cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 9 No 5 (2021)" : 15 Documents clear
PENGATURAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN EKSPEDISI ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH KONSUMEN I Gusti Agung Bagus Putu Editya Hambarsika; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.793 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i05.p02

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tanggung jawab perusahaan jasa angkutan ekspedisi atas kerugian yang dialami oleh konsumen serta untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat kerusakan atau hilangnya barang kiriman berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan serta pendekatan konsep hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa perusahaan jasa angkutan ekspedisi berkewajiban untuk memberikan tanggung jawabnya terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat dari kelalaian perusahaan jasa angkutan ekspedisi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf f dan ketentuan Pasal 19 UUPK. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat kerusakan atau hilangnya barang kiriman miliknya dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa secara litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (luar pengadilan). Apabila upaya penyelesaian sengketa telah dilakukan akan tetapi perusahaan jasa angkutan ekspedisi tetap menolak untuk menyerahkan kompensasi terhadap kerusakan atau hilangnya barang kiriman milik konsumen dalam jasa angkutannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUPK, konsumen yang dirugikan tersebut bisa mengajukan gugatannya ke badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan gugatannya ke pengadilan setempat agar tuntutan dari konsumen tersebut bisa segera diproses perkaranya. The purpose of this paper is to find out how the legal arrangements for the liability of the freight forwarder for losses suffered by consumers as well as to find out what efforts can be made by consumers who are injured due to damage or loss of consignments based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This writing uses a normative legal research method using a statutory approach and a legal conceptual approach. The results of the study show that the expeditionary transportation service company is obliged to give its responsibility for losses suffered by consumers as a result of negligence of the freight forwarder in accordance with the provisions of Article 7 letter f and provisions of Article 19 UUPK. Efforts that can be made by consumers who have suffered losses due to damage or loss of their shipments can undertake litigation (court) and non-litigation (outside court) dispute resolution efforts. If the dispute settlement effort has been made but the freight forwarder still refuses to provide compensation for damage or loss of consignments belonging to consumers in their transportation services, then in accordance with the provisions of Article 23 UUPK, the injured consumer can file a lawsuit to the consumer dispute settlement agency filed a lawsuit to the local court so that the case from the consumer could be processed immediately.
ANALISIS PEMAKNAAN UNSUR KEBARUAN DALAM PENGATURAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA (Studi Kasus EcoBottle vs Biolife) Destri Ayu Larasati Mahayana; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.955 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i05.p08

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu yang untuk mengetahui kriteria unsur kebaruan (novelty) dalam pengaturan desain industri di Indonesia serta dan untuk mengkaji ratio decidendi hakim dalam menafsirkan unsur kebaruan (novelty) dalam sengketa antara Eco Bottle vs Biolife dan Biolfe Borneo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, UU Desain Industri maupun peraturan pelaksananya tidak memberikan definisi yang jelas terakit seperti apa unsur kebaruan yang digunakan dan indikator desain industri apa yang dapat disebut baru. Frasa “tidak sama” pada Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga dapat menimbulkan pemaknaan atau penafsiran ganda (ambiguitas). Kedua, berdasarkan analisis putusan-putusan pada kasus antara Eco Bottle vs Biolife, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat disparitas putusan pengadilan dalam praktek penegakkan hak desain industri di Indonesia. Terdapat kekaburan norma pada Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri khususnya pada frasa “tidak sama” karena tidak ada penjelasan lebih mendetail mengenai makna atau tafsiran dari frasa “tidak sama” apakah terdapat perbedaan secara signifikan atau terdapat perbedaan sedikit saja. The purpose of this study are to find out the novelty elements in the regulation of industrial design in Indonesia and to examine how is the judge's ratio decidendi in interpreting the novelty element in the dispute between Eco Bottle vs Biolife and Biolfe Borneo. This research uses normative legal research methods. The results of this research are, first, that the Industrial Design Law and its implementing regulations do not provide clear definitions regarding what the novelty elements are used and what industrial design indicators can be called new. The phrase "not the same" in Article 2 paragraph (2) of the Industrial Design Law is not explained further so that it can lead to multiple interpretations (ambiguity). Second, based on the analysis of the decisions in the case between Eco Bottle vs Biolife, it can be concluded that there are still disparities in court decisions in the practice of enforcing industrial design rights in Indonesia. There is a blurring of the norm in Artivle 2 Paragraph (2) of the Industrial Design Law, especially in the phrase “not the same” because there isi no more detailed explanation of the meaning or interpretation of the phrase “not the same” whether there are significant differences or there are only slight differences.
PENGALIHAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN UNDANG–UNDANG PERKAWINAN Ketut Indriyani; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.494 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i05.p13

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengalihan harta bersama dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum normatif, serta memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 yang dimana salah satunya perkawinan mengatur tentang harta pribadi yang telah dibawa dari masing-masing kedua belah pihak. Pengalihan atau juga disebut dengan suatu pemindahan ini ialah perbuatan yang memilki suatu tujuan memindahkan sesuatu dari satu orang ke orang lainnya. Dengan telah dialihkannya suatu hak maka telah terlihat adanya suatu perbuatan hukum disengaja yang bermaksud untuk melakukan suatu pemindahan hak miliknya ketangan orang lain yang mereka inginkan. Dengan penjelasan tersebut sangatlah penting diatur secara baik dan benar agar tidak terdapat kesalahan tentang hak milik dan harta bersama. Apabila terjadi perpecahan antara pasangan didalam rumah tangga tersebut melakukan sebuah perceraian, pasangan tersebut yaitu suami dan istri memiliki hak seutuhnya jika memperbuat masalah hukum yang mengenai harta bersama. Dan juga selain itu haruslah dibuat suatu perjanjian pranikah tentang harta bersama yang mereka miliki karena untuk memberikan perlindungan kepada suami maupun istri dalam sebuah hungungan perkawinan. The research objective is to see the transfer of joint assets in marriage based on the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019, amendments to Law No.1 of 1974 concerning marriage from the perspective of the Civil Code. The method used in this research is normative law, and uses an invitation and conceptual approach. Where the research results show that the transfer of joint assets in marriage according to Law No. 16 of 2019, where one of which is marriage regulates personal assets that have been brought from both parties. This transfer or also called a transfer is an act that has the purpose of moving something from one person to another. With the transfer of a right, it has been seen that there has been a deliberate legal act that orders a transfer of rights which states in the hands of other people they want. With this explanation, it is very important to arrange it properly and correctly so that there are no mistakes about joint property and property rights. If there is a split between the couple in the household to do a divorce, the couple is the husband and wife who have full rights if they make a legal problem concerning joint property. And also apart from that, a prenuptial agreement must be made regarding the joint assets they have because it provides protection to the husband or wife in a marriage hunger.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT TIDAK TERCANTUMNYA LABEL KOMPOSISI BAHAN PADA SNACK KILOAN Anak Agung Ayu Yonika Prabandari; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.69 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i05.p03

Abstract

Tujuan ditulisnya karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui urgensi dari pencantuman label komposisi bahan pada produk makanan dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat tidak tercantumnya label komposisi bahan pada snack kiloan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencantuman label komposisi bahan pada produk makanan merupakan suatu keharusan dan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk makanan. Hal ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Adapun bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat tidak tercantumnya label komposisi bahan pada snack kiloan ialah tanggung jawab mutlak yang berupa sanksi administratif berdasarkan pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). The purpose of writing this scientific paper is to know the urgency of the inclusion of ingredient composition labels on food products and to find out the form of business actors' responsibility to consumers who experience losses due to the absence of ingredient composition labels on kilo snacks. The research method used is a normative legal research method with the approach of statutory regulations. The results of this study indicate that the inclusion of ingredient composition labels on food products is a must and one of the requirements that must be met by business actors in producing a food product. This has been regulated in various laws and regulations, such as Law Number 18 of 2012 concerning Food. As for the form of responsibility of business actors to consumers who experience losses due to the absence of ingredient composition labels on the snack kilo, it is absolute responsibility in the form of administrative sanctions based on Article 19 paragraph (2) of the Consumer Protection Law (UUPK).
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LAGU INSTRUMENTAL YANG DIGUNAKAN DALAM IKLAN PRODUK TANPA IZIN Putu Shanty Mahayoni; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.654 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i05.p09

Abstract

Tujuan dari studi ini yaitu untuk mengkaji tentang perlindungan hukum atas lagu instrumental yang digunakan dalam iklan produk serta mengkaji sanksi hukum atas penggunaan lagu instrumental yang digunakan dalam iklan produk tanpa izin. Metode penelitan yang digunakan dalam studi ini yaitu metode penelitian normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa lagu instrumental sebagai bentuk karya cipta dibidang lagu dan/atau musik dengan ataupun tanpa teks sejatinya mendapatkan perlindungan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta memiliki hak eksklusif, serta memiliki hak moral dan hak ekonomi. Hanya pencipta yang berhak untuk menggunakan. Pihak lain yang menggunakan untuk kepentingan komersial wajib mendapatkan izin dari si Pencipta. Penggunaan lagu instrumental untuk iklan produk tanpa izin dapat dikategorisasikan sebagai pelanggaran, konsekuensinya si pelanggar dapat dikenakan sanksi hukum perdata dan pidana. Sanksi hukum bagi si pelanggar yang menggunakan lagu instrumental tanpa izin Pencipta untuk kepentingan komersial berdasarkan Pasal 113 Ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Berdasarkan Pasal 99 Ayat (1), pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi. Bentuk kompensasi/ganti rugi dapat berupa permintaan untuk melepaskan seluruh atau sebagian pendapatan dari penyelenggaraan ceramah, konferensi ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang diadakan untuk memegang hak cipta dan produk hak terkait. The purpose of this study is to examine the legal protection of instrumental songs used in product advertisements and to examine legal sanctions for the use of instrumental songs used in product advertisements without permission. This study uses normative legal research methods. The results of the study show that instrumental songs as a form of copyrighted work in the field of songs and / or music with or without text are actually protected under Article 40 paragraph (1) letter d of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The creator has exclusive rights, and has moral and economic rights. Only the creator has the right to use. Other parties using for commercial purposes are required to obtain permission from the Creator. The use of instrumental songs for product advertisements without permission can be categorized as a violation, consequently the offender may be subject to civil and criminal penalties. Legal sanctions for the offender who uses instrumental songs without the author's permission for commercial purposes based on Article 113 Paragraph (3) may be subject to a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) and a maximum imprisonment of 4 (four) year. Based on Article 99 Paragraph (1), the creator has the right to file a claim for compensation. The form of compensation / compensation can be in the form of requests to release all or part of the income from organizing lectures, scientific conferences, performances or exhibitions of works held to hold copyright and related rights products.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue