cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 1 (2021)" : 6 Documents clear
Perlindungan Karya Cipta Podcast Audio Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 Putu Juliantika Dewi; I Dewa Ayu Dwi Ayu Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan dalam melindungi karya cipta podcast audio berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan mengetahui sanksi hukum apabila terjadi tindakan pembajakan seperti mengunggah ulang karya podcast audio oleh pihak lain tanpa izin podcaster. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa podcast audio dengan topik bahasan seperti ceramah, kuliah, pidato maupun ciptaan sejenis lainnya telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b UUHC, sedangkan diluar dari jenis topik tersebut belum diatur sehingga terjadi kekaburan norma perihal tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait frasa “ciptaan sejenis lainnya”. Atas tindakan mengunggah ulang podcast audio oleh pihak lain dengan tujuan komersial secara tidak sah, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UUHC dengan jalan melakukan pengaduan maupun mengajukan gugatan ganti rugi. Kata Kunci: Podcast Audio, Pembajakan, Sanksi Hukum, Hak Cipta. ABSTRACT The purpose of this research is to analyze the arrangements in protecting the copyrighted work of audio podcasts under the copyright act and to know the legal sanctions in the event of piracy such as re-uploading audio podcasts work by other parties without the permission of podcasters. This writing uses normative legal research methods with a statutory approach and analysis of legal concepts. The results of the analysis showed that audio podcasts with a subject topic such as sermons, lecturers, addresses, or other works of utterance have been set out in Article 40 paragraph (1) letter b of the Copyright Act, while outside of these types of topics have not been regulated so that there is a blurring of norms regarding the absence of further explanation related to the phrase “other works of utterance”. For the act of unlawfully re-uploading audio podcasts by others for commercial purposes may be penalized as stipulated in the copyright Act by making a complaint of filing a claim for demages. Keywords: Audio Podcasts, Piracy, Legal Sanctions, Copyright.
Fungsi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tabanan Dalam Rencana Tata Ruang Terhadap Masyarakat Ni Luh Juliani; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dinilai dapat mencapai hasil yang lebih besar dan dengan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan pendaftaran tanah secara sporadik. Kajian ini membahas sistem pendaftaran tanah dan fungsi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam rencana tata ruang di Kabupaten Tabanan serta hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Tabanan juga cara mengatasinya. Penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris. Kesimpulan penulisan ini yaitu Fungsi PTSL dalam rencana tata ruang terhadap masyarakat yaitu mampu menanggulangi permasalahan pemerintah atas peningkatan pembangunan serta mempermudah di dalam melakukan penataan tata ruang di Kabupaten Tabanan dan memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat serta dalam pelaksanaannya terdapat hambatan seperti Anggaran; Pengukuran; Peristiwa hukum kematian; Penyuluhan dan verifikasi; SDM yang berkompetensi; dsb. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Rencana Tata Ruang, Fungsi ABSTRACT Complete systematic land registration (PTSL) is the first land registration activity carried out simultaneously which includes all land registration objects throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village / kelurahan. Complete Systematic Land Registration is considered to be able to achieve greater results and in a relatively shorter time than sporadic land registration. This study discusses the land registration system and the function of implementing complete systematic land registration (PTSL) in the spatial plan in Tabanan Regency and the obstacles in implementing PTSL in Tabanan Regency as well as how to overcome them. This journal writing uses the empirical juridical method. The conclusion of this writing is the function of PTSL in spatial planning for the community, namely being able to overcome government problems in increasing development and making it easier to carry out spatial planning in Tabanan Regency and to guarantee legal certainty or rights to land owned by the community and in its implementation there are obstacles such as Budget; Measurement; Death law events; Extension and verification; Competent human resources; etc. Keywords: Complete Systematic Land Registration, Spatial Planning, Functions
Perlindungan Hak Cipta Atas Video Yang Disiarkan Secara Langsung Di Instagram I Made Febrian Surtiana; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji perlindungan atas karya cipta sinematografi dalam bentuk video siaran langsung Instagram yang diunggah ke Instagram Televisi (IGTV) berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta serta untuk mengetahui sanksi hukum atas pelanggaran penyiaran kembali video siaran langsung Instagram tanpa seizin pencipta. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil studi menunjukan bahwa video siaran langsung di Instagram yang diunggah ke IGTV, digolongkan sebagai karya sinematografi sehingga pencipta /atau pemegang hak cipta mendapatkan perlindungan Hak Cipta atas karyanya sebagaimana diatur didalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta. Namun ternyata pada penjelasan pasal tersebut masih ditemukan adanya norma kabur yaitu dari pengertian karya sinematografi yang hanya terbatas pada film. Sanksi hukum atas pelanggaran penyiaran kembali tanpa izin yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah sanksi pidana sebagaimana diatur pada pasal 113 ayat (2) dan sanksi perdata berupa gugatan ganti rugi. Kata Kunci: Hak Cipta, Video Siaran Langsung, Instagram ABSTRAK The purpose of this research is to examine the protection of cinematographic copyright works in the form of Instagram live broadcast videos uploaded to Instagram Television (IGTV) based on the Copyright Law and to find out legal sanctions for violations of re-broadcasting of Instagram live video broadcasts without the author's permission. Using normative legal research methods through statutory approaches and analytical approaches. The results of the study show that live video broadcasts on Instagram uploaded to IGTV are classified as cinematographic works so that the creator / or copyright holder gets Copyright protection for his work as stipulated in Article 40 paragraph (1) letter m of the Copyright Law. However, it turns out that in the explanation of the article there is still a vague norm, namely from the definition of cinematographic works which is only limited to films. Legal sanctions for violations of re-broadcasting without a license as regulated in the Copyright Law are criminal sanctions as regulated in Article 113 paragraph (2) and civil sanctions in the form of claims for compensation. Key Words: Copyright, live broadcast video , Instagram
Urgensi Pengaturan Pengawasan Terhadap Peredaran Jual-Beli Minuman Beralkohol Secara Daring/Online I Gusti Ayu Agung Dwi Candra; I Nengah Suantra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji peraturan-peraturan terkait dengan urgensi pengaturan pengawasan terhadap peredaran jual-beli minuman beralkohol secara daring/online. Adapun pendekatanya menggunakan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengkaji bagaimana Pengawasan pemerintah terhadap Penjualan Minuman Beralkohol dan bagaimana pengaturan pengawasan peredaran minuman beralkohol secara daring. Hasil yang dicapai dari penulisan ini yaitu adanya kekosongan norma terkait dengan implementasi dari pelaksanaan pengawasan pemerintah dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Yang dimana minuman beralkohol telah di atur pada perpres No. 74 entang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Apabila dilihat terkait dengan pengawasannya didasarkan pada Pasal 33 Peraturan Permendag Nomor 47 Tahun 2018 yang dimana telah mengatur siapa saja yang berwenang dalam melakukan pengawasan. Tetapi apabila dikaitkan pada Permendag RI/NO:15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol, bagian pengendalian dalam peraturan tersebut pada kenyataannya tidak menyebutkan bentuk kegiatan tetapi hanya menyebutkan subjek yang diatur Sedangkan Kegiatan Pengawasannya tidak disebutkan dalam peraturan tersebut. Sehingga sangat diperlukannyan aturan yang mengatur jelas tentang pengawasan minuman beralkohol secara online sehingga sangat urgen bagi pemerintah untuk mengatur peredaran minuman beralkohol sebagai upaya pencegahan (preventive), pengurangan resiko (preparedness), daya tanggap (response), serta pemulihan (recovery) yang dalam hal ini disebabkan oleh minuman beralkohol sehingga masyarakat merasa aman, terntram dan sejahtera. Kata kunci : Jual-Beli, Minuman Beralkohol, Pengawasan, Peran Pemerintah. ABSTRACT This type of research is a normative juridical study that examines the regulations related to the urgency of controlling the distribution of alcoholic drinks online / online. The approach uses statutory regulations (statue approach) and a conceptual approach. The purpose of this paper is to examine how government supervision of the sale of alcoholic drinks and how to regulate the distribution of alcoholic drinks online. The results achieved from this writing are the absence of norms related to the implementation of the implementation of government supervision in controlling the circulation of alcoholic drinks. Which is where alcoholic drinks have been regulated in Perpres No. 74 of 2013 concerning Control and Supervision of Alcoholic Drinks, when viewed in relation to the supervision it is based on Article 33 Regulation of the Minister of Trade Regulation Number 47 of 2018 which regulates who is authorized to carry out supervision. But if it is linked to the Minister of Trade Regulation RI / NO: 15 / M-DAG / PER / 3/2006 concerning Supervision and Control of Imports, Distribution and Sales, and Licensing of Alcoholic Drinks, the control section in the regulation in fact does not mention the form of activity but only mentions the subject. which is regulated While the Supervision Activities are not mentioned in the regulation. So it is very necessary to clearly regulate rules regarding the supervision of alcoholic drinks online so that it is very urgent for the government to regulate the circulation of alcoholic drinks as an effort to prevent (preventive), reduce risk (preparedness), responsiveness (response), and recovery (recovery) which in this case this is caused by alcoholic beverages so that people feel safe, secure and prosperous. Keywords: Buying and Selling, Alcoholic Beverages, Oversight, Government's
Kedudukan Hukum Warga Negara Indonesia yang Mendeklarasikan Diri Sebagai Pemberontak Anak Agung Mirah Manik Wedagama Putri Agung; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai pemberontakan serta akibat hukum bagi warga Negara yang melibatkan diri sebagai pemberontak. Tulisan dibuat dengan memakai metode penelitian hukum normatif dengan berfokus pada peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pemberontakan dalam sudut pandang hukum humaniter termasuk ke dalam konflik bersenjata semu yaitu konflik Negara dengan non Negara melalui Pasal 1 Ayat (4) Protokol tambahan I bahwa konflik dengan senjata disamakan dengan konflik bersenjata dalam hukum internasional. Akibat hukum penduduk Indonesia yang tergabung dalam kelompok radikal seperti ISIS tidak menyebabkan kewarganegaraanya dicabut karena termasuk ke dalam tindak pidana terorisme dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup. Kata Kunci: Kewarganegaraan, Warga Negara, Pemberontak ABSTRACT This study aims to examine the arrangements regarding the insurgency as well as the legal consequences for citizens who involve themselves as rebels. Writings are made using normative legal research methods by focusing on legislation. The results showed that the arrangement of rebellion in the viewpoint of humanitarian law belongs to the pseudo-armed conflict that is the conflict of the State with non-State through Article 1 Paragraph (4) Additional Protocol I that conflict with weapons is equated with armed conflict in international law. As a result, Indonesian citizens who belong to radical groups such as ISIS do not cause their citizenship to be revoked because they are included in terrorism crimes with the threat of life imprisonment. Keywords: Citizenship, Citizens, Belligerent
Penerapan Perlindungan E–Commerce Akibat Globalisasi Ekonomi Di PT Indria Putu Krisna Indira Yasana Putri; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Globalisasi merupakan salah satu fenomena yang pesat terjadi di dunia khususnya dalam perkembangan kemajuan teknologi dan perdagangan bebas antar negara tanpa batas. Hal ini menunjukkan bagaimana cepatnya arus interaksi mengglobal dalam bidang ekonomi , social , politik , hukum , teknologi dan budaya. Melalui adanya pengaruh tersebut menyebabkan lahirnya aturan perdagangan bebas yang baru dan lebih terfokus kepada pengembangan pasar bebas dan bagaimana sistem perdagangan bebas tersebut. Salah satu bentuk dari adanya globalisasi tersebut ialah e – commerce yang menjadi cara alternative untuk melaksanakan perdagangan di seluruh dunia dengan sistem yang lebih mudah , cepat dan tetap mendapatkan perlindungan atas hukum yang berlaku pada setiap transaksinya. Penelitian ini mengambil judul Penerapan Perlindungan Globalisasi Akibat Globalisasi Ekonomi dengan maksud dan tujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi pihak – pihak yang terlibat dalam kegiatan e – commerce di pt indria, mempelajari bagaimana kendala dan dampak pelaksanaan e – commerce yang tengah marak dilakukan masyarakat indonesia di pt indria, mendapatkan informasi menyeluruh melalui penelitian mengenai pelaksanaan atas adanya pengaturan UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di pt indria. Metode penelitian yang di gunakan pada perusahaan yang menjadi obyek penelitian yakni PT Indria adalah metode penelitian yang digunakan adalah yuridis dan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan perjanjian berup kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen, kendala – kendala serta dampak pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik serta pelaksanaan Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci: E-Commerce, Perlindungan Hukum, Implementasi, Globalisasi Ekonomi Abstract Globalization is a phenomenon that is rapidly occurring in the world, especially in the development of technological advances and unlimited free trade between countries. This shows how fast the flow of global interactions in the fields of economy, social, politics, law, technology and culture. This influence led to the birth of new free trade rules and was more focused on the development of the free market and how the free trade system was. One form of globalization is e-commerce which is an alternative way to carry out trade around the world with a system that is easier, faster and still gets protection from the laws that apply to each transaction. This research takes the title Application of Globalization Protection Due to Economic Globalization with the aim and aim of knowing how the implementation of the agreement for parties involved in e-commerce activities at PT Indria, studying the obstacles and impacts of the implementation of e-commerce that is currently rife in Indonesian society at PT indria, get comprehensive information through research on the implementation of the provisions of Law No. 11 of 2008 concerning electronic information and transactions at PT Indria. The research method used in the company which is the object of research, namely PT Indria, is the research method used is juridical and empirical. The results of this study are to determine the implementation of agreements in the form of agreements made by businesses and consumers, the constraints and impacts of the implementation of electronic transaction activities and the implementation of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Keywords: E-Commerce, Legal Protection, Implementation, Economic Globalization

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue