cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 37   38   39   40   41 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT EFISIENSI BIAYA
Kertha Desa Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengetahui pengaturan hukum pekerja outsourcing dalam pemutusan hubungan kerja akibat efisiensi biaya serta upaya penyelesaian hukum dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja pekerja outsourcing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan hukum pekerja outsourcing dalam pemutusan hubungan kerja akibat efisiensi biaya menurut hukum nasional diatur dalam UU Ketenagakerja, UU Cipta Kerja, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi KEP.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan Waktu Tertentu (PKWT). Pengaturan pesangon PHK diatur dalam Pasal 40 ayat (2), (3), (4) dan Pasal 43 ayat (1), (2). Pengaturan terkait dengan PHK dengan alasan efesiensi biaya dalam PP 35/2021 tidak mengatur secara langsung terkait PHK dengan alasan efisiensi biaya, khususnya Pasal 36 huruf b PP 35/2021 merupakan pasal yang terdapat kekaburan karena tidak terdapat penjelasan mengenai contoh tindakan lebih lanjut dan seberapa besar kerugian perusahaan yang dapat melakukan efisiensi. Upaya penyelesaian hukum dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja pekerja outsourcing wajib dilakukan musyawarah mufakat antara pengusaha dan pekerja. Apabila terdapat perbedaan pendapat dapat mengajukannya ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun upaya penyelesaian dalam perselisihan hubungan industrial ada 5 yaitu, bipartit, mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial. The purpose of this study is to find out the legal arrangements for agency workers in termination of employment due to cost efficiency and legal settlement efforts in disputes over termination of employment of outsourced workers. The research method used is a normative research method using statutory and conceptual approaches. The results of this study are legal arrangements for outsourced workers in termination of employment due to cost efficiency according to national law regulated in the Manpower Law, Job Creation Law, Decree of the Minister of Manpower and Transmigration KEP.100/Men/VI/2004 concerning Provisions for Executing Work for a Specific Time (PKWT). Arrangements for severance pay for layoffs are regulated in Article 40 paragraphs (2), (3), (4) and Article 43 paragraphs (1), (2). Regulations related to layoffs for reasons of cost efficiency in PP 35/2021 do not directly regulate layoffs for reasons of cost efficiency, in particular Article 36 letter b PP 35/2021 is an article that contains ambiguity because there is no explanation regarding examples of further action and how big company losses that can make efficiency. Legal settlement efforts in disputes over the termination of employment of outsourced workers must be carried out by deliberation to reach a consensus between employers and workers. If there is a difference of opinion, you can submit it to the Industrial Relations Dispute Court. There are 5 efforts to resolve industrial relations disputes, namely bipartite, mediation, arbitration, conciliation, and the Industrial Relations Dispute Court.
STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
Kertha Desa Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan karya ilmiah berbentuk jurnal ini adalah untuk mengetahui status hukum dari perkawinan beda agama serta pengaturan dari perkawinan beda agama dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan yang dibahas pada tulisan ini. Menggunakan sumber data sekunder seperti pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori dari literatur hukum, hasil penelitian, jurnal, makalah, tesis maupun website yang terkait dengan penelitian. Perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan legalitas perkawinan berbeda agama sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) UUP. Kenyataannya, semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama. Beragam upaya pun dilakukan. Dalam melangsungkan suatu perkawinan juga harus memperhatikan pasal 2 ayat (2) UUP agar mendapat status perkawinan yang sah. Apabila perkawinan dilangsungkan secara sah, namun tidak diakui negara dikarenakan perkawinannya belum dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kepastian hukum dikarenakan tidak memiliki bukti berupa akta perkawinan. Terkait dengan kepastian hukum mengenai pengaturan perkawinan beda agama di indonesia hingga saat ini belum memiliki kepastian hukum secara normatif berkaitan dengan perkawinan beda agama. Pun dalam praktek-praktek perkawinan beda agama masih terus terjadi, padahal secara yuridis kita tahu akibat hukum dari perkawinan beda agama adalah mengenai legalitasnya yang masih diperdebatkan. The purpose of writing scientific papers in the form of this journal is to find out the legal status of interfaith marriages and the arrangements for interfaith marriages from the perspective of legal certainty in Indonesia. This writing uses the method of writing normative law using a statutory approach. Using primary legal materials, namely laws and regulations related to those discussed in this paper. Using secondary data sources such as legal opinions/ doctrines/ theories from legal literature, research results, journals, papers, theses and websites related to research. Marriage tends to fully surrender to the laws of each religion to determine the legality of marriages of different religions as stipulated in article 2 paragraph (1) of the UUP. In fact, all religions in Indonesia prohibit interfaith marriages. Various attempts were made. In carrying out a marriage, one must also pay attention to article 2 paragraph (2) of the UUP in order to obtain a legal marital status. If a marriage is legally valid, but is not recognized by the state because the marriage has not been registered, then the marriage does not have legal certainty because it does not have evidence in the form of a marriage certificate. Regarding legal certainty regarding the regulation of interfaith marriages in Indonesia, until now there has been no legal certainty normatively related to interfaith marriages. Even in practice, interfaith marriages continue to occur, even though juridically we know the legal consequences of interfaith marriages are regarding the legality of which is still being debated.
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTAAN DIGITAL PAINTING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap hasil karya ciptaan digital painting. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Maraknya pelanggaran hak cipta di era digital yang dilakukan oleh pihak lain membuat Pencipta mengalami kerugian. Bentuk pelanggaranya berupa pengambilan, pengumuman, serta penjualan sebagaian ataupun seluruh ciptaan tanpa izin pencipta. Hasil studi ini menunjukan bahwa Pencipta dapat memiliki upaya hukum apabila pencipta mendaftarkan ciptaanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Upaya hukum yang dilakukan pencipta berupa Upaya Hukum Preventif dan Upaya hukum represif yang mana upaya ini dapat dilakukan melalui jalur litigasi ataupun non litigasi sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). The purpose of this study is to examine the regulation of legal protection for digital painting creations. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The rise of copyright infringement in the digital era carried out by other parties makes the Creator suffer losses. The form of violation is in the form of taking, publishing, and selling part or all of the work without the author's permission. The results of this study indicate that the author can have legal remedies if the author registers his creation to the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). Legal remedies taken by the author are in the form of Preventive Legal Efforts and Repressive Legal Efforts, which can be carried out through litigation or non-litigation in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC).
JERAT PIDANA TERHADAP PELAKU PERETAS SISTEM KOMPUTER SECARA ILEGAL (HACKER) DALAM PERPSEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA
Kertha Desa Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi di era globalisasi ini dapat memberikan peluang bagi pelaku kejahatan, kejahatan yang semakin merajalela salah satunya adalah kejahatan siber. Peretasan atau hacking termasuk dalam kejahatan mayantara. Tulisan ini akan membahas mengenai pengertian dari hacker, sanksi pidana dan upaya penanggulangannya guna mengetahui akibat hukum terjadi akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku peretasan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, dimaksudkan untuk menganalisisi kaidah hukum berkaitan dengan perkara pidana hacking, yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder selanjutnya dianalisis dengan cara kualitatif guna mendapat jawaban atas permasalahan. Hasil studi menunjukkan bahwa kejahatan dunia maya yang menggunakan data atau informasi di internet semakin meningkat sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi berbasis komputer. Pelaku peretas jika terbukti melakukan tindak pidana dapat dikenakan pasal 30 UU ITE dengan hukuman maksimal 8 tahun penjara dan/ atau denda maksimal Rp. 800.000.000. Banyak unsur yang perlu dibenahi untuk mengatasi kejahatan siber, yang dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan penyempurnaan perangkat hukum pidana indonesia, meningkatkan sumber daya manusia dari para penyidik, membangun fasilitas forensic computing, serta melakukan upaya penanggulangan pencegahan. In this age of globalization, technological advancement may offer possibilities for criminals, one of which is cybercrime. Hacking is included in cybercrime. This paper will discuss the definition of hacking, criminal sanctions and countermeasures in order to learn the repercussions of actions on the law committed by the perpetrators of hacking in the perspective of criminal law in Indonesia. The research method used in this study is normative legal research methods intended to analyze legal rules related to criminal cases of hacking, which are sourced from primary law and secondary legal materials and then analyzed in a qualitative way to get answers to problems. The study's findings indicate that cybercrime using data on the internet is increasing as a result of advances in computer-based information technology. Hackers if proven to have committed a criminal offense can be subject to article 30 of the ITE Law with a maximum sentence of 8 years in prison and / or a maximum fine of Rp. 800,000,000. Many elements need to be addressed to overcome cybercrime, which can be done by improving the Indonesian criminal law apparatus, increasing the human resources of investigators, building forensic computing facilities, and conducting preventive countermeasures.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Kertha Desa Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode hukum dan metode konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya BPD masih rendah, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang harus dilakukan terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah desa/kepala desa, anggaran operasional BPD sangat minim serta sarana dan prasarana BPD sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor sendiri sehingga dalam menjalankan tugasnya, anggota BPD yang tidak secara aktif mensosialisasikan sebuah peraturan desa. The purpose of writing this article is to find out how the role of the Village Consultative Body in the implementation of village government. The writing method used in this article is normative legal research using legal methods and conceptual methods. The results showed that BPD resources are still low, especially in the field of education so that in carrying out its role and function BPD does not understand what to do related to the control function and supervisory function which is its authority in controlling and supervising the performance of the village government / village head, BPD's operational budget is very minimal and BPD's facilities and infrastructure are very inadequate and do not have their own offices so that in carrying out their duties, BPD members who do not actively socialize a village regulation.
URGENSI PENDAFTARAN MEREK TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK
Kertha Desa Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk memahami pengaturan pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek serta Indikasi Geografis dan mengetahui akibat hukum yang akan timbul apabila tidak mendaftarkan merek Usaha Dagangnya. Metode penelitian yang digunakan ialah metode hukum normatif yang mengacu pada UU Merek serta dianalisi menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa mendaftaran merek usaha sangat penting dalam menetapkan kepemilikan sebuah merek. Pemilik usaha yang sudah mendaftarkan merek yakni satu-satunya pihak yang berhak terhadap merek itu. Merek akan dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual apabila sudah terdaftar pada Dirjen KI Kemenkumham. Pelaku usaha harus memenuhi syarat administratif serta substantif guna mendaftarkan merek dagangnya. Tidak mendaftarkan sebuah merek, maka merek itu tidak mempunyai perlindungan hukum. Mendaftarkan merek sangat berperan penting untuk mendapatkan perlindungan hukum supaya merek mempunyai jaminan untuk tak ditiru ataupun dipakai secara tak sah atau perbuatan menentang hukum yang lain. This study aims to understand the regulation of trademark registration based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and to find out the legal consequences that will arise if the trade mark is not registered. The research method used is the normative legal method which refers to the Trademark Law and is analyzed using a statutory approach. The results of the study show that registering a business mark is very important in determining the ownership of a brand. The business owner who has registered the mark is the only party entitled to that mark. Trademarks will be protected by intellectual property law if they have been registered with the Director General of Intellectual Property Rights, the Ministry of Law and Human Rights. Business actors must fulfill administrative and substantive requirements in order to register their trademarks. Not registering a trademark means that the mark has no legal protection. Registering a mark plays an important role in obtaining legal protection so that the mark has a guarantee not to be imitated or used illegally or in other unlawful acts.
MEKANISME PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DITINJAU DARI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021
Kertha Desa Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penghentian penyidikan melalui restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana di Indonesia masih mengutamakan kepastian hukum sehingga cenderung mengesampingkan prinsip dasar dalam keadilan hukum di masyarakat. Salah satu tahapan penyelesaian perkara yaitu tahapan penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHAP dan Pasal 1 Angka 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan bersumber pada fakta-fakta yang diperoleh dari kantor kepolisian daerah Bali. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa restorative justice merupakan pendekatan yang dapat memecahkan permasalahan dengan cara melibatkan pelaku, korban, dan elemen-elemen suatu masyarakat agar tercipta keadilan. Beberapa perkara pidana sudah berhasil ditangani berdasarkan keadilan restoratif di Polda Bali seperti kasus narkotika, penipuan, KDRT, dan lainnya. Prinsip keadilan restoratif pada dasarnya adalah memulihkan para korban yang dirasa menderita akibat kejahatan dari pelaku, cara yang dilakukan adalah dengan melakukan perdamaian, kesepakatan, dan memberikan ganti rugi kepada korban. Penyelesaian perkara melalui restorative justice, penyidik mempertimbangkan beberapa hal, yaitu dari sudut pandang korban, sudut pandang pelaku, dan segi perkaranya. Sebagaimana ketentuan dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, keadilan restorative harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti diantaranya syarat materiil, syarat formil, dan syarat khusus. This study aims to examine the mechanisms for ending investigations through restorative justice in the criminal justice system in Indonesia. The criminal justice system in Indonesia still prioritizes legal certainty so that it tends to override the basic principles of legal justice in society. One of the stages of solving a case is the investigation stage. Based on the provisions of Article 1 point 2 of the Criminal Procedure Code and Article 1 number 5 of Perpol Number 8 of 2021, it confirms that an investigation is a series of investigative actions in terms of and according to the method stipulated in this law to seek and collect evidence with that evidence to shed light on a crime. what happened and to find the suspect. The research method used is empirical research based on facts obtained from the Bali regional police office. The results of this study indicate that restorative justice is an approach that can solve problems by involving perpetrators, victims, and elements of a society in order to create justice. Several criminal cases have been successfully handled based on restorative justice at the Bali Police, such as cases of narcotics, fraud, domestic violence, and others. The principle of restorative justice is basically to restore victims who feel they have suffered as a result of crimes from the perpetrators, the way to do this is by making peace, agreeing, and providing compensation to the victims. Settlement of cases through restorative justice, investigators consider several things, namely from the perspective of the victim, the perspective of the perpetrator, and the aspect of the case. As stipulated in Perpol No. 8 of 2021, restorative justice must meet several requirements, such as material requirements, formal requirements, and special requirements.
SKEMA EKONOMI BIRU DALAM UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA DAN KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki salah satu tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan skema ekonomi biru dalam berbagai konvensi internasional untuk kemudian akan dilihat bagaimana implikasinya terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. Studi ini dilakukan dengan metode atau cara penelitian melalui metode normatif atau normative methods dengan pendekatan instrumen hukum dan pendekatan analisis hukum. Hasil studi kemudian ditemukan bahwa United Nations Convention on the Law of the Seatelah mengatur skema ekonomi biru walaupun belum mengintegrasikan seluruh unsur, yang pada perkembangannya melalui RIO+20 diperkenalkan skema ekonomi biru yang mengintegrasikan tiga unsur sebagai pilar ekonomi biru: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Indonesia sebagai negara kepulauan dan anggota UNCLOS kemudian telah mengimplementasikan skema ekonomi biru sebelum deklarasi ekonomi biru pada RIO+20 melalui UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam perspektif keberlanjutan, dan dengan melihat keberadaan kedua Undang-Undang tersebut, skema ekonomi kemudian secara normatif mampu menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. The purpose of this study is to find out how the blue economy is regulated in various international conventions, analyzing the impacts on the sustainibility of fishery resources in Indonesia. This study employs a normative legal research method with a legal instrument and legal analysis approach. The results of the study show that United Nations Convention on the Law of the Sea has implicitly regulated the blue economy scheme even though it has not yet integrated all elements, which in its development through RIO+20 introduced a blue economy scheme that integrates three elements as pillars of the blue economy: environmental, economic, and social. Indonesia as an archipelagic country and a member of UNCLOS has then implemented a blue economy scheme before the blue economy declaration at RIO+20 through Law 27/2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands and Law Number 31/2004 concerning Fisheries. Therefore, from sustainable perspective and the existence of those Laws, the economic scheme has ensured the sustainability of fishery resources.
MENGKAJI LEGALITAS METODE OMNIBUS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kertha Desa Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ilmiah ini bermaksud menunjukkan serta memahami legalitas metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasca berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 dan mengkaji seberapa penting metode omnibus dalam membentuk undang-undang. Metode Penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan metode omnibus pasca berlakunya UU No. 13 Tahun 2022 bahwa kedudukan metode omnibus telah legal digunakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pembentuk dan pengguna undang-undang. Penggunaan metode omnibus dilakukan untuk penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang tidak sedikit tumpeng tindih dan over regulated. This scientific research aims to show and understand the legality of the omnibus method in the formation of laws and regulations after the enactment of Law No. 13 of 2022 and examine how important the omnibus method is in forming laws. The research method used is a normative legal research method with a statutory approach and legal concepts. The results of the study show that the regulation of the omnibus method after the enactment of Law No. 13 of 2022 that the position of the omnibus method has been legally used in forming laws and regulations while providing legal certainty for law shapers and users. The use of the omnibus method is carried out to simplify overlapping laws and regulations.
PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA TERHADAP PERUMAHAN DI ATAS BANGUNAN PUSAT PERBELANJAAN
Kertha Desa Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Target pada pembahasan berikut, ialah agar memahami mengenai status kepemilikan secara peraturan dari hunian di atas mal dan mengetahui bagaimana pertanggung jawaban dari pengembang perumahan (developer) terhadap rumah “di atas mal”. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan secara peraturan dengan meneliti aspek-aspek peraturan yang ada. Penelitian ini memakai peraturan hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum bahkan buku-buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian. Pembahasan ini menunjukkan bahwa status hukum dari hunian diatas mal serta pertanggung jawaban dari pengembang perumahan (developer) terhadap “rumah di atas mal” mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan menitikberatkan pada aspek kepastian hukum. The target in the following discussion is to understand the legal ownership status of the residence above the mall and find out how the responsibility of the housing developer is for the houses "above the mall". The approach used is a regulatory approach by examining aspects of existing regulations. The research used is normative research and This research uses legal regulations, such as laws and all official documents that contain legal provisions, even books, articles, journals and research results. This discussion shows that the legal status of housing above the mall as well as the responsibility of the developer for the "house above the mall" refers to Law no. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, Law no. 28 of 2002 concerning Buildings, Law no. 20 of 2011 concerning Flats, Law No. 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas with an emphasis on the aspect of legal certainty.

Page 39 of 59 | Total Record : 583

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue