cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 55   56   57   58   59 
PELAKSANAAN PENGECEKAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR BERDASARKAN PERMEN ATR/BPN NOMOR 19 TAHUN 2020 Ariyanto, Farrel Dzulfikar Rizqullah; Suardita, I Ketut
Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian dilakukan dengan tujuan menganalisa terkait dengan pengaturan dan mekanisme pelaksanaan Pengecekan Sertipikat Elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris, yang mana menggunakan data primer yang di dapatkan melalui wawancara pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pegawai Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Kantah Kota Denpasar). Pasca dilakukan analisis, kemudian ditemukan bahwa Pada penelitian ini dalam rangka untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dimana proses pendaftarannya dilakukan dengan cara professional, aman, serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai cara pelaksanaan Sistem Elektronik yang dipakai. Sehingga sertifikat elektronik yang berupa dokumen elektronik maupun hasil percetakannya adalah bukti fisik yang sah di mata hukum dan bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah sepanjang data yang tersimpan di dalam sistem elektronik sesuai dengan apa yang tertera di buku tanah. This study aims to determine and analyze the regulation and implementation mechanism of Electronic Certificate Checking at the Denpasar City Land Office. The research method that researchers use is an empirical research method using primary data obtained directly through interviews with several Land Deed Officials (PPAT) and the Land Office (Kantah). In this study, in order to realize the modernization of land services in order to improve business ease indicators and public services to the community, it is necessary to optimize the use of information and communication technology by implementing electronic-based land services, where the registration process is carried out in a professional, safe, and accountable manner regarding the implementation of the Electronic System used. So that electronic certificates in the form of electronic documents and printing results are valid physical evidence in the eyes of the law and can be used as valid evidence as long as the data stored in the electronic system matches what is stated in the land book.
PENGATURAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PIDANA MATI PASCA DITOLAKNYA GRASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Maharani, Putu Alfira Deshita; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan guna menganalisis pengaturan hukum terkait eksistensi pidana mati setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan bagaimana kepastian hukum terhadap jangka waktu pelaksanaan pidana mati pasca ditolaknya grasi menurut hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia. Dalam mengkaji tulisan ilmiah ini menggunakan metode normatif yang utamanya mempergunakan metode pendekatan dari suatu peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai (statute approach), dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian memaparkan bahwa hukuman mati masih dianut dalam KUHP Baru sebagai pembaharuan hukum pidana nasional yang akan menggantikan KUHP Lama peninggalan belanda dan Undang-Undang terkait yang didalamnya mengandung ancaman pidana mati. Dalam pengaturannya yang baru, bahwa terpidana mati wajib diberikan kesempatan masa percobaan selama sepuluh tahun untuk merubah sikap, apabila tidak menunjukkan kelakuan baik maka eksekusi pidana mati dapat dijatuhkan. Kemudian dalam hukum positif yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi mati seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, tidak menjelaskan secara konkret jangka waktu dalam pelaksanaan pidana mati setelah ditolaknya permohonan grasi yang mengakibatkan kekosongan norma (rechtsavuum) sehingga berpotensi terjadinya ketidakpastian hukum terhadap individu yang terpidana mati. The purpose of writing this scientific paper is to analyze the legal arrangements for the existence of the death penalty after the ratification of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and how legal certainty is regarding the time period for carrying out death sentences for death convicts after the rejection of clemency according to positive law in force in Indonesia. In reviewing this scientific paper using a normative method which mainly uses the approach method from a statutory regulation which is referred to as (statute approach), and a conceptual approach. The results of this study indicate that the death penalty is still adhered to in the New Criminal Code as a renewal of the national criminal law which will replace the Dutch Old Criminal Code and related laws which contain the death penalty. In the new regulation, death convicts must also be given a probationary period of ten years to change their attitude, if they do not show good behavior then death penalty can be imposed. However, in the positive laws that apply regarding the implementation of death sentences such as Law Number 2 of 1964 concerning Procedures for the Implementation of Death Penalties and Law Number 5 of 2010 Regarding the amendment to Law Number 22 of 2002 concerning Clemency, it does not explicitly stipulate the time period for carrying out the death penalty after the rejection of a request for clemency resulting in a void of norms (rechtsavuum) so that there is a potential to create legal uncertainty for death convicts.
PENGARUH CROSS-BORDER MERGER AND ACQUISITION ATAS SUATU PERUSAHAAN TERHADAP KELANGSUNGAN TENAGA KERJA Hadinata, Ina Putri Andreana; Utari, Anak Agung Sri
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berkembangnya secara pesat perusahaan-perusahaan multinasional di seluruh dunia membuat kemajuan ekonomi antar negara juga mengalami peningkatan yang baik. Oleh sebab itulah, projeksi skema Merger dan Akusisi atas perusahaan terhadap perusahaan lain dengan menjangkau perusahaan diluar negara asalnya atau biasa diketahui sebagai Cross Border Merger and Acquisitions menjamur. Metode penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan acuan aturan dari perundang-undangan di Indonesia secara khusus antara lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, metode ini digunakan sebagai tujuan untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi agar dapat ditemukannya pemecahan masalah yang proposional. Dari hasil penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa proses dan mekanisme dari terjadinya Cross Border M&A dapat dilakukan namun dengan catatan harus memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku di negara perusahaan yang akan dimerger atau akuisisi sehingga perusahaan tersebut bertanggung jawab atas apapun dampak yang terjadi, terutama dampak pada tenaga kerja dan karyawan yang bersangkutan agar terciptanya sistem kerja yang baik dan menunjang untuk semuanya. The rapid growth of multinational companies worldwide has led to positive economic progress among nations. Hence, the proliferation of Cross Border Mergers and Acquisitions, where companies extend their reach beyond their home country. This research utilizes a normative legal research method, referencing Indonesian regulations such as Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Government Regulation Number 27 of 1998 concerning the Merger, Consolidation, and Acquisition of Limited Liability Companies. This method aims to address current issues and find proportional solutions. The study concludes that Cross Border M&A processes can occur, but adherence to the legal regulations of the target country is crucial. Companies engaging in mergers or acquisitions are responsible for any resulting impacts, particularly on workforce and employees, to establish an effective and supportive working system for everyone involved.

Page 59 of 59 | Total Record : 583

 55   56   57   58   59 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue