cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 12 (2018)" : 15 Documents clear
EFEKTIVITAS PENINGKATAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PELATIHAN KERJA DI OBJEK WISATA KRISNA 5 SINGARAJA Gede Fajar Aryesha Wiguna; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 12 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.519 KB)

Abstract

Di era globalisasi saat ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng sedang gencar-gencarnya dalam usaha meningkatkan investasi yang masuk ke wilayahnya. Salah satu dari investasi yang masuk ke Buleleng ialah objek wisata Krisna 5 Singaraja, yang berlokasi di Jalan Raya Seririt-Singaraja, Desa Temukus, Kabupaten Buleleng, Bali. Semakin banyak objek wisata tersebut tentunya harus diimbangi dengan pengembangan kompetensi untuk para tenaga kerja. Pengembangan kompetensi kerja melalui pelatihan kerja telah diatur dalam undang-undang, namun masih banyak pada kenyataan di lapangan belum menjalankan amanat dari peraturan yang bersangkutan. Oleh karena itu perlu ditelaah lebih lanjut faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab masih belum efektifnya peraturan tersebut dilaksanakan di Krisna 5 Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris serta didukung dengan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang- undangan, pedekatan analisis konsep hukum dan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian ini adalah pihak Krisna 5 Singaraja belum efektif dalam mengamalkan bunyi dari Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ditekankan pula dengan Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 2004 tentang Perusahaan yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja, belum melakukan/mengadakan pengembangan kompetensi melalui pelatihan kerja, baik secara internal maupun eksternal, dimana pelatihan hanya dilakukan pada saat proses penerimaan tenaga kerja baru atau hanya pada saat mengadakan promosi jabatan. Belum efektifnya pelaksanaan pengembangan kompetensi kerja melalui pelatihan kerja juga dikarenakan terdapat beberapa hambatan pada faktor sarana pendukung kerja dan pendapatan yang kurang memadai faktor masyarakat, faktor lingkungan dan faktor kebudayaan. Kata Kunci : Kompetensi Kerja, Pelatihan Kerja, Efektivitas
AKIBAT HUKUM PENYITAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH NEGARA I Dewa Gde Oka Wibawa; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 12 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.321 KB)

Abstract

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, dimana hanya kepemilikannya saja beralih sedangkan penguasaan tetap pada penguasaan pemberi fidusia selaku debitur. Dengan penguasaan tetap pada penguasaan debitur bisa saja debitur melakukan kejahata dengan menggunakan objek jaminan tersebut sehingga menyebabkan objek jaminan disita untuk keperluan penyidikan. Penyitaan benda jaminan fidusia akan merugikan kreditur apabila saat akan melakukan eksekusi, benda jaminan tersebut telah beralih penguasaannya. Akibat hukum penyitaan benda jaminan fidusia tidak menghapuskan jaminan fidusia sehingga debitur harus melunasi utangnya kepada kreditur, apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran utangnya maka debitur berkewajiban untuk mengganti benda jaminan fidusia yang bernilai setara. (Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Objek Jaminan Fidusia, Penyitaan)
PELAKSANAAN KETENTUAN UPAH LEMBUR PEKERJA PADA CV. BALI AQUARIUM I Ketut Agus Surya Opriyana; I Made Udiana; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 12 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.761 KB)

Abstract

Penulisan ini dilatar belakangi oleh perusahaan dalam meningkatkan hasil produksi seringkali melakukan penambahan jam kerja kepada pekerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fenomena tersebut memperlihatkan terjadinya kesenjangan antara das sollen (teori) dengan das sein (perilaku masyarakat atau kenyataan) yang dilihat dari penambahan jam kerja yang diberikan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan di CV. Bali Aquarium, setiap perusahaan wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga apa yang menjadi hak pekerja akan terpenuhi demi tercapainya kesejahteraan para pekerja. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium dan apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan ketentuan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium. Pelaksanaan ketentuan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium pada kenyataannya belum dilaksanakan dan penghambat pelaksanaan ketentuan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium antara lain disebabkan rendahnya kesadaran pihak perusahaan CV. Bali Aquarium dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum optimalnya pengawasan oleh Pemerintah yang menyebabkan terjadinnya pelanggaran tanpa ada tindakan maupun sanksi dari penegak hukum. Kata Kunci: Pekerja, Upah Lembur, Waktu Kerja.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MENYUSUI ANAK SELAMA WAKTU KERJA DI TEMPAT KERJA BAGI PEKERJA PEREMPUAN Ni Putu Rosita Novanda; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 12 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.595 KB)

Abstract

Kesempatan menyusui ASI eksklusif semestinya didapatkan oleh pekerja perempuan selama waktu kerja di tempat kerja. Pengusaha seringkali menganggap hal tersebut akan berimplikasi pada ekonomi biaya tinggi dan mengganggu iklim usaha, sehingga daya saing industri menjadi rendah. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak menyusui anak selama waktu kerja di tempat kerja bagi pekerja perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ditetapkannya beberapa Peraturan Perundang-undangan telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak menyusui anak selama waktu kerja di tempat kerja bagi pekerja perempuan. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Wanita, Menyusui, ASI.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM REZIM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA I Made Aria Kurniawan; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 12 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

tradisional, dimana Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)termasukdidalamnya. Piranti hukum yang melindungi EBT,secara sumirdiatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta. Dikatakan sangat sumir, karena sampai saatini Peraturan Pemerintah yang berisikan Ketentuan lebih lanjutmengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresibudaya tradisional, sebagai amat dari Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang tersebut belum juga dirilis oleh pemerintah. Akibatnya, diIndonesia terjadi kekosongan hukum di dalam perlindunganhukum EBT tersebut. Tujuan dari Penelitian ini adalah untukmengetahui urgensi perlindungan hukum EBT dalam RezimHukum Kekayaan Intelektual (KI) Indonesia dan bentukperlindungan hukum yang ideal terhadap EBT dimasamendatang.Metode yang digunakan adalah metode penelitianhukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwaperlindungan hukum EBT sangat penting agar terhindar daritindakan misappropriation yang sangat merugikan masyarakat danperlindungan hukum EBT yang ideal dimasa mendatang adalahdengan cara meproduk piranti hukum yang bersifat sui generis.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional,Kekayaan Intelektual.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue