cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 801 Documents
 16   17   18   19   20 
KETERKAITAN WHITE COLLAR CRIME DENGAN CORPORATE CRIME R. Dyatmiko Soemodihardjo
Perspektif Vol 8, No 2 (2003): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v8i2.300

Abstract

White collar crime is a crime that carried out by respected persons, whereas corporate crime is a crime that related to corporation. White collar crime and crime corporate are always related to economic crime. White collar crime can be committed by corporation, that is why a kind of crime emerges namely corporate crime.
TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK DESAIN INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 Besse Sugiswati
Perspektif Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v9i4.357

Abstract

The violation of industrial design right has been regulated in UU no. 31/2000 and has been stated as criminal (ps.54) As it is categorized as offense that warrants complaint, there will be no law condemnation without any sue or complaint from the suffering party. As a matter of fact, this categorizing is not appropriate, as it is not fit whit the only reason of "memorie van toelichting" which is used to determine an offence.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DITINJAU DARI SEGI BAKU MUTU LINGKUNGAN Umi Enggarsasi
Perspektif Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v1i2.594

Abstract

Upaya penegakan hukum lingkungan dengan memperhitungkan sifat Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai “kaderwet” yang perlu penjabaran lebih lanjut dalam seperangkat peraturan perundang-undangan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum harus ditunjang adanya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup, karena kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur yang esensial untuk tertibnya hukum, sedangkan baku mutu lingkungan merupakan salah satu instrumen kebijaksanaan lingkungan untuk menentukan secara yuridis ada atau tidaknya pencemaran.
KONSEP DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PROSES PIDANA Ansori Ansori
Perspektif Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.745 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v10i3.267

Abstract

Diskresi represent the kewenangan free from the Police Republic of indonesia to determine the stages; steps in course of crime. Diskresi Police executed by pursuant to Law No 2 Th. 2002 about State police of Republic of Indonesia also conducted by construction of profession and code of etik profession of to be action of State police functionary accountable Republic of Indonesia judicially and also moral.
PENGATURAN PENGELOLAAN KONSERVASI KELAUTAN BERKELANJUTAN Gatot Dwi Hendro Wibowo
Perspektif Vol 10, No 2 (2005): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v10i2.317

Abstract

As archipelago state, Indonesia has biggest biological diversity of marine in the world. It needs a good manage and consider with the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The most important to realize this objective is a make regulation related with marine and coastal resources of law. The regulation must be consider with sustainable development principle especially precautionary principle and conservation on biological diversity principle.
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Kajian Paradigmatik) Yusmilarso Yusmilarso
Perspektif Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v2i3.551

Abstract

Banyak arti kata paradigma Thomas Khun mengartikannya dalam tidak kurang dari 21 makna yang berbeda, sehingga sering menimbulkan kesalahfahaman. Dalam tulisan ini paradigma diartikan sebagai cara pandang yang fundamental berisikan konsep, teori, metodologi atau cara pendekatan yang dapat dipergunakan para teoritisi dan praktisi dalam menangani suatu masalah baik dalam kaitan pengembangan ilmu maupun dalam upaya pemecahan bagi kemajuan hidup dan kehidupan manusiaan. Di sini digunakan paradigma yang lazim digunakan dalam ilmu hukum yaitu paradigma ideologi, paradigma nilai, dan paradigma  institusi. Seperti peraturan perundangan yang lain, peraturan perundangan bidang pemerintahan daerah juga tidak lepas dari perkembangan sosial politik waktu itu. Sampai pertengahan tahun 1970-an, setelah 30 tahun merdeka, dalam bidang pemerintahan daerah Indonesia masih bergelut dalam paradigma ideologi dan baru setelah itu mulai dengan paradigma baru, paradigma institusi.
KONTRAK JUAL BELI EKSPORT BARANG DENGAN PEMBAYARAN MELALUI LC (Letter of Credit) Dwi Tatak Subagiyo
Perspektif Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v5i1.233

Abstract

Sebagai salah satu dokumen terpenting dalam suatu pembayaran, letter of credit yang selanjutnya disebut sebagai LC, sangat berguna bagi setiap transaksi khususnya transaksi yang dilakukan untuk antar negara. Keberadaan LC sejak dahulu dipergunakan oleh para pihak yang terlibat dalam perdagangan, baik perdagangan barang maupun jasa pada lintas negara. Memang ada beberapa macam fungsi dari LC antara lain sebagai sarana dan alat bayar yang cepat, aman dan sederhana. Dirasakan cepat, karena dengan LC antara para pihak sudah dapat menjalankan pelaksanaan kontraknya secara langsung. Aman karena tidak dapat diganggu dan diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan serta tidak dapat disalahgunakan oleh orang lain kecuali para pihak itu sendiri. Sederhana artinya tidak berbelit-belit proses administrasinya, sehingga memudahkan penyampaian dan melakukan transaksi. Perbankan selalu dilibatkan oleh penerbitan LC, karena dalam memberikan pelayanan yang berhubungan dengan uang, bank selalu aman dan rasional. Perbankan ikut tersangkut dalam penerbitan LC, karena dalam memberikan pelayanan selalu sudah terjamin keamanannya, khususnya yang berhubungan dengan uang tunai. Penerbitan LC sendiri seyogyanya memang melalui proses yang cermat, karena jika terjadi kesalahan baik prosedur maupun penulisannya berakibat fatal, yaitu berupa tidak dapat dijalankannya LC itu sendiri.
EKSISTENSI DPR RI SETELAH AMANDEMEN UUD 1945 W.M. Herry Susilowati
Perspektif Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v11i1.406

Abstract

After the amendaments of UUD 1945 in 1999, 2000, 2001 and 2002, it is likely that Indonesia Parliament (DPR-RI) has givers bord. It’s existence as an institution that has legislative, budget and control functions as well as interpellation, inquiry and expressing the opinions rights. Therefore, it is strongly expexted to be able to act as national institution that accomodates the people’s aspiration.
KAJIAN MANUSIA DAN EKSISTENSINYA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN Titik Suharti
Perspektif Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1129.393 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v3i3.217

Abstract

Korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah, Selama ini perlindungan terhadap korban belum terakomodasikan secara baik di dalam peraturan perundang-undangan. Upaya perlindungan hukum bagi korban kejahatan, hanyalah merupakan salah satu sisi dari upaya perlindungan hukum bagi korban dalam arti yang luas. Dan upaya perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan salah satu contoh betapa sulitnya mencari atau menemukan perlindungan hukum bagi korban. Selain korban kejahatan masih banyak bentuk korban yang lain. Misalnya, korban struktural sebagai akibat adanya praktek penyalahgunaan kekuasaan, yang pada akhirnya dapat berakibat pada pelanggaran hak-hak asasi manusia, sebagai manusia yang berdaulat.
Front-Matter (Cover Depan, Daftar Isi, Susunan Dewan Redaksi, Editorial) Editor Jurnal Perspektif
Perspektif Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v3i1.515

Abstract

Page 18 of 81 | Total Record : 801

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

1996 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue