cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 06, No. 05, November 2018" : 25 Documents clear
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SINGARAJA I Gede Deva Maliarda Guna; I Gusti Ngurah Wairocana; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.283 KB)

Abstract

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif di Kota Singaraja, pemerintah setempat telah mengeluarkan pengaturan dibidang Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Daerah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Buleleng nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Kesimpulan dalam penelitian hukum ini antara lain pelaksanaan Peraturan Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya di Kota Singaraja belum terlaksana dengan efektif. Selain itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat Kota Singaraja juga belum seluruhnya tahu dan mengerti apa itu pengelolaan sampah. Saran dalam penelitian ini antara lain, agar kedepannya lebih aktif melakukan sosialisasi ke desa dan kelurahan yang ada di Kota singaraja. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengelolaan Sampah, Peraturan Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
ANALISIS WACANA KEIKUTSERTAAN AUSTRALIA DALAM ASSOCIATION OF SOUTH-EAST ASIAN NATIONS (ASEAN) MELALUI PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL Muhammad Febrian Tedyasta Puja; Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.962 KB)

Abstract

ABSTRAK Keinginan Australia untuk ikut serta dalam keanggotaan Association of Southeast Asia (ASEAN) dipertanyakan, karena letak dan kepentingannya yang berbeda dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, sehingga perlu adanya analisis mengenai wacana keikutsertaan Australia dalam keanggotaan ASEAN dilihat dari perspektif hukum internasional. Penelitian ini disusun untuk memberikan analisis tentang wacana keikutsertaan Australia dalam ASEAN. Analisis didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Piagam ASEAN. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, oleh karenanya menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Australia dimungkinkan masuk dalam keanggotaan ASEAN dengan beberapa mekanisme dan syarat yang harus dipenuhi sebagai negara anggota baru. Walaupun dari segi letak geografis Australia bukan bagian dari Asia Tenggara. Namun kemungkinan tersebut dapat terlaksana melalui konsensus dari negara-negara anggota ASEAN. Keikutsertaan Australia akan berpengaruh pada negara-negara anggota ASEAN lainnya termasuk Indonesia. Hubungan antara Australia dan Indonesia akan menjadi lebih erat dan kerja sama antara kedua negara menjadi semakin beragam sehingga menghasilkan dampak yang baik bagi ASEAN. Kata Kunci: ASEAN, Australia, Anggota Baru ASEAN, Indonesia.
PENATAAN DAN PELESTARIAN KAWASAN LINDUNG DI KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG A.A Ngr. Manik Suastika Jelantik; Ibrahim R
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.113 KB)

Abstract

Penataan dan pelestarian kawasan lindu di Kabupaten Badung. Berdasarkan hal tersebut muncul permasalahan yaitu terdapat pelanggaran penebangan pohon dan pendirian bangunan sehingga pelestarian kawasan lindu belum dapat diwujudkan. Faktor yang menjadi kendala dalam pelestarian kawasan lindung. Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum empiris dengan menggunakan data primer berupa hasil wawancara, dan data sekunder dengan teknik studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penataan dan pelestarian kawasan lindung dikabupaten badung belum dapat diwujudkan secara maksimal berdasarkan peraturan daerah tentang RTWR kabupaten badung. Kendala dalam pelestarian tersebut yaitu peran serta masyarakat yang kurang dalam melestarikan kawasan lindung. Kata Kunci : Penataan, Pelestarian Kawasan Lindung
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI Ida Ayu Ketut Gayatri Wulandari Pemaron; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.931 KB)

Abstract

Pemerintah Provinsi Bali telah meresmikan Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang sebelumnya bernama Rumah Sakit Mata Indera Rumah sakit tersebut belum melengkapi persyaratan administrasi pembangunan gedung atau Izin Mendirikan Bangunan. Terdapat dua rumusan masalah dalam penulisan ini, yakni: bagaimana pengaturan penerbitan izin mendirikan bangunan dan akibat hukum dari pendirian Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum, dan pendekatan kualitatif guna menggambarkan dan menghasilkan data yang deskriptif. Hasil dari penulisan ini adalah Peraturan mengenai penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terkait pendirian bangunan Rumah Sakit di Provinsi Bali adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit. Akibat hukum yang timbul adalah pihak pengelola Rumah Sakit Mata Bali Mandara dapat dikenakan sanksi administratif. Kata Kunci: Rumah Sakit, Izin, Akibat Hukum
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA SEBAGAI PRASYARAT PENYELENGGARAAN USAHA PONDOK WISATA DI KABUPATEN GIANYAR Ayu Chitra Permatasari Dewi; I Made Arya Utama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.662 KB)

Abstract

Gianyar merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di Provinsi Bali. Gianyar dikenal di kalangan wisatawan sebagai salah satu destinasi wisata berbasis alam dan budaya. Gianyar memiliki potensi pariwisata yang menjadikannya sebagai salah satu destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini menyebabkan munculnya sarana-sarana akomodasi untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan, yang salah satunya berbentuk usaha pondok wisata. Pendirian pondok wisata ini harus didaftarkan oleh pengusaha pariwisata. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana pengaturan pendaftaran usaha pariwisata dalam penyelenggaraan usaha pondok wisata di Kabupaten Gianyar serta bagaimana pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dalam penyelenggaraan usaha pondok wisata di Kabupaten Gianyar. Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan serta pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata sebagai prasyarat penyelenggaraan usaha pondok wisata di Kabupaten Gianyar. Makalah ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris yang mengkaji pengaturan serta pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dalam penyelenggaraan usaha pondok wisata di Kabupaten Gianyar. Mengenai pengaturan usaha pondok wisata di Kabupaten Gianyar diatur dalam regulasi nasional dan regulasi daerah. Regulasi-regulasi tersebut mengatur bahwa setiap pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pondok wisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata. Pendaftaran usaha pariwisata tersebut terdiri dari beberapa tahapan, dimana jika semua tahapan tersebut telah dilakukan maka pengusaha pondok wisata akan mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata atas usaha pondok wisata yang telah terdaftar tersebut. Kata Kunci: Pendaftaran, Pondok Wisata, Usaha Pariwisata

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue