Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.779
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Daulat Hukum INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum DIVERSI : Jurnal Hukum JE (Journal of Empowerment) JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Law Development Journal Bacarita Law Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis
Surahmad Surahmad, Surahmad
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Metode Pemahaman Hadist Nabi Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi Surahmad, Surahmad
INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Vol. 3 No. 1 (2017): Februari 2017
Publisher : Ali Muchasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (706.985 KB)

Abstract

Hadith as one of the sources of law (read; Istimbat Ahka@m Syar'iyyah) have a complex problem, both in terms of authenticity and in terms of interpretation. Islamic teachings in the Qur'an is a universal global nature, a lot of detailed explanations in the hadith of the Prophet, but their meanings; the interpretation of the hadith which is not comprehensive, so the impact on the traditions that are not used by some groups. Yusuf Qaradawi (manhaj contemporary scholars of Ahlus Sunnah, born in Egypt, experts in various disciplines, including jurisprudence and Hadith) understand tradition as a Hadith Nabawi membumikan effort by several methods such as by combining tradition with the Koran, test the validity of a traditions with authentic traditions topic, closer to the principal and sole discretion shari'ah or general purpose.Hadis sebagai salah satu sumber hukum (baca; Istimbat Ahka>m Syar’iyyah) memiliki permasalahan yang kompleks, baik dari segi keotentikan maupun dari segi interpretasi. Ajaran Islam dalam al Qur'an adalah bersifat universal yang global, banyak penjelasan yang diperinci dalam hadis Nabi, akan tetapi adanya pemaknaan;interpretasi hadis yang tidak komprehensif, sehingga berdampak pada hadis-hadis yang tidak digunakan oleh sebagian kelompok. Yusuf Qaradhawi (ulama kontemporer yang bermanhaj Ahlus Sunnah, lahir di Mesir, ahli dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk diantaranya fiqih dan hadis) memahami hadis sebagai upaya membumikan hadis Nabawi dengan beberapa metode diantaranya dengan memadukan hadis dengan al-Qur’an, menguji kesahihan suatu hadis dengan hadis-hadis sahih yang setema, lebih mendekati pokok dan lebih sesuai dengan kebijaksaan syari’ah atau tujuan umum syari’ah.
Acquit Et De Charge to the Responsibilities of the Management of Limited Liability Companies Aisyah, Rizka Rahadiyani; Prasetyo, Handoyo; Fahrozi, Muhammad Helmi; Surahmad, Surahmad
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.3008

Abstract

The form of a limited liability company is the most widely used form of economic activity today. In the General Meeting of Shareholders, the Managements and Commissioners in realizing the accountability for what they have done in one financial year, are obliged to submit an annual report. With the approval of the annual report responsibilities from the Board of Directors, the Managements gets "acquit et de charge" (release and settlement). This research uses the statutory approach method and the conceptual approach method with data collection by means of literature study, namely studying and systematically analyzing, books, scientific works, and legislation. The result of this research is that the principle of acquit et de charge does not eliminate the Managements from criminal responsibility. This can be seen from Article 155 of the Limited Liability Company Law and there is no guarantee that this principle can free oneself from criminal responsibility against the Board of Directors. However, with the Business Judgment Rule (BJR) as a legal protection which has the condition that as long as the Managements prioritizes the principle of prudence, good faith and full responsibility.
Pertanggungjawaban PT Birotika Semesta Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Surahmad, Surahmad; Krisna, Mallyyas Muhamad
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.253

Abstract

Abstrak Penelitian yang dibahas ini membahas mengenai permasalah yang terjadi pada perusahaan jasa pengiriman atau jasa kurir di Indonesia. Dimana barang yang dikrim melaui jasa pengriman hilang baik karena kesengajaan ataupun kelalaian perusahaan jasa pengiriman dan pertangungjawaban yang harus dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literasi yang berkaitan dengan materi yang sedang diteliti. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kehilangan yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka perusahaan pengiriman diwajibkan untuk melakukan penggantian kerugian. Dalam perlindungan konsumen jika kehilangan barang tersebut terjadi tanpa perjanjian diawal maka jumlah ganti kerugian ditentukan oleh majelis hakim dan dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan jika menggunakan perjanjian diawal, maka jumlah ganti kerugian yang dapat dilakukan adalah berdasarkan perjanjian tersebut dan dapat diajukan gugatan Wanprestasi Kata Kunci: Perusahaan Pengiriman, ganti rugi, perlindungan konsumen Abstract The research discussed discusses the problems that occur in shipping service companies or courier services in Indonesia. Where goods shipped through shipping services are lost either because of deliberate or negligent shipping service companies and the responsibility that must be done by the shipping service company. This research uses the Normative Juridical research method, which is research based on laws and regulations, books, and literacy related to the material being studied. In the laws and regulations in Indonesia, losses which ultimately cause harm to consumers, the shipping company is required to make compensation. In consumer protection if the loss of goods occurs without an initial agreement, the amount of compensation is determined by the panel of judges and can file a lawsuit against the law, whereas if using an initial agreement, then the amount of compensation that can be done is based on the agreement and a lawsuit can be submitted.
Urgensi Pedoman Plagiarisme Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia Sitohang, Markus Bona Andiano; Surahmad, Surahmad
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v9i2.4677

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi dari pedoman plagiarisme dalam pendaftaran hak cipta karya sinematografi bidang periklanan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk plagiarisme hak cipta pada sektor periklanan dan mengkaji secara medalam urgensi pedoman plagiarisme sebagai instrumen perlindungan hukum dalam pendaftaran hak cipta di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa plagiarisme dalam hak cipta di sektor periklanan sering sekali terjadi dan dapat menghilangkan pendapatan perusahaan akibat plagiarisme yang dilakukan oleh pihak yang menjiplak dan menjadikannya sebagai iklan komersial. Selain itu, urgensi dari pedoman plagiarisme terhadap pendaftaran hak cipta diperlukan untuk memastikan agar pelaksanaan pendaftaran hak cipta dapat meminimalisasi adanya plagiarisme yang berpotensi mencuri karya orang lain dengan indikasi unsur karya orang lain lebih besar ketimbang karya orisinil dengan merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait dengan memasukkan indikator-indikator yang akan dimasukkan ke dalam pedoman plagiarisme hak cipta tersebut. Selain itu, konsep pedoman tersebut akan memberikan perlindungan hukum preventif dan kepastian hukum yang lebih kepada pihak yang akan mendaftarkan hak cipta atas ciptaannya agar ke depannya tidak menimbulkan sengketa hak cipta maupun permasalahan hukum yang bersifat perdata maupun pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KESALAHAN SISTEM BANK DALAM LAYANAN MOBILE BANKING Ghifari, Muhammad Daffa; Surahmad, Surahmad
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p16

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji risiko yang dapat terjadi dalam penggunaan m-banking yang saat ini sedang marak digunakan sebagai alat pembayaran serta perlindungan hukum oleh nasabah ketika terjadi akibat yang tidak diinginkan (kerugian), baik materiil ataupun imateriil. Studi ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan statue approach dan case approach. Hasil studi memperlihatkan layanan perbankan berupa mobile banking membawa risiko berupa kerugian materiil, yaitu cyber crime, baik berupa phising dan MIB, kegagalan transaksi dan transaksi berulang-ulang, serta pengambilalihan nomor ponsel dan perampasan PIN mobile banking. Kemudian perlindungan hukum untuk konsumen/nasabah perbankan bisa diberikan secara preventif dan represif. Pengaturannya dapat dilihat dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku, yakni diantaranya UU Perbankan, UU Transfer Dana, PERBI Perlinkos Bank Indonesia, POJK Perlinkos dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK Penyelenggaraan TI oleh Bank Umum, dan POJK Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang pokoknya jika terjadi kerugian nasabah dapat melakukan pengaduan kepada perbankan dan jika keberatan dengan hasil yang diberikan nasabah dapat mengadukan kepada Bank Indonesia atau mengajukan gugatan, baik melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa ataupun pengadilan. The aim of this study is to examine the risks that can occur in the use of m-banking, which is currently being widely used as a means of payment and legal protection by customers when undesirable consequences (losses) occur, both material and immaterial. This study was carried out using normative legal research methods with a statue approach (legislative approach) and a case approach (case approach). The study results show that banking services in the form of mobile banking carry risks in the form of material losses, namely cyber crime, both in the form of phishing and MIB, transaction failures and repeated transactions, as well as taking over mobile phone numbers and confiscation of mobile banking PINs. Then legal protection for banking consumers/customers can be provided in a preventive and repressive manner. The regulations can be seen in several applicable laws, namely the Banking Law, Fund Transfer Law, Bank Indonesia Consumer Protection PERBI, POJK Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, POJK Information Technology Implementation by Commercial Banks, and POJK Consumer Complaint Services in In the financial services sector, if a loss occurs, a customer can make a complaint to the bank and if they object to the results given, the customer can complain to Bank Indonesia or file a lawsuit, either through alternative dispute resolution institutions or the courts.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM JUAL BELI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI NEGARA DITINJAU DARI PASAL 1365 KUHPER Cantika, Bunga; Surahmad, Surahmad
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p11

Abstract

Penelitian ini mengkaji terkait maraknya perniagaan satwa liar yang dilindungi dalam lima tahun terakhir menarik perhatian dari perspektif konsep regulasi yang mengatur status keabsahan perjanjian jual beli satwa liar dilindungi tersebut, dimana kegiatan tersebut tergolong pada salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam hukum positif Indonesia, terutama Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah regulasi perbuatan melawan hukum dalam hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi perjanjian jual beli satwa burung yang dilindungi oleh negara. Metode normatif yang dilengkapi dengan pendekatan perundang-undangan serta konseptual dipergunakan untuk menunjang penelitian. Hasil menunjukan bahwa individu yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah sudah memenuhi tiga unsur keperdataan sebab tindakannya dimaknai sebagai suatu tindak pelanggaran dengan efek kerugian bagi pihak lain. Selanjutnya, perjanjian jual beli satwa liar dilindungi yang melanggar dua syarat objektif absahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dapat secara otomatis dianggap batal demi hukum tanpa harus dimintakan pengesahannya di Pengadilan. Guna mendukung penegakan hukum, maka Kepolisian kehutanan dan BKSDA harus bersama-sama mengawasi hingga menindak tegas pelaku jual beli satwa tersebut. This study examines the rampant trade in protected wildlife in the last five years, focusing on the concept of regulation governing the validity of the protected wildlife sale and purchase agreement, where the activity is classified as a tort in Indonesian positive law, specifically Article 1365 of the Civil Code. This research aims to find out how Indonesian positive law governs criminal conduct, as well as how Indonesian law regulates the sale and acquisition of state-protected birds. This study employs a normative method, which is supplemented with statutory and conceptual approaches. The outcomes of this study show that a person who is considered to have committed an unlawful act must have fulfilled three civil elements because his actions are interpreted as an offense with the effect of harm to other parties. Furthermore, protected wildlife sale and purchase agreements that breach the two objective elements for an agreement's validity outlined in Article 1320 of the Civil Code are instantly null and void, eliminating the need to seek authorization in court. To support law enforcement, the Forestry Police and BKSDA must jointly supervise and take firm action against the perpetrators of the sale and purchase of these animals.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ARISAN ONLINE AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH OWNER Yoshio Wijaya, Raihan Erji; Surahmad, Surahmad
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p012

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan hukum terhadap peserta arisan online dengan owner arisan online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengetahui perlindungan hukum terhadap peserta arisan online yang dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh owner. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pertama yang didapatkan adalah bahwa hubungan hukum diantara peserta arisan online dengan owner arisan online harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Pasal 1338 dan Pasal 1320, hal ini agar terhindarkan dari perbuatan wanprestasi oleh owner arisan online sewaktu-waktu. Hasil penelitian kedua dijelaskan bahwa perlindungan hukum bagi peserta arisan online dari perbuatan wanprestasi owner arisan online dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui litigasi atau non litigasi sebagai upaya mendapatkan ganti rugi dan cara yang berkeadilan. This research is aimed at finding out the legal relationship between online social gathering participants and online social gathering owners in terms of the Civil Code and knowing the legal protection for online social gathering participants who suffer losses due to breach of contract committed by the owner. This research was conducted using normative juridical research methods with qualitative descriptive analysis methods. The first research result obtained was that the legal relationship between online social gathering participants and the online social gathering owner must be based on the applicable provisions in the Civil Code, namely Article 1338 and Article 1320, this is to avoid acts of breach of contract by the online social gathering owner at any time. The results of the second research explained that legal protection for online social gathering participants from acts of breach of contract by online social gathering owners can be done in two ways, namely through litigation or non-litigation as an effort to obtain compensation and in a fair manner.
ANALISIS PENGARUH DIGITALISASI SERTA DAMPAK PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP UMKM Muhammad Rafianto, Fauzan; Surahmad, Surahmad
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p04

Abstract

Penyusunan artikel ini bertujuan untuk mengkaji nasib usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menghadapi aktivitas praktik monopoli, persaingan tidak sehat, dan era digitalisasi. Baik pendekatan undang-undang maupun pendekatan berbasis kasus terhadap penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan studi tersebut, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu memunculkan banyak ide baru jika ingin tetap bertahan di era digital ini karena persaingan bisnis saat ini jauh lebih rumit dan beragam. Ketika bersaing dengan korporasi besar, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus cepat bereaksi, memodifikasi, dan menyesuaikan model bisnisnya agar dapat bertahan dan bahkan berkembang. The purpose of this magazine is to examine micro, small, and medium-sized businesses (MSMEs) have been affected by digitization, monopolistic behaviors, and unhealthy competition. Both a statutory and a case-based approach to normative legal research were utilized in this work. According to the study's findings, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) need to come up with a lot of new ideas if they want to stay afloat in this digital age when competition is fierce and varied. In order to stay in the game and compete with bigger organizations, micro, small, and medium-sized businesses (MSMEs) need to be flexible, modify, and adapt their business models.
TELAAH DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE surahmad, surahmad
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 11, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2741

Abstract

Eksistensi Dewan Pengawas KPK yang telah di atur dalam hukum positif, menjadi pertanyaan dan koreksi masyarakat dari wancana pembentukkannya digulirkan hingga kinerja tugas dan fungsinya berjalan sampai saat ini. Hal ini bertolak belakang dengan kajian Sociological Jurisprudence bahwa hukum yang hidup di masyarakat (living law) serta hukum positif itu adalah rasio sumber ide bahan hukum idiil. Mengkaji keberadaan Dewan pengawas KPK melaluo metodologi penelitian hukum normatif, penulis mencari titik temu, antara kesinambungan hukum positif yang mengatur Dewan Pengawas KPK dengan kebutuhan masyarakat yang ideal akan kinerja tugas dan fungsi Dewan Pengawas KPK sebagai bagian dari sistem penegakkan hukum pemberantasan Korupsi di Indonesia. Berdasarkan metode kajian normatif yuridis dan melalui pendekatan perbandingan lembaga Dewan Pengawas KPK di Indonesia dengan beberapa lembaga seperti dewan pengawas KPK di negara lain (compparative approach), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi terhadap dewan pengawas KPK yang sekarang adalah sebuah keniscayaan, meskipun umur lembaga pengawas ini belum banyak. Namun, kebutuhan masyarakat akan semakin terakomodir apabila konsep kinerja dan fungsi Dewan Pengawas KPK diubah sesuai hukum yang hidup di masyarakat (Sociological Jurisprudence)
Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil melalui Akses Legalitas Usaha untuk Mendukung Blue Economy di Desa Majakerta, Kabupaten Indramayu Azaria, Davilla Prawidya; Nasution, Ali Imran; Surahmad, Surahmad; Dirkareshza, Rianda; Fauzan, Muhammad; Zaifa, Gilang Abi; Azzahra, Kesya Fadhilah
JE (Journal of Empowerment) Vol 5, No 1 (2024): JUNI
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v5i1.4418

Abstract

AbstrakPengabdian masyarakat ini mengeksplorasi implikasi dari ketiadaan legalitas usaha kepada akses bantuan pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Provinsi, dan hingga kepada Pemerintah Pusat. Metode pelaskanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan tahap persiapan antara lain proses field trip, penentuan prioritas masalah, dan pengumpulan dana disertai dengan analisis kebutuhan mitra sasaran yang kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaskanaan dengan rapat pendapat dari para warga, pelaksanaan penyuluhan hukum, dan pendampingan pembuatan NIB dan PT Perorangan kepada 9 nelayan yang diharapkan dapat menjadi katalisator kemajuan Desa Majakerta, Kab. Indramayu. Hasil observasi menunjukkan bahwa betapa pentingnya pengetahuan masyarakat terkait legalitas usaha khususnya bagi nelayan agar dapat memaksimalkan perlindungan hukum terlebih ketika sudah mendapatkan perizinan dan PT yang mana negara hadir di dalamnya demi keberlangsungan usahanya di masa depan.AbstractThis community service explores the implications of the absence of business legality on access to government assistance, especially the Indramayu Regency Government, the Provincial Government, and up to the Central Government. The method of implementing this community service uses a preparatory stage including a field trip process, determining problem priorities, and collecting funds accompanied by an analysis of the needs of target partners which is then continued with the implementation stage with a meeting of opinions from residents, conducting legal counseling, and assisting in making NIB and Individual PT to 9 fishermen who are expected to be a catalyst for the progress of Majakerta Village, Indramayu Regency. The results of the observation show that the importance of community knowledge related to business legality, especially for fishermen, in order to maximize legal protection, especially when they have obtained licenses and PTs where the government is present in it for providing the sustainability of their business in the future.
Co-Authors Addina Sabyla Ahsanicka Aisyah, Rizka Rahadiyani Ali Imran Nasution Azizah Azizah Azzahra, Kesya Fadhilah Cantika, Bunga Dantjie, Angel Heraria Davilla Prawidya Azaria Fahrozi, Muhammad Helmi Ghifari, Muhammad Daffa Gilang Abi Zaifa Handoyo Prasetyo Iswahyuni Iswahyuni Jesamine Margareth Kayla Sidabutar Jessika Stefany Dyana King, Martin Luther Krisna, Mallyyas Muhamad M. Ali Monalisa, Angelia Carla Muhammad fauzan Muhammad Rafianto, Fauzan Nadiyah Farhah Mashuri Nirindah Daniella Sembiring Nugroho, Andrianto Adhi Permata, Cindy Prihatiningsih, Witanti Rizka Nurhanifa Amelia Ruth Hanna Nainggolan Shaffa Nathaniela Shafira El Zahra Siti Helmyati Sitohang, Markus Bona Andiano Sudarso, Mohammad Akbar Sulastri Sulastri Virginia Tarida Ronauli Tampubolon Yasmeen Auliandini Arafah Yoshio Wijaya, Raihan Erji