Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Yustitiabelen

yustitia
Website

Published by Universitas Tulungagung

ISSN : 19792115 EISSN : 27975703 DOI : https://doi.org/10.36563/yustitiabelen

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Yustitiabelen adalah jurnal peer review yang diterbitkan dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Juli dan Desember oleh Fakultas Hukum Universitas Tulungagung sejak Tahun 2008, dan dimaksudkan untuk menjadi jurnal untuk penerbitan hasil penelitian tentang hukum baik studi empiris maupun normatif, terutama dalam masalah hukum kontemporer Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi dan menyediakan forum bagi para sarjana hukum dan profesional untuk membahas dan mempromosikan perkembangan terkini tentang masalah hukum di seluruh dunia, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan tinjauan ini berupaya memperluas batasan wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca di seluruh dunia. Oleh karena itu, tinjauan ini menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum internasional serta dari perwakilan pengadilan, penegak-penegak hukum, otoritas eksekutif, pemerintah, dan lembaga kerjasama pembangunan. Jurnal ini menerima artikel dengan cakupan Ilmu dan kajian hukum secara luas.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol. 7 No. 1 (2021)" : 6 Documents clear

PELAKSANAAN PERATURAN TENTANG PERWAKAFAN SURJANTI
Yustitiabelen Vol. 7 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Tulungagung

Abstrak. Wakaf merupakan istilah yang yang dikenal dalam Islam yaitu suatu perbuatan hukum seseorang untuk menyerahkan seluruh atau sebagian hartabenda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk keperluan ibadah. Didalam ajaran Islam dikataakan bahwaâ€ kalau ada seorang meninggal, maka terputuslah segala amalnya, kecuali sedekah jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan dan doa anaknya. Adapun tujuan dari penulisa ini adalh untuk mngetahui proses perwakafan dan hambatan perwakafaan. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan, antara lain, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Dari data yang terkumpul kemudian dianalisa secara deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan terperinci dan sistematis yang pada akhirnya ditarik sebuah kesimpulan.Proses perwakafan tanah milik, sebagian besar telah memenuhi UU No.41 Tahun 2004, masih adanya anggapan bahwa tanah yang telah dengaan ikhlas diberikan sebagi wakaf dengan ikrar wakaf keluarga sudah mempunyai kekuatan hukum Kata Kunci : wakaf, tanah milik IMPLEMENTATION OF REGULATIONS CONCERNING WALKING Abstract. Waqf is a term known in Islam which is a legal act of a person to surrender all or part of his property to be used forever for worship purposes. In Islamic teachings it is said that "if someone dies, then all his deeds are cut off, except alms Jariyah (waqf), knowledge and prayers for his child. The purpose of this paper is to know the process of waqf and barriers to waqf. The research method used is library research, among others, books, and documents related to the problem. From the data collected, it is analyzed descriptively by describing in detail and systematically which in the end a conclusion is drawn. The process of endowment of owned land, most of which have complied with Law No. 41 of 2004, there is still an assumption that land that has been sincerely given as waqf with the pledge of family waqf already has legal force Keywords: waqf, land owned

PERAN BHABINKAMTIBMAS UNTUK MEWUJUDKAN TERPELIHARANYA KAMTIBMAS BAMBANG SLAMET EKO S.
Yustitiabelen Vol. 7 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Tulungagung

Abstraksi Kejahatan merupakan salah satu bentuk gangguan terhadap masyarakat biarpun masih banyak gangguan yang terdapat dalam keamanan yang ada di masyarakat seperti kesenjangan social merupakan salah satu sebab adanya gangguan yang ada di masyarakat oleh karena itu harus adanya bentuk untuk mencegahnya. Dalam pencegahan terhadap gangguan yang ada di masyarakat diperlukan Kerjasama antara apparat penegang hukum dalam hal ini polisi dengan masyarakat setempat, hal ini untuk menjaga di sekitar lingkungan akan lebih baik di lakukan oleh masyarakat itu sendiri seperti adanya polisi masyarakat sedangkan polisi yang terdapat di masyarakat sebagai bhabinkabtibmas hanya dalam pembinaan. Pelaksanaan Program Polri dengan mengoptimalisasi peran Bhabinkamtibmas untuk mewujudkan Polmas guna meningkatkan partisipasi masyarakatdalam rangka terpeliharanya Kamtibmasbelum maksimal dilaksanakan mengingat keterbatasan jumlah anggota dan cara berfikir (mind set) serta bersikap (culture set) baik anggota Polri maupun masyarakat masih belum meahami dan mengerti arti pentingnya perubahan. Program ini juga merupakan upaya Polres Tulungagung untuk mewujudkan masyarakat dan terbentuknya lagi karakter masyarakat yang santun, tepo seliro saling menghormati / berbudi pekerti, yang dapat memberikan sumbang sih sebagai warga negara Indonesia sebagai warga negara yang berpancasilais untuk menjadikan target pencapaian sasaran strategis Polri. Peran yang diharapkan adalah perilaku yang memenuhi harapan masyarakat, mengikuti norma-norma yang berlaku, dapat mewujudkan perilaku yang menjadi panutan dalam pelaksanaan tugas, mendapatkan penilaian hasil kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dan bersedia menerima sanksi apabila ada tindakan dan perbuatan yang melukai hati masyarakat Kata Kunci : Bhabinkabtibmas, Terpelihara dan Kamtibmas THE ROLE OF BHABINKAMTIBMAS TO REALIZE MAINTENANCE OF KAMTIBMAS Abstract Crime is a form of disturbance to society, even though there are still many disturbances in the security that exist in society such as social inequality is one of the causes of disturbances in society, therefore there must be a form to prevent it. In preventing disturbances in the community, cooperation between law enforcement officials in this case the police and the local community is needed, this is to protect the environment it will be better to be done by the community itself such as the community police while the police in the community as bhabinkabtibmas only under construction. The implementation of the National Police Program by optimizing the role of Bhabinkamtibmas to realize community police in order to increase community participation in the context of maintaining Kamtibmas has not been maximally implemented considering the limited number of members and the way of thinking (mind set) and attitude (culture set) both members of the Police and the community still do not understand and understand the importance of change. This program is also an effort by the Tulungagung Police to create a society and re-establish the character of a polite community, mutual respect / good character, who can contribute as Indonesian citizens as citizens who are Pancasila citizens to make targets for achieving the strategic goals of the Police. The expected role is behavior that meets community expectations, follows applicable norms, can manifest behavior that is a role model in carrying out tasks, gets an assessment of performance results in accordance with what has been determined and is willing to accept sanctions if there are actions and actions that hurt the community. Keywords: Bhabinkabtibmas, Maintained and Kamtibmas

PROSEDUR PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM KUHP ERLY PANGESTUTI
Yustitiabelen Vol. 7 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Tulungagung

Abstrak Indonesia adalah negara berkembang, namun kesadaran untuk menerapkan tertib berlalu lintas masih sangat rendah .Untuk itu pemerintah telah menyusun peraturan yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pemakai jalan yaitu Undang-Undang No.14 Tahun1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang yang baru yaitu No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan . Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas serta prosedur penyelesaian nya dalam KUHAP. Pertama pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas diatur menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kedua, prosedur penyelesaian hukum dalam KUHP berupa pemeriksaan permulaan dilakukan ditempat kejadian .Penindakan terhadap pelanggaran mengunakan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatan penyidik. Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan Pengadilan. Dalam hal penjatuhan Putusan Penyitaan pelanggaran lalu lintas jalan dalam KUHAP Pasal 38 dan mengenai pengembalian benda sitaan dalam pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 215.Kesimpulan pada prinsipnya keberadaan peraturan lalu lintas bertujuan agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas berlaku ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 211sampai 216 KUHAP. Kata Kunci. Penyelesaian Hukum, Pelanggaran, Lalu Lintas LEGAL SETTLEMENT PROCEDURES AGAINST TRAFFIC VIOLATIONS IN KUHP Abstract Indonesia is a developing country, but awareness to implement traffic order is still very low. For this reason, the government has compiled a regulation that functions to regulate the behavior of road users, namely Law No. 14 of 1992 as amended by a new law, namely No. 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic. The results of the study show how the legal arrangements for traffic violations and their settlement procedures are in the Criminal Procedure Code. First, the legal regulation of traffic violations is regulated according to Law No. 22 of 2009 concerning road traffic and transportation. Second, the legal settlement procedure in the Criminal Code in the form of a preliminary examination is carried out at the scene. Actions against violations use a ticket form or a ticket form containing the investigator's notes. The process of examination and summons to appear in court. In the case of confiscation of road traffic violations in Article 38 of the Criminal Procedure Code and regarding the return of confiscated objects in road traffic violations, it is regulated in Article 215. The conclusion is that in principle the existence of traffic regulations is aimed at reducing traffic violations committed by road users to a minimum. In the event of examining traffic violations, the legal provisions as regulated in Articles 211 to 216 of the Criminal Procedure Code apply. Keywords. Legal Settlement, Violation, Traffic

HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN WIDOWATI
Yustitiabelen Vol. 7 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Tulungagung

Abstrak Suatu masalah akan timbul Ketika terdapat ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya (Das Sollen) dan apa yang senyatanya (Das Sein). Dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai pelaksanaan tugas pokok dari pengadilan harus dipenuhi sesuai harapan para pencari keadilan. Tetapi sebenarnya asas ini tidak dapat diterapkan seperti harapan oleh pengadilan disebabkan karena adanya banyak hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut. Pada penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan akan memakan banyak waktu sehubungan dengan adanya sifat-sifat formalitas yang tidak bisa fleksibel yang melekat dan merupakan tradisi bagi hukum acara yang digunakan. Berperkara melalui proses litigasi sifatnya sangat formal dan teknis, sehingga sangat mungkin terjadi kelambatan dalam penyelesaian perkara, konsekuensinya tentu diikuti dengan mahalnya biaya perkara. Dengan demikian terdapat korelasi antara lambatnya atau lamanya proses penyelesaian suatu perkara maka akan semakin besar biaya yang harus dibayar kepada pengadilan. Selain itu adakalanya putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan banyak yang tidak efektif lagi, sebab disamping tidak memberikan kepuasan dan rasa keadilan juga tidak menciptakan kepastian hukum karena banyak dari putusan tersebut yang tidak bisa dilaksanakan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara pengumpulan dengan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka, literatur. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa timbulnya hambatan bagi pengadilan dalam penerapan azas peradilan disebabkan karena faktor intern dan faktor ekstern dari pengadilan itu sendiri. Keyword : azas sederhana, cepat dan biaya ringan, lingkungan pengadilan OBSTACLES IN IMPLEMENTATION OF SIMPLE, FAST AND LOW COST PRINCIPLES AbstractA problem will arise when there is a discrepancy between what should be (Das Sollen) and what is actually (Das Sein). In the application of the principle of simple, fast and low cost as the implementation of the main tasks of the court, it must be fulfilled according to the expectations of justice seekers. But in fact this principle cannot be applied as expected by the court due to the many obstacles that arise in the implementation of these main tasks. Dispute resolution through litigation in court will take a lot of time due to the inherent nature of inflexible formalities and is a tradition for the procedural law used. Cases through the litigation process are very formal and technical in nature, so it is very possible that there will be delays in resolving cases, the consequences of which are of course followed by high court costs. Thus, there is a correlation between the slowness or length of the process of settling a case, the greater the cost to be paid to the court. In addition, sometimes the decisions handed down by the courts are no longer effective, because in addition to not providing satisfaction and a sense of justice, they also do not create legal certainty because many of these decisions cannot be implemented. In this study, the method used is normative juridical by collecting secondary data by studying literature and literature. The results of this study can be seen that the emergence of obstacles for the court in the application of the principle of justice is caused by internal factors and external factors of the court itself. Keyword : simple principle, fast and low cost, court environment

STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN KHOIRUL ANAM
Yustitiabelen Vol. 7 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Tulungagung

ABSTRAK Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian, Studi di Pengadilan Agama Tulungagung adalah Judul dari penelitian ini, hal ini menarik di angkat sebagai judul, disebabkan tingginya perceraian setiap tahunya pada wilayah Kabupaten Tulungagung, dapat kita lihat pada tahun 2008 - 2012 dan terakhir bulan Juni 2013 jumlah pemohon meningkat. Hal ini memunculkan dua pertanyaan. Pertanyaan, pertama adalah Faktor apa penyebab timbulnya perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung? dan yang Kedua adalah, bagaimana Strategi Hakim Mediator dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung?. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab perceraian pada Pengadilan Agama Tulungagung serta untuk menganalisa Strategi Hakim Mediator melakukan pendekatan kepada para pihak agar tidak terjadi perceraian. Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung ini, di perlukan metode yang mampu untuk menjawab rumusan masalah atau pertanyaan diatas, maka peneliti menggunakan metode kualitatif. Dengan Pendekatan penelitian tersebut bertujuan memperoleh data lebih lengkap, sesuai konsep Pendekatan penelitian kualitatif. Sedangakan untuk teknik pengumpulan datanya dengan menggunkan teknik observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Dari hasil penelitian tentang Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian, Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung ini adalah, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang mengajukan permohonan cerai di antaranya, faktor tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga, adanya Kekerasan dalam keluarga, tidak adanya keharmonisan di dalam keluarga, adanya faktor ekonomi atau kurangnya nafkah kepada istri, Serta adanya gangguan dari luar (Perempuan atau laki laki lain). Sedangkan untuk strategi Hakim Mediator dalam melaksanakan mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian dengan menggunakan beberapa strategi atau pendekatan, di antaranya adalah pendekatan agama, pendekatan masa lalu atau mengingat masa-masa romantis, Pendekatan Matematis, dan Pendekatan Keluarga (anak atau orang tua) serta Pendekatan Psikologis kepada para pihak. Dari kesimpulan dan temuan diatas, ada beberapa saran khususnya kepada Pengadilan Agama Tulungagung dan Mahkamah Agung yaitu, a) Pengadilan Agama Tulungagung perlu mendorong kepada Hakim Mediator untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus Mediasi. b) Mahkamah Agung perlu membuat buku saku khusus tentang petunjuk praktis pendekatan Mediasi untuk pegangan Hakim mediator atau mediator. Kata Kunci: Hakim, Perceraian, Mencegah, Mediator. MEDIATOR JUDGE'S STRATEGY IN PREVENTING DIVORCE ABSTRACTThe Mediator Judge's Strategy in Preventing Divorce, Studies at the Tulungagung Religious Court is the title of this study, it is interesting to be appointed as a title, due to the high divorce rate every year in the Tulungagung Regency area, we can see in 2008 - 2012 and last June 2013 the number of applicants increases. This raises two questions. The first question is what are the factors that cause divorce in the Tulungagung Religious Court? and the second is, what is the strategy of the Mediator Judge in preventing divorce in the Tulungagung Religious Court?. The purpose of this study is to analyze the factors that cause divorce at the Tulungagung Religious Court and to analyze the Mediator Judge's Strategy to approach the parties so that divorce does not occur.To get a complete understanding of the Mediator Judge's Strategy in Preventing Divorce in the Tulungagung Religious Court, a method is needed that is able to answer the problem formulation or question above, the researchers used qualitative methods. With this research approach, it aims to obtain more complete data, according to the concept of a qualitative research approach. As for the data collection techniques using observation techniques, in-depth interviews, and documentation.From the results of research on the Mediator Judge's Strategy in Preventing Divorce, the Study at the Tulungagung Religious Court is, there are several factors that cause people to apply for divorce including, the factor of the husband's lack of responsibility towards the family, the existence of violence in the family, the absence of harmony in the family. in the family, the existence of economic factors or lack of living for the wife, as well as interference from outside (women or other men). As for the Mediator Judge's strategy in carrying out mediation to prevent divorce by using several strategies or approaches, including the religious approach, the past approach or remembering romantic times, the Mathematical Approach, and the Family Approach (child or parent) as well as the Psychological Approach. to the parties.From the conclusions and findings above, there are several suggestions, especially to the Tulungagung Religious Court and the Supreme Court, namely, a) The Tulungagung Religious Court needs to encourage Mediator Judges to take special education and training in Mediation. b) The Supreme Court needs to make a special pocket book on practical guidelines for the Mediation approach for the guidance of the mediator Judge or mediator. Keywords: Judge, Divorce, Prevent, Mediator.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERBITAN CEK KOSONG M SRIASTUTI AGUSTINA
Yustitiabelen Vol. 7 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Tulungagung

Abstrak Permasalahan yang sangat penting khususnya dalam penerbitan cek kosong adalah apakah tindakan menerbitkan surat cek kosong merupakan delik atau bukan?Pada saat yang bagaimana tindakan menerbitkan surat cek kosong dapat dikatakan delik ?Sehingga perlu dilaksanakan tinjauan hokum terhadap penerbitan cek kosong yang bertujuan agar mengetahui apakah tindakan tersebut dapat dipidana atau cukup ganti rugi saja, untuk menentukan apakah perbuatan menerbitkan cek kosong merupakan delik atau bukan, maka perbuatan itu harus memenuhi unsur-unsur pidana, yang didalamnya terkandung unsur: penipuan/perkataan bohong atau niat yang tidak baik dari semula sehingga dapat dikenakan pidana yang diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) yang dikuatkan dengan Yurisprudensi MA RI No. 133 K/Kr/1973 dan Yurisprudensi MA RI No. 1036 K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992. Penerbit cek bisa terhindar dari tuduhan menerbitkan cek kosong sebagai perbuatan pidana karena setelah rekeningnya ditutup oleh pihak Bank barulah cek yang bertanggal mundur (post date check) yang melebihi tanggal penutupan rekening gironya, ditunjukkan ke Bank untuk dicairkan, maka dapat dikenakan tuntutan perdata seperti yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata Kunci :Tinjauan Hukum, Cek Kosong , Delik atau bukandelik LEGAL REVIEW OF ISSUANCE OF BLANK CHECK Abstract A very important issue, especially in the issuance of blank checks, is whether the act of issuing a blank check is a crime or not? At what time can the act of issuing a blank check be considered a crime? So it is necessary to carry out a legal review of the issuance of a blank check with the aim of finding out whether the act is can be punished or just compensation, to determine whether the act of issuing a blank check is an offense or not, then the act must meet the criminal elements, which contain the following elements: fraud / false speech or bad intentions from the beginning so that it can be subject to criminal which is regulated in article 378 of the Criminal Code (KUHP) which is strengthened by the Supreme Court Jurisprudence No. 133 K/Kr/1973 and MA RI Jurisprudence No. 1036 K/Pid/1989 dated August 31, 1992. A check issuer can avoid being accused of issuing a blank check as a criminal act because after the account is closed by the Bank, a post date check that exceeds the closing date of the checking account is shown to the Bank. to be disbursed, it can be subject to civil claims as regulated in Article 1365 of the Civil Code. Keywords: Legal Review, Blank Check, Offense or Non-Delict

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol. 12 No. 1 (2026): Januari, 2026 Vol. 11 No. 2 (2025): Juli, 2025 Vol. 11 No. 1 (2025): Januari, 2025 Vol. 10 No. 2 (2024): Juli 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): Januari, 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): Agustus, 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): Januari, 2023 Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022 Vol. 8 No. 1 (2022): Januari, 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): Desember, 2021 Vol. 7 No. 1 (2021) Vol. 6 No. 2 (2020) Vol. 6 No. 1 (2020) Vol. 5 No. 1 (2019) Vol 4, No 1 (2018) Vol. 4 No. 1 (2018) Vol. 3 No. 1 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol. 2 No. 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Erly Pangestuti

Contact Email
yustitiabelen@unita.ac.id

Phone
+6282231910465

Journal Mail Official
yustitiabelen@unita.ac.id

Editorial Address
Jl. Kimangunsarkoro Beji, Jl. Dusun Krajan, Dusun Krajan, Sobontoro, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66233

Location
Kab. tulungagung,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Erly Pangestuti

Contact Email yustitiabelen@unita.ac.id

Phone +6282231910465

Journal Mail Official yustitiabelen@unita.ac.id

Editorial Address Jl. Kimangunsarkoro Beji, Jl. Dusun Krajan, Dusun Krajan, Sobontoro, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66233

Location Kab. tulungagung, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Erly Pangestuti

Contact Email
yustitiabelen@unita.ac.id

Phone
+6282231910465

Journal Mail Official
yustitiabelen@unita.ac.id

Editorial Address
Jl. Kimangunsarkoro Beji, Jl. Dusun Krajan, Dusun Krajan, Sobontoro, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66233

Location
Kab. tulungagung,

Jawa timur

INDONESIA