Articles
<![CDATA[PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019 ]]>
<![CDATA[Kusumaputra, Ardhiwinda]]>;
<![CDATA[Retnowati, Endang]]>;
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>
<![CDATA[ TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 4, No 1 (2020): VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Tanjungpura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/tlj.v4i1.37515
<![CDATA[AbstrakPembentukan Relawan demokrasi adalah bagian dari strategi Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi masyakat dalam menyalurkan hak pilihnya. Hal ini mengingat bahwa pemilihan umum tahun 2019, adalah pemilihan serentak yang pertama kali dilangsungkan dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia. Namun, pada tatanan regulasi terdapat disharmonisasi, khususnya pada aspek pembentukan dan kedudukan relawan demokrasi. Perlu dilakukan suatu kajian/penelitian yang komprehensif untuk menelusuri bentuk disharmonisasi tersebut dan implikasi yang ditimbulkan. Pada dasarnya metode yang digunakan didasarkan pada metode penelitian yuridis normatif. Menariknya, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, tertanggal 9 Januari 2019, tidak dapat menjadi dasar dalam memberikan wewenang kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membentuk relawan demokrasi. Hal tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi, dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, implikasi yang ditimbulkan atas disharmonisasi mengarah pada ketidakjelasan kedudukan relawan demokrasi, tugas relawan demokrasi hingga pada status relawan demokrasi. Oleh karena itu menjadi penting untuk dilakukan kajian secara komprehensif guna menjadi dasar dalam perbaikan tata hukum ke depan.]]>
<![CDATA[MODEL PENGUATAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA ]]>
<![CDATA[Ardhiwinda Kusumaputra]]>
<![CDATA[ Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.646 KB)
<![CDATA[Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan tidak lagi ditempatkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa hanya menjadi lembaga yang mandiri diluar pemerintahan desa. Walaupun Badan Permusyawaratan Desa tidak lagi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, namun tetap memiliki fungsi pemerintahan. Hanya saja Badan Permusyawaratan Desa tidak mempunyai posisi yang kuat di pemerintahan desa. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa telah bergeser berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu diperlukan penguatan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa. Pada prinsipnya penguatan dilakukan dengan menempatkan kembali Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dengan menempatkan kembali kedudukan tersebut, maka antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa menjadi sejajar. Pola hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa juga akan seimbang. apalagi dengan didasarkan pada prinsip check and balances.Kata kunci: Model Penguatan, Kedudukan, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN KEBIJAKAN LOCKDOWN PADA SITUASI DARURAT KESEHATAN DI TINGKAT DAERAH ]]>
<![CDATA[Ardhiwinda Kusumaputra]]>;
<![CDATA[Endang Retnowati]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/mmh.49.3.2020.222-232
<![CDATA[Indonesia merupakan negara yang memberlakukan hak otonomi di daerah. Melalui adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, pengaturan atas pembagian urusan tersebut tidaklah selalu menjamin kepastian hukum, khususnya dalam menangani situasi darurat kesehatan, seperti wabah virus corona. Tidak menutup kemungkinan adanya konflik kewenangan yang terjadi berkaitan dengan penyusunan kebijakan, khususnya pada pembentukan kebijakan lockdown atas suatu daerah tertentu. Dalam penulisan ini akan dibahas: Pertama, apa yang menjadi dasar fundamental adanya kebijakan lockdown atas situasi darurat kesehatan? Kedua, apakah pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan lockdown atas situasi darurat kesehatan yang terjadi di daerah? Tulisan ini merekomendasikan perlunya konstruksi lebih lanjut terkait peran Pemerintah Daerah dalam hal tersebut.]]>
<![CDATA[MEMPERKUAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEBAGAI AKTUALISASI OTONOMI DESA MELALUI DEREGULASI KELEMBAGAAN YANG MENGURUS DESA ]]>
<![CDATA[Endang Retnowati]]>;
<![CDATA[Ardhiwinda Kusumaputra]]>;
<![CDATA[Noor Tri Hastuti]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/mmh.51.1.2022.40-48
<![CDATA[Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan arah pengaturan penguatan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, terdapat beberapa aturan turunan yang justru menghambat aktualisasi pemberdayaan masyarakat. Menimbulkan aturan yang saling tumpang tindih, sehingga berdampak pada lambatnya pemberdayaan masyarakat. Terdapat dua rumusan masalah yang diangkat. Pertama, mengapa diperlukan upaya untuk melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa? Kedua, bagaimana upaya hukum dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa? Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk membangun desa agar lebih berkembang dan berkualitas. Saat ini, upaya pemberdayaan tersebut juga terhambat oleh regulasi yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya pada tingkatan Peraturan Menteri. Oleh karena itu, deregulasi menjadi upaya terpadu agar tercipta kepastian hukum yang mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL MELALUI OTONOMI DESA ]]>
<![CDATA[Ardhiwinda Kusumaputra]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (769.971 KB)
|
DOI: 10.30742/perspektif.v22i1.605
<![CDATA[Desa merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi pemerintahan desa ini diakui dan dihormati secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa mempunyai otonomi dengan karakteristik tersendiri. Melalui otonomi ini desa dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desanya. Pada dasarnya otonomi desa dapat menjadi penggerak atau poros dalam pembangunan ekonomi nasional. Potensi desa yang begitu besar dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan ekonomi nasional. Menjadi suatu permasalahan tentang bagaimana integrasi antara hukum modern negara dengan hukum yang hidup di desa, dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi nasional, dan bagaimana cara mengoptimalkan pembangunan ekonomi nasional melalui otonomi desa, serta Melakukan integrasi hukum ini perlu dilakukan melalui proses pembentukan hukum modern negara (peraturan perundang-undangan). Mendasarkan pada tiga pijakan penting dalam penyusunannya. Selain itu perlu juga untuk merefleksi kembali pemahaman tentang Pancasila. Optimalisasi pembangunan ekonomi berdasarkan otonomi desa, dilakukan melalui pemberdayaan dan pembenahan masyarakat, serta melakukan penataan pembentukan dan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa.Village is Republic of Indonesia integral part. The existence of the village administration is constitutionally recognized and respected in Article 18B (2) of the Republic Indonesia Constitution 1945. The village has autonomy with its own characteristics. Through this autonomy village will be able to regulate and administer the village government. Basically village autonomy can play an important role in the development of national economic. The potential of village can be used in improving the national economy. There came the problems about how is the integration between modern legal state law with village law related to the national economic development, and how to optimize the national economic development through village autonomy. This kind of law integration needs to be done through the process of establishing a modern state of law (legislation). Based on three important step in their preparation. It is also necessary to reflect the understanding of Pancasila. Optimization of economic development based on the village autonomy, can be conducted through the empowerment and improvement of society, and the arrangement of the formation and implementation of village-owned enterprises.]]>
<![CDATA[Village Autonomy: The Main Road to Fulfill Right to Water ]]>
<![CDATA[Ardhiwinda Kusumaputra]]>;
<![CDATA[Indra Perwira]]>;
<![CDATA[Ida Nurlinda]]>
<![CDATA[ Hasanuddin Law Review VOLUME 4 ISSUE 3, DECEMBER 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Hasanuddin University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (529.523 KB)
|
DOI: 10.20956/halrev.v4i3.1422
<![CDATA[Water resources are common resources that affect the livelihood of many people. Its management should be oriented towards the rights fulfillment to water for the community. However, the management of water resources still shows inconsistency. This results in uncertainty in the rights fulfillment to water for the community. Therefore, a reform in water resources management is needed. Village autonomy can be the foundation for a more community-oriented water rights management, since it contains independence and community initiatives. This research aimed at finding a precise and clear concept in the management of water resources based on village autonomy. This research was conducted using normative juridical, with legislative and doctrinal approaches. The results show that the concept of village autonomy-based water resources management is carried out by accommodating the community's rights on water resources. It aims at providing guidance in the implementation of management that is not only oriented to exploitation, but also consider the aspects of conservation and control of water resources. This conception is expected to be implemented in village communities (not customary village communities) so as to be able to fulfill the rights to water to village communities justly and democratically.]]>
<![CDATA[Hukum Pengusahaan Sumber Daya Air Berbasis Keadilan Atas Hak Air ]]>
<![CDATA[Ronny Winarno]]>;
<![CDATA[Ardhiwinda Kusumaputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (405.811 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v3i2.2692
<![CDATA[The purpose of this paper is to examine the harmonization ofprotection of water rights and people's rights to water in theinterests of commercialization of water resources. The researchmethod used is the normative juridical method. The result of thisstudy is that in realizing a balance between the interests of watercommercialization and the fulfillment of people's rights to water,it is necessary to harmonize the law of exploitation of waterresources by providing protection of water rights in order to createwater availability and use of water that is just and moral. Keywords:Commercialization of water,protection of water rights,rights to water.]]>
<![CDATA[Declarative System in Preventing the Criminalisation of Indigenous People for Adat Rights Conflicts in Indonesia ]]>
<![CDATA[Cita Yustisia Serfiyani]]>;
<![CDATA[Ari Purwadi]]>;
<![CDATA[Ardhiwinda Kusumaputra]]>
<![CDATA[ Sriwijaya Law Review Volume 6 Issue 2, July 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/slrev.Vol6.Iss2.1359.pp254-267
<![CDATA[The existence of indigenous peoples as entities was born before the independence of the Republic of Indonesia. However, it is still disturbed by criminalisation by law enforcement officials for legal actions of indigenous peoples on their Adat lands whose Adat rights were transferred to other parties. Various regulations related to indigenous peoples already exist, and the Bill on Indigenous Peoples is not satisfying in preventing cases of criminalisation against indigenous peoples. It is because there is no adjustment in several crucial aspects, such as the nature of the recognition of indigenous people, protection of Adat lands and the application of criminal sanctions to achieve legal harmonisation in preventing the criminalisation of indigenous peoples. Synchronisation has not yet been realised between the substance of the legal rules related to indigenous peoples at the national level and the draft Bill on Indigenous Peoples with regional technical regulations at the sectoral level.This research uses statute and conceptual approaches to analyse legal norms, legal concepts, and legal principles related to indigenous people in Indonesia. As a result, it is believed that the protection of indigenous people's existence should be provided through a declarative system, not a constitutive system. It is also necessary to eliminate criminal sanctions against indigenous peoples in some related legal products according to the characteristics of indigenous peoples to stop the criminalisation of indigenous peoples and expand legal assistance for indigenous peoples in the context of implementing the law.]]>
<![CDATA[INTERGRATION BETWEEN MODERN LAWS WITH LIVING LAWS IN RURAL COMUNITIES IN THE RURAL ECONOMIC DEVELOPMENT ]]>
<![CDATA[Kusumaputra, Ardhiwinda]]>;
<![CDATA[Retnowati, Endang]]>
<![CDATA[ TRUNOJOYO LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2019): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (112.68 KB)
|
DOI: 10.21107/tlr.v1i1.5251
<![CDATA[The purpose of this study is to find and analyze the integration between state modern laws and the living laws in the village, in its relation with national economic development and to find and analyze the ways to optimize national economic development through rural autonomy. The research method used is normative juridical, using legal material. The integration between state modern laws and the living law in the rural communities is by giving attention and accommodating the living laws in the rural communities especially in the economic order in the village including the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes). In the formation of rules or laws relating to the economy or village empowerment, it should not only be juridical aspect that is prioritized but the philosophical, and sociological aspect of rural communities needs should be used as foundation . Reflection on the Pancasila understanding is also very necessary. This is because Pancasila is transformation result of various legal principles in Indonesia, Optimizing village economic development through rural autonomy by making improvements, and empowering all the potential of the village in particular the human resources and natural resources.]]>
<![CDATA[Kedaulatan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Bermoral Menuju Kemakmuran Rakyat. ]]>
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>;
<![CDATA[Retnowati, Endang]]>;
<![CDATA[Kusumaputra, Ardhiwinda]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 10 No. 1 (2024): Januari, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v10i1.946
<![CDATA[Pengaturan pengelolaan sumber daya air mencerminkan aspek hukum kedaulatan negara yang meliputi nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan mutlak, sehingga negara bertanggung jawab untuk to respect, to protect dan to fulfill sebagai negara kesejahteraan (welfare state). Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 85/PUU-XI/2013, pola pengaturan tersebut menggunakan konsep keseimbangan kepentingan, sebab peran sumber daya air sebagai modal pembangunan sekaligus penopang kehidupan (dalam UU No. 17 Tahun 2007). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis harmonisasi hukum pengaturan pengelolaan sumber daya air yang bermoral guna menciptakan kemakmuran rakyat. Metoda penelitian ini penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisisnya menggunakan metode induktif dan pisau analisisnya teori negara kesejahteraan. Hasil penelitiannya, kedaulatan negara atas pengelolaan sumber daya air dilandasi politik hukum keseimbangan kepentingan antara aspek demokrasi, nilai dasar dan pelestarian lingkungan. Sehingga pengelolaan sumber daya air adalah bermoral dan menjamin hak rakyat atas air menuju kemakmuran.]]>
