Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 15 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 8 No 12 (2020)" : 15 Documents clear

PENGATURAN CORPORATION SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI PENDAPATAN DESA ADAT DI BALI I Gusti Agung Gde Dharmada; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Pemerintahan adat bersifat keagamaan dan budaya yang membutuhkan pembiayaan yang bersifat terus menerus dan tidak sedikit. Perkembangan investasi dunia usaha di wewidangan desa adat sangat pesat. Sektor industri atau korporasi skala besar mulai masuk ke pelosok – pelosok desa dan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Eksploitasi oleh industri berdampak terjadinya degradasi lingkungan. Dalam mempertanggungjawabkan dampak – dampak sosial, ekonomi dan lingkungan diperlukan tanggung jawab sosial dari korporasi berupa pemberian CSR (Corporation Social Responsibility). Untuk itu penulisan bertujuan menganalisa dan mengetahui berkaitan penormaan pungutan CSR perusahaan agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan sah bagi desa adat di Bali. Penelitian dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – udangan (Statue Approach) yang beranjak dari adanya kekosongan norma. Sejak Putusan MK No 53/PUU-VI/2008, CSR menjadi paradok dalam kontek filantropi. Bagi desa adat di dalam merubah paradigma CSR yang bersifat voluntary dan Filantropi menjadi sebuah kewajiban hukum hendaknya disikapi melalui pengaturan hukum, dalam bentuk kesepakatan yang kemudian diatur dalam bentuk awig-awig, pararem dan jenis peraturan adat lainnya. Tradition government is religious and cultural in nature, which requires ongoing funding and is not that a little. The development of business investment in the authority of indigenous villages is very rapid. Large-scale industrial or corporate sectors began to enter remote villages and were able to contribute to national economic growth. Exploitation by industry impacted on the environmental degradation. In taking responsibility for the impacts to social, economic and environmental, social responsibility from corporations is needed in the form of CSR (Corporation Social Responsibility). For this purpose, the aim is to analyze and see indicators of normalizing company CSR levies so that they can be used as a source of income for traditional villages in Bali. The study was conducted normatively using Statue Approach that moved from the absence of norms. Since the Constitutional Court Decision MK No. 53 / PUU-VI / 2008, CSR has become a paradox in the context of philanthropy. For traditional villages in changing the CSR paradigm which is voluntary and philanthropic into a legal obligation should be addressed through legal arrangements, in the form of agreements which are then regulated in the form of awig-awig, pararem and other types of custom regulations.

PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA MATI (KONFIGURASI DILEMATIS ANTARA HUKUM DAN KEMANUSIAAN) I.G.A.A Fitria Chandrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis sanksi pidana penjara seumur hidup menjadi alternatif dari penjatuhan sanksi pidana mati dan mengidentifikasi esensi antara pidana penjara seumur hidup dengan pidana mati. Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan kasus. Dengan ditunjang bahan hukum primer beberapa undang – undang yang menganut penerapan pidana mati, bahan sekunder teks – buku – buku hukum pidana, bahan jurnal – jurnal hukum, bahan tersier, kamus, ensiklopedi, harian surat kabar, teknis analisis deskriptif interpretatif – evaluatif argumentatif. Dengan simpulan temuan bahwa pidana penjara seumur hidup sering sebagai alternatif (pengganti) dari pidana mati guna menghindari kekeliruan dalam penjatuhan sanksi, juga untuk menghargai hak hidup seseorang sesuai prinsip HAM. Esensi pidana penjara seumur hidup dibandingkan dengan pidana mati sama – sama menyebabkan penderitaan fisik dan psikis bagi terpidananya, sanksi pidana tetap menimbulkan rasa derita, pembalasan dan sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum bagi pelaku tindak pidana. The aim of this research is to analyze life criminal law into criminal sanctions and verified life imprisonment. This research using a type of normative legal research with an approach legislation, historical approach and case approach. With supported by primary legal material several laws that adhere application of capital punishment, secondary legal materials in the form of texts, books criminal law, legal journals, tertiary material in the form of dictionaries, encyclopedias, daily newspapers and using material analysis techniques law in the form of descriptive analysis techniques interpretative-evaluative-argumentative, with the conclusion that life imprisonment often as an alternative (substitute) to capital punishment to avoid mistakes in imposing sanctions, too to better respect the right to life of a person according to human rights principles. Essence life imprisonment compared to capital punishment together causing physical and psychological suffering for the conviction, sanctions crime still causes pain, retribution and forms legal liability for perpetrators of criminal acts.

KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP COVER LAGU MILIK MUSISI INDONESIA Dewa Gede Jeremy Zefanya; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaturan terkait dengan kewajiban pembayaran royalti terhadap perbuatan mengcover lagu musisi indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila para pihak menolak membayar royalti kepada musisi selaku pencipta lagu dan musik. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan mengkaji dari literatur-literatur kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual ini dilakukan dengan tujuan memberikan suatu penghargaan kepada kelompok atau perseorangan yang telah memberikan ide dan gagasannya dalam menciptakan sebuah karya Dalam perkembangannya, industri digital telah mengalami pasang surut khususnya yang dirasakan oleh para musisi. Musisi yang juga sekaligus sebagai pencipta, penyanyi, pemusik dan bahkan produser dari rekaman suara ataupun video klipnya dapat mendistribusikan karyanya bukan hanya melalui CD dan radio, namun juga dapat mengunggahnya ke media internet untuk dipublikasikan serta mendapatkan royalti. Penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar lagu royalty berdasarkan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. LMK selaku penerima kuasa dari pencipta lagu memiliki kewenangan untuk melaporkan pihak (users) tersebut ke pihak yang berwenang bahwa telah terjadi pelanggaran penggunaan hak cipta lagu dan musik untuk kepentingan komersial. The purpose expected in this writing is to find out the legal protection regarding the obligation to pay royalties for covering songs by Indonesian musicians based on the provisions of Law no. 28 of 2014 concerning Copyright and the legal consequences that arise if the parties refuse to pay royalties to musicians as song and music composers. The research method used in this paper is normative legal research using a statutory approach and reviewing the literature literature. The results of the study show that the protection of Intellectual Property Rights is carried out with the aim of giving an award to groups or individuals who have given their ideas and ideas in creating a work. In its development, the digital industry has experienced ups and downs, especially those felt by musicians. Musicians who are also creators, singers, musicians and even producers of sound recordings or video clips can distribute their works not only via CD and radio, but can also upload them to the internet for publication and get royalties. Commercial use of songs is not considered a copyright infringement as long as users fulfill their obligations under the agreement with the Collective Management Institute (LMK) to pay for royalty songs based on article 87 paragraph (4) of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright . LMK as the recipient of power from the songwriter has the authority to report the users to the authorities that there has been a violation of the use of song and music copyright for commercial purposes.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PERJANJIAN NOMINEE Fithrah Fithrah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengkaji pengaturan terkait kepemilikan tanah di Indonesia oleh orang asing melalui perjanjian nominee dan upaya penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penulisan karya ilmiah ini ialah penegakan hukum terhadap praktek kepemilikan tanah oleh orang asing melalui perjanjian nominee dapat dilakukan oleh kejaksaan selaku organ negara yang mewakili kepentingan publik, baik melalui sarana perdata maupun pidana. Hal ini perlu dilakukan guna melindungi tanah Indonesia dimiliki oleh orang asing dan guna mendukung upaya negara mewujudkan tugas konstitusionalnya, yakni menguasai tanah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat tanpa harus memberikan ketidakadilan bagi Warga Negara Asing. The purpose of writing this scientific paper is to examine regulations related to land ownership in Indonesia by foreigners through nominee agreements and law enforcement efforts. The research method used is normative legal research methods using statute and conceptual approaches. The result of writing this scientific paper is that law enforcement against the practice of land ownership by foreigners through nominee agreements can be carried out by the prosecutor as the state organ representing the public interest, both through civil and criminal means. This needs to be done in order to protect Indonesian land owned by foreigners and to support the state's efforts to realize its constitutional duties, namely to control the land for the maximum welfare of the people without having to give injustice to foreign citizens.

IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN RESTORATIF MELALUI PERAREM DESA ADAT RENON NOMOR 001/Par-DPR/VI/2017 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Desak Putu Rini Larashati Subagia; I Nyoman Budiana; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji penerapan serta pelaksanaan dari konsep keadilan restoratif yang tercantum dalam Perarem Desa Adat Renon Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal penerapan konsep keadilan restoratif melalui Perarem Desa Adat Renon Nomor 001/Par-DPR/VI/2017 tentang Perlindungan Anak khususnya dalam hal penyelesaian perkara anak yang cenderung ringan, di desa adat renon mengutamakan penyelesaian secara damai dan berdasarkan pemulihan keadilan guna memberikan perlindungan terhadap anak agar perkara tersebut tidak masuk ke ranah peradilan formal, serta menghindari anak dari labelisasi dalam masyarakat. Adanya keberlakuan perarem desa adat renon tentang perlindungan anak tersebut menjadi acuan serta memberikan penguatan dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara anak berdasarkan konsep keadilan restoratif. Sehingga dalam hal implementasi atau pelaksanaan dari adanya perarem tersebut dapat dikatakan telah efektif diterapkan serta dilaksanakan di Desa Adat Renon. This paper aims to identify and examine the application and implementation of the concept of restorative justice as stated in the Perarem of the Traditional Village of Renon concerning Child Protection. The research method used in this paper is to use empirical legal research methods. The results of this study indicate that in terms of the application of the concept of restorative justice through Perarem Traditional Village Renon Number 001/Par-DPR/VI/2017 concerning Child Protection, especially in terms of resolving cases of children who tend to be mild, in traditional villages Renon prioritizes peaceful and recovery-based solutions in order to provide protection for children so that the case does not enter the realm of formal justice, and prevents children from being labeled in society. The implementation of the Renon traditional village regulations regarding child protection is a reference and provides reinforcement in the implementation of settlement of child cases based on the concept of restorative justice. So that in terms of implementation of the perarem, it can be said that it has been effectively implemented in the traditional village of Renon.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA