Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

perspektif
Website

Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ISSN : 14103648 EISSN : 24067385 DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 7 Documents

Search results for , issue "Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari" : 7 Documents clear

OPTIMALISASI PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL MELALUI OTONOMI DESA Ardhiwinda Kusumaputra
Perspektif Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Desa merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi pemerintahan desa ini diakui dan dihormati secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa mempunyai otonomi dengan karakteristik tersendiri. Melalui otonomi ini desa dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desanya. Pada dasarnya otonomi desa dapat menjadi penggerak atau poros dalam pembangunan ekonomi nasional. Potensi desa yang begitu besar dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan ekonomi nasional. Menjadi suatu permasalahan tentang bagaimana integrasi antara hukum modern negara dengan hukum yang hidup di desa, dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi nasional, dan bagaimana cara mengoptimalkan pembangunan ekonomi nasional melalui otonomi desa, serta Melakukan integrasi hukum ini perlu dilakukan melalui proses pembentukan hukum modern negara (peraturan perundang-undangan). Mendasarkan pada tiga pijakan penting dalam penyusunannya. Selain itu perlu juga untuk merefleksi kembali pemahaman tentang Pancasila. Optimalisasi pembangunan ekonomi berdasarkan otonomi desa, dilakukan melalui pemberdayaan dan pembenahan masyarakat, serta melakukan penataan pembentukan dan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa.Village is Republic of Indonesia integral part. The existence of the village administration is constitutionally recognized and respected in Article 18B (2) of the Republic Indonesia Constitution 1945. The village has autonomy with its own characteristics. Through this autonomy village will be able to regulate and administer the village government. Basically village autonomy can play an important role in the development of national economic. The potential of village can be used in improving the national economy. There came the problems about how is the integration between modern legal state law with village law related to the national economic development, and how to optimize the national economic development through village autonomy. This kind of law integration needs to be done through the process of establishing a modern state of law (legislation). Based on three important step in their preparation. It is also necessary to reflect the understanding of Pancasila. Optimization of economic development based on the village autonomy, can be conducted through the empowerment and improvement of society, and the arrangement of the formation and implementation of village-owned enterprises.

PENATAAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Moh. Hasrul
Perspektif Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Penataan hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan penataan kelembagaan yang dapat mensinergikan hubungan kewenangan pemerintahan yang efektif antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pola hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota dalam kaitannya dengan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, maka hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota bersifat bertingkat di mana Gubernur dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaliknya Bupati/Walikota harus senantiasa berkoordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hubungan antar kabupaten/kota dengan provinsi.This Article are trying to find the relationship pattern between the governor and regent/majors, in the field of government management, also to find out managing form that may show a sinergical inter relationship between province and regency government. Based on the research, we found that the relation pattern between governor and regents related to the implementation of good governance in governor enforcement as the representative of the central government is that inter relation between governor and regents/majors are in the gradual level, which governors can do a form of mentoring and supervising. In other hands, regents should always perform coordination in region governance enforcement, including the relationship between regency and province government.

EFEKTIFITAS PIDANA MATI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Atet Sumanto
Perspektif Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Fenomena kasus narkotika yang beredar luas di Indonesia. Di mana narkotika telah merusak generasi bangsa Indonesia akibat peredaran narkotika oleh pengedar atau bandar narkoba yang menyasar pangsa pasar di Indonesia. Para penegak hukum kita juga tak henti-hentinya melakukan pemberantasan narkotika di Indonesia. Banyak para pelaku tindak pidana narkotika yang telah mendapat sanksi yang berat yakni pidana mati. Sebelumnya telah dilaksanakan eksekusi pidana mati tahap I dan tahap II, dan kemudian dilanjutkan dengan eksekusi mati tahap III bagi ke-4 terpidana mati atas kasus tindak pidana narkotika yang salah satunya merupakan bandar narkoba kontroversial di Indonesia yakni Freddy Budiman. Meskipun banyak perdebatan dari aktivis hak asasi manusia tentang pidana mati yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, namun hal itu tidak membuat gentar para penegak hukum kita untuk tidak melaksanakan eksekusi pidana mati. Mengingat pidana mati masih diberlakukan dan menjadi hukum materiil di Indonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 10 KUHP. Diharapkan dengan pidana mati yang dijatuhkan bagi para pelaku tindak pidana narkotika dapat memberantas peredaran narkotika di Indonesia, mengingat pidana penjara sudah tidak terlalu efektif lagi diterapkan dan justru membuka peluang terpidana untuk menjadi residivis atau bahkan mengendalikan bisnis narkotika di dalam Lembagas Pemasyarakatan seperti dugaan kasus yang dilakukan oleh terpidana mati Freddy Budiman.Narcotic cases phenomenon has been circulated widely in Indonesia. This kind of drug has ruined some Indonesian generation life through drug trafficking by traffickers or drug dealers in Indonesia. Our law enforcers also ceaselessly fight narcotics in Indonesia. Many of the doers got death sentence punishment. Previously, executions have been carried out for phase I and phase II, and then proceed with the execution phase III for total 4 (four) person sentenced to death on drug criminal cases, one of which is a controversial drug dealer in Indonesia, named Freddy Budiman. Although there were many discussion and debate by human rights activists on the death penalty which is a violation of human rights, but it does not impede our law enforcement officials to carry out executions, considering death penalty is a part of law as stipulated in article 10 of the Criminal Code. By giving death penalty to the perpetrators of criminal drugs acts, then its expected to eradicate narcotics in Indonesia, considering that imprisonment is no longer effectively applied and provides an opportunity for the convict to become recidivists or even control the narcotics selling inside the prisons such as alleged cases conducted by Freddy Budiman.

PENGARUH REGULASI ECO LABELLING DI UNI EROPA TERHADAP REGULASI EKSPOR PRODUK KAYU DI INDONESIA Masitha Tismananda Kumala
Perspektif Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Uni Eropa mengeluarkan suatu regulasi terkait Eco Labelling terhadap semua barang dan jasa yang ada di pasar Uni Eropa, tidak terkecuali produk kayu. Regulasi tersebut diberlakukan terhadap produk kayu di negara-negara Uni Eropa maupun produk kayu yang di impor oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Sistem Eco Label pertama kali diperkenalkan di Uni Eropa melalui Council Regulation (EEC) No. 880 Tahun 1992. Regulasi ini mengatur mengenai pemberian Eco Label terhadap berbagai produk, termasuk produk kayu. Dengan adanya regulasi tersebut, mau tidak mau membuat negara yang mengekspor produknya ke Uni Eropa harus memperhatikan ketentuan tersebut, tidak terkecuali dengan Indonesia. Banyak produsen Indonesia yang mengekspor produk kayu ke negara-negara Uni Eropa. Sehingga pada saat itu sangat dibutuhkan sekali pengaturan mengenai Eco Label di Indonesia. Selain itu, yang terpenting adalah dibutuhkannya lembaga yang mengeluarkan sertifikat Eco Label agar produk kayu asal Indonesia dapat menembus pasar Uni Eropa. Hal ini disebabkan banyaknya produsen Indonesia yang mengekspor produk kayu di negara-negara Uni Eropa. Kebutuhan Indonesia akan aturan dan lembaga yang terkait dengan Eco Label dikarenakan adanya globalisasi dalam perdagangan internasional. Pada akhirnya disadari atau tidak, dengan adanya globalisasi, suatu aturan hukum di satu negara akan mempengaruhi aturan hukum di negara lain.The European Union issued an Eco Labelling regulations related to all the goods and services in the EU market, including timber products. The regulation is applicable to timber products in state member of the European Union and timber product which are imported by state member of the European Union. Eco Label system was first introduced in the EU by Council Regulation (EEC) No. 880 of 1992. The regulation set regarding Eco Label Award to a variety of products, including timber products. With the existence of these regulations, inevitably make states who export their products to the EU must pay attention to these provisions, including with Indonesia. Many Indonesian producers that export timber products to the state member of EU. So it is needed setting regulation about Eco Label in Indonesia. In addition, it is requirement to establish the institution that issued the Eco Label certificate so that Indonesian timber products can get into the EU market. This is due to the many Indonesian producers were exporting timber products in state member of the European Union. Indonesia’s requirement for regulations and institutions associated with Eco Label are caused by the globalization of international trade. In the end we realize it or not, with the globalization, a rule of law in one country will affect the rule of law in another country.

KARAKTERISTIK PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suhandi Suhandi
Perspektif Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Pengadilan Hubungan Industrial sebagai pengadilan khusus yang berada pada pengadilan umum mempunyai karakteristik tersendiri dalam penyelesaian sengketa dibandingkan dengan perkara perdata pada umumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ciri khusus penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian ditemukan adanya beberapa karakteristik dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial sebagai berikut: Obyek perselisihannya meliputi di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Subyek perselisihan meliputi: Pekerja, Pengusaha baik berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perorangan, Serikat Pekerja, mengenai lembaga peradilannya meliputi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc, sedangkan mengenai hukum acara adalah hukum acara perdata sepanjang tidak diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam pengajuan gugatan wajib dilampiri risalah anjuran baik dari mediasi maupun konsiliasi dan menyangkut kuasa hukum, serikat pekerja/buruh dan asosiasi pengusaha bisa bertindak sebagai kuasa hukum untuk mewakili kepentingan anggotanya, hal-hal tersebut yang membedakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melaui Pengadilan Hubungan Industrial dengan perkara perdata pada umum.The Industrial Relations Court as a special court in a public court has its own characteristic in dispute resolution compared to general civil cases, this study aims to identify and analyze the specific characteristics of dispute resolution through the Industrial Relations Court. This research is a normative research. The results of the research found that there are several characteristics in the settlement of industrial relations disputes through the Industrial Relations Court as follows: The object of the dispute covers the first level concerning the rights disputed, the first and final level is the interest disputes, the first level is the dismissal disputes, the first and the final dispute is between trade unions within a company. The subject of the dispute shall include: Workers, Entrepreneurs in the form of Limited Liability Companies and Individuals, Trade Unions, on judicial institutions including Career Judges and Ad Hoc Judges, whereas the procedural law is a civil procedure law insofar as it is not specifically regulated by Law Number 2 Year 2004 about Industrial Relations Disputes Settlement, in the forming of a lawsuit shall be accompanied by a recommendation note of both mediation and conciliation and concerning legal representation, trade unions and employers’ associations may act as a legal representative to represent the interests of its members, those which distinguish the settlement of industrial relations disputes through Industrial Relations Court with common civil case.

EKSISTENSI BERLAKUNYA PENCABUTAN HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 Urip Santoso
Perspektif Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Perolehan hak atas tanah untuk kepentingan umum pada mulanya ditempuh melalui pencabutan hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Dalam perkembangannya, perolehan hak atas tanah untuk kepentingan umum ditempuh melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Secara normatif, pencabutan hak atas tanah masih berlaku disebabkan oleh undang-undangnya belum diganti dengan undang-undang yang baru. Namun, secara empiris, yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Secara normatif, pencabutan hak atas tanah tidak dilaksanakan disebabkan oleh adanya undang-undang yang mengatur perolehan tanah untuk kepentingan umum.Acquisition of land for public purposes initially pursued through the revocation of land rights under Article 18 of Law No. 5 of 1960. In its development, the acquisition of land for public purposes pursued through the provision of land for public purposes stipulated in Law No. 2 Year 2012. In normative, revocation of land rights is still valid caused by its laws have not been replaced by the new Act. In the other hand, empirically, revocation of land rights is not implemented due to the lack of legislation governing the acquisition of land for public purposes.

PELA GANDONG SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN KONFLIK Julia Malisngorar; Besse Sugiswati
Perspektif Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Penelitian yang berjudul Pela Gandong Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik Di Maluku, bertujuan Pertama, untuk mengetahui dan menganalisa peran Pela Gandong dalam tradisi masyarakat Maluku. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisa Pela Gandong dilihat dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, konflik merupakan perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih, yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas, yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Ketiga, Pela berarti suatu ikatan, sedangkan Gandong berarti bersaudara, jadi Pela Gandong adalah suatu ikatan persatuan dan saling mengangkat saudara. Ketiga, penyelesaian konflik yang terjadi di Maluku menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 memberikan porsi bagi pranata adat untuk menyelesaikan konflik tersebut, hasil kesepakatan penyelesaian konflik melalui pranata adat memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik.The research, entitled “Pela Gandong as a Conflict Resolution Tool in Maluku” aims First to know and analyze the role of Pela Gandong in Maluku society tradition. Secondly, to know and analyze Pela Gandong in the context of Law Number 7 Year 2012. Based on the research result, it can be concluded that First, conflict is a feud and/or physical clash with violence between two or more community groups that take place within a certain time and have a wide impact, resulting in insecurity and social disintegration that disrupts national stability and impedes national development. Secondly, Pela means a bond, while Gandong means siblings, so Pela Gandong is a bond of unity and raising one another. Third, the resolution of the conflict in Maluku according to Law No. 7 of 2012 provides a portion for customary institutions to resolve the conflict, the result of the settlement of the conflict through customary institutions has a binding force for the community groups involved in the conflict.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ari Purwadi

Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone
+6281938020282

Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ari Purwadi

Contact Email aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone +6281938020282

Journal Mail Official perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ari Purwadi

Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone
+6281938020282

Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA