cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 08548498     EISSN : 2527502X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed legal journal that provides a forum for scientific papers on legal studies. This journal publishes original research papers relating to several aspects of legal research. The Legal Journal of Ius Quia Iustum beginning in 2018 will be published three times a year in January, May, and September. This journal really opens door access for readers and academics to keep in touch with the latest research findings in the field of law.
Arjuna Subject : -
Articles 983 Documents
 32   33   34   35   36 
Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat terhadap Pengaturan Hukum tentang Aborsi di Indonesia Paulinus Soge
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 7 No. 15: Desember 2000
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol7.iss15.art11

Abstract

The purpose of this article is neither to explore the evolution of US Supreme Court doctrine concerning abortion, nor to discuss about the controversy on abortion issue occurred at The International Conference on Population and Development (ICPD) in Cairo in September 1994. The discussion is directed to the area of legal policy to anticipate a legal change on abortion in Indonesian Penal Law from "illegal" to "legal" under certain requirements (safe abortion) to prevent women doing unsafe abortion resulting in increasing number of maternal death. To design such an abortion law in Indonesia it is recommended to leam the development of abortion law in various countries especially after the ICPD
Pengembangan Sistem Pemasyarakatan Ke Arah Realisasi Gagasan Open Prison Kajian Prospektif RUU Pemasyarakatan Romli Atmasasmita
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 2 No. 4: September 1995
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol2.iss4.art2

Abstract

Gerakan Humanitarian yang begitu kuat memberikan inspirasi atas lahirnya gagasan open prison (penjara terbuka) yang mendasarkan pada filosofi bahwa penjara harus mampu menyiapkan secara baik kemampuan integrasi sosial bagi setiap narapidana.Walaupun dalam RUU Pemasyarakatan open prison belum disinggung secara eksplisit, namun realita open camp yang ditetapkan disebagian tempat telah sedikit memberi akses ke arah open prison
Masalah Mafia Peradilan dan Penanggulangannya artidjo alkostar
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 9 No. 21: September 2002
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol9.iss21.art

Abstract

In criminology perspactives, there many factors can be identified as the stimulant condition the emerge of melajudicial action. One oftheis making relation between who uphold the lawandthe party involved. Ideally, the twoparties inrelation of case mustbe professional but in reality the pattem emergeis transactionai The serious implication of suchrelation pattern cause the negative impacts forthe aspects of havingnation andhavingcountty. Logically by the glow of melapractice on judicial, sotheef for to prevention must beputinto actionim mediately. This prevention is beap proached by not only law enforce-mentaspect butit must bespreaded widelytill anykinds of controllingfrom thegovern mentboard, and itmakes mote society advocates who those suffered by the law enforce ment.
Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam Lenny Nadriana; Eman Suparman
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 3: JULI 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss3.art3

Abstract

Penelitian ini mengajukan permasalahan untuk diteliti sebagai berikut. Pertama, bagaimana kewajiban ahli waris terhadap utang pewaris berdasarkan hukum Islam. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban ahli waris sebagai debitor pailit terhadap perjanjian jaminan perorangan yang dibuat pewaris ditinjau dari aspek hukum Islam. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian kepustakaan yang sumbernya menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan jika ditinjau dalam aspek hukum waris Islam, maka ahli waris mempunyai kewajiban untuk membayar utang dari pewarisnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Kedua, akibat hukum bagi ahli waris pemegang jaminan perorangan dipailitkan maka tidak dapat dilakukan sitaan umum terhadap segala harta kekayaan milik ahli waris untuk melunasi seluruh utang kreditornya. Artinya, tanggungjawab ahli waris bersifat terbatas. Ahli waris hanya bertanggungjawab melunasi utang sebatas dari harta peninggalan pewaris dan tidak diwajibkan untuk menutupi kekurangan yang timbul karena harta peninggalan tidak cukup bagi pelunasan utang. 
PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI INDONESIA Ridwan Khairandy
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 1 No. 1 (1994): Era PJPT II
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol1.iss1.art2

Abstract

Setelah perhatian ekonomi di PJPT I kita utamakan saatnya di era PJPT II kita menjadikan hukum sebagai faktor dominan . Ini terutama agar hukum mampu menjadi konsep pembaruan masyarakat, demikian tulis, RidwanKhairandy.
Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologi Salman Lutham
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 4 No. 7 (1997)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum bukan merupakan kaidah bebas nilai, di mana manfaat atau madaratnya semata-mata tergantung kepada manusia pelaksanaanya atau orang yang menerapkannya. Tapi meruapkan kaidah yang sarat nilai, yang menentukan sendiri identitasnya, hukum memiliki logika sendiri, kehendak sendiri, dan tujuan sendiri.
Menggugat Hukum yang Bias Gender Zairin Harahap
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 10 No. 22: Januari 2003
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol10.iss22.art8

Abstract

Law put women in inequitable position. One of the reasons is strong patriarchy culture in our community up to this time. Such culture out women in weak and domestic position and the positioning is on the basis of destiny where gender issue is merely connoted with sex.
Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden Secara Langsung zulfirman zulfirman
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 9 No. 20: Juni 2002
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol9.iss20.art12

Abstract

The idea the President election directly by the fpeople is not validated because it contra dicts with the basic political principles (ideal principles, Pancasila) and formal judical principle as expressed on Paragraph 1 article (2) Constitution 1945. In the frame of strengthen for law supremacy it will bee any clash between the political will and the,law desires about President election directly by the People. -
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Reformasi Pemerintahan di Daerah Ni'matul Huda
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 5 No. 10 (1998)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah-masalah yang muncul dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kecenderungan sistem yang dikembangkan adlah sentralistik dan bukan desentarlistik. Hal ini terlihat banyaknya urusan otonomi yang masih menumpuk di daerah tingkat I dan Pusat. Urusan-urusan yang diserahkan ke daerah bukan urusan-urusan yang potensial menambahkan pendapatan asli daerah, tetapi urusan-urusan yang justru membebani pemerintah daerah. Untuk itu sudah saatnya sistem ini ditinjau kembali dan dikaji kemungkinan-kemungkinan penerapan sistem rumah tangga formall, supaya daaerah memiliki keleluasan ruang gerak dan memberdayakan potensial daerahnya dan mengembangkan prakarsanya. Di samping itu, DPRD perlu diperdayakan secara proporsional sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai lembaga pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah daerah. Untuk itu, lembaga DPRD perlu dipisahkan dari struktur pemerintah daerah yang selama ini dianut oleh UU No. 5 tahun 1974.
Prospek Kerjasama Negara-Negara Asean dalam Pengendalian Pencemaran Udara Lintas Batas Muhammad Basarah
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 7 No. 15: Desember 2000
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol7.iss15.art2

Abstract

Air pollution particularly in developing countries is not considered as a terrifying mater. The nuclear experiment in Brazil, For example, reminds us that all attempt to prevent air pollution should be made as soon as possible. The awareness of the developing countries about legal responsibility to commit various activities in their own countries does not cause air pollution and environmental defect; and it cannot be hesitated. The involvementof the developing countries in handling environmental matters is proof.

Page 34 of 99 | Total Record : 983

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

1994 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 33 No. 1: JANUARI 2026 Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025 Vol. 32 No. 2: MEI 2025 Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025 Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024 Vol. 31 No. 2: MEI 2024 Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023 Vol. 30 No. 2: MEI 2023 Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022 Vol. 29 No. 2: MEI 2022 Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021 Vol. 28 No. 2: MEI 2021 Vol. 28 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 27 No. 3: SEPTEMBER 2020 Vol. 27 No. 2: MEI 2020 Vol. 27 No. 1: JANUARI 2020 Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019 Vol. 26 No. 2: MEI 2019 Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019 Vol. 25 No. 3: SEPTEMBER 2018 Vol. 25 No. 2: MEI 2018 Vol. 25 No. 1: JANUARI 2018 Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017 Vol. 24 No. 3: JULI 2017 Vol. 24 No. 2: APRIL 2017 Vol. 24 No. 1: JANUARI 2017 Vol. 23 No. 4: OKTOBER 2016 Vol. 23 No. 3: JULI 2016 Vol. 23 No. 2: APRIL 2016 Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016 Vol. 22 No. 4: Oktober 2015 Vol. 22 No. 3: Juli 2015 Vol. 22 No. 2: APRIL 2015 Vol. 22 No. 1: Januari 2015 Vol. 21 No. 4: Oktober 2014 Vol. 21 No. 3: Juli 2014 Vol. 21 No. 2: April 2014 Vol. 21 No. 1: Januari 2014 Vol. 20 No. 4: Oktober 2013 Vol. 20 No. 3: Juli 2013 Vol. 20 No. 2: April 2013 Vol. 20 No. 1: Januari 2013 Vol. 19 No. 4: Oktober 2012 Vol. 19 No. 3: Juli 2012 Vol. 18 (2011): Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011 Vol. 18 No. 4 (2011) Vol. 18 No. 3 (2011) Vol. 18 No. 2 (2011) Vol. 18 No. 1 (2011) Vol. 17 No. 4 (2010) Vol. 17 No. 3 (2010) Vol. 17 No. 2 (2010) Vol. 17 No. 1 (2010) Vol. 16 No. 4 (2009) Vol. 16 No. 3 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009): English Version Vol. 16 No. 1 (2009) Vol. 16 No. 1 (2009): English Version Vol 16, Edisi Khusus 2009 Vol. 15 No. 3 (2008) Vol. 15 No. 3 (2008): English Version Vol. 15 No. 2 (2008) Vol. 15 No. 1 (2008) Vol. 14 No. 4 (2007) Vol. 14 No. 3 (2007) Vol. 14 No. 2 (2007) Vol. 14 No. 1 (2007) Vol. 13 No. 2: Mei 2006 Vol. 13 No. 1: Januari 2006 Vol. 12 No. 30: September 2005 Vol. 12 No. 29: Mei 2005 Vol. 12 No. 28: Januari 2005 Vol. 11 No. 27: SEPTEMBER 2004 Vol. 11 No. 26: Mei 2004 Vol. 11 No. 25: Januari 2004 Vol. 10 No. 24: September 2003 Vol. 10 No. 23: Mei 2003 Vol. 10 No. 22: Januari 2003 Vol. 9 No. 21: September 2002 Vol. 9 No. 20: Juni 2002 Vol. 9 No. 19: Februari 2002 Vol. 8 No. 18: Oktober 2001 Vol. 8 No. 17: Juni 2001 Vol. 8 No. 16 (2001): Cyberlaw Vol. 7 No. 15: Desember 2000 Vol. 7 No. 14: Agustus 2000 Vol. 7 No. 13: April 2000 Vol. 6 No. 12 (1999): H A K I Vol. 6 No. 11 (1999) Vol. 5 No. 10 (1998) Vol. 6 No. 9 (1997) Vol. 5 No. 8 (1997) Vol. 4 No. 7 (1997) Vol. 3 No. 6 (1996) Vol. 3 No. 5 (1996): Hukum dan Ekonomi Vol. 2 No. 4: September 1995 Vol. 1 No. 3 (1995) Vol. 1 No. 2 (1994): KEJAHATAN KERAH PUTIH Vol. 1 No. 1 (1994): Era PJPT II More Issue