cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erly Pangestuti
Contact Email
yustitiabelen@unita.ac.id
Phone
+6282231910465
Journal Mail Official
yustitiabelen@unita.ac.id
Editorial Address
Jl. Kimangunsarkoro Beji, Jl. Dusun Krajan, Dusun Krajan, Sobontoro, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66233
Location
Kab. tulungagung,
Jawa timur
INDONESIA
Yustitiabelen
Published by Universitas Tulungagung
ISSN : 19792115     EISSN : 27975703     DOI : https://doi.org/10.36563/yustitiabelen
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Yustitiabelen adalah jurnal peer review yang diterbitkan dua kali dalam satu tahun  yaitu pada bulan Juli dan Desember oleh Fakultas Hukum Universitas Tulungagung sejak Tahun 2008, dan dimaksudkan untuk menjadi jurnal untuk penerbitan hasil penelitian tentang hukum baik studi empiris maupun  normatif, terutama dalam masalah hukum kontemporer Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi dan menyediakan forum bagi para sarjana hukum dan profesional untuk membahas dan mempromosikan perkembangan terkini tentang masalah hukum di seluruh dunia, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan tinjauan ini berupaya memperluas batasan wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca di seluruh dunia. Oleh karena itu, tinjauan ini menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum internasional serta dari perwakilan pengadilan, penegak-penegak hukum, otoritas eksekutif, pemerintah, dan lembaga kerjasama pembangunan. Jurnal ini menerima artikel dengan cakupan Ilmu dan kajian hukum secara luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 2 (2021): Desember, 2021" : 6 Documents clear
BPJS Kesehatan Memberikan Jaminan Kesehatan Terhadap Pasien Atau Masyarakat Aidha Puteri Mustikasari
Yustitiabelen Vol. 7 No. 2 (2021): Desember, 2021
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i2.304

Abstract

Abstrak. Kepesertaan BPJS Kesehatan pada tahun 2020 tidak akan mencakup 90% penduduk Indonesia, namun rencana Universal Health Care Implementation (UHC) telah direncanakan sejak tahun sebelumnya. Di masa pandemi Covid, sejumlah besar status kepesertaan BPJS Kesehatan dicabut karena terlambat, padahal masyarakat membutuhkan layanan kesehatan dan asuransi dengan kondisi yang ada. Kajian ini bersifat norma deskriptif , dibahas dalam konteks kepesertaan BPJS kesehatan, dan cukup menggunakan prinsip asuransi dengan hanya memberikan jaminan kepada peserta, tetapi negara mengikuti kewajiban UUD 1945 yaitu memberikan jaminan kesehatan dan pelayanan kepada warga negara. Untuk mendukung keberadaan jaminan kesehatan universal, Indonesia perlu menerapkan formulir kepesertaan dan sanksi untuk ketentuan wajib peserta jaminan sosial yang efektif dan efisien. Abstract. BPJS Health membership in 2020 will not cover 90% of Indonesia's population, but the Universal Health Care Implementation (UHC) plan has been planned since the previous year. During the Covid pandemic, a large number of BPJS Health membership statuses were revoked because they were late, even though people needed health services and insurance with the existing conditions. This study is descriptive in nature, discussed in the context of BPJS health participation, and it is sufficient to use the insurance principle by only providing guarantees to participants, but the state follows the obligations of the 1945 Constitution, namely to provide health insurance and services to citizens. To support the existence of universal health insurance, Indonesia needs to implement an effective and efficient membership form and sanctions for mandatory provisions for social security participants.
Penerapan Sistem Paket Murni Sebagai Metode Efisiensi Biaya Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Andreas Djatmiko
Yustitiabelen Vol. 7 No. 2 (2021): Desember, 2021
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i2.340

Abstract

Abstrak. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memunculkan sebuah ide atau gagasan baru yang berupa sebuah metode dengan sebutan sistem paket murni. Metode ini metode muncul dengan latar belakang adanya beberapa persoalan yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 lalu, salah satu penyebab persoalan itu adalah banyaknya jumlah penggunaan 5 (lima) kertas suara yang dicoblos berdampak pada banyak hal. Melalui penggunaan metode penelitian lapangan yang diterapkan, harapanya akan diperoleh sebuah data yang valid dengan tujuan untuk suatu temuan, pembuktian, dan pengembangan pengetahuan sehingga ke depannya akan bisa dipergunakan dalam melakukan pemecahan serta sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di lapangan. Hasil yang berupa ide atau gagasan dengan nama sistem paket murni ini nantinya bisa menjadi sebuah masukkan dalam merancang suatu kebijakan terkait tata cara pelaksanaan pemilu serentak yang akan diselenggarakan diwaktu yang akan datang untuk meminimalisir resiko persoalan yang akan terjadi dan mewujudkan efisiensi biaya logistik penyelenggaraan pemilu serentak. Abstract. The purpose of writing this article is to bring up a new idea or idea in the form of a method called a pure package system. This method emerged against the background of several problems that occurred in the holding of the simultaneous general election in 2019, one of the causes of the problem was the large number of uses of the 5 (five) ballot papers that were punched which had an impact on many things. Through the use of applied field research methods, it is hoped that valid data will be obtained with the aim of finding, proving, and developing knowledge so that in the future it can be used in solving problems and as a solution to solve a problem in the field. The results in the form of ideas or ideas with the name of a pure package system can later become an input in designing a policy related to the procedures for holding simultaneous elections to be held in the future to minimize the risk of problems that will occur and realize logistics cost efficiency in holding simultaneous elections.
Akibat Hukum Pada Pemisahan Simpanan Dari Nasabah Bank Saat Likuidasi Untuk Memperoleh Jaminan Dari Lembaga Penjamin Simpanan Reka Dewantara; Mahandhani Wahyu Ibrahim
Yustitiabelen Vol. 7 No. 2 (2021): Desember, 2021
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i2.341

Abstract

Abstrak. Penelitian dalam artikel ini menjelaskan tentang adanya celah hukum yang terkait dengan kontrak penjaminan simpanan LPS terhadap syarat dan ketentuan penjaminan simpanan nasabah. Praktiknya perilaku pemecahan dana simpanan belum ada aturan lebih lanjut, sehingga muncul pertanyaan apa akibat hukum pemecahan dana simpanan oleh nasabah BDL untuk dapat penjaminan dari LPS. Artikel ini adalah penelitian hukum dengan memakai pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis memakai metode interpretasi gramatikal dan sistematis. hasil penelitian ini, penulis berpendapat pemecahan dana simpanan oleh nasabah BDL untuk dapat penjaminanan dari LPS adalah tindakan nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar, sesuai pasal 19 ayat (1) huruf b Undang Undang tentang LPS dan terdapat unsur pidana penipuan, tindak pidana di bidang perbankan, dan tindak pidana ekonomi. Akibat hukum pemecahan dana simpanan oleh nasabah BDL untuk dapat penjaminan dari LPS, yaitu hak nasabah (nasabah yang tidak melakukan tindak pemecahan dana simpanan untuk mendapatkan penjaminan dari LPS ) untuk mendapat penjaminan simpanan secara adil, hak LPS untuk tidak melakukan (omission) membayarkan penjaminan simpanan nasabah yang melakukan pemecahan dana simpanan, dan hak pemerintah untuk melakukan (commission) menjaga stabilitas perbankan dari tindakan pemecahan dana simpanan oleh nasabah dengan tujuan dijaminkan simpanannya. Abstract. The research in this article describes the existence of legal loopholes related to the LPS deposit guarantee contract against the terms and conditions of customer deposit insurance. In practice, there is no further regulation on the behavior of splitting deposit funds, so the question arises what are the legal consequences of splitting deposit funds by BDL customers to obtain guarantees from LPS. This article is a legal research using a statutory approach and a case approach. The analysis technique uses a grammatical and systematic interpretation method. the results of this study, the authors argue that the breakdown of deposit funds by BDL customers to obtain guarantees from LPS is an act of customers who benefit unreasonably, according to article 19 paragraph (1) letter b of the Law on IDIC and there is an element of criminal fraud, criminal acts in the banking sector , and economic crimes. The legal consequences of splitting deposit funds by BDL customers to obtain guarantees from LPS, namely the right of customers (customers who do not perform the act of splitting their deposit funds to obtain guarantees from LPS) to obtain a fair deposit guarantee, the right of LPS not to (omission) to pay deposit guarantees customers who split their deposit funds, and the right of the government to undertake (commission) to maintain banking stability from the act of splitting their deposit funds by customers with the aim of securing their deposits.
Peran Pemerintah Daerah Untuk Memberikan Izin Membangun Perumahan Diatas Tanah Pertanian Yang Subur M Sriastuti Agustina
Yustitiabelen Vol. 7 No. 2 (2021): Desember, 2021
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i2.351

Abstract

Abstrak. Pembangun perumahan diatas tanah pertanian yang sudah ditentukan oleh pengusaha perumahan harus mendapatkan izin. Izin dari pemerintah daerah sangat berperan dalam membangun perumahan bagi pengusaha perumahan yang harus mengajukan permohonan.Setelah pengusaha perumahan mendapatkan izin, maka pengusaha segera membebaskan hak yang terdapat diatas tanah dengan cara negoisasi atau musyawarah. Dalam hal ini pemerintah membentuk tim yang terdiri dari Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan juga Kantor Pertanahan. Tim yang dibentuk pemerintah ini mempunyai tugas untuk menyelidiki keberadaan dan status tanah yang selanjutnya hasil dari tim tersebut untuk masukan bagi Bupati selaku Kepala Daerah untuk memberikan izin pembangunan bagi pengembang perumahan. Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian memang diperbolehkan, akan tetapi diusahakan bukan pada tanah pertanian subur dan irigasi teknis sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 5 Tahun 1974 pasal 7 ayat 3 huruf a . Diatur pula dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan,dan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan Rencana tata ruang wilayah dan tata guna tanah, Junto Perpres nomor 59 tahun 2019, tentang pengendalian alih fungsi sawah, harus disesuaikan dengan tata ruang dan tata guna tanah di daerah masing masing. Abstract. Residential builders on agricultural land that have been determined by the housing entrepreneur must obtain a permit. Permits from local governments play a very important role in building housing for housing entrepreneurs who must submit applications. In this case the government formed a team consisting of the Department of Agriculture, the Department of Industry and also the Land Office. The team formed by the government has the task of investigating the existence and status of the land, which then results from the team as input for the Regent as the Regional Head to provide development permits for housing developers. Changes in the use of agricultural land to non-agriculture are indeed allowed, but they are not cultivated on fertile agricultural land and technical irrigation as regulated in Permendagri No. 5 of 1974 article 7 paragraph 3 letter a. It is also regulated in Law Number 41 of 2009 concerning the protection of sustainable food agricultural land, and housing development in accordance with the provisions of the regional spatial planning and land use plan, Junto Perpres number 59 of 2019, concerning the control of the conversion of rice fields, must be adjusted to the spatial and land use in their respective areas
Program Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kenongomulyo Ferry Irawan Febriansyah; Siwi Ellis Saidah; Saiful Anwar
Yustitiabelen Vol. 7 No. 2 (2021): Desember, 2021
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i2.361

Abstract

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pemerintah yaitu program percepatan hak milik tanah yang berguna bagi masyarakat atas hak kepemilikan tanah. Penulis memakai penelitian hukum empiris yaitu mengkaji dan meneliti gejala di lapangan untuk dianalisi menggunakan analisa hukum. Hasil dari penelitian meliputi pelaksanaan program pemerintah yang terdiri dari 7 tahapan yaitu tahap penyuluhan, pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis, pemeriksaan tanah, pengumuman dan penetapan hak, pembukuan hak, penerbitan dan penyerahan sertifikat. Keseluruhan tahapan PTSL telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Abstract. This study aims to determine the government's program, namely the acceleration program for land ownership rights which is useful for the community for land ownership rights. The author uses empirical legal research, which is to examine and examine symptoms in the field to be analyzed using legal analysis. The results of the research include the implementation of government programs which consist of 7 stages, namely the counseling stage, physical data collection, juridical data collection, land inspection, announcement and determination of rights, bookkeeping of rights, issuance and delivery of certificates. All stages of PTSL have been carried out in accordance with applicable legal provisions.
Anak Angkat Sebagai Penghalang Penetapan Ahli Warits Perspektif Maqasid Syariah ( Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 No. 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr ) Muh Rizki
Yustitiabelen Vol. 7 No. 2 (2021): Desember, 2021
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i2.367

Abstract

Abstrak. Di Indonesia pengangkatan anak/adopsi diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 perihal pengangkatan anak, di dalam pasal 39 poin 1 dijelaskan, dalam hal ini pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak dan dapat dilakukan dengan ketentuan adat setempat dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini agar pengangkatan anak tidak terjadi kesalah fahaman atau pertikaian di belakang hari, terlebih-lebih apabila orang tua angkatnya meninggal dunia lebih dulu. Sebagaimana dalam putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru klas 1A Nomor. 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr, tentang penetapan ahli warits. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menolak penetapan ahli warits disebabkan adanya anak angkat, meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan adanya penetapan pengadilan atau secara adat tentang pengangkatan anak tersebut. Berdasarkan uraian ini, maka penulis merasa perlu menganalisis dari asfek yuridis dan filososfis untuk menemukan jawaban mengapa permohonan penetapan ahli warits ini ditolak, dan apa dasar hukum hakim yang digunakan serta bagaimana putusan ini jika dianalisis dengan konsep maqasid syariah. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (library reseach), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan pilosofis. Adapun kesimpulannya, bahwa anak angkat sangat punya kepentingan terhadap harta tirkah dari alamarhumah, karena para pemohon tidak memasukkan anak angkat sebagai orang yang berhak sebagai pihak dalam perkara aquo, majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon kurang pihak. Maka pertimbangan majelis hakim dengan menggunakan kaedah “Menolak mafsadah didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”. Apabila dianalisis perkara ini dengan pisau analisis maqasid syariah yang sesuai dengan prinsip maqasid syariah dan terhimpun dalam empat kulliyatul khams sekaligus, yakni memelihara agama (hifz ad-din), memelihara jiwa (hifz an-nafs), memelihar akal (hifz al-aql dan memelihara harta (hifz al-mal). Abstract. In Indonesia, adoption/adoption is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2020 regarding child adoption, in article 39 point 1 it is explained, in this case the adoption can only be carried out based on the best interests of the child and can be carried out with local customary provisions and applicable regulations. This is so that the adoption of a child does not cause misunderstandings or disputes later in life, especially if the adoptive parents die first. As in the decision of the Pekanbaru Religious Court class 1A No. 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr, regarding the determination of heirs. The Pekanbaru Religious Court Panel of Judges rejected the determination of heirs due to the presence of an adopted child, although there is no evidence to show that there was a court order or custom regarding the adoption of the child. Based on this description, the author feels the need to analyze from the juridical and philosophical aspects to find answers to why the application for the determination of heirs was rejected, and what is the legal basis of the judge used and how this decision is analyzed with the concept of maqasid sharia. The type of research in this paper is library research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data using normative and philosophical legal approaches. As for the conclusion, that the adopted child is very interested in the tirkah property of the alamarhumah, because the petitioners do not include the adopted child as a person who has the right as a party in the aquo case, the panel of judges is of the opinion that the petition of the petitioners is lacking in parties. Then the consideration of the panel of judges using the method "Rejecting mafsadah takes precedence over taking benefit". When analyzed this case with a maqasid sharia analysis knife which is in accordance with the principles of maqasid sharia and is compiled in four kulliyatul khams at once, namely maintaining religion (hifz ad-din), preserving soul (hifz an-nafs), preserving reason (hifz al-aql and maintain property (hifz al-mal).

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2026): Januari, 2026 Vol. 11 No. 2 (2025): Juli, 2025 Vol. 11 No. 1 (2025): Januari, 2025 Vol. 10 No. 2 (2024): Juli 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): Januari, 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): Agustus, 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): Januari, 2023 Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022 Vol. 8 No. 1 (2022): Januari, 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): Desember, 2021 Vol. 7 No. 1 (2021) Vol. 6 No. 2 (2020) Vol. 6 No. 1 (2020) Vol. 5 No. 1 (2019) Vol. 4 No. 1 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 1 (2017) Vol. 3 No. 1 (2017) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol. 2 No. 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) More Issue