cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 4 (2021)" : 7 Documents clear
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Hand Sanitizer Yang Dikemas Ulang Tanpa Izin Edar Ni Putu Dinar Nareswari; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan konsumen berkaitan dengan penjualan hand sanitizer yang dikemas ulang tanpa izin edar, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha selaku penjual hand sanitizer yang dikemas ulang tanpa izin edar. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana pengaturan hukum terkait ketentuan izin edar dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan analisis bahan hukum berupa peraturan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan analisa konsep hukum (analytical and conceptual approach). Adapun hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah Pelaku usaha yang memperdagangkan hand sanitizer tanpa izin edar, telah melanggar hak-hak konsumen sehingga konsumen berhak untuk menuntut haknya melalui proses ganti rugi, kompensasi, dan/atau rehabilitasi. Pelaku usaha selaku penjual juga dapat dibebankan bentuk sanksi lain, berupa sanksi administratif dan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Konsumen, Izin. ABSTRACT The writing of this article aims to identify legal protection for consumers, due to repackaged hand sanitizers selling as well as to find out the sellers responsibility due to hand sanitizers repackaged that sold without marketing authorization. Normative legal research method is used to identify the legal arrangements related to the provisions of the marketing authorization according to Indonesian consumer protection law. The type of approach used in writing this article is statute approach which analizing legal materials in the form of statutory regulations and analytical and conceptual approach of legal concept. The results achieved from this research are the sellers who sell the hand sanitizers without marketing authorization, have violated the rights of consumers, so the consumers have the right to claim their rights through compensation, and / or rehabilitation processes. Sellers may also be subject to other sanctions, such as criminal sanctions and administrative sanctions, in written in the “Consumer Protection Act”. Keywords: Legal protection, Consumer, Authorization
Terobosan Hukum Penanggulangan Pelarian Diri Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Dejan Alija Dedra; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini adalah untuk menemukan kepastian hukum terkait upaya pencegahan dan pemberantasan atas maraknya kasus pelarian diri narapidana di berbagai Lembaga Pemasyarakatan. Studi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik studi kepustakaan atas bahan hukum berdasarkan buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelarian diri narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk tindakan kriminal, termasuk di dalamnya aturan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat serta mekanisme penanggulangan pelanggaran agar sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam pemasyarakatan di Indonesia. Kata Kunci: Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Pelarian Diri ABSTRACT The purpose of achievement in learning through journal article writing related to the legal certainty as per prevention and eradication measures in prisoner escape cases continued to run rampant at numerous Correctional Facilities. The use of normative juridical methods in journal writing emphasizes literature study from books, journals, and legislation. The research process represents to discover classification of prison fugitives as a form of criminal act including stern punishment for parties involved and the explanation of violent handling mechanism to fulfill the purpose of punishment in Indonesian Correctional Institutions. Key Words: Convict, Correctional Institution, Fugitives
Gagasan Mekanisme Ex Ante Review Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Legislasi di Indonesia Ayu Putu Cyntia Jaya Nareswari; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK MK memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas suatu UU. Tingginya permohonan pengujian di MK secara tidak langsung memperlihatkan kurang maksimalnya kualitas legislasi di Indonesia. Banyak materi muatan dalam UU yang berlaku dirasa bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga menimbulkan kerugian konstitusional. Sesuai amanat UUD NRI 1945, suatu UU yang dirasa inkonstituional hanya dapat diselesaikan dengan satu-satunya jalan yaitu melalui konstitusional review di MK. Pada dasarnya upaya konstitusional review ini tidak dapat sepenuhnya menekan kerugian inkonstitusional, meskipun sudah mencapai tujuan melindungi hak konstitusional warga Negara. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gagasan mekanisme ex ante review bisa muncul di Indonesia serta bagaimana kesesuaian sistem pengujian ex ante review apabila diterapkan di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kualitas legislasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan UU, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Dari pembahasan artikel ini dapat diketahui bahwa tidak mudah untuk mengkontruksi mekanisme ex ante review di Indonesia karena perlu melakukan amandemen terhadap konstitusi serta mengetahui bahwa upaya peningkatan kualitas legislasi juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan proses pembentukan UU oleh parlemen dan memperhatikan partisipasi masyarakat. Kata Kunci: Ex ante review, Legislasi, Mahkamah Konstitusi ABSTRACT The Constitutional Court has the authority for the constitutionality of a law.The high number of petitions for review in the Constitutional Court indirectly shows the poor quality of legislation in Indonesia.Many of the material contained in the applicable law are deemed contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, causing constitutional losses. In accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, a law that is deemed unconstituional can only use the only way, namely through a review in the Constitutional Court. In a prudent effort, this constitutional review cannot overcome unconstitutional losses, even though it has achieved the goal of protecting the constitutional rights of citizens. The purpose of this research is to see how the ex ante mechanism can emerge in Indonesia and how the appropriateness of the ex ante review system when applied in Indonesia as an effort to improve the quality of legislation in indonesian. The method used in this research is a normative legal research method by using statue approach, a conceptual approach and a historical approach. From this article, it can be seen that it is not easy to construct an ex ante review in Indonesia because it is necessary to amend the constitution as well as indicators that improving the quality of legislation can also be done by the process of making legislation orders and paying attention to public participation. Keywords: Ex ante review, Legislation, Constitutional Court
Pengaruh Cuti Bersama Hari Raya Natal Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali Terhadap Pelayanan Kantor Pos Denpasar I Putu Gede Surya Trisnawan; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah guna mengetahui terkait pengaruh cuti bersama berdasarkan surat edaran gubernur Bali terhadap pelayanan kantor pos denpasar. Metode penelitian yang digunakan dalam proses pembuatan jurnal ini ialah metode penelitian hukum empiris yang memuat dua aspek penting yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum serta penelitian terhadap identifikasi hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa arahan dari Gubernur Bali berdasarkan surat edaran dengan nomor : 003.1/12955/PK/BKD sangat berpangaruh terhadap pelayanan PT Pos Indonesia selaku badan usaha milik negara. PT Pos Indonesia melalui direksinya membuat keputusan direksi pos tentang hari libur dan petugas dinas dengan menyatakan bahwa kegiatan pelayanan pengiriman logistik oleh PT Pos Indonesia (Persero) hanya berhenti pada Hari Raya Natal. Dan diluar hari tersebut pelayanan pengiriman logistik oleh PT Pos Indonesia (Persero) tetap berlangsung. Keputusan direksi tersebut menjadi dasar bagi PT Pos Indonesia (Persero) dalam melakukan operasional agar mampu tetap melaksanakan pelayananan pengiriman logistik ke seluruh wilayah di Indonesia, sehingga semua kiriman menjadi tepat waktu. Kata Kunci: Pelayanan, Logistik, Surat Edaran ABSTRACT The purpose of the implementation of this study was to determine the effect of collective leave based on a circular from the governor of Bali on Denpasar post office services. The research method used in the process of making this journal is an empirical legal research method which contains two important aspects, namely research on legal effectiveness and research on legal identification. The results of the study show that the direction from the Governor of Bali based on a circular number: 003.1 / 12955 / PK / BKD greatly influences the services of PT Pos Indonesia as a state-owned enterprise. PT Pos Indonesia through its directors made a decision by postal directors regarding holidays and service officers by stating that logistics delivery service activities by PT Pos Indonesia (Persero) only stopped on Christmas Day. And outside that day, the logistics delivery service by PT Pos Indonesia (Persero) continues. The decision of the board of directors is the basis for PT Pos Indonesia (Persero) in carrying out operations in order to be able to continue to carry out logistics delivery services to all regions in Indonesia, so that all shipments are on time. Keywords : Services, Logistics, Circular Letter
Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Korporasi Hasil Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia I Kadek Andi Pramana Putra; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perampasan aset korporasi hasil tindak pidana illegal fishing di Indonesia serta urgensi pengaturan perampasan aset korporasi dalam mencegah terjadinya kerugian negara akibat dari dilakukannya illegal fishing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak mengatur mekanisme perampasan aset korporasi hasil tindak pidana illegal fishing di Indonesia. Pengaturan perampasan aset korporasi ini sangat penting mengingat kerugian yang ditimbulkan baik secara ekonomi maupun lingkungan dari tindak pidana illegal fishing sangat besar. Pemerintah perlu segera membentuk produk hukum terkait mekanisme perampasan aset korporasi hasil tindak pidana illegal fishingguna memberika kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi masyarakat dan Negara. Kata Kunci : Illegal Fishing, Perampasan Aset, Korporasi ABSTRACT This research aim to investigate the regulation of confiscation of corporate asets resulting from illegal fishingin Indonesia and urgency of regulating asset forfeiture of corporate to prevent state losses due to illegal fishing. In this study, the researcher uses normative research method with conceptual approach. The result of this study indicate that law system in Indonesia do not set confiscation asets of result criminal act of illegal fishingin Indonesia. The adjustment of confiscation of corporates asets is essential due to the disadvantage and damaging economic and the environment in Indonesia. The government need to create law products due to confiscation of corporate asets resulting from illegal fishingin order to provide conviction, advantages, and legal justice to every community and state. Keywords : Illegal Fishing, Asset Forfeiture, Corporation
Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube I Gusti Ngurah Bayu Pradana; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui pengaturan mekanisme pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif terkait cover lagu di Situs Youtube serta upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta lagu di media sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan bahan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dengan analisis konsep hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam hal cover lagu tidak dikategorisasikan pelanggaran jika mendapatkan ijin dari pencipta berdasarkan pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta, pencipta memiliki hak ekslusif berupa hak ekonomi dan hak moral atas karya cipta lagunya. Mekanisme izin diikuti dengan pembayaran fee melalui mekanisme peranan Lembaga Manajemen Kolektif kepada pemegang hak cipta berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta. Upaya hukum atas pelanggaran hak cipta berupa Cover Lagu tanpa ijin pencipta dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi. Kata Kunci: Hak Cipta Lagu, Cover Lagu, Royalti, Lembaga Manajemen Kolektif, Youtube ABSTRACT The purpose of this article is to ensure management through a Collective management system regarding song covers on the Youtube Site and legal remedies that can be taken in the event of song copyright on social media. The research method used in this paper is normative legal research, namely by examining the invitation regulations and literature materials related to the subject matter with the analysis of legal concepts. The results of the study show that in terms of song covers are not categorized if they get permission from the creator based on Article 80 of Law No.28 of 2014 Copyright, the creator has exclusive rights in the form of economic rights and moral rights to the song's copyright. The permit mechanism follows the payment of fees through Collective Management institutions to copyright holders based on Article 87 of Law Number 28 of 2014 Copyright. Legal remedies for copyright in the form of cover songs without the author's permission can be through litigation and non-litigation channels. Key Words: Song Copyright, Song Cover, Royalty, Collective Management Institute, Youtube
Penguasaan Negara Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Hak Cipta di Indonesia Ida Bagus Yoga Darma Putra; I Wayan Wiryawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah memahami kedudukan negara sebagai pemegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui status masyarakat adat sebagai pelaksana dalam pelestarian EBT dalam perspektif Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan negara sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional termuat dalam ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 menjekaskan kedudukan negara adalah sebagai pemgang otorisasi atas EBT. Sedangkan status masyarakat adat sebagai pelaksana dalam pelestarian EBT dalam perspektif hukum Hak Cipta tidak diatur secara eksplisit dalam UUHC namun sebagai masyarakat yang sudah turun temurun tentu perlu dipertegas bahkan diberikan hak sebagai Pemegang Hak Cipta atas EBT. Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional, Penguasaan Negara, Masyarakat Adat ABSTRACT The purpose of this research is to understand the position of the state as the holder of the Copyright for Traditional Cultural Expressions (EBT) in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and to find out the status of indigenous peoples as executors in the conservation of EBT from a Copyright perspective. The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results show that the state's position as the copyright holder of traditional cultural expressions is contained in the provisions of Article 38 and Article 39 of the UUHC which emphasize that the state's position is as the holder of authorization for EBT. Meanwhile, the status of indigenous peoples as executors in the conservation of EBT in the perspective of Copyright law is not explicitly regulated in the UUHC, but as a community that has been passed down from generation to generation, it certainly needs to be affirmed and even given rights as Copyright Holders of EBT. Key words: Traditional Cultural Expression, Country Mastery, Indigenous Peoples

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue