cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 801 Documents
 17   18   19   20   21 
KEPASTIAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PROSES KEPAILITAN PERUSAHAAN EFEK Raden Besse Kartoningrat
Perspektif Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (768.33 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v22i2.613

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 merupakan suatu lembaga baru yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam hal pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan jasa keuangan yang salah satunya adalah Pasar Modal. Namun, dalam proses kepailitan Perusahaan Efek yang merupakan bagian dari jasa keuangan Pasar Modal tersebut belum diatur secara tegas di dalam undang-undang tersebut. Permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah dasar hukum pengajuan pailit kepada perusahaan efek oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bentuk dari konsep Wewenang Pengaturan ataukah konsep Wewenang Pengawasan dalam hal fungsi, tugas dan wewenang OJK pada Proses Kepailitan Perusahaan Efek. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dasar hukum untuk pengajuan kepailitan kepada Perusahaan Efek oleh OJK masihlah belum ada, sehingga OJK segera mungkin harus mengeluarkan peraturan pelaksana untuk kepailitan Perusahaan Efek tersebut agar tidak ada kekosongan hukum dalam hal tersebut.Financial Services Authority regulated in Law Number 21 in 2011, is a new institution which has the functions, duties and authority in terms of regulation and supervision in the financial services activities, one of which is the capital market. However, in bankruptcy proceedings securities company that is part of the Capital Markets financial services have not been set forth in the Act. The problems to be discussed in this study is on what legal basis the company filing for bankruptcy to effect by the FSA and is the concepts of Privileges Setting Supervision Authority in terms of the functions, duties and authority of the FSA on Bankruptcy Process Securities Company. This is a Normative Research. The results from this research is that the legal basis for the bankruptcy filing to the Securities Company by FSA is still not yet exist, so the FSA soon may have to implement regulations for the securities company bankruptcy so that there is no legal vacuum in that regard.
TIPOLOGI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DESKRIPSI DOMAIN DAN TAKSONOMIK Marcus Lukman
Perspektif Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v7i4.291

Abstract

‘Law and the Leader’ are two concepts which in the process of reciprocal relationship might arise antagonist and protagonist legal problem. Antagonist legal problem will arise U the leader has done illegal act. While, protagonist legal problem will arise if there is a justifiable reason for the act that ethically, morally and legally accountable. Therefore, the further comprehension of the two problems should be examined by domain description and taxonomy typology of the illegal act.
PERAN KEPOLISIAN DALAM HUBUNGAN KRIMINAL JUSTICE SYSTEM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 Suhandi Suhandi
Perspektif Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v9i3.348

Abstract

Police Department is one part of criminal justice system in conducting police investigation to look for and find the suspects of the criminal then it is given feedback by arresting, jailing, and frisking as well as seizuring. The acts should be based on Decree Number 8 Year 1981 about Law Agenda on Crime to guarantee and protect human basic rights.
GLOBALISASI DAN TRANSFORMASI TRENDS INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA KE DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL Ninuk Triyanti
Perspektif Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v3i1.574

Abstract

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, sistem hukum nasional suatu bangsa tidak lagi dapat melepaskan diri dari pengaruh sekelilingnya. Pengaruh itu dapat berasal dari sistem hukum yang ada di seluruh dunia maupun fenomena sosiologis yang terjadi. Persoalannya adalah bagaimana membangun hukum yang terstruktur sosial Indonesia tanpa meninggalkan trends globalisasi yang melingkupinya. Oleh karena itu diperlukan adaptasi kecenderungan internasional/Konvensi Internasional ke dalam Hukum Nasional. Kecenderungan tersebut tersirat dan tersurat dalam berbagai instrumen internasional seperti: konvensi, deklarasi, resolusi, “guidelines, code of conduct, standard minimum rules”. Konvensi internasional tentang HAM yang dipandang penting untuk segera ditransformasikan ke dalam sistem hukum Indonesia adalah Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Fakultatif pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
Front-Matter (Cover Depan, Daftar Isi, Susunan Dewan Redaksi, Editorial) Editor Jurnal Perspektif
Perspektif Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (559.301 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v15i4.258

Abstract

Back-Matter (Pedoman Penulisan, Ucapan Terima Kasih, Back Cover) Editor Jurnal Perspektif
Perspektif Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v19i1.431

Abstract

ANALISIS YURIDIS DAN EMPIRIS TERHADAP IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Zudan Arif Fakrulloh
Perspektif Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v8i3.307

Abstract

To implement the district autonomy is basically the same as to build the existence of democracy. Various factor and variables can be affected its success, especially whenever central and local government, each of which that should take every effort to reach the same perception and the same contain of district autonomy, added by goodwill of every government and bureaucrat for the sake of Indonesian people welfare and the wholeness of Republic of Indonesia.
MASYARAKAT DAN HUKUM INTERNASIONAL (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT INTERNASIONAL) Levina Yustitianingtyas
Perspektif Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.291 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v20i2.150

Abstract

Hukum internasional tercipta karena adanya suatu masyarakat internasional, karena masyarakatlah yang menjadi dasar pembentukan hukum internasional. Masyarakat internasional dijadikan suatu landasan sosiologis dalam pembentukan hukum internasional. Masyarakat internasional terdiri dari sejumlah negara-negara di dunia yang sederajat dan merdeka yang mempunyai kepentingan-kepentingan untuk melakukan hubungan secara tetap dan terus-menerus. Hubungan internasional timbul karena adanya faktor saling membutuhkan antar negara dalam berbagai kepentingan, misalnya kepentingan politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, sosial dan masih banyak lagi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat internasional yang dapat dijadikan dasar atau menimbulkan hubungan antar negara. Untuk mengatur hubungan internasional ini diperlukan hukum guna menjamin adanya kepastian dalam masyarakat internasional. Hukum dijadikan dasar untuk mentertibkan dan mencipkatakan keamanan dalam melakukan hubungan-hubungan antar negara agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.International law created by the existence of an international society, because society is the basis for the establishment of international law. The international community made a sociological foundation in the formation of international law. The international community is made up of a number of countries in the world are equal and independent who have interests to engage regularly and continuously. International relations arise due to factors between countries need each other in a variety of interests, such as political interests, economic, cultural, scientific, social and many more interests in the international community that can be used as the basis or cause inter-state relations. To regulate international relations is necessary in order to ensure legal certainty in the international community. Law as the basis for creating security in conducting inter-state relations so that there are no parties who feel aggrieved.
TINJAUAN KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DARI SUDUT WAWASAN POLITIK HUKUM NASIONAL Besse Sugiswati
Perspektif Vol 5, No 2 (2000): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v5i2.224

Abstract

Pengaturan perlindungan hukum terhadap Desain Industri berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 masih belum memuaskan karena memiliki kelemahan mendasar pada materi muatannya, yaitu menyangkut kepastian hukum perumusan norma, sinkronisasi vertikal dan horisontal, maupun keterkaitannya dengan konsep-konsep Teoritik Desain dan Hak Kekayaan Perindustrian secara komprehensif integral.
TANGGUNG JAWAB DARI TANGGUNG GUGAT HUKUM PENGOBATAN ALTERNATIF AKUPUNTUR Meivy Isnoviana; Suhandi Suhandi
Perspektif Vol 11, No 2 (2006): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v11i2.397

Abstract

Nowadays, awareness of healthy life is increasing tremendously. That makes people try every way to find the best thing for their health. A method that attracts many peoples attention is alternative treatment such as acupuncture. The method developing in acupuncture treatment is maintaining bio-energy balance in human body. This, accordingly has increased the number of acupuncturist. The government in this matter has anticipated with the regulation as stated in UU No. 23 of Health, especially ps. 47 and PERMENKES RI No. 1076/SK/VII/2003 of Traditional Treatment. This is aimed to minimize the unwanted cases.

Page 19 of 81 | Total Record : 801

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

1996 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue