cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 4 (2020)" : 7 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA EKSPEDISI (STUDI DI JNE KEDIRI-TABANAN) Gilang Permana, AA Ngurah Bagus; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Desa Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.37 KB)

Abstract

Tujuan penulisan artikel jurnal ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyebab kelalaian, upaya pencegahan dan perlindungan hukum oleh JNE Kediri-Tabanan kepada konsumennya yang mengalami kerugian akibat kelalaian dalam pengiriman. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan pengamatan atau observasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (!) faktor penyebab terjadinya kelalaian pada JNE karena kurangnya pegawai di saat sedang ramai, (2) upaya pencegahan dengan melakukan 4 oprasional yaitu collecting, transporting, processing, delivery, (3) perlindungan bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat kelalaian dalam pengiriman adalah berupa kompensasi ganti rugi oleh penyedia jasa ekspedisi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Jasa Pengiriman Abstract The purpose of writing this journal article is to find out and analyze the causes of negligence, prevention efforts and legal protection by JNE Kediri-Tabanan to consumers who suffer losses due to negligence in shipping. This writing uses empirical legal research methods, which use data collection techniques in the form of interviews and observations. Based on the results of research and discussion it can be concluded that (!) The factors causing negligence in JNE due to lack of employees when it is busy, (2) prevention efforts by conducting 4 operational namely collecting, transporting, processing, delivery, (3) protection for consumers who incur losses due to negligence in shipping in the form of compensation for compensation by the expedition service provider. Keywords: Legal Protection, Consumers, Shipping Services
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA KONTRAK PADA HOTEL THE GRIYA SANUR Rosa Dita Andriani, Ni Made; Sudantra, I Ketut
Kertha Desa Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.042 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja kontrak yang sudah diterapkan oleh Hotel The Griya Sanur; dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi tenaga kerja kontrak pada Hotel The Griya Sanur. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melalui pendekatan perundang-undangan serta pendekatan fakta. Hasil studi menyatakan bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan oleh Hotel The Griya Sanur kepada setiap tenaga kerja kontrak, sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun tidak sepenuhnya perlindungan hukum yang diberikan oleh Hotel The Griya Sanur berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat baik dari perusahaan ataupun dari tenaga kerja yang bersangkutan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Kontrak Abstract This research was conducted with the aim of: (1) to find out the forms of legal protection of contract worker rights that have been implemented by The Griya Sanur Hotel, and (2) to find out the factors that become obstacles in providing legal protection, especially for contract workers at The Griya Sanur Hotel. This research using empiricial legal research methods and through statute approach and fact approach. The study results state that the forms of legal protection that have been provided by The Griya Sanur Hotel to every contract worker, are in accordance with Act No. 13 of 2003 on Manpower. But not fully legal protection provided by The Griya Sanur Hotel runs well, it is due to the inhibiting factors both from the company or from the workforce concerned. Keywords: Legal Protection, Worker Rights, Contract Worker
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KELALAIAN PELAKU USAHA JASA CUCI MOBIL DI KUTA SELATAN Jayani Giri, Ni Made Dwi Ayu; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma
Kertha Desa Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.526 KB)

Abstract

Dalam kegiatan usaha jasa cuci mobil terkadang adanya pelaku usaha yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengkaji dan memahami kepastian hukum khususnya pada hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelayanan pelaku usaha terkait pemenuhan hak konsumen bagi yang mengalami kerugian. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa jasa cuci mobil di Kuta Selatan telah bertanggung jawab dalam hal pemenuhan hak konsumen apabila terdapat kelalaian pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumennya, sehingga telah sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Usaha Jasa Cuci Mobil Abstact In carwash service business activity, businessmen sometimes make mistakes that can harm consumer. The purpose of this study is to examine and comprehend the legal certainty especially consumer protection law and service responsibilities of businessmen related to the fulfillment of right for consumers who experience losses. This study uses a empirical legal research method with a fact approach and statute approach. The study shows that based on the research has been done, it can be known that car wash service businessmen in South Kuta have been responsible in term there's loss that is suffered by consumer using that business, in line with article 19 Law Number 19 Year 1999 on Consumer Protection. Key Words: Consumer Protection, Liability, Car Wash Service
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNA JALAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KEGIATAN PROMOSI DI JALAN RAYA Putri Laksmi, Made Helena; Sukranatha, Anak Agung Ketut
Kertha Desa Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.667 KB)

Abstract

Ada 2 tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum bagi pelaku usaha terkait kegiatan promosi yang merugikan pengguna jalan; (2) untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terkait pengguna jalan yang dirugikan akibat kegiatan promosi di jalan raya. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini, antara lain: (1) Pengaturan hukum bagi pelaku usaha terkait terkait larangan dalam kegiatan promosi di jalan raya yang menimbulkan dampak negatif bagi para pengguna jalan merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 19 huruf g Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Pasal 7 PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Peseroan Terbatas serta Pasal 30 Perda Kota Denpasar No. 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum; (2) Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal merugikan pengguna jalan terkait kegiatan promosi di jalan raya merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dan administratif dikenakan sanksi apabila pelaku usaha terbukti tidak melakukan jawab tanggung sosial perusahaan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 34 ayat 3 UUPM. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Jalan Raya, Promosi, Pengguna Jalan Abstract The development of the Indonesian state led to developments in the business world. The number of new inventions has created business competition in the world of commerce. Various methods are used by business actors to promote their businesses, one of which is by promoting on the road in the form of distributing brochures, but these promotional activities often harm road users. The purposed of thisy writingh ish to know and understand the legal arrangements for business actors related to promotional activities which are detrimental to road users and to recognize the responsibilities of business actors related to road users who are disadvantaged due to promotional activities on the highway. The research method in this paper uses the normative legaly researchk methodk withn the legislation approachy and conceptually approach. The results of this paper explain that the legal arrangements for business actors related to the prohibition in promotion activities on the highway that have a negative impact on road users are regulated in the provisions of Article 74 Paragraph 1 of Company Law, Article 15 letter b of Company Law, and Article 7 PP No. 47 of 2012 and Article 30 of the Denpasar City Regulation No. 1 of 2015 concerning Public Order and the Responsibilities of Business Actors in terms of detrimental to road users related to promotional activities on the highway are corporate social responsibility and will be subjected to administrative sanctions if the business actor is proven to noty carryh outi corporatek socialo responsibility stated in the provisions of Article 34 Paragraph 3 UUPM. Keywords: Responsibility, Business Actors, Road Users, Promotion Activities, Roads
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN OVER KONTRAK TOKO DI KOTA DENPASAR Bhaskara, Anak Agung Putu Aruna; Purwanto, I Wayan Novy
Kertha Desa Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis akibat hukum over kontrak toko tanpa sepengetahuan pemilik toko di Denpasar Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu berupa wawancara dengan pihak responden dan sebagai data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat hukum over kontrak toko tanpa sepengetahuan pemilik toko di Denpasar Selatan. Hasil penelitian ini yaitu, akibat hukum over kontrak toko tanpa sepengetahuan pemilik toko adalah batal demi hukum. Akibat hukum tersebut didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 menyatakan bahwa “penghunian toko oleh bukan pemilik dengan cara sewa-menyewa hanya sah apabila ada persetujuan atau ijin pemilik”. Dalam Pasal 9 ayat (1) ditentukan bahwa penyewa dengan cara apapun dilarang menyewakan kembali dan atau memindahkan hak penghunian atas rumah yang disewanya kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari pemilik. Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan over kontrak toko tersebut. Jadi akibat hukumnya apabila terjadi over kontrak tanpa sepengetahuan pemilik toko maka batal demi hukum. Kata Kunci : Akibat, Perjanjian, Over Kontrak Abstract This writing aims to determine and analyze the legal consequences of shop over contract without the knowledge of shop owners in South Denpasar. The research method used in this research is empirical juridical research. Sources of data in this study are derived from primary data, namely interviews with respondents and secondary data, namely in the form of laws and regulations relating to the legal consequences of over-contracting stores without the knowledge of shop owners in South Denpasar. The result of this research is that the legal consequence of over contracting the shop without the knowledge of the shop owner is null and void. This legal consequence is based on the provisions of Government Regulation No. 44/1994 which states that "non-owner occupancy by leasing is only valid if there is the owner's consent or permission". Article 9 paragraph (1) stipulates that the tenant is prohibited in any way from renting out and / or transferring the right of occupancy to the house he is renting to a third party without the written permission of the owner. This government regulation can be used as a legal basis to cancel the store's over-contract. So the legal consequence is that if there is an over contract without the knowledge of the shop owner, it is null and void. Keywords: Result, Agreement, Over Contract
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA ROKOK ELEKTRIK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Mentu, Angela Thalia Cahyani; Westra, I Ketut
Kertha Desa Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki 2 tujuan, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganlisis tentang pengaturan perdagangan rokok elektrik di Indonesia; (2) untuk mengetahui dan menganlisis tentang perlindungan hukum terhadap pengguna rokok elektrik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1)Pengaturan hukum tentang perdagangan rokok elektrik di Indonesia, meliputi: (a) Peraturan Mentei Perdagangan Nomor 86 tahun 2017 tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik; (b)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan; (c) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau: dan (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; (2)Perlindungan hukum terhadap pengguna rokok di Indonesia lebih berfokus pada aspek preventif. Hal ini bersesuaian dengan Peraturan Mentei Perdagangan Nomor 86 tahun 2017 tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen, rokok elektrik Abstract This study has 2 objectives, namely: (1) to find out and analyze the regulation of the e-cigarette trade in Indonesia; (2) to find out and analyze legal protection for electronic cigarette users in Indonesia. This research is a normative research with a legislative and comparative approach. Based on the results of the study, the following conclusions are obtained: (1) Legal arrangements regarding the trade in e-cigarettes in Indonesia, including: (a) Peraturan Mentei Perdagangan Nomor 86 tahun 2017 tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik; (b)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan; (c) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau: and (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; (2) Legal protection for cigarette users in Indonesia is more focused on preventive aspects. This is in accordance with Peraturan Mentei Perdagangan Nomor 86 tahun 2017 tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik; and Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Keywords: legal protection, consumers, e-cigarettes
TANGGUNG JAWAB PENERBIT,E-MONEY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI,APABILA TERJADI KERUGIAN PADA PENGGUNA E-MONEY Wahyudi, Dian Barry; Parsa, I Wayan
Kertha Desa Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi dan.informasi saat ini mendorong dunia perbankan untuk mengembangkan layanannya pada sistem pembayaran yang berbasis elektronik. Dikelurkanlah suatu aturan oleh Bank Indonesia tmengenai uang elektronik yaitu PBI No 20/6/PBI/2018 tentang E-money atau Uang Elektronik. E-money dapat digunakan dalam transaksi yang jumlahnya mikro dan terdapat beberapa kelemahan dalam penggunaanya yaitu ketika produk e-money hilang atau rusak dan saldo masih mencukupi maka akan dapat digunakan oleh siapa saja. E-money yang hilang atau disalahgunakan oleh pihak lain tidak dapat diblokir. Dalam hal ini penerbit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena e- money ini tidak merupakan simpanan pada penerbit melainkan bersifat prabayar yang sepenuhnya akan berada dalam penguasaan konsumen sehingga segala akibat kehilangan merupakan tanggungjawab konsumen. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 menyebutkan bahwa pihak penerbit wajib untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kartu e-money. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui legalitas e-money di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab penerbit dalam hal terjadinya kerugian. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbit uang elektronik hanya bertanggungjawab mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan dari penerbit. Penerbit tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan karena kesalahan pengguna yang mana hal ini tidak sesuai dengan prinsip perlindungn konsumen. Kata kunci: Peraturan Bank Indonesia, Kerugian, E-money Abstract The rapid of technological and information developments encourage the world banking to develop services in electronic payment systems. Indonesian Bank issued a regulation relating to electronic money, namely Indonesian Bank Regulation Number 20/6 / PBI / 2018 concerning E-money. E-money can be used in micro transactions and there are some weaknesses in its use, when the e-money product is lost or damaged and the balance is still sufficient, it can be used by anyone else. The lost or misused of e- money by cannot be blocked. In this case the issuer cannot be held accountable because e-money is not a deposit to the issuer but is prepaid which will be fully in the control of the consumer so that all the consequences of loss are the responsibility of the consumer. But the Civil Code Article 1365 states that the issuer is obliged to provide a compensation in the.event of damage or loss of the e-money. The purpose of this paper is to determine the legality of e-money in Indonesia and how the publisher's responsibility in terms of loss. The reseacrh method used in this paper is a normative method. From this journal, it was concluded that the publisher is only responsible to compensating for losses of a loss from the issuer. The issuer is not responsible for losses caused by user errors which is not in accordance with the principles of consumer protection. Keywords: Indonesian Bank Regulations, Losses, e-money

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue