cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 12 No 6 (2024)" : 25 Documents clear
PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN MILITER Valiandra, Raka Ahmad; Mulyadi, Mulyadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p21

Abstract

Tujuan ditulisnya artikel ini adalah untuk mengetahui peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di lingkungan militer. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI masih belum maksimal dikarenakan adanya tumpang tindih aturan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terkait penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI. Terutama bagi anggota TNI yang menduduki jabatan sipil dan melakukan kejahatan koneksitas bersama-sama dengan Masyarakat sipil. Seharusnya, dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di lingkungan militer tetap diselesaikan melalui pengadilan tindak pidana korupsi agar tercipta kepastian hukum. The purpose of writing this article is to determine the role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in handling cases of criminal acts of corruption in the military environment. The writing method used is normative juridical with a statutory approach. The results of this research indicate that the role of the Corruption Eradication Commission in handling criminal acts of corruption involving TNI members is still not optimal due to overlapping regulations between Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission and Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. Harmonization of laws and regulations is needed to provide legal certainty regarding the handling of corruption cases involving members of the TNI. Especially for TNI members who occupy civilian positions and commit crime together with civil society. The resolution of criminal acts of corruption within the military should still be resolved through corruption courts in order to create legal certainty.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ARISAN ONLINE AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH OWNER Yoshio Wijaya, Raihan Erji; Surahmad, Surahmad
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p012

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan hukum terhadap peserta arisan online dengan owner arisan online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengetahui perlindungan hukum terhadap peserta arisan online yang dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh owner. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pertama yang didapatkan adalah bahwa hubungan hukum diantara peserta arisan online dengan owner arisan online harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Pasal 1338 dan Pasal 1320, hal ini agar terhindarkan dari perbuatan wanprestasi oleh owner arisan online sewaktu-waktu. Hasil penelitian kedua dijelaskan bahwa perlindungan hukum bagi peserta arisan online dari perbuatan wanprestasi owner arisan online dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui litigasi atau non litigasi sebagai upaya mendapatkan ganti rugi dan cara yang berkeadilan. This research is aimed at finding out the legal relationship between online social gathering participants and online social gathering owners in terms of the Civil Code and knowing the legal protection for online social gathering participants who suffer losses due to breach of contract committed by the owner. This research was conducted using normative juridical research methods with qualitative descriptive analysis methods. The first research result obtained was that the legal relationship between online social gathering participants and the online social gathering owner must be based on the applicable provisions in the Civil Code, namely Article 1338 and Article 1320, this is to avoid acts of breach of contract by the online social gathering owner at any time. The results of the second research explained that legal protection for online social gathering participants from acts of breach of contract by online social gathering owners can be done in two ways, namely through litigation or non-litigation as an effort to obtain compensation and in a fair manner.
STUDI KASUS PEMERKOSAAN ANAK DAN ANCAMANNYA BERDASARKAN PENGATURAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI KASUS LAPORAN POLRES METRO BEKASI KOTA NOMOR: STPL/971/K/IV/2021/SPKT/Restro Bks Kota) Vinshi, Vedro Julio; Swardhana, Gde Made
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p03

Abstract

Penelitian dalam penulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis dan deskripsi terkait dengan tindak pidana perkosaan yang ditinjau dari aspek hukum pidana di Indonesia. Pasal 285 KUHP merupakan dasar yang menjadi pengaturan tentang tindak pidana perkosaan yang memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Tidak hanya dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur terkait dengan tindak pidana perkosaan yang dimana jika korban atau pelaku adalah seorang anak. Korban pemerkosaan harus mendapatkan perhatian lebih dikarenakan dapat menimbulkan banyak dampak negatif akibat peristiwa yang dialaminya itu. Hukuman dan juga akibat-akibat yang menimpanya, seperti kehamilan akibat pemerkosaan merupakan hal yang harus dilindungi terhadap korban khussnya wanita. ABSTRACT The purpose of this research is to conduct an analysis and description of the crime of rape in terms of aspects of criminal law in Indonesia. Article 285 of the Criminal Code is the basis for the regulation of the crime of rape, which has elements that must be fulfilled. Not only in the Criminal Code, the regulation of the crime of rape is also regulated in the Act of Child if the victim or perpetrator is a child. Victims of rape should get more attention because it can cause many negative impacts due to the events they have experienced. Punishment, as well as the consequences that result from it, such as pregnancy as a result of rape, must be protected against victims, particularly women.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PERANTARA PENGEDARAN NARKOBA Harahap, Abu Yazid Bustami; Harahap, Mhd. Yadi; Nurasiah, Nurasiah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p17

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk perlindungan hukum bagi anak perantara pengedaran narkoba menurut hukum positif dan hukum Islam, isi putusan dalam perkara 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn dan analisa hukum atas pertimbangan hakim dalam putusan 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn terkait perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengedar narkoba. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan kasus (case approach). Perlindungan hukum bagi anak perantara pengedaran narkoba menurut hukum positif terdapat pada UU SPPA dan UU Perlindungan Anak, UU SPPA anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum upaya diversi (Pasal 1 ayat 6) dan UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus pada anak (Pasal 64) dan dalam hukum Islam, bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku peredaran narkoba diberi peringatan, nasehat, menjaga dan mengarahkan nuraninya agar melangkah ke arah yang benar. This study aims to provide legal protection for children who are drug dealers according to positive law and Islamic law, the contents of the verdict in case 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn and legal analysis of the judge's consideration in verdict 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn related to legal protection of minors as drug dealers. This type of research is normative research which is descriptive analysis. The research approach is carried out through a case approach. Legal protection for children as drug traffickers according to positive law is found in the SPPA Law and the Child Protection Law, the SPPA Law for children provides legal protection efforts for children in conflict with the law through diversion efforts (Article 1 paragraph 6) and the Child Protection Law provides special protection for children (Article 64) and in Islamic law, the form of protection given to children as perpetrators of drug trafficking is given warnings, advice, guarding and directing their conscience to step in the right direction.
PENERAPAN JAMINAN PEMERINTAH (GOVERMENT GUARANTEE) DALAM PEMBANGUNAN PROYEK INFRASTRUKTUR SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH BADAN USAHA DI INDONESIA Wardhani, Dian Arsita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p08

Abstract

Fokus utama penelitian ini meliputi kebijakan hukum jaminan di Indonesia, penerapan dan analisis Jaminan Pemerintah (Government Guarantee) dalam sudut pandang hukum jaminan. Tujuannya adalah untuk mengkaji penerapan Jaminan Pemerintah (Government Guarantee) dalam pelaksanaan proyek infrastruktur KPBU di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelusuri kaidah-kaidah hukum, asas dan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (normatif), teori hukum jaminan, serta literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jaminan Pemerintah (Government Guarantee), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjamin Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, yang dikenal dengan Penjaminan Infrastruktur, merupakan salah satu bentuk dari Jaminan Perorangan berupa corporate guarantee yang diberikan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Penjaminan Infrastruktur memiliki ciri bersifat terbatas, bersyarat dan memiliki hak regres sebagai perwujudan hukum jaminan. Secara umum Penjaminan Infrastruktur telah dijalankan dengan baik oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), namun peneliti menemukan terdapat beberapa hambatan terkait komitmen, pemahaman dan kapasitas pemerintah maupun sektor swasta dalam implementasi KPBU yang mempengaruhi proses Penjaminan Infrastruktur. The main focus of this research includes guarantee law policy in Indonesia, the implementation, and analysis of Government Guarantees from a guarantee law perspective. The aim is to examine the application of Government Guarantees in the implementation of PPP infrastructure projects in Indonesia. This research uses a normative juridical research method with a doctrinal approach, namely research carried out by exploring legal rules, principles, and norms contained in statutory regulations (normative), collateral legal theory, as well as other literature related to the problem. The results of this research indicate that the Government Guarantee, as regulated in Presidential Regulation Number 78 of 2010 concerning Infrastructure Guarantees in Government Cooperation Projects with Business Entities Carried Out Through Infrastructure Guarantee Business Entities, known as Infrastructure Guarantees, is one form of Individual Guarantees in the form of corporate guarantees provided by PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Infrastructure guarantees are characterized by being limited, conditional, and having regress rights as a manifestation of guarantee law. In general, Infrastructure Guarantee has been carried out well by PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). However, researchers found that there were several obstacles related to the commitment, understanding, and capacity of the government and the private sector in implementing PPP, which influenced the Infrastructure Guarantee process.

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue