Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.447
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Jurnal Studi Jender SRIKANDI PIRAMIDA JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora (JPPSH) Jurnal Kajian Bali Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Journal of Indonesian Legal Studies International Journal of Social Science and Business JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Journal of Social Research East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya Pemuliaan Keadilan
I KETUT SUDANTRA
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM PASAL-PASAL POLIGAMI DALAM MASYARAKAT ADAT BALI Sudantra, I Ketut
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v5i1.16749

Abstract

Poligami adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Secara yuridis, sudah ada peraturan yang mengatur prosedur poligami, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk masyarakat adat Bali (etnis Bali-Hindu).  Pada prinsipnya, peraturan-peraturan tersebut membolehkan poligami tetapi dengan prosedur yang ketat sehingga dapat digunakan oleh seorang istri untuk mencegah suaminya berpoligami. Dalam kenyataannya, pelaksanaan dan penegakan peraturan-peraturan tersebut tidak efektif mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan akibat dipoligami. Tulisan ini bertujuan mengungkapkan problematik-problematik yang terjadi dalam pelaksanaan dan penegakan ketentuan-ketentuan poligami bagi masyarakat adat di Bali. Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan adalah metode penelitian kepustakaan yang dalam studi hukum disebut metode penelitian hukum normatif, dengan mengandalkan penggunaan data sekunder berupa bahan hukum (primer dan sekunder) dan bahan non-hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak efektifnya ketentuan-ketentuan poligami dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya untuk mencegah terjadinya poligami disebabkan masih adanya problematik pada sistem hukumnya, baik pada komponen substansi hukumnya, struktur hukumnya dan budaya hukumnya.  Kata kunci: penegakan hukum, poligami, kekerasan terhadap perempuan. 
WANITA BALI DAN HARTA BENDA PERKAWINAN SUATU PERSFEKTIF NORMATIF SUDANTRA, I KETUT
Jurnal Studi Jender SRIKANDI Vol. 2, No. 2 Juli 2002
Publisher : Jurnal Studi Jender SRIKANDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

-
KETIDAKADILAN GENDER DALAM SISTEM WANGSA Sudantra, I Ketut
Jurnal Studi Jender SRIKANDI Vol. 6, No. 2 Juli 2007
Publisher : Jurnal Studi Jender SRIKANDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.855 KB)

Abstract

The tribe system in Bali called as Wangsa contains the injustice of gender. Inthe wangsa system, there is a principle forbiding a girl to be married with a boy from lower class status; on the other hand that prohibition does not prevailed for the boy. The prohibition is called as asupundung and alangkahi karang hulu.
BALI DALAM PENGEMBANGAN PENGOBATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER (Kajian Yuridis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer) Bagiastra, I Nyoman; Sudantra, I Ketut
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol 2, No 2 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.895 KB) | DOI: 10.23887/jppsh.v2i2.17487

Abstract

Traditional medicine by the people in several regions in Indonesia is very diverse. Communities in a particular area have different ways and techniques in traditional medicine, this is because culture and understanding and also the biodiversity found in the environment in which they live and the local wisdom they have is the cause of the emergence of various cultural products. Given that Bali has a culture related to the understanding of traditional medicine since ancient times, inherited from generation to generation, it has the potential to carry out complementary traditional medicine that has local wisdom. Usadha was populist in Bali carried out by a balian. There are several types of balian that are contained in the palm bodon ejection in accordance with the field and purpose. Normatively, the government has issued Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 15 of 2018 concerning the Implementation of Complementary Traditional Health Services as a basis for implementing complementary traditional medicine. There are provisions that need to be studied and criticized so that they do not have the potential to hinder if Bali carries out complementary traditional medicine services in the future.
Urgensi Dan Strategi Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional Sudantra, I Ketut
Jurnal Hukum Adat Indonesia Vol 2 No 3 (2018): Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) APHA
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.291 KB) | DOI: 10.46816/jial.v2i3.10

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi dan strategi pemberdayaan peradilan adat dalam sistem hukum di Indonesia. Secara konseptual, peradilan adat yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sistem peradilan yang hidup dan dipraktikkan dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Secara konstitusional, eksistensi peradilan adat diakui berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi dalam level peraturan perundang-undnagan di bawah Undang-undang Dasar, eksistensi peradilan adat tidak mendapat pengakuan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan dampak melemahnya posisi peradilan adat pada sebagian masyarakat adat ditandai oleh sikap dan perilaku masyarakat yang mulai enggan menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat. Di beberapa tempat, dewasa ini sudah tidak bisa ditemukan lagi adanya peradilan adat. Apabila kondisi ini dibiarkan berlangsung terus maka akan mengancam eksitensi kesatuan masyarakat hukum adat, sebab tanpa adanya pranata peradilan adat yang berfungsi menegakkan norma-norma hukum adat, suatu kesatuan masyarakat hukum adat akan kehilangan eksistensinya sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup. Oleh karena itu, peradilan adat sangat penting dan mendesak direvitalisasi, dalam arti diberdayakan agar dapat berfungsi kembali sebagai alternatif penyelesaian perkara, khususnya di lingkungan kesatuankesatuan masyarakat hukum adat.. Revitalisasi peradilan adat dapat dilakukan melalui strategi pembenahan seluruh komponen sistem hukumnya, baik substansi hukum, struktur hukum, dan buidaya hukumnya. This paper aims to explain the urgency and strategy of empowering customary justice in the legal system in Indonesia. Conceptually, the customary judiciary referred to in this paper is a living justice system that is practiced in customary law communities. Constitutionally, the existence of customary courts is recognized based on Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but at the level of statutory regulations under the Constitution, the existence of adat justice does not receive adequate recognition. This condition has the effect of weakening the position of customary justice in some indigenous communities marked by the attitudes and behavior of people who are reluctant to settle their cases through adat justice. In some places, there is no longer any traditional justice. If this condition is allowed to continue, it will threaten the existence of the customary community, because without customary judicial institutions that function to uphold customary law norms, a customary community community will lose its existence as a living customary community. Therefore, customary justice is very important and urgent to be revitalized, in the sense that it is empowered so that it can function again as an alternative case settlement, especially in the environment of customary law community units. Revitalization of customary justice can be done through a strategy of revamping all components of the legal system, both in substance the law, the legal structure and the legal nature.
Four Conditions for Recognition of Traditional Society in the Constitution and State Revenue Income Adnyani, Ni Ketut Sari; Atmaja, Gede Marhaendra Wija; Sudantra, I Ketut
JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vol 6 No 2 (2021): Indonesian Legal Thoughts Amid Various World Legal Thoughts
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v6i2.48044

Abstract

This article is an interpretation of Article 18B paragraph (2) of the Indonesian constitution: four requirements for recognition of traditional societies. Using sustainable tourism development as a case study, explores the important contribution of genealogical territorial participation and the limits of recognition of the role of the State in providing legal protection and traditional societies as the main coders of legal pluralism. This exploration reveals four different conditions: conditions for survival, dynamic conditions, conditions in accordance with the principle of integration, and regulated by law. The fact that these conditions are so intricately interwoven poses unique challenges for academics and legal practitioners, but also provides a potential blueprint for constitutions and state revenues.
Recognition the Role of Traditional Villages in Tourism Development from The Legal Pluralism Perspective Adnyani, Ni Ketut Sari; Wija Atmaja, Gede Marhaendra; Sudantra, I Ketut
International Journal of Social Science and Business Vol 6, No 1 (2022): February
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ijssb.v6i1.40647

Abstract

The management of the diversity of traditions and culture in each region in the archipelago was born by the plurality of society with the characteristics of the various customary law systems as different from national law which can actually enrich the repertoire of Indonesian national law. The urgency of this article study is that there is a need for an integration of policies for the formation of regulations and management in the field of local wisdom such as customs and traditions found in each region in Indonesia. The problems studied are: first, to examine the policy of developing customs and traditions in the context of legal pluralism and second, to analyze the concept of law as an integrator in the policy of customs and traditions in the context of Indonesian legal pluralism. The results show that first, the development of customs and traditions in the context of legal pluralism so far, state law has been in an ordinate position and local wisdom has been in a subordinate position, while there has been marginalization of customary law community groups in the policy of developing customs and traditions; and second, the concept of law can function as an integrator between the interests of  the sub-system in the policy of developing customs and traditions in the context of legal pluralism in Indonesia.
THE DYNAMICS IN THE RECOGNITION OF CUSTOMARY JUSTICE IN THE POLITICS OF LAW OF THE JUDICIARY IN INDONESIA I Ketut Sudantra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Doktor Ilmu Hukum 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.272 KB)

Abstract

ABSTRACTThis study aims at discussing the dynamics of the legal recognition of customary justice in politics of law of the judicial power in Indonesia. In accordance with the nature of the analysis, namely, the normative legal analysis, the approach used in this study is the statute approach completed with historical and futuristic approach of the law. The study results show that the recognition of customary justice in the politics of law in Indonesia has been dynamic along with the change of government. In the colonial time of the Dutch East Indies  government, there were two forms of customary justice formally recognized, namely, the indigenous justice ( inheemsche rechtspraak ) and the village justice ( dorpjustitie ).These conditions remained prevailing at the time of the Japanese occupation and in the early days of Indonesian independence. In 1951, the existence of customary courts were abolished gradually and brought an end in 1970 in which the existence of the formal justice system of out-of-the state court- settlement was not allowed anymore. The customary courts abolished in 1951 were indigenous justice (inheemsche rechtspraak) while the existence of village justice (dorpjustitie) continued to berecognized. In the  Judicial Power Act of 2009 applied at present, there is no provision which gives recognition of customary justice, but in the laws governing special autonomy for Papua Province - a province in eastern Indonesia – the existence of customary court is explicitly recognized . From the program of national legislation in the House of Representatives of the Republic of Indonesia, it is known that in the future it seems customary justice will be recognized nationally by legislation governing the unity of customary law societyKeywords: customary justice, the unity of customary law society, politics of law.
PENGAJUAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP OLEH INVESTOR ASING Kt. Ayu Tutut Novitasari; I Ketut Sudantra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan karya ilmiah yang berjudul “Pengajuan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap Oleh Investor Asing” ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan-persyaratan dalam pengajuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap oleh investor asing. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian normatif. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam pengajuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap, yaitu : (a) akte pendirian perusahaan, (b) surat persetujuan penanaman modal dari lembaga yang membidangi, (c) izin usaha tetap, (d) surat izin usaha perdagangan, (e) tanda daftar perusahaan, dan (f) nomor pokok wajib perusahaan.
PENGAJUAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP OLEH INVESTOR ASING Kt. Ayu Tutut Novitasari; I Ketut Sudantra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.904 KB)

Abstract

Penulisan karya ilmiah yang berjudul “Pengajuan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap Oleh Investor Asing” ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan-persyaratan dalam pengajuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap oleh investor asing. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian normatif. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam pengajuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap, yaitu : (a) akte pendirian perusahaan, (b) surat persetujuan penanaman modal dari lembaga yang membidangi, (c) izin usaha tetap, (d) surat izin usaha perdagangan, (e) tanda daftar perusahaan, dan (f) nomor pokok wajib perusahaan.
Co-Authors A.A. Mirah Endraswari A.A. Putu Wiwik Sugiantari Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Andi Nilam Cahya Zulfikar Arna, Md. Andhi Supriatna Artini, Ni Kadek Andhina Putri Candra Puspita Dewi Desak Putu Dewi Kasih Dewa Gede Indra Jaya Dewa Putu Adnyana Dharma Widyaningrum, Cokorda Istri Sri Diah Puspayanthi, Luh Putu Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Ngurah Bagus Danendra I Gede Angga Permana I Gede Brahmanda Candrawiguna I Gusti Ayu Agung Ariani I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Komang Singgayana I Made Ary Diantara I Made Arya Utama I Made Purwita I Made Walesa Putra I Nyoman Bagiastra I Wayan Gede Eka Gunawan I WAYAN PUTRO ADNYANA I WAYAN WINDIA Ida Ayu Citra Dewi Kusuma Ida Ayu Nara Ambarayani Kadek Dedy Suryana Kt. Ayu Tutut Novitasari Luh Anastasia Trisna Dewi Luh Devy Larasati Luh Putu Yandi Utami Made Agus Indra Diandika Made Dwiko Dentista Putra Made Gde Subha Karma Resen Megawati Rihi Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Satya Narayani Ni Luh Arjani Ni Made Ikkra Meiningsari NI MADE WIASTI NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Eni Sulistyawati Ni Wayan Ruslinawati Nisha Amalia Pratiwi Putu Aditya Wiradana Putu Aristia Anggara Putera R.A Retno Murni Raymond Ginting Rosa Dita Andriani, Ni Made Tjok Istri Putra Astiti Wayan P. Windia Yohanes Usfunan Yuwono Yuwono