Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.534
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Daulat Hukum INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum DIVERSI : Jurnal Hukum PALAR (Pakuan Law review) JE (Journal of Empowerment) JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Mesin Nusantara Law Development Journal Journal of Mathematics Instruction, Social Research and Opinion Bacarita Law Journal Jurnal Abdimas Le Mujtamak Eduvest - Journal of Universal Studies Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Surahmad Surahmad, Surahmad
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Neuroscience Social Sciences Transportation Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Metode Pemahaman Hadist Nabi Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi Surahmad, Surahmad
INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Vol. 3 No. 1 (2017): Februari 2017
Publisher : Ali Muchasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (706.985 KB)

Abstract

Hadith as one of the sources of law (read; Istimbat Ahka@m Syar'iyyah) have a complex problem, both in terms of authenticity and in terms of interpretation. Islamic teachings in the Qur'an is a universal global nature, a lot of detailed explanations in the hadith of the Prophet, but their meanings; the interpretation of the hadith which is not comprehensive, so the impact on the traditions that are not used by some groups. Yusuf Qaradawi (manhaj contemporary scholars of Ahlus Sunnah, born in Egypt, experts in various disciplines, including jurisprudence and Hadith) understand tradition as a Hadith Nabawi membumikan effort by several methods such as by combining tradition with the Koran, test the validity of a traditions with authentic traditions topic, closer to the principal and sole discretion shari'ah or general purpose.Hadis sebagai salah satu sumber hukum (baca; Istimbat Ahka>m Syar’iyyah) memiliki permasalahan yang kompleks, baik dari segi keotentikan maupun dari segi interpretasi. Ajaran Islam dalam al Qur'an adalah bersifat universal yang global, banyak penjelasan yang diperinci dalam hadis Nabi, akan tetapi adanya pemaknaan;interpretasi hadis yang tidak komprehensif, sehingga berdampak pada hadis-hadis yang tidak digunakan oleh sebagian kelompok. Yusuf Qaradhawi (ulama kontemporer yang bermanhaj Ahlus Sunnah, lahir di Mesir, ahli dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk diantaranya fiqih dan hadis) memahami hadis sebagai upaya membumikan hadis Nabawi dengan beberapa metode diantaranya dengan memadukan hadis dengan al-Qur’an, menguji kesahihan suatu hadis dengan hadis-hadis sahih yang setema, lebih mendekati pokok dan lebih sesuai dengan kebijaksaan syari’ah atau tujuan umum syari’ah.
Acquit Et De Charge to the Responsibilities of the Management of Limited Liability Companies Aisyah, Rizka Rahadiyani; Prasetyo, Handoyo; Fahrozi, Muhammad Helmi; Surahmad, Surahmad
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.3008

Abstract

The form of a limited liability company is the most widely used form of economic activity today. In the General Meeting of Shareholders, the Managements and Commissioners in realizing the accountability for what they have done in one financial year, are obliged to submit an annual report. With the approval of the annual report responsibilities from the Board of Directors, the Managements gets "acquit et de charge" (release and settlement). This research uses the statutory approach method and the conceptual approach method with data collection by means of literature study, namely studying and systematically analyzing, books, scientific works, and legislation. The result of this research is that the principle of acquit et de charge does not eliminate the Managements from criminal responsibility. This can be seen from Article 155 of the Limited Liability Company Law and there is no guarantee that this principle can free oneself from criminal responsibility against the Board of Directors. However, with the Business Judgment Rule (BJR) as a legal protection which has the condition that as long as the Managements prioritizes the principle of prudence, good faith and full responsibility.
Pertanggungjawaban PT Birotika Semesta Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Surahmad, Surahmad; Krisna, Mallyyas Muhamad
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.253

Abstract

Abstrak Penelitian yang dibahas ini membahas mengenai permasalah yang terjadi pada perusahaan jasa pengiriman atau jasa kurir di Indonesia. Dimana barang yang dikrim melaui jasa pengriman hilang baik karena kesengajaan ataupun kelalaian perusahaan jasa pengiriman dan pertangungjawaban yang harus dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literasi yang berkaitan dengan materi yang sedang diteliti. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kehilangan yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka perusahaan pengiriman diwajibkan untuk melakukan penggantian kerugian. Dalam perlindungan konsumen jika kehilangan barang tersebut terjadi tanpa perjanjian diawal maka jumlah ganti kerugian ditentukan oleh majelis hakim dan dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan jika menggunakan perjanjian diawal, maka jumlah ganti kerugian yang dapat dilakukan adalah berdasarkan perjanjian tersebut dan dapat diajukan gugatan Wanprestasi Kata Kunci: Perusahaan Pengiriman, ganti rugi, perlindungan konsumen Abstract The research discussed discusses the problems that occur in shipping service companies or courier services in Indonesia. Where goods shipped through shipping services are lost either because of deliberate or negligent shipping service companies and the responsibility that must be done by the shipping service company. This research uses the Normative Juridical research method, which is research based on laws and regulations, books, and literacy related to the material being studied. In the laws and regulations in Indonesia, losses which ultimately cause harm to consumers, the shipping company is required to make compensation. In consumer protection if the loss of goods occurs without an initial agreement, the amount of compensation is determined by the panel of judges and can file a lawsuit against the law, whereas if using an initial agreement, then the amount of compensation that can be done is based on the agreement and a lawsuit can be submitted.
Urgensi Pedoman Plagiarisme Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia Sitohang, Markus Bona Andiano; Surahmad, Surahmad
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v9i2.4677

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi dari pedoman plagiarisme dalam pendaftaran hak cipta karya sinematografi bidang periklanan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk plagiarisme hak cipta pada sektor periklanan dan mengkaji secara medalam urgensi pedoman plagiarisme sebagai instrumen perlindungan hukum dalam pendaftaran hak cipta di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa plagiarisme dalam hak cipta di sektor periklanan sering sekali terjadi dan dapat menghilangkan pendapatan perusahaan akibat plagiarisme yang dilakukan oleh pihak yang menjiplak dan menjadikannya sebagai iklan komersial. Selain itu, urgensi dari pedoman plagiarisme terhadap pendaftaran hak cipta diperlukan untuk memastikan agar pelaksanaan pendaftaran hak cipta dapat meminimalisasi adanya plagiarisme yang berpotensi mencuri karya orang lain dengan indikasi unsur karya orang lain lebih besar ketimbang karya orisinil dengan merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait dengan memasukkan indikator-indikator yang akan dimasukkan ke dalam pedoman plagiarisme hak cipta tersebut. Selain itu, konsep pedoman tersebut akan memberikan perlindungan hukum preventif dan kepastian hukum yang lebih kepada pihak yang akan mendaftarkan hak cipta atas ciptaannya agar ke depannya tidak menimbulkan sengketa hak cipta maupun permasalahan hukum yang bersifat perdata maupun pidana.
TELAAH DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE surahmad, surahmad
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2741

Abstract

Eksistensi Dewan Pengawas KPK yang telah di atur dalam hukum positif, menjadi pertanyaan dan koreksi masyarakat dari wancana pembentukkannya digulirkan hingga kinerja tugas dan fungsinya berjalan sampai saat ini. Hal ini bertolak belakang dengan kajian Sociological Jurisprudence bahwa hukum yang hidup di masyarakat (living law) serta hukum positif itu adalah rasio sumber ide bahan hukum idiil. Mengkaji keberadaan Dewan pengawas KPK melaluo metodologi penelitian hukum normatif, penulis mencari titik temu, antara kesinambungan hukum positif yang mengatur Dewan Pengawas KPK dengan kebutuhan masyarakat yang ideal akan kinerja tugas dan fungsi Dewan Pengawas KPK sebagai bagian dari sistem penegakkan hukum pemberantasan Korupsi di Indonesia. Berdasarkan metode kajian normatif yuridis dan melalui pendekatan perbandingan lembaga Dewan Pengawas KPK di Indonesia dengan beberapa lembaga seperti dewan pengawas KPK di negara lain (compparative approach), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi terhadap dewan pengawas KPK yang sekarang adalah sebuah keniscayaan, meskipun umur lembaga pengawas ini belum banyak. Namun, kebutuhan masyarakat akan semakin terakomodir apabila konsep kinerja dan fungsi Dewan Pengawas KPK diubah sesuai hukum yang hidup di masyarakat (Sociological Jurisprudence)
Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil melalui Akses Legalitas Usaha untuk Mendukung Blue Economy di Desa Majakerta, Kabupaten Indramayu Azaria, Davilla Prawidya; Nasution, Ali Imran; Surahmad, Surahmad; Dirkareshza, Rianda; Fauzan, Muhammad; Zaifa, Gilang Abi; Azzahra, Kesya Fadhilah
JE (Journal of Empowerment) Vol 5, No 1 (2024): JUNI
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v5i1.4418

Abstract

AbstrakPengabdian masyarakat ini mengeksplorasi implikasi dari ketiadaan legalitas usaha kepada akses bantuan pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Provinsi, dan hingga kepada Pemerintah Pusat. Metode pelaskanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan tahap persiapan antara lain proses field trip, penentuan prioritas masalah, dan pengumpulan dana disertai dengan analisis kebutuhan mitra sasaran yang kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaskanaan dengan rapat pendapat dari para warga, pelaksanaan penyuluhan hukum, dan pendampingan pembuatan NIB dan PT Perorangan kepada 9 nelayan yang diharapkan dapat menjadi katalisator kemajuan Desa Majakerta, Kab. Indramayu. Hasil observasi menunjukkan bahwa betapa pentingnya pengetahuan masyarakat terkait legalitas usaha khususnya bagi nelayan agar dapat memaksimalkan perlindungan hukum terlebih ketika sudah mendapatkan perizinan dan PT yang mana negara hadir di dalamnya demi keberlangsungan usahanya di masa depan.AbstractThis community service explores the implications of the absence of business legality on access to government assistance, especially the Indramayu Regency Government, the Provincial Government, and up to the Central Government. The method of implementing this community service uses a preparatory stage including a field trip process, determining problem priorities, and collecting funds accompanied by an analysis of the needs of target partners which is then continued with the implementation stage with a meeting of opinions from residents, conducting legal counseling, and assisting in making NIB and Individual PT to 9 fishermen who are expected to be a catalyst for the progress of Majakerta Village, Indramayu Regency. The results of the observation show that the importance of community knowledge related to business legality, especially for fishermen, in order to maximize legal protection, especially when they have obtained licenses and PTs where the government is present in it for providing the sustainability of their business in the future.
ADANYA PERIKATAN YANG TIMBUL DAN MENGIKAT AKIBAT DARI PERJANJIAN KERJA Nadiyah Farhah Mashuri; Addina Sabyla Ahsanicka; Shafira El Zahra; Ruth Hanna Nainggolan; Surahmad, Surahmad
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i12.7184

Abstract

Perjanjian kerja merupakan salah satu landasan hubungan kerja, sehingga menimbulkan perikatan atau hubungan hukum antara para pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan adanya perikatan diharapkan hak dan kewajiban para pihak dapat dilaksanakan secara adil. Namun pada kenyataannya sering kali muncul permasalahan yang dapat merugikan salah satu pihak, khususnya pekerja. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan analisis mendalam mengenai dasar hukum mengenai perjanjian kerja dan mengapa perjanjian tersebut mengikat bagi pembuatnya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi pekerja ketika menghadapi permasalahan yang timbul akibat kontrak kerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih jelas mengenai pentingnya perlindungan hukum dalam hubungan kerja dan mendorong terciptanya praktik kerja yang adil dan berkelanjutan.
SENGKETA PERJANJIAN TIDAK BERNAMA : PENYELESAIAN DAN MEKANISME HUKUM NON-NAMED AGREEMENT DISPUTES: SETTLEMENT AND LEGAL MECHANISM Rizka Nurhanifa Amelia; Shaffa Nathaniela; Yasmeen Auliandini Arafah; Nirindah Daniella Sembiring; Surahmad, Surahmad
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i12.7933

Abstract

Unnamed agreement or innominaat agreement is an agreement that is not specifically regulated in law. This agreement was born from the principle of freedom of contract in society so that according to the needs of the community and the name of the agreement will be adjusted to the needs of the parties entering into the agreement. This has led to a lot of conflicts or disputes over unnamed agreements. Unnamed agreement disputes in contract law often pose complex legal challenges, given the lack of clarity regarding the specific arrangements in this unnamed agreement and the resolution of disputes that arise. Using a qualitative method, this article will discuss the validity of agreements, the principle of freedom of contract, identify the main sources of disputes related to non-named agreements and effective dispute resolution.
Mediation Agreement in A Contested Divorce Case in Cibinong District Court Permata, Cindy; Surahmad, Surahmad
Law Development Journal Vol 6, No 4 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.6.4.514-524

Abstract

This research aims to analyze the consideration of amicable agreements in the mediation process in cases of contested divorce at the Cibinong District Court and identify the factors that influence the success and failure of mediation. As an alternative dispute resolution method, mediation has a strategic role in creating more humane and sustainable solutions. The results showed that amicable agreements in mediation are based on the principles of justice and benefit, which provide solutions more quickly, flexibly, and reduce emotional conflict compared to the litigation process. Mediation is an effective alternative for resolving disputes in divorce cases, especially regarding sensitive issues such as child custody and division of joint property. The success of mediation is influenced by several key factors, including the willingness of both parties to compromise, the competence of the mediator, and a conducive mediation atmosphere. The professionalism of the mediator is crucial to the success of this process, as they act as a neutral facilitator who helps the parties find a common solution. On the other hand, mediation failure is often caused by high emotional conflict, distrust, lack of commitment to resolve the dispute, and the absence of one of the parties. This study concludes that mediation can be an effective instrument in resolving divorce cases when supported by good communication, the commitment of the parties, and the support of a professional mediator. These findings make an important contribution to understanding the importance of strengthening the mediation process to improve the efficiency of the justice system and reduce the negative impact of divorce.
Legal Perspectives on Debtor's Responsibility in Fiduciary Guarantee Violations Under the Inbezitstelling Doctrine Azizah, Azizah; Surahmad, Surahmad
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.12102

Abstract

A fiduciary guarantee is a type of special guarantee based on article 1132 which is included in material guarantees interpreted as absolute rights. In Indonesia, there are cases of default committed by debtors against debtors on fiduciary guarantees. Among the incidents that took place in Indonesia is the case in Decision Number 27/Pdt.G.S/2022/PN SGN. In this case, default occurred because the debtor did not fulfill his obligation to pay installments 3 times and did not hand over the fiduciary guarantee object after defaulting in paying off his debt. The urgency of this research is related to the responsibility of the defaulting debtor and the handover of the fiduciary guarantee object based on the legal principle of guarantees, namely the principle of inbezitstelling. To analyze this case, a qualitative method and a normative juridical approach were used by applying the Case Approach, the Legislation Approach, and the Conceptual Approach. This is because this research is based on doctrine, library sources and analyzes real cases that are related to the law. The creditor's rights are not fulfilled by the debtor based on the principal agreement between the two parties, so that the debtor must fulfill the principal agreement in the form of handing over the fiduciary guarantee object.
Co-Authors Addina Sabyla Ahsanicka Aisyah, Rizka Rahadiyani Ali Imran Nasution Aulia, Meidina Azizah Azizah Azzahra, Kesya Fadhilah Cantika, Bunga Dantjie, Angel Heraria Davilla Prawidya Azaria Disty, Nafsi Khotimah Fahrozi, Muhammad Helmi Fuad Achmadi Ghifari, Muhammad Daffa Gilang Abi Zaifa Handoyo Prasetyo Ilham, M. Muslimin Iswahyuni Iswahyuni Jesamine Margareth Kayla Sidabutar Jessika Stefany Dyana King, Martin Luther Krisna, Mallyyas Muhamad M. Ali Monalisa, Angelia Carla Muhammad fauzan Muhammad Rafianto, Fauzan Nadiyah Farhah Mashuri Nirindah Daniella Sembiring Nugroho, Andrianto Adhi Nurulhuda, Nada Syifa Permata, Cindy Prihatiningsih, Witanti Rianda Dirkareshza Rizka Nurhanifa Amelia Ruth Hanna Nainggolan Satino Satino Shaffa Nathaniela Shafira El Zahra Sitohang, Markus Bona Andiano Sudarso, Mohammad Akbar Suherman, Suherman Sulastri Sulastri Suzantho, Ferry Virginia Tarida Ronauli Tampubolon Yasmeen Auliandini Arafah Yoshio Wijaya, Raihan Erji Yuliana Yuli Wahyuningsih Zahia, Reyna