cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 2 (2022)" : 7 Documents clear
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI Darmawan, I Gede Aditya Lucky; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Desa Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui mendalami faktor-faktor apa saja yang menyebakan anak anak melaksanakan kejahatan pidana pencurian, serta untuk memahami bagaimana upaya penanggulangan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh anak di daerah Bali. Studi ini menggunakan metode penelitian secara empiris, Penelitian ini mempergunakan pendekatan fakta (The Fact Approach) ialah pendekatan yang dilakukan upaya perspektif kejadian yangg benar ada, agar upaya dengan adanya pelajaran lapangang perihal faktor sebab dan upaya penanggulangan kejahatan pencurian oleh anak yakni anak melakukan sebuah tindak pidana pencurian anak berkonflik dengan hukum. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian dilatar belakangi oleh beberapa faktor eksternal maupun internal yakni faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor ekonomi, faktor bacaan dan media. Serta upaya penanggulangan yang diupayakan oleh pihak kepolisian Polda Bali terdapat 3 tindakan yaitu tindakan pre-emtif dengan cara melakukan pendekatan persuasif dari keluarga maupun lingkungan usaha yang dilakukan ini bertujuan agar keluarga maupun lingkungan lebih peka terhadap yang terjadi pada lingkungan pergaulan anak, Tindakan preventif yakni melakukan sosialisasi, penyuluhan tentang tindak pidana anak kepada masyarakat, melakukan siaran radio dan seimnar tentang anak. Tindakan represif yakni melakukan himbauan kepada masyarakat, melaksanakan penyidikan dan patroli. Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Pencurian, Anak, ABSTRACT This study aims to find out what factors cause children to commit the crime of theft, as well as to find out how the police efforts to deal with the perpetrators of the crime of theft by children in the Bali area. This study uses empirical research methods. This study uses a factual approaach (The Fact Approach) whch is an approaach that is caried out by loking at event tat actualy occurred, or an approacch by condcting field studis regarding the causes and eforts to overcome the crime of theft by children, namely children. committing a crime of child theft is in conflict with the law. The results of this study indicate that the factors that cause children to commit theft are motivated by several external and internal factors, namely family factors, education and school factors, economic factors, reading and media factors, environmental factors. As well as the countermeasures carried out by the Bali Police, there are 3 actions, namely pre-emptive action by taking a persuasive approach from the family and the business environment. socialization, counseling about criminal acts of children to the community, conducting radio broadcasts and seminars about children. Repressive measures include making appeals to the community, carrying out investigations and patrols. Keyword: Counermeasures, Thef, Child
PENYIMPANAN VIDEO YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Saputra, Niko Julian; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Desa Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimanakah pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyimpanan video yang mengandung unsur pornografi untuk kepentingan pribadi dalam perspektif hukum pidana dan hak privasi serta pandangan hukum agama dan hukum adat di Indonesia mengenai masalah penyimpanan video yang mengandung pornografi untuk kepentingan pribadi ini menggunakan metode penelitian normatif, dikarenakan masih belum jelasnya pengaturan mengenai penyimpanan video bermuatan pornografi untuk diri sendiri. Pengakuan hak atas materi pornografi sebagai hak privasi perlu diamati karena dapat memberikan akibat serius bagi individu pada masyarakat dalam penghayatan dan penerapan norma kesusilaan di Indonesia, lalu Ijin kepemilikan pornografi secara pribadi dari perspektif hukum adat dan hukum agama hal tersebut dapat menimbulkan perubahan untuk pribadi dalam pemahaman nilai kesusilaan sesuai dengan adat dan agama yang berlaku di Indonesia dikarenakan posisi mengenai kejahatan seksual ini diposisikan sebagai sebuah perbuatan pelanggaran yang sangat serius terhadap adat dan agama yang ada di Indonesia. Kata kunci: Video, Pornografi, Pidana ABSTRACT The purpose of this study is to analyze how the regulations in the legislation regarding the storage of videos containing pornographic elements for personal interests in the perspective of criminal law and privacy rights as well as the views of religious law and customary law in Indonesia regarding the problem of storing videos containing pornography for personal interests are arranged. This study uses a normative research method, because the regulations regarding the storage of pornographic videos are still unclear. Recognition of the right to pornographic material as a privacy right needs to be observed because it can have serious consequences for individuals in society in the appreciation and application of moral norms in Indonesia. Moral values ??are in accordance with the prevailing customs and religion in Indonesia because the position regarding sexual crimes is positioned as a very serious violation of customs and religions in Indonesia. Keywords: Video, Pornography, Criminal
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA SISTEM PEMBAYARAN MOBILE BANKING DALAM BERTRANSAKSI MELALUI E-COMMERCE Meliandriani, Komang; Rudy, Dewa Gde
Kertha Desa Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan kajian guna mengetahui hal-hal mengenai ketentuan hukum untuk melindungi pengguna prosedur pembayaran m-banking saat bertransaksi melalui e-commerce serta penyelesaian yang dapat ditempuh apabila terdapat sengketa dalam pelaksanaannya sebagaimana pengaturan hukum yang sah di Indonesia. Kajian ini ditulis berdasarkan teknik metode penulisan yuridis normatif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil analisis menerangkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen pengguna sistem pembayaran m-banking melalui e-commerce dapat ditemukan pada ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Apabila terdapat sengketa, bisa diselesaikan serupa dengan penyelesaian konvensional mengacu pada KUHP, atau Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya melalui meja hijau ataupun di luar meja hijau sebagaimana dilakukan sesuai persetujuan para pihak meliputi konsiliasi atau mediasi ataupun arbitrase. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, M-banking, E-commerce ABSTRACT The purpose of this study is to know the legal provisions to protect users of m-banking payment procedures when transacting through e-commerce as well as settlements that can be taken if there is a dispute in its implementation as legal arrangements in Indonesia. This study was written based on the technique of normative juridical writing methods, through the approach of legislation and conceptual approach. The results of the analysis explain that legal protection for consumers using m-banking payment system through e-commerce can be found in the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and Bank Indonesia Regulation No. 16/1/PBI/2014 concerning Consumer Protection of Payment System Services. If there is a dispute, it can be resolved similar to the conventional settlement referred to the Criminal Code, or Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, among others through the green table or outside the green table conducted in accordance with the consent of the parties including conciliation or mediation or arbitration. Keywords : Consumer Protection, M-banking, E-commerce
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF KAIN TENUN ENDEK BALI YANG DIMILIKI SECARA CIPTA PERSONAL Darma Putri, Ni Kadek Melinda; Dedy Priyanto, I Made
Kertha Desa Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini memiliki tujuan yakni menganalisis perlindungan hukum bagi para perajin kain Tenun Endek Bali yang memiliki motif yang diciptakan secara personal. Studi ini mempergunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengaplikasikan sumber dari data primer serta data sekunder dalm penyusunannya yang diperoleh melalui wawancara terhadap responden dan informan. Hasil daripada studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Kain Tenun Endek Bali telah tercantum dalam Pasal 38 hingga 39 UUHC serta karya modifikasi oleh perajin diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j UUHC. Prihal upaya dari pemerintah dalam memberikan legalitas terhadap kepemilikan motif yang telah dimodifikasi oleh perajin atau dengan kata lain kepemilikan motif secara personal setelah adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan perusahaan ternama di luar negeri bernama Christian Dior yakni dengan 2 (dua) upaya. Upaya yang dimaksud adalah upaya preventif yang menitikberatkan pada upaya pencegahan serta upaya represif yang menekankan pada langkah pengendalian sosial setelah terjadinya suatu peristiwa. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenun Endek Bali, Hak Cipta Personal ABSTRACT This study aim to analyze the legal protection for Balinese Endek Weaving fabric craftsmen who have personally created motifs. This study uses empirical juridical legal research methods using primary data and secondary data in its preparation obtained through interviews with respondent and informant. The outcome of the study show that legal protection for Balinese Endek Woven Fabrics has been regulated in Articles 38 to 39 of the Law Number 28, 2014 about Copyright and modified works by craftsmen are regulated in Article 40 paragraph (1) letter j. In terms of the governments’s efforts to provide legality to the ownership of motifs that have been modified by craftsmen after the cooperation between the Bali Provincial Government and Christian Dior Fashion House, namely with 2 (two) efforts. The efforts are preventive efforts that focus on prevention efforts and repressive efforts that emphasize social control measures after an event occurs. Key Words: Legal Protection, Balinese Endek Woven Fabric, Personal Copyright
KEABSAHAN AKTA NOTARIS BERBASIS CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK Sembiring, Rezeky Febrani; Karma Resen, Made Gde Subha
Kertha Desa Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan hukum dengan judul keabsahan akta notaris berbasis cyber notary ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum pada pembuatan akta otentik bagi notaris yang menggunakan konsep cyber notary. Proses pengkajian penulisan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan sehingga metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif. Adanya wabah virus COVID-19 di Indonesia telah mengurangi mobilitas masyarakat dan beralih menjadi daring. namun, terdapat pembatasan bagi notaris untuk melaksanakan keseluruhan tugas dan fungsinya secara daring. notaris diberikan kewenangan lain yang diatur pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Salah satu dari kewenangan lain yang dimaksud memiliki konsep pembuatan akta secara elektronik ialah mensertifikasi transaksi, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Adanya, konsep cyber notary tersebut ternyata memiliki konflik norma dengan Pasal 16 ayat (9) mengenai unsur kata dihadapan yang menjadi syarat formil sahnya suatu akta otentik sebagaimana tercantum pada Pasal 16 ayat (9) tentang jabatan Notaris. Untuk mengatasi konflik norma yang terjadi maka perlu digunakan kedua pasal tersebut sepanjang telah memenuhi ketentuan pada Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta terpenuhinya keotentikan akta yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Sehingga dalam melakukan tugas dan fungsinya dengan konsep cyber notary dapat dikatakan sah sebagai akta otentik karena undang-undang telah memberikan kewenangan tersebut kepada notaris. Kata Kunci: Cyber Notary, Keabsahan, Akta Otentik ABSTRACT Legal writing with the title of notary deed validity based on cyber notary aims to examine legal certainty in making authentic deeds for notaries who use the concept of the cyber notary. In the process of reviewing the author uses a statutory approach so that the method used is a normative legal research method. The outbreak of the COVID-19 virus in Indonesia has reduced people's mobility and switched to being online. however, there are restrictions for notaries to carry out all their duties and functions online. Notaries are given other powers as regulated in Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. One of the other authorities concerned with having the concept of making electronic deeds is to certify transactions, make waqf pledge deeds, and aircraft mortgages. In fact, the concept of cyber notary turns out to have a conflict of norms with Article 16 paragraph (9) regarding the element of preface which is a formal requirement for the validity of an authentic deed as stated in Article 16 paragraph (9) concerning the position of a Notary. To overcome the conflict of norms that occurs, it is necessary to use the two articles as long as they have complied with the provisions of Article 16 paragraph (7) of Law Number 2 of 2014 and the fulfillment of the authenticity of the deed regulated in Article 1868 of the Civil Code. So that in carrying out its duties and functions with the concept of a cyber notary, it can be said to be valid as an authentic deed because the law has given that authority to a notary. Keywords: Cyber Notary, Validity, Authentic Deed
PENGARUH SANKSI PIDANA TERHADAP RESIDIVIS DALAM PROSES RESOSIALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Kertha Desa Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pidana adalah salah satu contoh masalah-masalah yang ada di dalam hukum pidana. Mengenai pengaruh pidana terhadap residivis, adalah salah satu faktor penting dalam proses pembinaan, dan perlu adanya usaha-usaha untuk mencapai tujuan pembinaan tersebut. Maka perlu dilakukannya penelitian dengan metode empiris yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat, dengan menggunakan kuisioner dan wawancara kepada pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Kelas II A. Dengan adanya pemberatan pidana, hal tersebut membuat para residivis merasa jera, menyesal dan merasakan kekhawatiran dengan penjatuhan pidana yang akan diterimanya (diperberat). Dalam proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan guna mencapai tujuan pembinaan tersebut telah dilakukan suatu tindakan — tindakan maupun usaha — usaha yang mendukung proses pembinaan tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa Pembinaan kepribadian yaitu pendidikan Agama, pengenalan kepada masyarakat dan Pembinaan kemandirian yaitu keterampilan atau mengasah sesuatu yang dikuasai dalam perihal pekerjaan (Bekerja) . Dengan proses tersebut tujuan pembinaan dapat tercapai dan para narapidana khususnya residivis siap untuk kembali kemasyarakat dan menjadi warga masyarakat yang baik. Kata Kunci: Resosialisasi, Pidana, Residivis, Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kerobokan ABSTRACT The crime represent one of the number of problems exist in criminal law. Concerning influence of crime to recidivist, representing one of the important factor in course of resocialitation, and need the existence of effort to reach the target of resocialitation. Hence require to do of research with functioning empirical method to see law manifestly and check how to work law in society, by using method of quitioner and interview to all convict, to officer at Correctional Institute in Kerobokan. With existence of crime weight, the mentioned make all recidivist feel to discourage, regreting and feeling care to crime fallout to accept of (exacerbated). In course of resocialitation in Correctional Institute of Class IIA Kerobokan utilize to reach the target of the resocialitation have been conducted by an action and effort supporting process of resocialitation the in Correctional Institute in the form of Personality Coaching that is Religion Education, recognition to society and skilled or one that is mastered in the matter of work (Working). With process is target of resocialitation can reach and all convict specially recidivist ready for returning to community and become good society citizen. Keyword: Resocialitation, Crime, Recidivist, Correctional Institute Class of IIA Kerobokan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA KASUS PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, restorative justice dapat atau tidaknya diterapkan untuk anak yang menjadi pelaku dalam kasus pembunuhan, dan mengetahui tindakan pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan untuk anak sebagai pelaku kasus pembunuhan di indonesia. Sehingga dalam penelitian jni, menggunakan metode normatif yang berdasarkan pada pendekatan fakta, kasus serta data kepustakaan, yang disajikan dengan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari analisis diketahui bahwa restorative justice belum bisa untuk diterapkan kepada anak sebagai pelaku dalam kasus pembunuhan. Penerapan pidana anak yang lebih ringan dengan mengesampingkan sifat pemidanaan yang konsevatif dan menerapkan pemidanaan anak yang lebih ramah sesuai dengan prinsip restorative justice. Kata Kunci: Anak, Restorative Justice, Pembunuhan, Tanggung Jawab ABSTRACT This study aims to determine whether or not restorative justice can be applied to children who are perpetrators of murder cases, and to find out the government's actions in an effort to provide protection for children as perpetrators of murder cases in Indonesia. So that in this study, using a normative method based on an approach to facts, cases and literature data, which is presented with qualitative data analysis. So from this it can be seen that restorative justice has not been able to be carried out on children as perpetrators in murder cases, as well as the application of a lighter juvenile crime with a conservative nature of punishment and applying a more friendly child punishment in accordance with restorative justice. Keywords: Children, Restorative Justice, Murder, Responsibility

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue