Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal BONOROWO Yustitiabelen International Journal of Artificial Intelligence Research Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Dewi, Retno Sari
Universitas Tulungagung
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI E-COMMERS Dewi, Retno Sari
Jurnal BONOROWO Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : UPT Perpustakaan Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.068 KB)

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan internet.Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak – hak konsumen sangat riskan terjadi karena karakteristik e-commerce yang khas. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi ecommerce.Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini diangkat dua permasalahan yaitu pertama Bagaimana Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce, kemudian permasalahan yang kedua Bagaimana upaya penyelesaian sengketa konsumen  e-commerce.
Legalisasi Pengesahan Foto Copy Akta Bawah Tangan Dalam Pembuktian DEWI, RETNO SARI
Jurnal YUSTITIABELEN Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Tulungagung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.368 KB)

Abstract

Fungsi Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Foto copy, atas akta yang dibuat di bawah tangan, bahwa Legalisasi, memberikan kepastian tandatangan, tanggal dan isi akta. Waarmerking, memberikan kepastian mengenai tanggal pendaftaran di hadapan Notaris, Coppie Collatione, merupakan salinan yang dibuat oleh unsur atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan dan Pengesahan Kecocokan Foto copy memberikan kepastian terhadap kecocokan foto copy dari surat aslinya. Sehingga akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Foto copy, memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, tandatanagan, identitas, dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sehingga membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tandatangan dan tanggal akta, maka isi akta itupun dianggap sebagai kesepakatan para pihak yang mempunyai bukti sempurna. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Foto copy dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim, meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian hanya membagi beban membuktikan, tetapi secara ex officio hakim tidak dapat membatalkan suatu akta kalau tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta, diantaranya suatu akta dapat dibatalkan jika tidak memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif suatu perjanjian dan/atau tidak memenuhi syarat dan tata cara untuk itu menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam hal akta di bawah tangan tersebut, maka hakim dapat membatalkan akta itu apabila dimintakan dan terdapat bukti lawan.
Pajak Penghasilan Pada Subjek Penghasilan Di Bawah Umur Melalui Media Sosial Sari Dewi, Retno
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 23 No 2: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/aijih.v23i2.54

Abstract

The unregulated income tax for underage tax subjects who use social media in Indonesia needs attention from the government. The increasing number of social media users by underage tax subjects who currently do not receive supervision. The self-assessment-based income tax collection system is also an obstacle to this problem. In the study in this article using the socio-legal research method which examines the limitations of legal sources. Normative aspects and often legal issues are related to social and political contexts in empirical aspects. The findings from this study required policy formulation: mapping data on underage tax subjects with income generation using social media content, collaborating with various related parties and conducting a review of the income tax collection system.
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM “KARTINI” DALAM MENJAMIN DAN MEMENUHI HAK RAKYAT MISKIN UNTUK MENDAPATKAN AKSES KEADILAN DI DALAM PROSES PERADILAN Retno Sari Dewi
Yustitiabelen Vol. 3 No. 1 (2017)
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.174 KB) | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v3i1.131

Abstract

Konstitusi telah memberi amanat untuk memberikan bantuan hukum terhadap rakyat miskin.Program bantuan hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.ada tiga pihak yang diatur di dalam undang-undang ini, yaitu : penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum), serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokad disebutkan bahwa “Advokad wajib memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma kepada warga negara yang tidak mampu.”Hal ini merupakan bentuk pengabdian advokad dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur aparatur penegak hukum. Selain advokad, terdapat Lembaga Bantuan Hukum (legal aid) yang juga memiliki peranan yang penting dalam pemerataan keadilan, sehingga baik orang kaya maupun fakir miskin dapat memperoleh pembelaan yang sama dan pengakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (criminal justice system). Bantuan hukum dapat memberikan kontribusi dalam mencapai proses hukum yang adil atau “due process of law”.
ANALISA YURIDIS DESA WISATA KAWASAN JALUR LINGKAR WILIS KABUPATEN TULUNGAGUNG Retno Sari Dewi
Yustitiabelen Vol. 4 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.598 KB) | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v4i1.154

Abstract

Pembangunan Jalur Lingkar  Wilis yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung memberikan dampak positif bagi munculnya desa- desa wisata di daerah sekitar Jalur Lingkar Wilis. Maka dari itu diperlukan aturan yang diduganakan sebagai dsar pengelolaan desa wisata. Permasalahan yang dilabil oleh penulis dalam hal ini adalah 1. Apa yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam pengelolaan desa wisata di kawasan Jalur Lingkar Wilis Kabupaten Tulungagung. 2.Bagaimana pengaturan kewenangan  pengelolaan desa wisata  dikawasan Jalur Lingkar Wilis Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.Banyak peraturan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan desa wisata di kawasan Jalur Lingkar Wilis Kabupaten Tulungagung. Kewenangan dalam pengelolaan desa wisata tidak daitur secara jelas didalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, pengelolaan pariwisata dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa menjelaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa adalah bidang pariwisata.
REGULASI PERTAMBANGAN RETNO SARI DEWI
Yustitiabelen Vol. 5 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.814 KB) | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v5i1.215

Abstract

Sektor pertambangan masih menjadi primadona sebagai pennyumbang terbesar devisa . Semenjak disyahkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, dalam hal ini pemerintah daerah punya peran besar dalam proses perijinan dan pemanfaatan usaha dan atau proyek pertambangan.Maka dari itu penulis , tertarik untuk membahas mengenai regulasi dalam sektor pertambangan dam seperti apa implemtasinya ditinjau dari hokum lingkungan.Penelitian ini merupakan peenlitian normative.Untuk regulasi dalam sektor pertambangan ada empat regulasi yang telah disyahkankan oleh pemerintah, sedangkan untuk implementasinya ada inkonsistensi regulasi mengenai urgensi dokumen AMDAL dalam proses memperoleh legalisasi ijin usaha dan atau proyek pertambangan. Keyword : hukum lingkungan,pertambangan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA PANDEMI VIRUS CORONA RETNO SARI DEWI
Yustitiabelen Vol. 6 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (66.645 KB) | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v6i1.223

Abstract

Abstraksi : Dunia kini tengah menghadapi pandemi virus corona yang telah membolak- balikkan perekonomian dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Semua barang-barang yang diperlukan sehari-hari menjadi serba susah dicari. Bahan makanan seketika melangka, belum lagi perlengkapan-perlengkapan kesehatan yang diperlukan warga seperti masker, hand sanitizer, bahkan rumah sakit pun kekurangan APD.Permintaan semakin meningkat setiap harinya dan adanya oknum yang menimbun barang-barang tersebut dan menjualnya dengan harga yang sangat mahal itulah yang menjadi alasan mengapa barang-barang tersebut langka di pasaran. Keadaan finansial sedang terombang-ambing, dan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari semakin melambung tinggi inilah yang menjadikan konsumen makin kesusahan dan hak-hak konsumen dilanggar.Permasalahan yang muncul adalah Bagaimana perlindungan konsumen di masa pandemic virus corona di Indonesia dan Apakah dampak dari adanya pandemi virus corona di Indonesia terhadap hak-hak konsumen. Kata Kunci: Konsumen, Pandemi Covid-19, Pelanggaran Hak Konsumen
PERSPEKTIF HUKUM REGULASI PENGGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TULUNGAGUNG Retno Sari Dewi; Surjanti Surjanti; Widowati Widowati; Intan Permata Sari
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v6i1.4253

Abstract

The impact of changes in human behavior and lifestyle in disposable consumption, which eventually gives birth and causes various types or variouskinds of waste including plastic packaging waste, packaging waste made of leador/stenlis, B3 waste which will have a long-term impact and be harmful to theenvironment and also public health, from the above problems make a basicdescription of the birth of a Regional Regulation which has the name Tulungagung Regency Regional Regulation Number 19 of 2010 concerning Waste Management. Which of these regulations will be used as a control, legal umbrella and regulations and used to reduce the number of waste generation in Tulungagung Regency, but what is the relationship or correlation between the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, whether they have similarities or differences, or whether they collide according to the Hierarchy of Laws-Invitations or do not collide with the Hierarchy of Laws. Therefore, a study and literature review is needed to find out about this relationship. The formulation of the problem taken by the author as a study material is the first regarding the juridical review of Article 18 and Article 20 of the Tulungagung Regency Regional Regulation Number 19 of 2010 concerning waste management by Law-Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment and the second concerning the form of efforts to revive the implementation of the Article regarding community participation and also the Article on the provisions for disposing of waste From there, the results of the discussion and conclusions will be presented later.
THE ANALYSIS OF SEXUAL CONSENT RULES IN ARTICLE 5 OF PERMENDIKBUD RISTEK NUMBER 30 OF 2021 REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Surjanti Surjanti; Yudi Setiyono; Widowati Widowati; Retno Sari Dewi; David Budi Laksono
International Journal of Artificial Intelligence Research Vol 6, No 1.2 (2022)
Publisher : International Journal of Artificial Intelligence Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29099/ijair.v6i1.2.448

Abstract

Regarding the treatment of sexual violence (PPKS) in tertiary institutions, the government released PERMENDIKBUD RISTEK No. 30 of 2021. However, that does not imply that this ministerial regulation is without flaws or shortcomings. The phrase "Without the assent of the victim" in article 5 seems to legitimize adultery and LGBT behavior based on consent, which is one of the reasons this ministerial decree generates inconsistencies. Therefore, this study was done to examine sexual consent and determine the effects of adultery according to Shafi'i belief system on Islamic lawAccording to the law, it is acceptable to use the phrase without the victim's agreement under article 5 paragraph 2 of Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021. Without the victim's agreement will cause a difficulty and a debate in society if it is interpreted as an Argumentum a contrario. Because it is possible to read the phrase "without the victim's consent" to mean that if both parties agree to engage in sexual activity, there is no issue and the behavior is appropriately referred to as "sexual consent". Therefore, it appears that in this instance, Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 has consented to the legalization of adultery in tertiary institutions. According to Islamic law, adultery and extramarital sex are forbidden acts because they violate Allah's command in Surah Al-verse Isra's 32. The existence of pregnant marriages is one of the effects of adultery.
Collaborative Governance Dalam Pelayanan Perlindungan Anak Di Indonesia Anang Sugeng Cahyono; Retno Sari Dewi; Soesilo Zauhar; Tjahjanulin Domai; Siswidiyanto Siswidiyanto
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i3.601

Abstract

Perlu dipahami bahwa anak sebagai generasi bangsa merupakan aset yang berharga. Kondisi saat ini adalah kasus anak yang merajalela memiliki pola traumatis yang dapat mempengaruhi terbentuknya karakter anak tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus pada penanganan masalah sosial anak jika mereka menginginkan Indonesia memiliki generasi penerus bangsa yang dihormati. Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang benar – benar serius dalam mengadvokasi permasalahan sosial anak. Tata kelola kolaboratif yang dilakukan dalam pelayana permasalahan sosial anak di Kabupaten Tulungagung diwujudkan dalam bentuk Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) sebagai model layanan terintegrasi dalam mengadvokasi masalah sosial anak di Kabupaten Tulungagung. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan model pelayanan integratif untuk menangani kasus masalah sosial anak yang terjadi di Kabupaten Tulungagung; (2) mengetahui model sistem advokasi anak yang dilakukan oleh ULT PSAI, (3) mengidentifikasi keefektifan kegiatan ULT PSAI Kabupaten Tulungagung dalam mengadvokasi permasalahan sosial anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Participatory Action Research (PAR) melalui (FGD) dengan ULT PSAI, korban dan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan data. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Artikel ini membahas: 1) pemerintah daerah dalam mengadvokasi masalah sosial anak melalui ULT PSAI adalah dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan kompetensi dan permasalahan sosial yang dihadapi anak, 2 ) layanan primer), layanan sekunder (penjangkauan terhadap kelompok berisiko), layanan tersier (respon terhadap korban anak), 3) Keefektifan PSAI ULT dapat diidentifikasi dari jumlah dan jenis kasus masalah sosial yang ditangani anak. Melihat keefektifan model layanan ini dapat digunakan sebagai model percontohan untuk daerah lain di Indonesia.
Co-Authors Anang Sugeng Cahyono, Anang Sugeng David Budi Laksono Eko S , Bambang Slamet Erma Purwati Intan Permata Sari Rudi Rusiyanto Siswidiyanto Siswidiyanto Soesilo Zauhar Surjanti, Surjanti Tiwuk Puji Hariyanti Tjahjanulin Domai Widowati, Widowati Yudi Setiyono