Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 15 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 8 No 11 (2020)" : 15 Documents clear

PENGATURAN PEMBERIAN PESANGON BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PHK PADA MASA PANDEMI COVID -19 Patricia Mara'Ayni Neysa; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja pada masa darurat kesehatan sebagai bentuk force majure dan untuk mengetahui pengaturan mengenai kewajiban perusahaan membayar pesangon bagi pekerja yang di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum serta metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan PHK pada masa darurat kesehatan sebagai bentuk force majure dapat dilakukan oleh pengusaha atas pertimbangan perusahaan yang terancam tutup akibat pandemi covid-19 yang termasuk force majeure temporer. Ketentuan tersebut diatur pada pasal 151A huruf g dan pasal 154A huruf d Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hal pengaturan kewajiban perusahaan membayar pesangon bagi pekerja yang di PHK pada masa pandemi Covid–19 di Indonesia diatur dalam Pasal 153 ayat (1) sampai dengan Pasal 153 ayat (3) UUK sebagaiamana diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada pasal 153 ayat (1) sampai dengan Pasal 153 ayat (2). The purpose of this study is to understand the arrangements regarding termination of employment during health emergencies as a form of force majure and to find out the arrangements regarding the company's obligation to pay severance pay for workers who are terminated during the Covid-19 Pandemic in Indonesia. used in this research is a type of normative legal research, with a statutory approach and analysis of legal concepts as well as descriptive qualitative data analysis methods. The results show that layoffs during a health emergency as a form of force majure can be carried out by employers on the consideration of companies that are threatened with closure due to the Covid-19 pandemic, which is a temporary force majeure. This provision is regulated in article 151A letter g and article 154A letter d of the Job Creation Law. In regulating the company's obligation to pay severance pay for workers laid off during the Covid-19 pandemic in Indonesia, it is regulated in Article 153 paragraph (1) to Article 153 paragraph (3) of the UUK as amended in the Job Creation Law in article 153 paragraph (1) up to Article 153 paragraph (2).

PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS PADA PHENON EVENT DENPASAR Geraldine Thirdaswari Adnyana; I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja harian lepas serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja harian lepas pada Perusahaan Phenon Event di Denpasar. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan dari peraturan perundang-undangan (the statue approach) dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan Phenon Event Denpasar belum melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja pada Perusahaan Phenon Event Denpasar adalah ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran. This journal writing aims to determine the implementation of occupational safety and health for casual daily workers and to find out the factors that become obstacles in the implementation of legal protection for occupational health and safety for casual daily workers at the Phenon Event Company in Denpasar. The research method used is the empirical legal research method, using the approach of statutory regulations (the statue approach) and the fact approach. The results showed that the Phenon Event Denpasar Company had not implemented occupational health and safety in accordance with the standards stipulated in the Minister of Health Regulation No. 48 of 2016 concerning Office Work Safety and Health Standards. The factors that become obstacles in the implementation of occupational health and safety protection at the Phenon Event Denpasar Company are the company's inability to meet occupational health and safety standards as regulated in the Minister of Health Regulation No. 48 of 2016 concerning Office Work Safety and Health Standards.

KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Ni Kadek Eny Wulandari Putri; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui korporasi ketika menjadi subyek hukum pidana dalam Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembuangan limbah produksi ke sungai. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan. Penulisan jurnal ini menggunakan dengan cara mengkaji dari bahan hukum primer yakni peruu serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin atau teori yang didapatkan dari literatur hukum dan penelitian ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik korporasi sebagai subyek hukum pidana adalah di dirikan oleh perorangan, memiliki kekayaan sendiri terpisah dengan kekayaan yang mendirikan maupun pengurusnya, memiliki hak dan kewajiban disamping hak dan kewajiban pendiri dan pengurusnya. Bentuk dari pertanggungjawaban korporasi jika terbukti melanggar izin lingkungan dengan membuang limbah ke sungai akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif paksaan pemerintah, dibekukannya izin lingkungan atau dicabutnya izin lingkungan sesuai pasal 76 Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. The objective to be achieved in this legal research is to identify corporations when they become criminal law subject in Environmental Preservation and Management Constitution as well as to know corporate criminal liability for environmental destruction caused by disposal of production waste into rivers. The method used in writing this journal is a normative legal research method using a statutory approach. The writing of this journal uses primary legal materials, namely peruu and secondary legal materials, namely doctrines or theories obtained from legal literature and scientific research. The results show that the characteristics of a corporation as a subject of criminal law are that it is established by individuals, has its own separate assets from the assets of the founder and management, has rights and obligations in addition to the rights and obligations of its founders and managers. The form of corporate responsibility if proven to have violated environmental permits by dumping waste into the river will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions imposed by the government, freezing of environmental permits or revocation of environmental permits in accordance with Article 76 Environmental Preservation and Management Constitution.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA PENYEWAAN MOBIL YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT DARI KELALAIAN KONSUMEN Komang Dicky Darmawan; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini agar mengetahui bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam jasa penyewaan mobil apabila mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian konsumen. Adapun jenis metode dalam penelitian ini adalh metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa penyewaan mobil apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh kelalaian konsumen adalah berupa ganti rugi yang termuat dalam perjanjian sewa. Dalam penyelesaian sengketa terdapat 2 cara yaitu di dalam pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dimana pihak yang dirugikan menuntut untuk ganti rugi dan, penyelesaian diluar pengadilan yaitu para pihak bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah yang sering disebut dengan alternative Penyelesaian Sengketa. Pelaku usaha Bali Cheap Auto Rent dalam menyelesaikan masalah kerugian yang timbul dari kelalaian konsumen biasanya lebih sering menggunakan metode non litigasi dibandingkan litigasi karena menurutnya dalam melalui litigasi lebih banyak menimbulkan kerugian dari segi waktu, dan biaya. The purpose of this research is to find out the form of legal protection and dispute resolution for business actors and consumers in car rental services in case of an accident caused by consumer negligence. The type of method in this legal research is empirical, namely research that examines the provisions of the Laws and Regulations and looks at the facts that occur in the field. The result of this research the form of legal protection for car rental service business actors if they experience a loss due to consumer negligence is in the form of compensation contained in the rental agreement. In dispute resolution there are 2 ways. First, in court by submitting a lawsuit to the court where the injured party asks for compensation. Second, settlement outside the court is the parties deliberation in resolving problems which are often referred to as alternative Dispute Resolution. Bali Cheap Auto Rent in solving the problem of losses arising from consumer negligence usually use non-litigation methods more often than litigation because according to them, going through litigation causes more losses in terms of time and costs.

PEMBERIAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK DESA BUMI KERTIH KARANGANYAR DESA BATUR SELATAN KABUPATEN BANGLI I Kadek Dwi Wisma Putra; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami dasar hukum dalam pemberian kredit pada BUMDes serta cara penyelesaian kredit macet pada BUMDes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan jenis penelitian adalah berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan fakta (fact approach). Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolan Badan Usaha Milik Desa. Dalam pelaksannya BUMDes Bumi Kertih Karanganyar melakukan jenis usaha yang terdapat dalam Pasal 22 dalam bentuk jasa, yang bergerak dalam jasa keungan mikro dalam bentuk pelaksananan pemeberian kredit dan simpan pinjam, Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanan pemberian kredit di BUMDes Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan ini mengacu kepada penerapan pemberian kredit yang dilakuakan sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dalam menjalankan pemberian kredit kepada calon debitur pihak BUMDes dalam memberikan kredit berdasarkan analisis yang mendalam dengan penerepan prinsip kehati-hatian, pihak BUMDes yakin bahwa sifat atau watak calon debitur benar-benar dapat dipercaya, melihat kondisi ekonomi calon debitur yang akan diberikan kredit serta melihat jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan di BUMDes Bumi Kertih Karanganyar melakukan proses restrukturisasi kredit melalui penjadwalan kembali (rescheduling). This journal is written with the aim of knowing and understanding the legal basis for providing credit to BUMDes and how to resolve bad credit at BUMDes. This study uses an empirical legal research method, with the type of research in the form of a statute approach and a fact approach. In accordance with Bangli Regency Regional Regulation Number 5 of 2012 concerning Guidelines for the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises. In the implementation of BUMDes Bumi Kertih Karanganyar, the type of business contained in Article 22 is in the form of services, which is engaged in micro-financial services in the form of credit and savings and loan implementation. refers to the application of credit extension in accordance with Article 8 Paragraph 1 of Law No. 10 of 1998 Concerning Banking, in providing credit to prospective debtors in the BUMDes in providing credit based on in-depth analysis with the precautionary principle, the BUMDes believes that the nature or character of the prospective debtor can truly be trusted, given the economic conditions of prospective debtors who are will be given credit and see the guarantee provided should exceed the amount of credit. Settlement of bad loans at BUMDes Bumi Kertih Karanganyar carries out a credit restructuring process through rescheduling.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA