cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 3 (2021)" : 8 Documents clear
BISNIS “BIOSKOP RUMAHAN” DI MASA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA Rosari, Merry; Dedy Priyanto, I Made
Kertha Desa Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi pengaturan hukum berkaitan dengan penayangan film oleh bioskop rumahan dalam perspektif hak cipta serta upaya pencegahan pelanggaran hak cipta yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha agar dapat menjalankan usaha bioskop rumahan di masa pandemi dalam perspektif hak cipta. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi pustaka serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan terkait penayangan film oleh bioskop rumahan merupakan sebuah pelanggaran terhadap karya cipta sinematografi yang dilindungi dalam ketentuan Pasal 40 huruf m Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pemegegang hak cipta atas film memperoleh hak ekonomi atas ciptaannya dan apabila hak ekonomi tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi pidana dan denda yang tertuang dalam ketentuan pasal 113 ayat 3. Serta upaya pencegahan pelanggaran hak cipta oleh pelaku usaha dalam menjalankan usaha bioskop rumahan adalah dengan izin dari Pencipta atau pemegang hak cipta yaitu melalui perjanjian lisensi. Kata Kunci: Hak Cipta, Lisensi, Perlindungan Hukum ABSTRACT The purpose of this study is to identify, analyze and elaborate legal arrangements related to films by home cinemas from a copyright perspective as well as prevention of copyright prevention that can be done by business actors in order to run a home cinema business during a pandemic period from a copyright perspective. Writing this scientific paper uses normative legal research with a regulatory approach and a conceptual approach. The technique of tracing legal materials uses literature study and analysis of studies using qualitative analysis. The results of the study show that the regulation regarding films by home cinemas is an error against copyrighted works against cinematography that are protected in the provisions of Article 40 letter m of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Holders of copyright on films obtain economic rights over their creations and the economic license is violated, then they will be subject to criminal sanctions and fines as stated in the provisions of article 113 paragraph 3.As well as efforts to prevent copyright by business actors in running a home cinema business are with the permission of the creator or the copyright holder, namely through a license license. Key Words: Copyright, License, Legal Protection
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA “QUID PRO QUO” DI INDONESIA DAN MALAYSIA Anggreni, Ni Made; Suardana, I Wayan
Kertha Desa Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia mengenai pengaturan hukum tentang quid pro quo. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Analisis bahan hukum dalam artikel ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang melakukan interpretasi hukum dengan menggunakan logika induktif yang dituangkan dalam uraian deskripsi. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa hukum di Indonesia dan hukum di Malaysia sama-sama memiliki pengaturan tentang quid pro quo yang dikualifikasi sebagai kejahatan kesusilaan. Namun demikian, terdapat keunggulan dari hukum Malaysia yang mengatur tentang penjatuhan sanski berupa denda terhadap perusahaan yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan quid pro quo yang terjadi di internal perusahaannya. Penerapan denda sebagaimana dimaksud, hendaknya dapat diterapkan di Indonesia guna lebih menjamin upaya penegakan hukum terhadap permasalahan quid pro quo. Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Pelecehan Seksual, Quid Pro Quo ABSTRACT This article aims to identify and analyze the comparative law between Indonesia and Malaysia regarding legal arrangements regarding quid pro quo. This article uses a normative research method with a statutory approach and a comparative approach. The analysis of legal materials in this article uses qualitative analysis techniques that interpret the law by using inductive logic as outlined in the description description. Based on the analysis, It is known that the law in Indonesia and the law in Malaysia both have provisions regarding quid pro quo which qualify as a crime of decency. However, there is an advantage of Malaysian law which regulates the imposition of sanctions in the form of fine towards companies that are not cooperative in resolving quid pro quo problems that occur internally. The application of the fines as intended, should be applicable in Indonesia in order to better guarantee law enforcement efforts against quid pro quo issues. Key Words: Comparative Law, Sexual Harassment, Quid Pro Quo
PENIMBUNAN PRODUK MASKER JENIS N95 DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Jasmine, Amira; Westra, I Ketut
Kertha Desa Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ada 2 tujuan dari artikel ini, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum bagi tindakan penimbunan masker N95 yang dilakukan oleh pelaku usaha selama wabah; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melakukan tindakan penimbunan masker N95 selama wabah. Artikel ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pengaturan hukum tentang tindakan penimbunan masker N95 dimuat dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apabila ditemukan pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan penimbunan masker N95 selama wabah, maka pelaku usaha tersebut dapat dijatuhkan sanksi yang bersifat administratif dan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kata Kunci: Monopoli, PersainganUsaha, PenimbunanMasker ABSTRACT There are 2 purposes this article, such as: (1) to find out and analyze the legal arrangements for N95 mask stockpiling actions carried out by business actors during an outbreak; and (2) to find out and analyze the legal sanctions for business actors who carry out the act of stockpiling N95 masks during the outbreak. This article is a normative legal research that uses a statutory and comparative approach. Based on the results of the analysis, it is known that the legal arrangements for the act of hoarding N95 masks are contained in Pasal 29 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan and Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. If a business actor is found to have committed an act of stockpiling N95 masks during the outbreak, the business actor may be subject to administrative and criminal sanctions as regulated in Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keywords: Monopoly, Trade Competition, Mask Hoarding
PERLINDUGAN HUKUM BAGI SELEBGRAM YANG MELAKUKAN PROMOSI TERHADAP BARANG DAN JASA MILIK PELAKU USAHA Diah Pradnya Paramitha, Anak Agung Ayu; Yogantara, Pande
Kertha Desa Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis tentang hubungan hukum antara pelaku usaha dengan selebgram dalam perjanjian endorsement serta untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap selebgram yang mempromosikan barang dan jasa milik pelaku usaha. Penilitian ini tergolong penilitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha dengan selebgram dalam perjanjian endorsement berupa perikatan untuk memberi dan menerima suatu prestasi. Selanjutnya, terdapat 2 bentuk perlindungan hukum bagi selebgram yang mempromosikan barang dan jasa milik pelaku usaha, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Endorsement, Selebgram, Pelaku Usaha ABSTRACT This study aims to determine and analyze the legal relationship between business actors and celebrities in the endorsement agreement as well as to identify and analyze forms of legal protection for celebrities that promote goods and services owned by business actors. This research is classified as normative research that uses a statutory approach and a conceptual approach. Based on the research results, it is known that the legal relationship between business actors and celebrities in the endorsement agreement is in the form of an agreement to give and receive an achievement. Furthermore, there are 2 forms of legal protection for celebrities that promote goods and services owned by business actors, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Keywords: Legal Protection, Endorsement Agreement, Selebgram, Business Actor
KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DENGAN KERIS DI BALI Anwar Nugraha Putra, I Wayan; Sukerti, Ni Nyoman
Kertha Desa Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status perkawinan perempuan dengan keris secara Hukum Adat dan Hukum Nasional, serta mengetahui kedudukan Hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan keris. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan Peundang-Undangan dan pendekatan Analisis Konsep Hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa perkawinan dengan keris sah secara Hukum Adat namun tidak bisa dicatatan secara administrasi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian. Anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan keris bertatus sebagai anak di luar kawin dan mengikatkan diri secara perdata dengan ibu dan kerabat ibunya. Kata Kunci: Perkawinan Keris, Kedudukan Hukum Anak, Anak di luar Kawin ABSTRACT The purpose of this study was to determine the marital status of women with kris according to customary law and national law, as well as to determine the legal position of children born from marriage with kris. The method used is a normative legal method with a statute approach and Analitical & Conceptual Approach. The results showed that marriages with kris were legal according to customary law but could not be recorded administratively so they did not have the power of legal proof. Children who are born from a marriage with a keris have the status of a child outside of marriage and are legally tied to their mother and relatives. Key Words: Keris Marriage, Legal Position of Children, Children outside of Marriage
PENYERANGAN KOALISI ARAB SAUDI TERHADAP YAMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER Al Uraidy, Ali; Pradnya Dewi, Tjok Istri Diah Widyantari
Kertha Desa Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari dari penulisan artikel ini, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganlisis tentang legalitas perang dalam pandangan hukum humaniter internasional; dan (2) untuk mengetahui dan menganlisis tentang tinjauan hukum humaniter dalam melihat aksi penyerangan koalisi Arab Saudi terhadap Yaman dalam prespektif hukum humaniter. Artikel ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa perang yang dipandang legal menurut hukum humaniter ialah perang yang pelaksanaannya bersesuaian dengan Konvensi Jenewa dan Kovensi Den Haag. Memperhatikan aksi penyerangan koalisis arab Saudi terhadap Yaman, maka penyerangan sebagaimana dimaksud sangat bertentangan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1947. Kata Kunci: Penyerangan, Militer Koalisi, Hukum Humaniter ABSTRACT The purposes of this article are: (1) to identify and analyze the legality of war in the view of international humanitarian law; and (2) to find out and analyze the review of humanitarian law in seeing the actions of the Saudi Arabian coalition's attack on Yemen from a humanitarian law perspective. This article is classified as normative legal research that uses 2 types of approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. Based on the results of the analysis, it can be concluded that a war which is considered legal according to humanitarian law is a war whose implementation is in accordance with the Geneva Conventions and the Hague Conventions. Taking into account the actions of the Saudi Arabian coalition's attack on Yemen, the attack as referred to strongly contradicts the Additional Protocol to the 1947 Geneva Convention. Key Words: Agression, Coalition Military, Humanitarian Law
MENINJAU KEBERADAAN NOMINEE AGREEMENT DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA Palguna, Kadek Dwi; Sudiarta, I Ketut
Kertha Desa Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk meninjau dan menganalisis tentang legalitas nominee agreement berdasarkan hukum positif di Indonesia serta sanksi-sanksi bagi para pihak yang melakukan nominee agreement dalam kepemilikan tanah di Indonesia ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang “Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” (UUPA). Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan du jenis metode pendekatan, yakni: statue approach dan conceptual approach. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa nominee agreement tidak mempunyai legalitas dalam sistem hukum di Indonesia. Mengingat dalam nominee agreement terdapat unsur mengalihkan hak milik kepada orang asing yang bertentangan dengan asas nasionalitas. Apabila terbukti ada pihak yang melakukan nominee agreement, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA, perjanjian sebagaimana dimaksud dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, tanah jatuh kepada negara, dan pelanggar dikenakan sanksi kurungan maksimal 3 bulan dan/atau denda setinggitingginya 10.000. Kata Kunci: Legalitas, Nominee Agreement, Hukum Agraria ABSTRACT This article was written with the aim of reviewing and analyzing the legality of a nominee agreement based on positive law in Indonesia and the sanctions for parties who enter into a nominee agreement in land ownership in Indonesia from the perspective of Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang “Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” (UUPA). This paper uses a normative juridical research method with two types of approach methods, namely: the statue approach and the conceptual approach. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the nominee agreement has no legality in the legal system in Indonesia. Considering that in the nominee agreement there is an element of transferring property rights to foreigners which is contrary to the principle of nationality. If it is proven that a party has entered into a nominee agreement, then based on the provisions of Pasal 26 ayat (2) UUPA, the agreement as referred to is declared null and void. Subsequently, the land falls to the state, and the offender is subject to a maximum imprisonment of 3 months and / or a maximum fine of 10,000. Key Words: Legality, Nominee Agreement, Agrarian Law
JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN SILA KELIMA UUD NRI 1945 Rahmanda Putra, I Gusti Ngurah Brama Abimayu; Westra, I Ketut
Kertha Desa Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini memiliki tujuan guna memberikan dengan pengetahuan terkait perlindungan jaminan sosial pekerja informal dalam menghadapi guncangan ekonomi, kemudian guna memberikan tujuan pemahaman mekanisme penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja informal. Hasil studi nenunjukkan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal dilaksanakan melalui Jaminan Sosial Nasional berdasarkan UU No. 40/2004 dan UU No. 24/2011 tentang BPJS. Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di sektor informal diselenggarakan melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem asuransi sosial. Usaha perlindungan sosial dari pemerintah bagi pekerja informal saat terjadi guncangan ekonomi dilaksanakan stimulus berkenaan pelaku usaha tidak melalukan PHK karyawan dan memberikan keringan relaksasi iuran BPJS, bantuan sosial bagi pekerja informal kategori miskin, dan beberapa kemudahan lain yang diberikan pemerintah bagi para pekerja agar keadaan ekonomi tidak semakin terpuruk. Mekanisme penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja informal dilaksanakan secara mandiri maupun melalui anggota bukan penerima upah. Peserta diberikan pilihan cara mendaftar dikantor BPJS atau secara online melalui website resmi BPJS. Program jaminan social wajib bagi pekerja informal yaitu Jaminan JKK dan JKM. Sedangkan JHT adalah jaminan tidak wajib bagi pekerja informal. Kata Kunci: Jaminan Sosial Pekerja, Pekerja Sektor Informal ABSTRACT This study aims to provide knowledge related to social security protection for informal workers in the face of economic shocks, then to provide an understanding of the mechanism for implementing social security programs for informal workers. The study results show that social security protection for informal sector workers is implemented through the National Social Security based on Law no. 40/2004 and Law no. 24/2011 on BPJS. Social security protection for workers in the informal sector is provided through BPJS Ketenagakerjaan with a social insurance system. Social protection efforts from the government for informal workers when an economic shock occurs, a stimulus is implemented regarding business actors not laying off employees and providing relief from BPJS contribution relaxation, social assistance for informal workers in the poor category, and several other facilities provided by the government for workers so that the economic situation does not increase worse off. The mechanism for administering social security programs for informal workers is carried out independently or through non-wage members. Participants are given the choice of how to register at the BPJS office or online through the official BPJS website. Mandatory social security programs for informal workers are JKK and JKM guarantees. Meanwhile, JHT is a non-mandatory guarantee for informal workers. Key Words: Social Security Workers, Informal Sector Workers

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue