cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 12 No 4 (2024)" : 20 Documents clear
PEMANFAATAN PROGRAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM MENANGKAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA Prima Kania, Yohanna Putri; Tri Wahyudi, Slamet
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p20

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji kendala penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia serta pemanfaatan program artificial intelligence sebagai solusi dalam menangkal tindak pidana tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta adanya pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO belum cukup efektif untuk diterapkan di Indonesia dikarenakan adanya kendala maraknya pemalsuan data dan dokumen terhadap paspor calon pekerja migran. Dalam mengatasi kendala tersebut, dibutuhkan adanya upaya dengan melakukan pemanfaatan kecanggihan teknologi inovasi melalui pengembangan platform data suatu program artificial intelligence dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan human trafficking, khususnya pendeteksian terhadap pemalsuan data dan dokumen pada paspor calon pekerja migran. The purpose of this study is to examine the obstacles to overcoming the criminal act of human trafficking in Indonesia and the use of artificial intelligence programs as a solution in preventing this criminal act. This study uses normative legal research methods with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that efforts to overcome the crime of trafficking in persons that have been carried out by the government and law enforcement officials through the issuance of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, as well as the formation of a Task Force for the Prevention and Handling of TIP are not effective enough to be implemented in Indonesia due to the problem of widespread falsification of data and documents in the passports of prospective migrant workers. In overcoming these obstacles, efforts are needed to utilize sophisticated technological innovation through the development of a data platform, an artificial intelligence program that can improve the ability of the government and law enforcement officials to detect and prevent human trafficking crimes, especially detecting falsification of data and documents in the passports of prospective migrant workers.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENAHANAN IJAZAH ASLI PEKERJA OLEH PEMBERI KERJA PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Adisti, Putu Cantika; Sudiarawan, Kadek Agus
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p11

Abstract

Melalui tulisan ini, penulis bertujuan menelaah perlindungan hukum mengenai penahanan ijazah asli pekerja/buruh oleh pemberi kerja pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Metode yuridis normative digunakan dalam mengupas persoalan yang diangkat perolehan data dari studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan. Belum adanya peraturan mengenai sah atau tidaknya pemberi kerja menangguhkan ijazah asli seroang pekerja pada UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja yang berisikan persyaratan mengenai penahanan ijazah asli pekerja masih diperbolehkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak mengacu syarat subjektif terkait keabsahan perjanjian sebagaimana termuat pada Pasal 1320 KUHPerdata. Penahanan ijazah asli pekerja termasuk salah satu bentuk pelanggaran HAM karena membatasi pekerja dalam memperoleh pekerjaan lainnya untuk kesejahteraan hidupnya. Kedudukan pekerja/buruh dalam hal perikatan yang terjalin antara pemberi kerja dan pekerja terletak pada posisi yang benar-benar lemah, disertai dengan tidak adanya landasan hukum yang mengatur maka mengindikasikan adanya kecacatan pada unsur konsensualisme. Terkait adanya kekosongan hukum ini perlu dilakukan upaya pembentukan regulasi untuk melindungi para pihak terutama pihak yang kedudukannya lemah. Terkait dengan hal tersebut maka diharapkan dapat membantu para pihak yang terkait dalam perikatan tersebut untuk menentukan tindakan yang sesuai dengan hukum dan etika. ABSTRACT This study aims to examine the legal protection for withholding the worker's original diploma by the employer in a certain time work agreement. The research method used in this study is a normative juridical research method in which the data in this study were obtained through literature studies such as laws and regulations. There is no regulation regarding whether or not the employer is legal withholding the worker's/labourer's original diploma in Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. Work agreements containing conditions regarding the withholding of the worker's original diploma are still permitted based on the agreement of both parties in accordance with the subjective conditions related to the validity of the agreement stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Withholding a worker's original diploma is a form of human rights violation because it limits workers from getting other jobs that are more appropriate for their welfare. The position of the worker/labourer in terms of the engagement between the employer and the employee lies in a really weak position, accompanied by the absence of a legal basis that regulates it indicates a defect in the element of consensualism. Related to this legal vacuum, it is necessary to make efforts to form regulations to protect the parties, especially those whose position is weak. In this regard, it is hoped that it will assist the parties involved in the engagement to determine actions that are in accordance with law and ethics.
PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBANTU MASYARAKAT KURANG MAMPU DEMI TERWUJUDNYA ACCSESS TO JUSTICE Yuda, I Gede Angga; Ratna Maharani, I Gusti Ayu Stefani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p02

Abstract

Penilitian ini memiliki tujuan guna mengetahui bagaimana peran lembaga bantuan hukum untuk memberi bantuan masyarakat berkekurangan dan standar pelayanannya untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Metode studi yang dimanfaatkan dalam penilitian ini dengan penilitian hukum normatif serta pendekatan konseptual dan analisis. Pada UU No. 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum dijelaskan mengenai pemberi bantuan hukum yaitu Lembaga bantuan hukum atau organisassi berbasis masyarakat yang memberikan bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum merupakan salah satu institusi pada bidang penegakan hukum yang bergerak di luar sistem pemerintahan yang mempunyai peranan yang penting untuk memberi dukungan hukum untuk masyarakat kurang mampu tanpa mengharapkan imbalan. Lembaga bantuan hukum diharapkan bisa menjalankan peran menjadi contoh salah satu wadah access to justice. Selanjutnya, mengenai standar pemberian layanan bantuan hukum diatur dalam PP No. 42 Tahun 2013 tentang ketetapan berikut mode pemberian bantuan hukum dan persebaran dana bantuan hukum. Dengan adanya dasar hukum itu bisa dijadikan landsan untuk negara dalam memberi jaminan bagi warga negara terutama masyarakat kurang mampu memperoleh akses persamaan serta keadilan di mata hukum. ABSTRACT This study aims to find out how the role of legal aid institutions to provide assistance to people in need and their service standards to get access to justice. The study method used in this research is normative legal research as well as conceptual and analytical approaches. In Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid, it is explained that legal aid providers are legal aid institutions or community-based organizations that provide legal assistance. Legal aid institutions are one of the institutions in the field of law enforcement that move outside the government system which has an important role to provide legal support for underprivileged communities without expecting rewards. Legal aid institutions are expected to play an example of access to justice. Furthermore, the standard of providing legal aid services is regulated in PP No. 42 of 2013 concerning the following provisions for the mode of providing legal aid and the distribution of legal aid funds. With the legal basis, it can be used as a basis for the state in providing guarantees for citizens, especially underprivileged people, to gain access to equality and justice in the eyes of the law.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KESALAHAN SISTEM BANK DALAM LAYANAN MOBILE BANKING Ghifari, Muhammad Daffa; Surahmad, Surahmad
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p16

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji risiko yang dapat terjadi dalam penggunaan m-banking yang saat ini sedang marak digunakan sebagai alat pembayaran serta perlindungan hukum oleh nasabah ketika terjadi akibat yang tidak diinginkan (kerugian), baik materiil ataupun imateriil. Studi ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan statue approach dan case approach. Hasil studi memperlihatkan layanan perbankan berupa mobile banking membawa risiko berupa kerugian materiil, yaitu cyber crime, baik berupa phising dan MIB, kegagalan transaksi dan transaksi berulang-ulang, serta pengambilalihan nomor ponsel dan perampasan PIN mobile banking. Kemudian perlindungan hukum untuk konsumen/nasabah perbankan bisa diberikan secara preventif dan represif. Pengaturannya dapat dilihat dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku, yakni diantaranya UU Perbankan, UU Transfer Dana, PERBI Perlinkos Bank Indonesia, POJK Perlinkos dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK Penyelenggaraan TI oleh Bank Umum, dan POJK Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang pokoknya jika terjadi kerugian nasabah dapat melakukan pengaduan kepada perbankan dan jika keberatan dengan hasil yang diberikan nasabah dapat mengadukan kepada Bank Indonesia atau mengajukan gugatan, baik melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa ataupun pengadilan. The aim of this study is to examine the risks that can occur in the use of m-banking, which is currently being widely used as a means of payment and legal protection by customers when undesirable consequences (losses) occur, both material and immaterial. This study was carried out using normative legal research methods with a statue approach (legislative approach) and a case approach (case approach). The study results show that banking services in the form of mobile banking carry risks in the form of material losses, namely cyber crime, both in the form of phishing and MIB, transaction failures and repeated transactions, as well as taking over mobile phone numbers and confiscation of mobile banking PINs. Then legal protection for banking consumers/customers can be provided in a preventive and repressive manner. The regulations can be seen in several applicable laws, namely the Banking Law, Fund Transfer Law, Bank Indonesia Consumer Protection PERBI, POJK Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, POJK Information Technology Implementation by Commercial Banks, and POJK Consumer Complaint Services in In the financial services sector, if a loss occurs, a customer can make a complaint to the bank and if they object to the results given, the customer can complain to Bank Indonesia or file a lawsuit, either through alternative dispute resolution institutions or the courts.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK Egatri Gulo, Feby; Lie, Gunardi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p07

Abstract

Maksud pada penulisan artikel ialah untuk mendapatkan hasil studi yang paling obyektif, penulis menggunakan prosedur penelitian hukum normatif. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap Pekerja/buruh sangat penting untuk diwujudkan. Karena Tenaga Kerja merupakan agen sekaligus tujuan akhir dari kemajuan, maka keberadaannya sangat penting. Selain itu, hukum memiliki peran penting dalam melindungi Karyawan, ialah satu dari fungsi utamanya. Pengakhiran Pekerjaan didefinisikan sebagai berakhirnya ikatan pekerjaan dikarenakan sesuatu hal yang menyebabkan beralihnya hak dan kewajiban diantara karyawan dan Perseroan di Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jelaslah bahwa pemberhentian bekerja akan menimbulkan dampak hukum pada keterikatan bekerja antar Pengusaha dengan Karyawan, Karyawan berhak atas imbalan yang diperoleh selama bekerja dan Pengusaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Pekerja apabila terjadi keadaan sepihak atau force majeure. The findings of this study show that the protection of workers and laborers is very important to be realized. Since labor is both the agent and the ultimate goal of progress, its existence is very important. In addition, the law has an important role in protecting employees, which is one of its main functions. Dismissal of work is defined as the end of the employment bond due to something that causes the transfer of rights and obligations between the employee and the Company in Article 1 number 25 of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower. It is clear that the termination of employment will have a legal impact on the employment bond between the employer and the employee, the employee is entitled to the benefits earned during employment and the employer is obliged to compensate the employee in the event of unilateral circumstances or force majeure.
EKSISTENSI BPOM DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OBAT YANG MENGANDUNG ZAT DIETILEN GLIKOL DAN ETILEN GLIKOL Puspa Sari, Ni Kadek Rista; Arsha Putra, I Putu Rasmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p12

Abstract

Penelitian ini dilakukan denngan tujuan untuk mengkaji bagaimana peran bpom dalam pengawasan dan peredaran obat yang mengandung zat atau kandungan dietilen glikol (deg) dan etilen glikol (eg) serta mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen obat yang mengandung zat (deg) dan (eg) mengacu kepada peraturan yang sedang berlaku. Metode yang dipakai dalam penulisan Jurnal ini yakni metode penelitian Hukum Normatif dimana penelitian didasarkan atas analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap permasalahan hukum yang dimana dijadikan objek atau fokus dalam jurnal yakni Eksistensi BPOM dalam Perlindungan Konsumen terhadap Obat yang Mengandung Zat Dietilen Glikol dan Etilen Glikol. Jenis pendekatan yang dilakukan berupa Pendekatan Kasus (The Case Approach), kemudian Pendekatan Perundang-Undangan (The Statute Approach), serta jenis Pendekatan Fakta (The Fact Approach). Dalam penelitian diuraikan terkait permasalahan yang terjadi dimana selanjutnya dikaitkan dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap kasus di atas telah dilakukan sesuai dengan program-program sesuai peraturan yang berlaku. Namun masih adanya kekurangan dalam hal standarisasi berkaitan dengan Zat Dietilen Glikol Dan Etilen Glikol tersebut sehingga perlu diatur serta diterapkan terkait dengan hal tersebut mengingat belum adanya pengaturan dari standarisasi kedua kandungan zat tersebut. Serta terkait juga dengan pemberian informasi kepada masyarakat agar adanya transparasi berkaitan dengan hal tersebut. Berkaitan dengan penegakan hukum yang diberikan oleh BPOM telah dilakukan upaya hukum preventif dan represif. ABSTRACT This research was conducted with the aim of examining the role of BPOM in controlling and distributing drugs containing diethylene glycol (deg) and ethylene glycol (eg) and examining how the legal protection for consumers of drugs containing deg and eg relates to the current regulations. The method used in writing this journal is the normative legal research method, where the research is based on an analysis of applicable laws and regulations and is relevant to legal issues that are used as objects or focuses in the journal, namely the existence of BPOM in the protection of drug consumers for drugs containing diethylene substances such as glycol and ethylene glycol. The types of approaches used are the case approach, the statute approach, and the fact approach. In this research, it is described in relation to the problems that occur, which are then linked to the applicable regulations. The supervision carried out by BPOM on the above cases has been carried out in accordance with programs according to applicable regulations. However, there are still deficiencies in terms of standardization related to diethylene glycol and ethylene glycol, so it needs to be regulated and implemented in this regard considering that there is no regulation of the standardization of the two substance contents. It is also related to providing information to the public so that there is transparency in this regard. Regarding law enforcement provided by BPOM, preventive and repressive legal efforts have been made.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI FILM PADA APLIKASI TELEGRAM Puspita Dewi, Gusti Ayu Agung; Dwi Mayasari, I Dewa Ayu
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p03

Abstract

Tujuan studi ini yaitu untuk mengindentifikasi bentuk dari perlindungan hukum untuk pemilik hak cipta dari sinematografi dalam suatu pembajakan karya sinematografi film pada sebuah akun yaitu pada aplikasi telegram. Dalam penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan undang-undang (statute approach). Hasil dari penelitian ini yaitu dengan melakukan tindakan pembajakan yang dalam hal ini melakukan penggandaan dan menyebarluaskan hasil karya cipta sinamtatografi tanpa adanya izin dari penciptanya sendiri dimana seseorang telah melaksanakan perbuatan melanggar hukum serta melanggar hak-hak dari pemegang suatu hak cipta yang berupa hak ekonomi dan hak moral. Terdapat dua bentuk Perlindungan Hak Cipta Sinematografi yaitu dari segi preventif yaitu melalui pemeritah dan represif dengan cara penyelesaian perkara dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik hak cipta terkait dengan adanya pembajakan karya sinematografi pada aplikasi telegram yaitu melalui litigasi yang dilakukan di muka pengadilan dan non-litigasi dilakukan di luar pengadilan dengan bantuan oleh pihak ketiga. ABSTRACT The purpose of this study is to identify forms of the legal protection for copyright holders of cinematography against piracy of film cinematography on an account, namely on the Telegram application. In this study the method of controlling normative law is through a statute apprroach. The result of this study are by committing acts of piracy, in this case duplicating and distributing cinematograph copyrighted works without permission from the creator himself where someone has committed an unlawful act and violated the rights of the holder of a copyright in the form of economic rights and intellectual property rights. moral. There are two forms of Cinematography Copyright Protection, namely from a preventive perspective, namely through the government and repressive by way of settling cases by means of alternative dispute resolution or lawsuits. The legal remedies that can be taken by copyright owners related to the piracy of cinematographic works on the Telegram application are through litigation conducted before the court and non-litigation conducted outside the court with the help of third parties
PENGATURAN PERSYARATAN MINIMUM PERMODALAN PADA PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING Anggraini, Thalia Herliana; Mahendrayana, I Made Dwi Dimas
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p17

Abstract

Tujuan studi ini untuk menganalisa permasalahan pengaturan ketentuan modal investasi terhadap perseroan terbatas penanaman modal asing serta akibat hukum terhadap perseroan terbatas yang tidak memenuhi ketentuan modal asing perseroan terbatas. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan 4 (empat) jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang- undangan (statuta approach), pendekatan analisis konsep hukum (analytical and conceptual approach) dan pendekatan fakta (the fact approach) approach) serta menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil studi menujukkan bahwa yaitu pengaturan adanya norma kosong yaitu terkait dengan belum adanya pengaturan sanksi yang tegas apabila penanam modal asing tidak dapat memenuhi ketentuannya. Dan belum terdapat kepastikan hukum dalam pengaturan ketentuan modal investasi terhadap perseroan terbatas penanaman modal asing dan akibat hukum yang timbul apabila perseroan terbatas tidak memenuhi ketentuan modal asing perseroan terbatas. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the problem of regulating investment capital provisions for foreign investment limited liability companies and the legal consequences for limited liability companies that do not comply with the limited liability company foreign capital requirements. This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. In this study the authors used a type of normative research using 4 (four) types of approaches, namely the statutory approach, the legal concept analysis approach (analytical and conceptual approach) and the fact approach (the fact approach) and using 3 (three) sources of legal materials including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study show that there is regulation empty norms, namely related to the absence of strict sanctions regulations if foreign investors cannot fulfill the provisions. And there is no legal certainty in regulating investment capital provisions for foreign investment limited liability companies and the legal consequences that arise if the limited liability company does not comply with the limited liability company foreign capital provisions.
PERANAN DIREKSI INDUK PERUSAHAAN TERHADAP RISIKO BISNIS ANAK PERUSAHAAN PADA HOLDING COMPANY BUMN DI INDONESIA Suci, Oktaviani Nurul; Handayani Ridwan, Fully
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p08

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan induk dan anak perusahaan pada holding company BUMN di Indonesia serta menganalisis peranan Direksi induk perusahaan terhadap risiko bisnis anak perusahaan pada holding company BUMN di Indonesia. Metode penelitian ini yakni menerapkan jenis penelitian doktrinal dengan jenis penelitian kepustakaan serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bahan bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan hubungan entitas induk dan anak perusahaan merupakan separate legal entity, yang berarti induk dan anak perusahaan merupakan badan hukum yang terpisah atau mandiri. Serta Peranan Direksi dalam mengambil keputusan terhadap anak perusahaan, Direksi induk harus memastikan bahwa keputusan yang diambilnya harus sesuai dengan kualifikasinya sebagai pemegang saham dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan pemegang saham yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta prinsip Good Corporate Governance. This research aims to analyze the relationship between parent and subsidiary companies in state-owned holding companies in Indonesia and analyze the role of the parent company's directors in the business risks of subsidiaries in state-owned holding companies in Indonesia. This research method applies a type of doctrinal research with a type of library research and uses a legislative approach and related reading materials. The research results show that the relationship between the parent entity and the subsidiary is a separate legal entity, which means that the parent and subsidiary are separate or independent legal entities. As well as the role of the Board of Directors in making decisions regarding subsidiaries, the main Board of Directors must ensure that the decisions they take must be by their qualifications as shareholders and are implemented by the shareholder decision-making mechanism by applicable regulations and the principles of Good Corporate Governance.
KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SUAMI DAN ISTRI YANG DIPEROLEH DARI PINJAMAN ORANG TUA DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI Udi Suryadi, Muhammad Nur
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/2024.v12.i04.p13

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kedudukan harta bersama milik suami istri yang diperoleh dari hasil pinjaman orang tua agar dapat memberikan gambaran dalam pembagian harta gono-gini pada saat berakhirnya perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan mengambil sumber referensi dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bersama suami dan istri selama perkawinan yang diperoleh dari hasil pinjaman orang tua termasuk bagian dari harta gono-gini yang harus dibagi dua antara suami dan istri saat perkawinan berakhir. Kesepakatan pinjaman yang dibuat oleh salah satu pihak suami atau istri menjadi tanggung jawab suami dan istri dengan memperhitungkan harta bagian masing-masing suami dan istri. Obyek harta yang disengketakan dalam perkara pembagian harta gono-gini harus jelas, lengkap dan terperinci data serta informasinya agar dapat membuktikan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama yang menjadi bagian dari harta gono-gini, termasuk untuk pembuktian jika harta tersebut diperoleh dari hasil pinjaman dalam rangka pengembalian pinjaman sesuai kesepakatan. Ketidakjelasan data dan informasi obyek harta yang disengketakan berakibat gugatan tidak dapat diterima oleh majelis hakim seperti pada kasus yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg. This research aims to analyze the position of joint assets belonging to husband and wife obtained from parents' loans in order to provide an overview of the distribution of gono-gini assets (marital assets) at the end of the marriage based on Semarang District Court Decision Number 7/Pdt.G/2022/PN Smg. The research method used is normative law by taking reference sources from written regulations and provisions. The results of the research show that joint assets between husband and wife during marriage obtained from parents' loans are part of mutual assets which must be divided between husband and wife when the marriage ends. The loan agreement made by either husband or wife is the responsibility of the husband and wife taking into account the share of assets of each husband and wife. The object of property in dispute in the case of division of gono-gini assets must be clear, complete and detailed in data and information in order to prove that the property is joint property which is part of the gono-gini assets, including to prove if the property was obtained from the proceeds of a loan in the context of loan repayment according to agreement. The lack of clarity in the data and information on the disputed property object means that the lawsuit cannot be accepted by the panel of judges, as in the case in the Semarang District Court Decision Number 7/Pdt.G/2022/PN Smg.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue