cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2016)" : 16 Documents clear
PERSPEKTIF MARKETING POLITIK: KEGAGALAN PDIP DAN PARTAI DEMOKRAT DALAM MEMPERTAHANKAN POSISI SEBAGAI PARTAI PEMENANG PEMILU 1999 DAN PEMILU 2009 Agus Sutisna
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11853

Abstract

Persaingan untuk meraih dukungan publik dalam kancah kepolitikan,khususnya event pemilu yang semakin kompetitif telah membuat partai politik danpara kandidat, baik dalam pemilu legislatif maupun eksekutif, berusaha kerasmengadopsi berbagai metode dan teknik kampanye. Marketing politik (politicalmarketing) adalah salah satu metode yang sejak era reformasi dan demokratisasibergulir mulai banyak digunakan sebagai metode dan teknik untuk meraihdukungan pemilih dalam kampanye-kampanye Pemilu di Indonesia. Tulisan inimerupakan telaah teoritik sederhana mengenai pendekatan marketing politik yangkemudian digunakan sebagai perspektif untuk menjelaskan kegagalan PDIPerjuangan dan Partai Demokrat dalam mempertahankan posisi sebagai partaipemenang Pemilu.Kajian ini menggunakan metode kualitatif, dengan sumber data diperolehmelalui studi kepustakaan dan pengamatan fenomenologis terhadap dinamikaperjalanan partai politik, khususnya PDIP dan Partai Demokrat dari Pemilu kePemilu dalam kepolitikan Indonesia mutakhir melalui berbagai saluran media yangdapat diakses. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan marketing politikpada umumnya memiliki potensi yang efektif sebagai metode untuk memperkenalkandan memasarkan produk politik (partai, kandidat, program dll), meraih simpatipublik, dan akhirnya memperoleh dukungan pemilih dan merawat loyalitas mereka;dengan catatan prinsip-prinsipnya dipraktekkan secara utuh, baik dan tepat, sertadidukung oleh riset dan tim yang handal. Sebaliknya, ketidakutuhan penerapanprinsip-prinsip marketing politik dapat mengakibatkan kegagalan partai politikdalam menjaga stabilitas partai dan mempertahankan kemenangannya dalam suatu Pemilu pada Pemilu berikutnya seperti dialami oleh PDIP dan Partai Demokrat
ANALISIS PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA: Suatu Studi Pada Program Pengembangan Masyarakat Miskin di Perdesaan Heru Nurasa
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11849

Abstract

Studi ini dilakukan untuk mengetahui pengembangan kapasitas kelembagaanmasyarakat desa untuk menyelenggarakan masalah publik dilingkungan desasecara mandiri dan berkelanjutan. Di masa lalu, kelembagaan masyarakat desadengan sistem gotong royong telah terbukti berperan signifikan dalammenyelesaikan persoalan publiknya secara mandiri. Program pemerintah, melaluiProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, bertujuan mengembalikankemandirian masyarakat desa tersebut dengan memberikan stimulan melaluipemberian bantuan dana dan pendampingan/fasilitasi program.Metodologi yang digunakan adalah gabungan dari metode analisis isi (contentanalysis) dari berbagai dokumen, peraturan, dan hasil studi terdahulu denganmemperhatikan setiap periode kebijakan yang diberlakukan, dan metode kualitatifmelalui pengamatan dan wawancara dengan informan kunci untuk manangkap“makna” dari setiap kebijakan pemerintah.Hasil studi menunjukan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakatdi Perdesaan telah mampu mengaktualisasikan partisipasi masyarakat sebagaisumberdaya lokal yang potensial untuk menyelesaikan permasalahan publiknyasecara mandiri dan berkelanjutan. Sistem nilai program, yaitu kompetisi, telahmampu merubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat dan aparat terhadapprogram dari pola charity menuju pola pemberdayaan
TANPA INCUMBENT, KETERLIBATAN POLITIK APARATUR BIROKRASI PADA PEMILUKADA SERENTAK MENURUN (Studi Perbandingan Pemilukada Langsung Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dengan Tahun 2015) Ombi Romli
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11854

Abstract

Kabupaten Pandeglang adalah salah satu daerah di Provinsi Banten yangsudah melaksanakan Pemilukada langsung sejak tahun 2005. Pemilukada langsungdi Kabupaten Pandeglang selalu menunjukan adanya keterlibatan politik aparaturbirokrasi dalam bentuk dukung mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati.Tujuan penelitian ini untuk membandingkan keterlibatan politik aparatur birokrasipada Pemilukada di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 yang diikuti olehincumbent, dengan Pemilukada Serentak Tahun 2015 yang tidak diikuti olehincumbent. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatankualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.Berdasarkan hasil penelitian, Pilkada langsung yang dilaksanakan tahun 2010di Kabupaten Pandeglang yang diikuti oleh incumbent menunjukan keterlibatanpolitik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati, tampak jelas terbuka dengan intensitas yang tinggi. Sedangkan padaPemilukada serentak tahun 2015 di Pandeglang yang tanpa diikuti incumbentketerlibatan politik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung-mendukung terhadapcalon Bupati/Wakil Bupati tampak tertutup dengan intensitas rendah. Dengandemikian keterlibatan politik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung mendukungcalon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang pada Pemilukada serentakTahun 2015 mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan Pemilukada langsungtahun 2010. Penurunan ini terjadi salah satu faktor utamanya karena Pemilukadalangsung serentak tahun 2015 di Kabupaten Pandeglang tidak diikuti olehincumbent
PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG Rudiana Rudiana
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11850

Abstract

Fenomena kebijakan APBD disebagian besar daerah kurang mempertimbangkanaspek kepentingan masyarakat. Hal ini berbeda dengan Pemerintah KabupatenSumedang yang melibatkan masyarakat dalam proses perumusannya. Prosesperumusan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenSumedang, menjadi judul dari penelitian ini.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif denganpendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studipustaka dan studi lapangan, yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Penelitian inidilakukan di DPRD Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Sumedang, danForum Delegasi Musrenbang (FDM).Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa tahapandalam proses perumusan kebijakan adalah perumusan masalah kebijakan,penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan pengesahankebijakan. Selain itu hal yang menarik didalam proses perumusan kebijakan APBDKabupaten Sumedang ini adalah katerlibatan lembaga lain selain pemerintah danDPRD yaitu FDM (Forum Delegasi Musrenbang). FDM akan mengawal keputusanhasil musrenbang hingga masuk kedalam pembahasan APBD. Sehingga dilihatdari prosesnya didalam kebijakan APBD Kabupaten Sumedang ini telah sesuaidengan harapan dan kepentingan masyarakat.Mengingat pentingnya perumusan kebijakan dalam menyelesaikan suatupermasalahan dalam masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang harusmembuat suatu kebijakan APBD yang dapat menyelesaikan masalah publik.Keterbukaan dan pola akomodatif yang luas terhadap partisipasi masyarakat dalamperumusan kebijakan APBD harus tetap dipertahankan karena hal itu dapat  meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang biasa terjadi dalam perumusan anggaran Daerah Kabupaten Sumedang. Hal ini merupakan awal yang positif dalam upaya membangun good governance pada pemerintahan Kabupaten Sumedang. FDM dan DPRD harus dapat membangun komunikasi yang intensif agar tidak menimbulkan konflik diantara kedua lembaga lokal tersebut. Karena baik DPRD dan FDM merupakan representasi masyarakat yang sama-sama meperjuangkan kepentingan masyarakat dalam perumusan anggaran di Kabupaten Sumedang
DILEMA PELEMBAGAAN PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DI TINGKAT LOKAL: FENOMENA POLITIK KLAN Muhammad Ridha
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11855

Abstract

Tulisan ini dimulai dari keresahan penulis mengenai fenomena politik klanyang banyak bermunculan di Indonesia, justru ketika Indonesia pada kenyataanyyasedang dalam proses demokratisasi. Harus diakui bahwa, fenomena politik klanmembangun sebuah paradoks dalam proses demokratisasi di Indonesia. Namunpada tulisan ini, penulis mencoba untuk fokus kepada keterkaitan antara politikklan dengan institusionalisasi partai politik, dengan melihat partai Golkar sebagaisebuah arena dimana politik klan dan institusionalisasi partai bertemu.Pertemuan antara politik klan dan institusionaisasi partai ini dapat terjadi diPartai Golkar, karena disamping keberhasilan partai Golkar untuk bertahan dalamgelombang demokratisasi dan transformasinya dari organisasi penyokong rezimotoriter Orde Baru menjadi partai politik yang demokratis, dimana keberhasilanitu bisa dikatakan akibat dari adanya institusionalisasi partai yang baik, justru ditingkat daerah atau dalam istilah Partai Golkar, Dewan Pimpinan Daerah (DPD),banyak sekali terjadi praktik politik klan yang dari sudut pandang konsepInstitusionalisasi partai adalah sebuah paradoks.Kesimpulan dari tulisan ini adalah, politik klan dapat muncul dalam prosesdemokratisasi internal partai Golkar akibat dari, pertama, demokrasi di Indonesiayang membutuhkan biaya sangat mahal yang membuat partai membutuhkandukungan finansial yang mumpuni dengan memanfaatkan kader-kader di daerahyang tergolong kepada local strongman yang memiliki akses kepada modalekonomi dan juga modal sosial. Kedua, adanya ketidaksiapan publik menghadapiperubahan yang dibawa oleh demokratisasi, ketika mereka sudah terbiasa selama32 tahun berada dalam baying-bayang rezim otoriter Orde Baru untuk memilihseseorang dalam pemilu berdasarkan hubungan patron-klien
AGENDA SETTING DALAM PROSES PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT Maman Maman; Dede Sri Kartini; Neneng Yani Yuningsih
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11851

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pemekaran di KabupatenBandung yaitu lahirnya Kabupaten Bandung Barat melalui Undang-Undang nomor12 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, dimana proseslahirnya Kabupaten Bandung Barat tak lepas dari proses politik dan juga isusubjektif yang senantiasa mewarnai proses pemekaran. Isu subjektif berupakepentingan elit politik, pemilik modal dan juga birokrasi senantiasa menjadi isuyang bergulir selama pemekaran ini terjadi dan lebih menarik dibanding isu objektifpemekaran itu sendiri. Dalam proses pembentukan Kabupaten Bandung Baratpada tahun 2007, terdapat agenda setting yang dilakukan oleh beberapa aktor yangterlibat dalam proses pembentukannya. Aktor tersebut bukan hanya aktorpemerintah saja, namun juga melibatkan aktor LSM, pengusaha, media dan jugamasyarakat pada umumnya yang memiliki kepentingan dalam pemekaran ini. Isusubjektif seperti kepentingan kekuasaan dan juga birokrasi tentu ada dalam prosespemekaran dan menambah dinamika dalam proses pemekaran

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2026) Vol 11, No 2 (2025) Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue