cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei" : 7 Documents clear
REFORMASI HUKUM PERPAJAKAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK Djoko Santosa; Rusdianto Sesung
Perspektif Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v26i2.787

Abstract

Reformasi hukum perpajakan di Indonesia baik dalam arti perubahan atau perbaikan merupakan kewajiban Pemerintah secara dinamis dan terus-menerus. Reformasi perpajakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mengurangi kesenjangan antara peningkatan penerimaan negara dan kepatuhan wajib pajak. Reformasi aturan perpajakan yang tegas, adil dan proporsional merupakan urgensi dalam penegakan pajak ke arah yang lebih responsif dan antisipatif, namun tetap harus sesuai dengan situasi politik hukum pada masanya. Reformasi hukum pajak ke arah reformasi birokrasi dan reformasi lima pilar utama yakni Organisasi, SDM, IT dan Basis Data, Proses Bisnis, dan Peraturan Perpajakan sehingga terjadi peralihan penekanan politik hukum reformasi perpajakan dimana pajak sebagai alat stimulus kepatuhan para wajib pajak bukan hanya sekedar meningkatkan penerimaan pajak secara materiil. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual ini membahas mengenai reformasi aturan perpajakan yang semakin mengarah pada penyederhanaan perpajakan secara final tapi tetap memperhitungkan faktor praktek perpindahan sistem perpajakan dari global ke schedule tax system. Penelitian ini mensarankan agar simplifikasi perpajakan diterapkan melalui aspek kebijakan, prosedur, administrasi, dan tata cara komunikasi antara wajib pajak dan fiskus, semuanya mengarah pada peningkatan kepatuhan, kontinuitas pemasukan negara, kemudahan partisipasi wajib pajak, peningkatan kemampuan bersaing, pengumpulan basis data wajib pajak dan kemudahan penerapan regulasi pajak.Tax reform in Indonesia, either in the sense of amendment or restoration, is a dynamic and continuous obligation of the Government. This tax reform was motivated by the need to reduce the gap between increasing state revenue and taxpayer compliance. Tax law reform that are firm, fair and proportional is an urgency in tax enforcement to be more responsive and anticipatory, but still must be in accordance with the political and legal situation of its time. Tax reform towards bureaucratic reform and reform of the five main pillars, namely Organization, Human Resources, IT and Databases, Business Processes, and Tax Regulations so there is a shift in the political emphasis of tax reform law where taxes are a means of stimulus for taxpayer compliance, not just increasing revenue. tax materially. This normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach discusses the reform of taxation rules that increasingly leads to final simplification of taxation but still takes into account the practice of moving the tax system from the global to the tax system schedule. This research recommends that the implementation of tax simplification through aspects of policies, procedures, administration, and communication procedures between taxpayers and tax authorities must lead to increased compliance, continuity of state revenue, ease of taxpayer participation, increased competitiveness, collection of taxpayer databases and ease of tax regulations implementation.
HUKUM PENGOPERASIAN KAPAL NIRAWAK Bela Awaliyah Agustina
Perspektif Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v26i2.798

Abstract

Teknologi terus berkembang hingga mampu menjamah setiap aspek kehidupan manusia. Salah kemajuan teknologi dalam bidang pelayaran saat ini adalah Kapal Tanpa Awak/Nirawak atau yang disebut juga dengan Marine Autonomous Surface Ships (MASS). Meski MASS telah dikembangkan dan digunakan oleh banyak Negara, sampai dengan saat ini belum memiliki regulasi konkret yang mengatur mengenai batasan dan aspek-aspek tertentu dalam kegiatan pengoperasiannya, termasuk UNCLOS sebagai pedoman utama hukum laut. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai instrumen hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam pengoperasian MASS. Pada Tahun 2019, Henrik Ringbom dalam tulisannya yang berjudul Regulating Autonomous Ships—Concepts, Challenges and Precedents dalam Jurnal Ocean Development & International Law, membahas mengenai pengaturan MASS yang berfokus pada konsep, tantangan, dan preseden hukum MASS. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas mengenai panduan hukum yang bisa digunakan dalam pengoperasian MASS. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang digabungkan dengan pendekatan konsep dan sifat penelitian eksploratif yang fokus pada hukum MASS. Hasil dari penelitian ini adalah Pedoman Sementara yang ditetapkan oleh IMO Nomor: MSC.1/Circ.1604 Tahun 2019 menjadi panduan pengoperasian MASS selama regulasi formal belum diterbitkan, dengan tetap mengikuti ketentuan dalam konvensi-konvensi internasional terkait. Diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai panduan dalam pengoperasian MASS sebelum adanya aturan khusus.Technology continues to develop to be able to touch every aspect of human life. One of the technological advances in today’s shipping field is Unmanned Ships, also known as Marine Autonomous Surface Ships (MASS). Although MASS has been developed and used by many countries, up to now, there is no concrete regulation that regulates certain limits and aspects of its operational activities, including UNCLOS as the main guideline for the law of the sea. This study aims to discuss legal instruments that can be used as guidelines in the operation of MASS. In 2019, Henrik Ringbom, in his writing entitled Regulating Autonomous Ships—Concepts, Challenges, and Precedents in the Journal of Ocean Development & International Law, discussed the MASS regulation focusing on the concepts, challenges, and legal precedents of MASS. In contrast to previous research, this study discusses legal guidelines used in the MASS operation. This study uses a normative legal method with a statutory approach combined with a conceptual approach and exploratory research that focuses on MASS law. The results of this research are the Provisional Guidelines set by IMO Number: MSC.1/Circ.1604 Year 2019 to guide the operation of MASS as long as formal regulations have not been issued while still following the provisions of related international conventions. It is hoped that this research will provide a clearer picture of the guidelines in the operation of MASS before the existence of special rules.
KAJIAN TEORI HUKUM PROGRESIF TERHADAP IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT Neysa Tania; Jason Novienco; Dixon Sanjaya
Perspektif Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v26i2.800

Abstract

Akses perumahan yang layak merupakan kebutuhan mendasar manusia yang dilindungi oleh Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945. Permasalahannya adalah tidak setiap orang memiliki akses terhadap pembiayaan untuk memperoleh rumah. Ketimpangan kondisi tersebut utamanya dipengaruhi oleh faktor pendapatan yang tidak merata. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat walaupun peraturan tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan selama masa pandemi Covid-19 yakni besaran iuran yang memberatkan pekerja dan pengusaha serta konflik norma dan ketidaksesuaian dengan pedoman pembentukan undang-undang. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal ini memperoleh hasil bahwa PP Tapera yang ditetapkan di masa pandemi Covid-19 mengandung cacat formil dan materiil dalam pembentukannya khususnya terhadap asas-asas dan norma yang diatur dalam PP Tapera tersebut. Program tabungan perumahan rakyat di masa pandemi Covid-19 yang memberatkan masyarakat juga inkonsisten terhadap penerapan hukum progresif yang seharusnya mengarahkan aturan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan bukan sebaliknya. Penelitian ini menyarakankan agar Pemerintah perlu merevisi kebijakan serta mensosialisasikan keberadaan tabungan perumahan rakyat kepada masyarakat agar tercipta kesepahaman antara para pihak.Access to adequate housing is a basic human need that is protected by Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The problem is that not everyone has access to finance to bought a house. Inequality conditions are mainly influenced by the factor of unequal income. The government has issued Act No. 4 of 2016 and the Government Regulation No. 25 of 2020 concerning the Implementation of Public Housing Savings although this regulation caused problems during the Covid-19 Pandemic, namely the amount of contributions that burdened workers and employers as well as conflicting norms and non-compliance with the guidelines for the formation of the law. This normative juridical research with a vertical and horizontal legal synchronization approach obtained the results that the PP Tapera which was stipulated during the Covid-19 pandemic contained formal and material defects in its formation, especially regarding the principles and norms regulated in the PP Tapera. The public housing savings program during the Covid-19 pandemic which burdened the community was also inconsistent with the application of progressive law which should direct the rule of law to meet the needs of the community and not the other way around. This research suggests that the government needs to revise its policies and socialize the existence of public housing savings to the public in order to create an understanding between the parties.
ANALISIS YURIDIS STATUS SEORANG DIPLOMAT AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DARI PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyerangan Kedutaan Arab Saudi di Teheran) Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Perspektif Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v26i2.789

Abstract

Pembukaan hubungan diplomatik dan perwakilan tetap diplomatik dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, biasanya dibuat dalam bentuk komunike bersama dan perjanjian persahabatan. Setelah itu maka kedua negara akan mengeluarkan Joint Communique yang dikeluarkan pada waktu dan tempat yang sudah disetujui bersama. Setelah ada kesepakatan bersama untuk membuka hubungan diplomatik maka pembukaan perwakilan diplomatik kedua negara bisa dilaksanakan secara timbal balik (on reciprocal basis). Prinsip kesepakatan bersama dan prinsip resiprositas merupakan dua pilar utama untuk menegakkan hukum diplomatik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status seorang duta besar pada saat terjadi pemutusan hubungan diplomatik antar negara ditinjau dari Konvensi Wina 1961. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah status seorang diplomat dalam hal terjadinya pemutusan hubungan diplomatik akibat konflik harus dihormati kekebalan dan keistimewaan yang diperoleh sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 45 sekalipun dalam hal terjadi konflik bersenjata seorang diplomat masih harus dihormati dan dilindungi missi bersama dengan semua barang dan juga arsipnya.The establishment of diplomatic relations and diplomatic permanent representation is carried out on the basis of mutual agreement, usually in the form of joint communiqués and friendship agreements. After that, the two countries will issue a Joint Communique issued at a time and place that has been mutually agreed upon. After there is a mutual agreement to open diplomatic relations, the opening of diplomatic representatives of the two countries can be carried out on a reciprocal basis. The principle of mutual agreement and the principle of reciprocity are the two main pillars for enforcing diplomatic law. The purpose of this study was to determine the status of an ambassador at the time of termination of diplomatic relations between countries in terms of the 1961 Vienna Convention. The research method used was normative legal research methods. The result of the research is that the status of a diplomat in the event of termination of diplomatic relations due to conflict must be respected and the immunity and privileges obtained as stipulated in Article 45 of the 1961 Vienna Convention, even though in the event of an armed conflict, a diplomat must still be respected and protected by the mission along with all goods and also the archive.
PERTANGGUNGJAWABAN PENYANDERAAN (GIJZELING) TERHADAP PENANGGUNG PAJAK Julius Sujianto
Perspektif Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v26i2.655

Abstract

Pajak merupakan iuran terutang yang wajib dibayarkan kepada negara baik oleh orang perorangan atau badan yang sifatnya memaksa sesuai ketentuan undang-undang sehingga kepada tiap-tiap individu ataupun badan yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak mempunyai utang pajak wajib dibayar. Apabila utang pajak tersebut tidak dibayarkan, maka dapat diterapkan upaya penyanderaan. Penyanderaan dalam hukum perpajakan diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 dan yang memikul beban tanggung jawab ialah wajib pajak, baik perorangan maupun badan hukum sesuai isi Surat Perintah Penyanderaan. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisa pihak-pihak yang dimaksud sebagai penanggung pajak serta kedudukannya dan tanggungjawabnya dalam sistem hukum perpajakan, pihak yang memangku beban tanggung jawab dalam upaya penyanderaan serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penanggung pajak yang telah dilakukan tindakan penyanderaan. Penelitian ini menyarankan perlunya revisi peraturan tentang penagihan pajak melalui Surat Pajak terhadap pihak yang memikul tanggung jawab saat dilakukan tindakan penyanderaan, hal ini disebabkan Penanggung Pajak merupakan wakil dari Wajib Pajak dalam keadaan tertentu sembari tetap meningkatkan sosialisasi kepatuhan pajak kepada masyarakat.Taxes are like debts that must be paid to the state either by individuals or entities that are coercive according to law so that each individual or entity that meets the criteria as a taxpayer has a tax debt that must be paid. If the tax debt has not been paid, then hostage measures can be applied. Hostage in tax law was regulated in Act No. 19 of 2000 and those who bear the burden of responsibility are taxpayers, both individuals and legal entities according to the contents of the Hostage Order. This normative juridical research aims to analyze the parties referred to as tax bearers and their positions and responsibilities in the tax law system, those who carry the burden of responsibility in taking hostage efforts and legal remedies that can be taken by tax bearers who have taken hostage actions. This research suggests the need for a revision of regulations regarding tax collection through Tax Letters against those who bear responsibility when taking hostage action, this is because the Tax Insurer is a representative of the Taxpayer in certain circumstances while still increasing the socialization of tax compliance to the public.
KARAKTERISTIK PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DALAM PENGUASAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA Dwi Tatak Subagiyo; Endang Prasetyawati
Perspektif Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v26i2.661

Abstract

Penelitian berjudul Karakteristik Perlindungan Hukum Debitor Dalam Penguasaan Objek Jaminan Fidusia dengan latar belakang bahwa adanya kebutuhan modal dari para pengusaha untuk tetap menjalankan usahanya. Modal digunakan meningkatkan kesejahteraan hidup, di samping usahanya tetap berjalan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan terdapat perpindahan hak milik yaitu dari debitor (pemberi fidusia) ke kreditor (penerima fidusia), padahal kedudukan benda jaminan, tetap berada di tangan debitor. Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat masalah yaitu: Bagaimana karakteristik perlindungan hukum debitor dalam menguasai objek jaminan fidusia; dan Bagaimana kedudukan hukum debitor dalam menguasai objek jaminan fidusia? Kesimpulan dari penelitian sebagai berikut: Pertama, karakteristik perlindungan hukum debitor dalam penguasaan objek jaminan fidusia, digunakan untuk memberikan perlindungan hukum debitor selama menguasai obyek jaminan fidusia, supaya tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan kreditor, atas penguasaan objek jaminan fidusia, karena dengan mendasarkan pada kepercayaan yang bersifat absolut belum dapat menjamin perlindungan hukum bagi debitor. Kedua, kedudukan hukum debitor dalam menguasai benda jaminan fidusia dalam posisi yang kuat, karena dalam hukum benda dinyatakan bahwa apabila seseorang menguasai benda bergerak maka seorang tersebut sebagai pemilik dari kebendaan bergerak tersebut, artinya seorang debitor dalam jaminan fidusia penguasaan benda sebagai bezitter, sekaligus berkedudukan hukum sebagai pemilik atau eigenaar.Research entitled Characteristics of Legal Protection of Debtors Mastering the Object of Fiduciary Assurance against the background that there is a need for capital from entrepreneurs to keep running their business. Capital is used to improve the welfare of life, in addition to keeping his business running. Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Guarantee, there is stated transfer of ownership from debitor (fiduciary) to creditor (fiduciary recipient), whereas the position of collateral object remains in the hands of the debtor. Based on the statement there are problems that are: How the characteristics of the debtor’s legal protection in mastering the fiduciary guarantee object; and How is the position of the debtor’s law in mastering fiduciary security objects? The conclusions of the research are as follows: First, the characteristics of the debtor’s legal protection control the object of fiduciary guarantee, is used to provide the debtor’s legal protection in controlling the fiduciary security object, in order to avoid the arbitrary act of creditors, on the mastery of the fiduciary guarantee object, absolute nature can not guarantee legal protection for debtors. Second, the position of the debtor’s law in controlling the fiduciary assurance object in a strong position, because in the law of the object stated that if a person controls the moving object then the person is the owner of the moving object, that is, a debitor in the fiduciary guarantee of possession as a bezitter, as owner or eigenaar.
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP TENAGA MEDIS YANG TERPAPAR CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Mohammad Amin; Ibnu Arly; Habib Adjie
Perspektif Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v26i2.799

Abstract

Perlindungan hukum bagi tenaga medis saat ini menjadi masalah serius karena banyaknya tenaga medis yang meninggal dunia akibat terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah dan pihak rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum atas keselamatan tenaga medis. Pemerintah mencoba melakukan tindakan pemerintah (bestuurshandeling) maupun tindakan pengaturan melalui berbagai kebijakan baik melalui Pemerintah Peraturan, Peraturan Menteri, dan Surat Edaran. Rumah sakit mencoba melakukan pertanggungjawaban melalui perubahan tata kelola pelayanan. Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab pemerintah dalam tindakan maupun regulasi masih tumpang tindih karena belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang mekanisme perlindungan tenaga medis serta kurangnya peran Komite Medik dan SPI dalam pengawasan mekanisme pertanggungjawaban oleh rumah sakit. Penelitian yuridis normatif ini menyarankan perlunya peraturan baru yang khusus mengatur tentang perlindungan tenaga medis dalam pelaksanaan pekerjaannya, optimalisasi peran komite medik melalui pembaharuan peraturan internal sebagai acuan dan kontrol bagi tenaga medis, jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga medis dalam hubungan kerjanya dengan pihak rumah sakit.Legal protection for medical personnel is a serious problem because many medical personnel have died due to being infected with Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). The government and hospitals have a legal responsibility for the safety of medical personnel. The government tries to take government action (bestuurshandeling) as well as regulatory actions through various policies, both through Government Regulations, Ministerial Regulations and Circulars. Hospitals try to carry out accountability through changes in service governance. In practice, the government’s responsibilities in actions and regulations still overlap because there are no regulations that specifically regulate the mechanism for protecting medical personnel and the lack of the role of the Medical Committee and SPI in monitoring the accountability mechanism by hospitals. This normative juridical research suggests the need for new regulations that specifically regulate the protection of medical personnel in carrying out their work, optimizing the role of the medical committee through updating internal regulations as a reference and control for medical personnel, work accident insurance for medical personnel in their working relationship with the hospital.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue