut Artadi I Nyoman Nurjaya Kadek Julia Mahadewi Made Jayantara Muktiono Muktiono Ni Gusti Ayu Mas Tri Wulandari Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Pramudia Anjaswari Ni Putu Sawitri Nandari Nyoman A Martana Putra, Komang Satria Wibawa Rachmi Sulistyarini Rama, Bagus Gede Ari Ramadhan, Febriansyah Rizky Raynaldy Canon Tania Novelin Tania Novelin Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Yudiantika, Kadek Agus