cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erly Pangestuti
Contact Email
yustitiabelen@unita.ac.id
Phone
+6282231910465
Journal Mail Official
yustitiabelen@unita.ac.id
Editorial Address
Jl. Kimangunsarkoro Beji, Jl. Dusun Krajan, Dusun Krajan, Sobontoro, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66233
Location
Kab. tulungagung,
Jawa timur
INDONESIA
Yustitiabelen
Published by Universitas Tulungagung
ISSN : 19792115     EISSN : 27975703     DOI : https://doi.org/10.36563/yustitiabelen
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Yustitiabelen adalah jurnal peer review yang diterbitkan dua kali dalam satu tahun  yaitu pada bulan Juli dan Desember oleh Fakultas Hukum Universitas Tulungagung sejak Tahun 2008, dan dimaksudkan untuk menjadi jurnal untuk penerbitan hasil penelitian tentang hukum baik studi empiris maupun  normatif, terutama dalam masalah hukum kontemporer Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi dan menyediakan forum bagi para sarjana hukum dan profesional untuk membahas dan mempromosikan perkembangan terkini tentang masalah hukum di seluruh dunia, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan tinjauan ini berupaya memperluas batasan wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca di seluruh dunia. Oleh karena itu, tinjauan ini menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum internasional serta dari perwakilan pengadilan, penegak-penegak hukum, otoritas eksekutif, pemerintah, dan lembaga kerjasama pembangunan. Jurnal ini menerima artikel dengan cakupan Ilmu dan kajian hukum secara luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2018)" : 5 Documents clear
TINDAK PIDANA DILAKUKAN OLEH “PREMANISME” Khoirul Anam
Yustitiabelen Vol. 4 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1601.43 KB) | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v4i1.150

Abstract

Abstrak :Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Premanisme terjaring dalam “Operasi Street Crime” oleh Polres Tulungagung antara lain adalah: Pasal 170 KUHP tentang melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum, pasal 303 KUHP tentang perjudian di muka umum, pasal 336 KUHP tentang ancaman dengan kekerasan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 362 KUHP tentang pencurian, pasal 363 KUHP tentang pencurian khusus (gequalificeerde diefstal), pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan (afpersing), pasal 480 KUHP tentang penadahan (heling), pasal 492 KUHP tentang mabuk-mabukan di muka umum, pasal 504 KUHP tentang mengemis di muka umum, pasal 506 KUHP tentang praktik pelacuran atau prostitusi.Upaya Penanggulangan Premanisme oleh Polres Tulungagung dalam    penanggulangan premanisme di Tulungagung, pihak Polres Tulungagung menempuh dengan upaya secara preventif dan dengan secara represif.  Cara preventif dilakukan  dengan  memberikan  penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat mengtahui bahwa hukum menjanjikan perlindungan dan memajukan kesejahteraan yang selanjutnya  mereka akan  menikmati  keuntungan  berupa perlindungan  dan kesejahteraan tersebut. Sehingga masyarakat dapat turut serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan premanisme. Selain dengan upaya preventif, pihak Polres Tulungagung juga menempuh upaya represif untuk menindak aksi-aksi premanisme yang terjadi di masyarakat. Upaya represif dilakukan dengan melaksanakan ”Operasi Street Crime” dengan cara merazia dan menindak para pelaku premanisme di masyarakat
TINJAUN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEKERASAN PSIKIS PADA PEMBANTU RUMAH TANGGA Erly Pangestuti
Yustitiabelen Vol. 4 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1768.734 KB) | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v4i1.151

Abstract

AbstrakPada hakikatnya semua orang sama kedudukanya di depan hukum, Seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan baik terhadap rakyat kecil maupun penguasa. Peristiwa pelanggaran HAM, seperti pelanggaran terhadap hak-hak sebagai pekerja, penyekapan, penganiayaan, penyiksaan terhadap PRT masih sering terjadi. Negara absen dan tejdi kekosongan hukum untuk perlindungan PRT. Kondisi ini yang semakin memberi ruang sistematis bagi pelanggaran hak-hak PRT. 
TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA DESERSI SECARA IN ABSENSIA ANGGOTA MILITER Bambang Slamet Eko Sugistiyoko
Yustitiabelen Vol. 4 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1826.397 KB) | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v4i1.152

Abstract

Abstrak :Pertimbangan yang mendasari pembenaran (Justifikasi) dalam tindak pidana desersi secara In Absensia di Pengadilan Militer Madiun. Tindak pidana desersi yang diperiksa secara In Absensia adalah tindak pidana/perkara desersi yang terdakwanya meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa dan diperjelas lagi dalam Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997. Jadi, pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian In Absensia adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan. Proses Acara Pemeriksaan tindak pidana desersi secara In Absensia di Pengadilan Militer Madiun pada Putusan Nomor:115-K/PM.II-16/AD/IX/2015.Kesatuan Yonkav 10/Serbu menerima laporan dari Dayonkav 10/Serbu tentang terdakwa Hendrik Irawan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah. Kesatuan Yonkav 10/Serbu telah melakukan upaya sesuai dengan proses hukum yang berlaku namun terdakwa tidak berhasil diketemukan, kasus tersebut dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer untuk melakukan pemeriksaan berupa penyidikan dalam mencari dan menemukan alat bukti. Setelah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan dibacakan di depan Pengadilan yang terbuka untuk umum, maka pengadilan membuat pengumuman tentang putusan tersebut dan pembuatan akta putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka Oditur Militer Madiun menyampaikan petikan putusan atas nama terdakwa kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankumnya). 
ANALISA YURIDIS DESA WISATA KAWASAN JALUR LINGKAR WILIS KABUPATEN TULUNGAGUNG Retno Sari Dewi
Yustitiabelen Vol. 4 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.598 KB) | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v4i1.154

Abstract

Pembangunan Jalur Lingkar  Wilis yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung memberikan dampak positif bagi munculnya desa- desa wisata di daerah sekitar Jalur Lingkar Wilis. Maka dari itu diperlukan aturan yang diduganakan sebagai dsar pengelolaan desa wisata. Permasalahan yang dilabil oleh penulis dalam hal ini adalah 1. Apa yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam pengelolaan desa wisata di kawasan Jalur Lingkar Wilis Kabupaten Tulungagung. 2.Bagaimana pengaturan kewenangan  pengelolaan desa wisata  dikawasan Jalur Lingkar Wilis Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.Banyak peraturan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan desa wisata di kawasan Jalur Lingkar Wilis Kabupaten Tulungagung. Kewenangan dalam pengelolaan desa wisata tidak daitur secara jelas didalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, pengelolaan pariwisata dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa menjelaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa adalah bidang pariwisata.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PERADILAN PIDANA DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA M. Sri Astuti Agustina
Yustitiabelen Vol. 4 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1515.362 KB) | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v4i1.155

Abstract

Abstrak:Proteksi dan Promosi Hak Asasi manusia  paa hakekatnya  merupakan Upaya Terus menerus harus dilakukan suatu tuntutan dari masyarakat modern,Demokratis dan Beradab, problematikanya ketika komitmen hendak diimplementasikan maka hal tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi politik budaya serta hukum dimana hak asasai itu ditegakkan , Penegakan Hukum melalui system peradilan pidana di Indonesi disana sini masi masih perlu pembenahan, KUHAP di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi Harkat dan Matabat Manusia tidak dapat ilaksanakan sepenuhnya, sehingga perlu kebijakan dalam penegakan Hak Asasi Manusia dari segi Sosio Yuridis maupun dari segi Peradilan Pidana

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2026): Januari, 2026 Vol. 11 No. 2 (2025): Juli, 2025 Vol. 11 No. 1 (2025): Januari, 2025 Vol. 10 No. 2 (2024): Juli 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): Januari, 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): Agustus, 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): Januari, 2023 Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022 Vol. 8 No. 1 (2022): Januari, 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): Desember, 2021 Vol. 7 No. 1 (2021) Vol. 6 No. 2 (2020) Vol. 6 No. 1 (2020) Vol. 5 No. 1 (2019) Vol. 4 No. 1 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 1 (2017) Vol. 3 No. 1 (2017) Vol. 2 No. 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) More Issue