cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 38   39   40   41   42 
PENYEBARAN FILM DALAM APLIKASI TELEGRAM: PERSPEKTIF HAK CIPTA
Kertha Desa Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari dilakukannya pembuatan artikel ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan pelanggaran hak cipta dengan adanya pembajakan di dalam dunia perfilman. Pembajakan ini marak terjadi melalui aplikasi media sosial. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan memiliki suatu tujuan mengetahui perlindungan hukum yang dapat diterapkan dalam perlindungan bagi hak cipta dari suatu karya film. Proses penelitian artikel ini menerapkan tahapan dari metode penelitian normatif yang mendekatkan pada peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa adanya kasus pelanggaran hak cipta berupa pembajakan yang terjadi melalui aplikasi telegram. Dimana kasus ini marak terjadi karena adanya kemudahan akses dalam aplikasi tersebut. Penyebaran film secara ilegal melalui telegram biasa dilakukan melalui fitur grup yang terdapat di dalam aplikasi. The purpose of this article is to take a deeper look at the issue of copyright infringement due to piracy in the film industry. Piracy is rife through social media applications. Furthermore, the purpose of this research is to find legal protections that can be applied to protect the copyright of cinematographic works. The research process in this article uses prescriptive research methods that bring laws and regulations closer together. The results of the research conducted show that there are cases of copyright infringement in the form of piracy that occur through the Telegram application. Where this case often happened because of the ease of access in the application. Illegal distribution of movies in telegram usually done through the group feature in the application.
PERAN KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR DALAM PELAKSANAAN PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA BERDASARKAN ASAS TRANSPARANSI
Kertha Desa Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan adalah salah satu lembaga yang berkedudukan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Kewenangan kejaksaan termasuk dalam hal pelaksana putusan pengadilan berupa pengembalian aset tindak pidana. Pada jurnal ini diangkat permasalahan mengenai bagaimana prosedur pengembalian aset tindak pidana yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Gianyar, serta apakah pelaksanaan pengembalian aset tindak pidana yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Gianyar telah sesuai dengan asas transparansi. Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengetahui prosedur pengembalian aset tindak pidana di Kejaksaan Negeri Gianyar dan mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan pelaksanaan pengembalian aset di Kejaksaan Negeri Gianyar dengan asas transparansi. Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian, pengembalian aset tindak pidana di Kejaksaan Negeri Gianyar dilakukan dengan du acara yakni diambil sendiri oleh pemilik barang dengan menunjukkan bukti kepemilikan barang atau surat kuasa (apabila yang mengambil bukan pemilik asli), atau diantarkan langsung oleh pihak Kejaksaan Negeri Gianyar kepada pemilik barang. Selain itu, pelaksanaan pengembalian asset tindak pidana yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Gianyar telah sesuai dengan asas transparansi ditandai dengan adanya keterbukaan informasi barang bukti yang disediakan Kejaksaan Negeri Gianyar melalui website resmi Kejaksaan Negeri Gianyar maupun sosial media resmi Kejaksaan Negeri Gianyar. The Prosecutor’s Office is one of the institutions in criminal justice system that has an important position in law enforcement in Indonesia. The prosecutor’s authority includes the execution of court decisions in form of returning the assets of a crime. In this journal, the issues raised are how the procedure for returning the assets of criminal acts carried out at the Gianyar Dristrict Attorney’s Office, and whether the implementations of the return of criminal assets carried out at the Gianyar District Attorney’s Office is in accordance with the principle of transparency. The purpose of writing this journal is to find out the procedure for returning assets to criminal acts at the Gianyar District Attorney’s Office and to find out the suitability between the implementation asset recovery activities at the Gianyar District Attorney’s Office with the principle of transparency. Empirical legal research method is the method that used in this research. Based on the study, the return of criminal assets at the Gianyar District Prosecutor’s Office was carried out in two ways, namely, they were taken by the owner of the assets by showing proof of ownership of the goods or a power of attorney (if the person who took the goods was not the original owner), or delivered directly by the Gianyar District Atorney to the owner of the goods. In addition, the activities or returning criminal assets carried out at the Gianyar District Attorney are in accordance with the principle of transparensy marked by the disclosure of information on evidence provided by the Gianyar District Attorney’s Office through their website and sosial media.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE
Kertha Desa Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam pinjaman online setalah disahkannya “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi” dan mengkaji langkah hukum jika terjadi penyalahgunaan data pribadi peminjam oleh pihak pemberi pinjaman online. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode normatif. Metode ini menggunakan pendekatan normatif yang berlandaskan pada norma-norma atau teori-teori yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah dalam perlindungan hukum preventif pada layanan pinjaman online, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terbaru yang secara khusus menjamin kemanan atas data pribadi seseorang. Undang-undang tersebut adalah “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi” atau yang selanjutnya disingkat menjadi “UU PDP”. Selain Undang Undang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga saat ini dalam mengatur mengenai layanan pinjaman online menggunakan “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Infomasi”. Kedua Undang-Undang itulah yang menjaminan perlindungan terhadap keamanan data pribadi nasabah. Jika data pribadi dalam layanan pinjaman online disalahgunakan maka peminjam dapat melakukan langkah-langkah hukum, seperti peminjam dapat melaporkan kepada lembaga terkait. Peminjam juga dapat menggugat secara perdata. Selain itu, peminjam dalam layanan pinjaman online yang disalahgunakan data pribadinya juga dapat melaporkan secara pidana The purpose of this study is to examine the legal protection of borrowers' personal data in online loans after the passage of "Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection" and to examine legal steps in the event of misuse of the borrower's personal data by online lenders. In this study the method used is normative method. This method uses a normative approach based on norms or theories related to the problem. The results of this research are in preventive legal protection for online loan services, the government has issued several recent regulations that specifically guarantee the security of one's personal data. The law is "Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection" or what will be shortened to "UU PDP". In addition to this Law, the Financial Services Authority (OJK) is also currently regulating online lending services using "Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services". These two laws guarantee the protection of the security of customers' personal data. If personal data in online loan services is misused, the borrower can take legal steps, such as the borrower can report to the relevant institution. Borrowers can also sue civilly. In addition, borrowers in online loan services whose personal data are misused can also report criminally.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PHK AKIBAT TERJADINYA AKUISISI PERUSAHAAN
Kertha Desa Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai mengenai status hukum pekerja dan perlindingan hukum yang didapat oleh pekerja yang mengalami dampak dari suatu adanya pemutusan hubungan kerja akibat akuisisi perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diulas, dianalisis berlandaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa status hukum pekerja akibat pengambilalihan perushaan bergantung pada kesediaan perusahaan dan pekerja itu sendiri. Jika pekerja dan pengusaha bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja, maka status pekerja di perusahaan yang diakuisisi tidak berubah. Akan tetapi, apabila dari pekerja atau dari pengusaha tidak berkenan dalam meneruskan hubungan kerja, maka pekerja atau pengusaha tetap dapat melaksanakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pekerja yang mengalami PHK akibat akuisisi perusahan memiliki perlindungan hukum, yang mana setiap hak yang seharunya didapat oleh pekerja harus dipenuhi sesuai dengan alasan dilakukannya pemutusan hubungan kerja tersebut. This research is aims to provide knowledge about the status of workers legally and the protection they were afforded when they lose their jobs as a result of company acquisition. This research is a normative legal research using a statue approach. The problems reviewed are analyzed based on primary legal materials and secondary legal materials. The result of the study show that the legal status of workers due to the company acquisition depends on the willingness of the company and the workers themselves. If the worker and the company decide to continue the working relationship, then the status of the workers in the taken over company will not change. However, if the worker or the company does not decide to establish an employment relationship, then this can lead to termination of employment. Workers who lose their jobs as a result of company acquisition have legal protection, so their rights must be upheld in accordance with the reasons for their termination.
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
Kertha Desa Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana dasar mekanisme dari peraturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia serta menganalisis jenis sanksi yang termuat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer yakni peraturan perundang-undangan terkait dan data sekunder yakni studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak atas privasi merupakan hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara, sejalan dengan ini maka upaya untuk melindungi hak perlindungan atas data pribadi diimplementasikan melalui regulasi khusus yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga setiap kasus kebocoran data pribadi di Indonesia dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam undang-undang. Regulations regarding the protection of data privacy are very urgent to be present in Indonesia legal regulations, therefore this research aims to comprehend the fundamental mechanism of regulatory data privacy protection in Indonesia and to analyze the administrative and criminal sanction arrangements following the Constitution of Law Number 27 of 2022 concerning about Data Privacy Protection. This research uses normative juridicial research methods, in the form of primary data of corresponding regislation, and secondary data obtained from literature studies. The result shows that Indonesia has special arrangements regarding the protection of data privacy, thus each case of data privacy leakage in Indonesia can be subjected to administrative and criminal sanctions as written in the law.
KETIDAKADILAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU
Kertha Desa Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah agar pembaca bisa mengetahui ketidakadilan hukum apa saja yang pernah diterima oleh masyarakat kurang mampu serta bagaimana solusi agar proses peradilan pidana dapat berjalan dengan adil. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dikarenakan penelitian ini bersifat memaparkan serta memberi gambaran yang jelas mengenai suatu kejadian/gejala hukum yang terjadi di saat ini atau di waktu tertentu. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah nyatanya saat ini Peradilan Pidana di NKRI ini belum mampu memberikan rasa keadilan yang sama untuk semuanya terutama untuk orang pencari keadilan yang kurang mampu. Sering kali ditemukan ketidakadilan untuk orang yang tidak mampu, masyarakat yang berekonomi rendah seringkali ditindas baik oleh oknum dalam Peradilan Pidana ataupun yang berperkara yang lebih memiliki uang. Banyak sekali unsur yang perlu dibenahi dalam Sistem Peradilan Pidana agar bisa mencapai keadilan yang mutlak bagi semua orang khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu. The purpose of this research is so that readers can find out what legal injustices have been received by underprivileged communities and how the solutions are so that the criminal justice process can run fairly. The research method used in this research is descriptive research, because this research is descriptive and gives a clear picture of an event/legal phenomenon that occurs at this time or at a certain time. The results of research from this journal are in fact that currently the Criminal Court in the Republic of Indonesia has not been able to provide the same sense of justice for all, especially for justice seekers who are less fortunate. Injustice is often found for people who can't afford it, people with low economies are often oppressed either by elements in the Criminal Court or litigants who have more money. There are many elements that need to be addressed in the Criminal Justice System in order to achieve absolute justice for all people, especially for underprivileged people.
SINERGI ANTARA DESA ADAT DAN PEMERINTAH DALAM MEMAKSIMALKAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL BALI
Kertha Desa Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis adanya sanksi adat dalam pararem pengelolaan sampah pada desa adat di Bali sebagai wujud upaya penegakan hukum lingkungan sejak ranah desa khususnya desa adat di Bali. Regulasi tentang pengelolaan sampah telah diatur oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah Provinsi Bali pun menuangkannya ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, pada pasal Pasal 29 ayat (1) dan (2), maka Desa Adat dapat berperan dalam melakukan pengelolaan sampah secara swakelola yang dilakukan dengan menyusun Awig-Awig/Pararem Desa Adat, melaksanakan ketentuan Awig-Awig/Pararem Desa Adat secara konsisten, serta dengan menerapkan sanksi adat terhadap pelaggaran ketentuan Awig-Awig/Pararem Desa Adat. Metode penelitian hukum normatif merupakan basis dari studi ini. Melalui pendekatan kepustakaan, permasalahan hukum ditelaah dengan peraturan perundang-undangan, termasuk sarana referensi lainnya yang berkorelasi dengan sanksi adat pararem pengelolaan sampah. Terkumpulnya bahan hukum menggunakan teknik bola salju (snow ball) yang terhimpun dari penerapan teknik deskripsi, dievaluasi, diinterpretasi serta disimpulkan melalui argumentasi. Kedua, Hasil studi menunjukkan bahwa beberapa desa adat di Bali telah memberlakukan sanksi adat dalam pararem pengelolaan sampah desa adat di Bali bertujuan mengharmonikan alam nyata (sekala) maupun alam tidak nyata (niskala) dengan prinsip Tri Hita Karana. Sehingga adanya pararem pengelolaan sampah mampu menguatkan penegakan hukum lingkungan hidup baik secara represif maupun preventif. This writing aims to find out and analyze the existence of customary sanctions in the waste management pararem of traditional villages in Bali as a form of environmental law enforcement efforts since the village realm, especially traditional villages in Bali. Regulations on waste management have been regulated by the central government through Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. Bali Provincial Government also puts it into Governor Regulation Number 47 of 2019 concerning Source-Based Waste Management, in Article 29 paragraphs (1) and (2), then Traditional Villages can play a role in self-managing waste which is carried out by compiling Awig-Awig / Pararem of Traditional Villages, implement it consistently as well as by applying customary sanctions against violations of the provisions of Awig-Awig / Pararem of Traditional Villages. The research used normative legal method. Through a library approach, legal issues are reviewed with laws and regulations, including other reference that correlate with the customary sanctions for waste management pararem. Using the snowball technique, collected from the application of description techniques, evaluated, interpreted and concluded through arguments. Results of the study show that several traditional villages in Bali have imposed customary sanctions in the pararem of waste management aimed at harmonizing the real nature (sekala) and the unreal nature (niskala) with the principle of Tri Hita Karana. So that the existence of a waste management pararem is able to strengthen environmental law enforcement both repressively and preventively.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SANKSI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BALI GIANYAR TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA
Kertha Desa Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan sanksi yang dilakukan oleh BPJS Ketenegakerjaan Cabang Bali Gianyar terhadap perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya yang dihubungkan dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelanggara Jaminan Sosial. Studi ini menggunakan metode penelitian empiris yang sifatnya deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa sanksi yang tertuang pada pasal ini dalam penerapannya di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Gianyar masih kurang efisien dan efektif karena belum mampu memberikan pengaruh terhadap perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Adapun kendala yang dialami BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Gianyar dalam penerapan sanksi ini terletak pada Pasal 17 ayat (2) huruf c yang kurang tegas dalam penegakannya oleh pemerintah atau pihak yang berwenang. The purpose of this study is to examine the effectiveness of the implementation sanctions carried out by the BPJS Employment Bali Gianyar branch against companies that have not registered their workers which is linked to Article 17 of Law Number 24 of 2011 about BPJS. This research is Empirical Juridical research with analyis using descriptive techniques. Based on the results show that the sanctions contained in this article in its application at the BPJS Employment Bali Gianyar branch are still less efficient and effective because they have not been able to influence companies that have not registered their workers with BPJS Employment. The obstacles experienced by the BPJS Employment Bali Gianyar branch in applying this sanction lie in Article 17 paragraph (2) letter c which is less strict in its enforcement by the government or authorized parties.
PENTINGNYA PENGATURAN KEMBALI TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Kertha Desa Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis perbedaan rumusan pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan pasal baru yang termuat dalam RUU KUHP, serta urgensi pengaturan pasal penghinaan Presiden di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum dan didukung dengan teknik pencarian data dengan studi pustaka yang sumbernya dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersie. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa rumusan pasal penghinaan dalam KUHP dan RUU KUHP memiliki perbedaan. Tentunya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukanlah alasan penolakan diaturnya kembali pasal tersebut di masa mendatang. Sehingga pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden masih tetap relevan diatur dalam RUU KUHP. This study aims to provide an analysis of the differences in the formulation of the articles that have been repealed by the Constitutional Court with the new articles contained in the draft criminal code, as well as the urgency of the implementation in the coming articles concerning the insults to the president. The research method used is normative legal research with a statutory approach and legal concept analysis and is supported by data research techniques with literature studies whose sources are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this examination confirm that the wording of the articles of the penal code and the draft penal code has differences. Indeed, the decision of the Constitutional Court n° 013-022/PUU-IV/2006 is not a reason to reject the criminal act of harassment against the President and the Vice-President which is regulated in the Draft Code Criminal. Therefore, these sections remain relevant to what is stated in the Draft Criminal Code.
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL DITINJAU DARI UU NO. 20 TAHUN 2016 (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 557/K/PDT-SUS/2015)
Kertha Desa Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel jurnal ini ditulis dengan tujuan mengetahui perlindungan terhadap merek yang terkenal dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta menelaah suatu studi kasus berdasarkan kasus Pierre Cardin dalam Putusan Mahkamah Agung No. 557/K/Pdt-Sus/2015. Penelitian yang digunakan merupaka suatu penlitian yang sifatnya hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dengan hasil penelitian yakni perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia sudah diatur melalui UU Merek yang merupakan hasil ratifikasi dari Konvesi Paris dan TRIP’S Agreement serta dalam suatu Studi Kasus Putusan tersebut masih banyak terdapat suatu hal yang belum sesuai dengan UU Merek dan TRIP’S Agreement yang seharusnya menjadi landasan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap suatu merek. This journal article was written with the aim of knowing the protection of well-known marks in this case based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and to examine a case study based on the Pierre Cardin case in the Supreme Court's Decision No. 557/K/Pdt-Sus/2015. The research used is a normative legal research or also called doctrinal research with a statutory and conceptual approach. With the results of the research that the legal protection of trademarks in Indonesia has been regulated through the Trademark Law which is the result of ratification of the Paris Convention and the TRIP'S Agreement and in a Case Study of the Decision there are still many things that are not in accordance with the Trademark Law and the TRIP'S Agreement which should be the basis in the implementation of the protection of a brand.

Page 40 of 59 | Total Record : 583

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue