Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.647
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika Pancasila and Law Review POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Ethics and Law Journal: Business and Notary
Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
THE REGULATORY AND PRACTICE CONCERNING ROLE OF TRIBUNAL SECRETARY IN INTERNATIONAL ARBITRATION Ni Luh Putu Chintya Arsani; Cokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.578 KB)

Abstract

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa internasional secara damai yang tersedia. Sebagai badan yang independen, pada proses arbitrase, para pihak dapat menentukan sendiri aturan prosedural dalam arbitrase, jumlah arbitrator dan aturan apa saja yang ingin digunakan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum yang digunakan pada proses arbitrase. Sudah merupakan praktek yang lumrah pada saat dilakukannya proses arbitrase, para arbitrator biasanya menggunakan sekertaris untuk tugas-tugas administratif. Karena tidak adanya aturan yang seragam sebagai acuan, tugas dari sekretaris ini terkadang diperluas sampai diluar kewenangannya, seperti menjadi arbitrator keempat hingga sampai menyusun putusan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode penelitian normatif dipadukan dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, kasus, literatur terkait dan analisis konsep hukum. Berdasarkan penelitian, dalam prakteknya, tugas sekretaris dalam proses arbitrase tidaklah lebih dari administratif dan tidak terlibat dengan proses pengambilan keputusan. Dikarenakan saat ini belum ada aturan yang sama sebagai acuan yang mengatur secara tegas mengenai peran dan juga tugas yang dapat dilakukan oleh sekretaris di proses arbitrase, munculah kasus-kasus baru berdasarkan pada kecurangan sekretaris karena dinilai melebihi kewenangannya. Pada kesimpulannya, adanya aturan umum mengenai sekretaris di proses arbitrase internasional sangat dibutuhkan untuk kejelasan dari kelangsungan praktek di arbitrase internasional. Kata kunci: Arbitrase, Sekretaris, Peran, Praktek.
Hukuman Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Sexual berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional I Nyoman Adhi Sadu Gunawan; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pandangan dalam pesepektif hak asasi manusia international terkait hukuman Kebiri Kimia, disamping itu juga untuk mengetahui Hukuman Kebiri Kimia dalam implementasinya sudah efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan normative dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan sexual tiap tahunnya mengalami peningkatan, pelaku kekerasan seksual yang terungkap rata-rata melakukan kejahatannya kepada lebih dari satu orang, Mayoritas korban kekerasan Seksual adalah anak dibawah umur dan kaum perempuan. Negara dalam hal ini sangat mengecam Kekerasan Seksual, beberapa negara mulai memberlakukan hukuman kebiri kimia, hal ini menuai pro dan kontra terkait efektifitasnya dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 secara jelas menjelaskan hak-hak manusia meliputi hak untuk dihukum secara manusiawi. Dilihat dari kacamata korban Kekerasan Seksual, perlindungan terhadap korban kekerasan Seksual juga harus ditegakan, dengan diberlakukannya kebiri kimia merupakan tindakan pencegahan agar pelaku kekerasan seksual tidak mengulangi kejahatannya. Disisi lain keharusan untuk memberikan Hukuman yang layak bagi pelaku kekerasan seksual juga menjadi alasan diberlakukannya kebiri kimia, dalam hal ini kekerasan seksual meliputi pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi merupakan salah satu Kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan Statuta Roma pasal 7 poin g. efektifitas dari pemberlakuan hukuman kebiri kimia pun tidak terlalu signifikan untuk mengurangi terjadinya kekerasan seksual Kata kunci : Anak dibawah umur, Hukuman Kebiri Kimia, Kekerasan Sexual, Perempuan ABSTRACT The purpose of this article is to determine Chemical castraction on perspective of International Human rights, beside that to acknowledge whether implementation of chemical castraction punishment is effective to prefent sexual violence. This research used normative research method. For the writing of this article used normative approach that prioritizing on legal perspective and used case approach. Sexual violence is continuing to increase year by year, sexual offender that has been proof mostly did sexual violence to more than one person. The majority of their victims are minors and women. In this issues State declaim and prohibit sexual violence, some State have been legalized chemical castraction on their statute, by this making pros and cons about effectivities of chemical castraction to prefent sexual offender to do such stuff again. International Amnesty said that chemical castraction is inhuman and ineffective way to prefent sexual violence. Universal declaration of human right 1948 explicitlly clarify that human right including rights to not subjected inhuman or degrading treatment or punishment. On victims perspective, security of victims becoming priority, by legalizing chemical castraction is a prefenting action to prefent sexual violence. On other side liability to give proper punishment for sexual offender become one of a reason to enforce Chemical castractio, sexual harassment include Rape, Slavery, and Prostitution which are conclude to be Crime against Humanity as explained on Rome Statute article 7 poin g. the effectiveness of chemical castration are not really significantly decrease of sexual harassment Keywords : Chemical castraction punishment, Minors, Sexual violence, Women
Street Legal Clinic: Development of Legal Learning Methods Based On Clinical Education in Law Education Institutions Kadek Agus Sudiarawan; Putu Ade Harriestha Martana; Cok Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi; I Kadek Wira Dwipayana; Luh Putu Budiarti
Pancasila and Law Review Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.065 KB) | DOI: 10.25041/plr.v2i1.2220

Abstract

Clinical Legal Education is an interesting subject to be developed at the Faculty of Legal, Universitas Udayana. Unlike other subjects, clinical legal education participants get an education in the classroom and go directly to the field (community) to increase students' knowledge and practical abilities in solving problems in society. The purpose of writing this journal is to find out how the form of clinical education-based learning, especially in the form of Street Legal Clinic at the Faculty of Law, Universitas Udayana, and to find a model for developing learning methods based on clinical legal education in the form of street legal clinic that can answer legal problems that develop in society. More optimally, the author uses normative legal research methods with the statutory approach and conceptual approach. The results showed that the form of the clinical legal education which is implemented at the Faculty of Law of Universitas Udayana consisted of three stages of the process, namely the planning component, the experiential component, and the reflection component with the learning models that had been used so far, namely In House Clinic, Out House Clinic, Combination and Street Legal Clinic. The development model suggested in implementing the Street Legal Clinic is to be more optimal in answering problems in the community, namely by accommodating several stages in its implementation, namely the pre-implementation, implementation, and evaluation stages into a single unit that is packaged creatively and comprehensively in collaboration with Clinical Partners.
Questioning Direct Cash Funds Regulation on Village Funds in Province of Bali during Covid-19 Pandemic Ni Luh Gede Astariyani; Bagus Hermanto; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kertha Patrika Vol 44 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i03.p.02

Abstract

The objections of this article are to describe, analyze, combine, and maintain concurrent relationships between regulations, implementation of Direct Cash Fund regulations at the regional level, and determined or measured factors on Direct Cash Fund by regional governments. This study combined normative and empirical legal research, analyzed legal instruments, and conducted interviews with various apparatus and parties involved in the Direct Cash Fund. This research results demonstrate that Direct Cash Fund was an effective government instrument, both in terms of its regulation and implementation by central and regional governments, in assisting village governments in mitigating the COVID-19 pandemic effect, particularly on the poorest people, and sustaining village development agendas through the new Village Fund scheme within Direct Cash Fund allocation.
INVASI RUSIA KE UKRAINA 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Damara Nathania Boru Siahaan; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana invasi Rusia ke Ukraina selama tahun 2022 dan menganalisis pelanggaran-pelanggarannya ditinjau dari perspektif Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative serta menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 hingga sekarang, Rusia pun kembali mengekskalasi invasi nya ke Ukraina melalui berbagai checklist pelanggaran terhadap pasal-pasal di Statuta Roma 1998 yang berhubungan dengan “Kejahatan Perang” dan “Kejahatan Agresi” secara eksplisit bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental di Hukum Humaniter Internasional. Sehingga, indikator-indikator pemicu diatas telah otomatis membawa kasus Rusia dan Ukraina berada dalam yurisdiksi ICC melalui jenis kejahatan (Pasal 5 (c) dan (d)) dan admisibilitas melalui rujukan dari negara-negara pihak Statuta Roma terkait kasus ini (Pasal 13). Namun, ada pengecualian untuk bidang yang dapat dituntut di bawah yurisdiksi ICC melalui Statuta Roma yaitu pada Pasal 8 (2) (xx) mengenai penggunaan senjata pembakar dikarenakan sebagai subjek larangan komprehensif harus termasuk dalam lampiran Statuta Roma. Sementara lampiran senjata belum dibuat sehingga menjadi kesenjangan signifikan dalam penerapan Statuta Roma, mengingat ini adalah pelanggaran mendasar terhadap HHI. Terlebih lagi, walaupun ICC bersama beberapa negara pihaknya telah membawa konflik ini ke Pengadilan dari tanggal 1-2 dan 11 Maret 2022 melalui Kantor Kejaksaan di ICC demi mengumpulkan bukti di Ukraina, kenyataannya Rusia bukan lagi negara pihak ICC sejak tahun 2016 dan sebagai anggota tetap dewan yang memegang veto, kemungkinan besar Rusia tidak akan menerima yurisdiksi ICC seringan itu.
PENGATURAN KAIDAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN CAMPURAN Ni Putu Risa Pramiswari Asak; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk menjawab isu-isu yang muncul dalam perkawinan berbeda kewarganegaraan, khususnya mengenai konsekuensi hukum atas kekayaan yang diperoleh selama menjalin hubungan yang sah bersama. Isu ini akan ditinjau berdasarkan dua instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) juga berdasarkan atas ketentuan perdata yang bersifat lintas negara atau internasional. Studi ini ditelaah melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Melalui studi ini, diketahui bahwa pernikahan campuran kerap kali menimbulkan suatu persoalan yang penyelesaiannya terbilang cukup sulit. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan yang mengakibatkan suami dan istri tunduk dalam hukum yang berbeda berdasarkan kewarganegaraannya. Selain berhadapan dengan UU Perkawinan, aparat penegak hukum juga harus mematuhi asas-asas HPI. Pada hakikatnya, masalah-masalah yang timbul dalam perkawinan campuran dapat diantisipasi melalui sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh pasangan tersebut sebelum melangsungkan perkawinan campuran. Akan tetapi, dalam praktikknya kerap kali ditemukan pasangan yang tidak memiliki perjanjian perkawinan sehingga penyelesaian persoalannya akan cukup rumit. Oleh karena itu, studi ini sangatlah penting untuk mengetahui kepastian hukum terhadap pembagian harta bersama dari pasangan yang melakukan perkawinan campuran.Kata kunci: Perkawinan, Perkawinan Campuran, Harta Bersama ABSTRACTThis study is aimed to answer the issues regarding mixed marriage’s problem related to the legal consequences about their marriage assets under the Marriage Act 1 of 1974 and according to the Principles of International Law. This legal research utilizes a normative juridical approach with the statute and conceptual approaches. The result of this study indicates that some problems often come to mixed marriages and the problem is hard to solve because of the different citizenship of the mixed marriage couple which makes them obey different laws based on their citizenship. Furthermore, besides obeying the Marriage Act, law enforcement officers also have to obey the rules of International Private Law. In fact, the problems that come from mixed marriage couples can be solved with a marriage agreement. But, most of them do not have a marriage agreement and it becomes one of the reasons why the law enforcement officers hard to solve their problems. This study is very important to know the regulation in solving marriage treasure of mixed marriage couples.Keywords: Marriage, Mixed Marriage, Marriage Treasure
Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional Razaq Mustika Djati; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.170

Abstract

This research is normative research using a statutory regulation approach, a concept approach, and a comparative approach. The law used consists of primary legal materials, namely regulations and international agreements and publications of international organizations, as well as secondary legal materials obtained from relevant books, journals, literature, documents, and archives through library research. The results of this research show that, (1) due to the absence of official regulations that prohibit cryptocurrency transactions and coupled with several regulations regarding international electronic transactions that can also be applied to these transactions, this transaction is permitted to be carried out as long as the country where the transaction is carried out allows it or holds bilateral agreements with other countries regarding this regulation. (2) Cryptocurrency transactions give rise to various legal problems, especially legal threats in international trade law; these legal threats are more accurately described as disclosures of laws or statutory regulations. There are several multilateral efforts by countries to establish arrangements or regulations for the use of currency. crypto money Because there are things that are not regulated or do not fall within the scope of applicable regulations, countries are required to make their own decisions. There are countries that refuse, and there are also those that make special rules for this transaction.
Uji Coba Kekuatan Tempur (Rudal Balistik) Korea Utara Terhadap Kedaulatan Wilayah Negara Menurut Perspektif Sumelung, Eridhani Jonathan; Dewi, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari tidak adanya instrumen hukum internasional yang mengatur secara jelas dan eksplisit uji coba rudal balistik antarbenua yang mengakibatkan pelanggaran kedaulatan wilayah yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap kedaulatan negara-negara sekitarnya. Ini juga mengevaluasi perlindungan hukum yang dapat diperoleh negara-negara di sekitar Korea Utara dalam masalah ini, dengan Jepang sebagai negara yang melanggar kedaulatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metodologi konseptual dan legislatif. Sumber dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua jenis sumber hukum. Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik penalaran berdasarkan perjanjian hukum internasional terkait, seperti Perjanjian Non-Proliferasi, Perjanjian Larangan Uji Parsial, dan Konvensi Chicago tahun 1944. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, Korea Utara dinyatakan telah melakukan pelanggaran yang mengancam kedaulatan Jepang dengan uji coba rudal balistiknya yang melewati batas kedaulatan negara Jepang. Kata Kunci: Rudal balistik, Pelanggaran, Kedaulatan. ABSTRACT This study aims to ascertain and analyze the legal ramifications of the absence of international legal instruments that regulate clearly and explicitly intercontinental ballistic missile tests that result in violations of the territory's sovereignty conducted by North Korea on the sovereignty of the surrounding countries. It also evaluates the legal protection that can be obtained by countries around North Korea in this issue, with Japan as a country that violated the sovereignty. The kind of research used is normative legal research, which employs both conceptual and legislative methodologies. The sources of primary, secondary, and tertiary legal documents used in this study are all types of legal resources. The collected materials were analyzed using reasoning techniques based on pertinent international legal agreements, such as the Non-Proliferation Treaty, Partial Test-Ban Treaty, and the 1944 Chicago Convention. According to research, North Korea's test of a ballistic missile that went beyond Japan's borders was judged to have violated Japan's sovereignty and posed a threat to it. Keywords: Ballistic Missile, Violation, Sovereignty.
The Examining the Kerch Strait Bridge Attacks by The Prism of International Humanitarian Law Sitompul, Ray Radjuman Janiver Giftson; Dewi, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Kerch Strait Bridge, also known as The Crimean Bridge, is an infrastructure that stretches between the Kerch Peninsula of Crimea and the Taman Peninsula of Krasnodar Krai in Russia. This infrastructure has been destroyed as a result of the ongoing conflict between The Russian Federation and Ukraine. This article aimed to analyze whether the attacks was in accordance with the principle of International Humanitarian Law (IHL). This article relies on normative legal research and statutory, case, and fact approaches to analyze this matter. The study designated that the attack on the Kerch Strait Bridge followed the principles which is set in the International Humanitarian Law. Those said principles are the principle of distinction, the principle of military necessity, the principle of proportionality, and the principle of precautions.
INTERNATIONAL LEGAL STUDY OF THE INDONESIA-MALAYSIA REGIONAL DISPUTE ABOUT SIPADAN AND LIGITAN ISLANDS IN THE SULAWESI SEA Kelakan, I Gusti Ngurah Kesawa Kesuma Putra; Dewi, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 2 No. 1 (2023): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v2i1.509

Abstract

The goal of this paper is to look into the background of the island disputes between Indonesia and Malaysia over Sipadan and Ligitan from the perspective of international law. In addition to the reasons, the purpose of this study is to determine the settlement process between the two countries to resolve the dispute between Sipadan and Ligitan and its implications for international law. It also aims to find out the reasons for the International Court of Justice in determining the winner of the dispute between the islands of Sipadan and Ligitan. This study uses descriptive methods, normative methods based on international law, and data collection techniques to analyze the data obtained through online search techniques and comparative research approaches. The results of this study show that the cause of the dispute between the islands of Sipadan and Ligitan originated from the absence of the two islands on the national maps of Malaysia and Indonesia, which then the two countries took steps to negotiate in international forums in resolving the dispute. It is also known that the main factor considered in determining the winner by the International Court of Justice is the comparison of the effectiveness of the management of the disputed area.
Co-Authors Agnes Maria Aprilia Evelyn Aminawati Al Uraidy, Ali Aprilia, Putu Dila Astawa, I Wayan Michael Grace Damara Nathania Boru Siahaan Evelyn Salsabila Hermanto, Bagus I Kadek Wira Dwipayana I Nyoman Adhi Sadu Gunawan Kadek Agus Sudiarawan Kelakan, I Gusti Ngurah Kesawa Kesuma Putra Kent Revelino Chandra Luh Putu Budiarti Lutfiana Umar Ni Luh Gede Astariyani Ni Luh Putu Chintya Arsani Ni Made Ari Yuliartini Griadhi Ni Putu Risa Pramiswari Asak Pratiwi, Ni Putu Ayu Eka Putu Ade Harriestha Martana Razaq Mustika Djati Setianto, Salina Naila Sitompul, Ray Radjuman Janiver Giftson Sumelung, Eridhani Jonathan Wedha, Komang Santi Triana