cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 801 Documents
 47   48   49   50   51 
EKSISTENSI ORGANISASI SUBAK DI BALI Ngakan Putu Muderana
Perspektif Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v1i2.592

Abstract

Istilah subak sudah ada sejak zaman dahulu kala. Berdasarkan keterangan dari para pemuka adat di desa, bahwa anggota organisasi subak ini turun-temurun selama sawah yang dimiliki dari orangtuanya tidak terjual kepada orang lain, maka sawah-sawah tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikian pula tentang keanggotaan sebagai anggota subak dari generasi sebelumnya juga diteruskan kepada keturunannya.
TANGGUNG GUGAT BAGI PENCEMAR LINGKUNGAN Ari Purwadi
Perspektif Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v1i2.593

Abstract

Masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan masalah yang urgen untuk ditanganai dan ditanggulangi sejalan semakin berkembangnya kemajuan teknologi dan industri yang berdampak pada lingkungan hidup. masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup ini merupakan masalah dunia, baik pada negara-negara maju maupun pada negara-negara sedang berkembang, termasuk negara Indonesia.
PENGEMBANGAN EPISTEMOLOGI ILMU HUKUM BERBASIS TRANSENDENTAL Sigit Sapto Nugroho
Perspektif Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.392 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v21i2.174

Abstract

Pandangan positivisme memandang dimensi spiritual dengan segala perspektifnya seperti agama, etika dan moralitas diletakkan sebagai bagian yang terpisah dari satu kesatuan pembangunan peradaban modern. Hukum modern dalam perkembangannya telah kehilangan unsur yang esensial, yakni nilai-nilai spiritual sehingga masyarakaat modern telah terjadi krisis dalam memaknai makna hidup di dunia atau the crisis of meaning. Epistimologi ilmu hukum berbasis transendental menekankan pada pendekatan integrasi antara sains dan nilai-nilai dalam berbagai pandangan. Basis ilmu hukum transendental memahami manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh (holistik), tidak semata bersifat materi tetapi juga jiwanya. Manusia menggali, mengolah dan merumuskan ilmu dengan tujuan tidak semata untuk ilmu tetapi juga untuk kebijakan, kemaslahatan masyarakat luas, dengan ridha, dan kasih sayang Allah.The views of positivism, the spiritual dimension by all perspectives such as religion, ethics and morality are put as a separate part of the unitary construction of modern civilization. Modern law in its development has lost an essential element, namely the spiritual values that modern masyarakaat have a crisis in defining the meaning of life in the world (the crisis of meaning). Epistimologi transcendental science of law based approach emphasizes the integration between science and values in various views. Legal science base transcendental understand people and their life in an intact form (holistic), not merely material nature but also his soul. Human explore, process and formulate science with the aim not only to science but also to the policy, the benefit of society at large, by the blessing and mercy of Allah.
PENGATURAN PENERBITAN OBLIGASI OLEH PEMERINTAH DAERAH Endang Retnowati
Perspektif Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v11i1.405

Abstract

One of local revenue source is obtained from local loan. UU No. 33/2004 about Financial Balancing of Central dan Local Goverment makes enable for local government to get public loan by issuing financial bond. Since this is something new in Indonesia, a regulation and law protection for investor should be set up. The two existing regulations, stock exchange regulation and UU No. 33/2004 are likely have some disputed things concerning term of loan the type and purpose of loan and collateral.
HAK ATAS PENOLAKAN PENGESAHAN RUU (Suatu Kajian dalam Perspektif Pembaruan HTN) Suwoto Mulyosudarmo
Perspektif Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v2i3.550

Abstract

UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden menolak RUU yang sudah disetujui oleh DPR. Hak veto ini merupakan hak pemegang kekuasaan eksekutif menolak mengesahkan RUU yang telah disetujui oleh DPR. Dalam UUD 1945 hak veto Presiden, diatur dalam kaitannya tata cara mengajukan RUU yang tidak disahkan oleh Presiden, walaupun disetujui oleh DPR. Persoalannya, bagaimana proses RUU yang ditolak pengesahan oleh Presiden itu, dapatkah Presiden mengajukan lagi RUU ke DPR untuk dibahas kembali dan kapan RUU harus diajukan kepada DPR menjadi suatu masalah yang harus diselesaikan akibat dari perkembangan itu.
TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) Endang Retnowati
Perspektif Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v9i1.266

Abstract

In terms of enforcement of Act No. 5 year l999 on prohibition on practices of unhealthy enterprise and monopoly, thus a special institution has been established to oversee behaviours of enterprise agents namely Supervising Committee by Unhealthy Competition (KPPU). Yet existence of KPPU as arranged in Act No. 5 year 1999 do not specifically account for their authority so that in eject they considerably encounter remarkably crucial obstacles. Existence of KPPU is really required yet it must be based on proper legal regulations as foundation of KPPU existence per se.
TANGGUNG GUGAT PENGEMBANG KEPADA PEMBELI AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN Gavin Samir
Perspektif Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (753.455 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v24i1.675

Abstract

Dewasa ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan semakin berkurangnya ketersediaan tanah, maka dibangun tempat tinggal dalam bentuk rumah susun. Rumah susun merupakan bangunan gedung bertingkat yang digunakan untuk tempat hunian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pada tesis ini penyusun memfokuskan pada bentuk tanggung gugat pengembang kepada pembeli akibat wanprestasi pada prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun, dan upaya hukum pembeli yang dapat dilakukan dengan cara menggugat pengembang yang wanprestasi secara perdata melalui pengadilan atau di luar pengadilan.Nowadays to fulfill people’s need for decent housing in the midst of rapid economic growth and decreasing of soil availability, then, it’s built in the form of flats. Flats are high rise buildings used for shelter as regulated in Act Number 20/2011 About Flats. In this thesis, the authors focus on developer liability to buyers as a result of in default on public utilities, facilities and utilities in the implementation of sale and purchase agreements and the buyer’s legal efforts that can be done by suing a developer who in default with civil rights through the court or outside court.
ASPEK HUKUM REKAM MEDIS Ratna Winahyu Lestari Dewi
Perspektif Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v8i3.306

Abstract

Medical Record has very important function. It is called ALFRED, stands for Administrative Value, Legal Value, Financial Value, Research Value, Education Value and Documentary Value. Medical Record will be needed as an administrative instrument in a prosecution case, as a financial function to calculate treatment expenses, as a research and education function, it is also has other function as a documentation device and further, has law aspects: administration, civil and criminal law.
HAM DAN BIROKRASI PERADILAN DI INDONESIA Nur Yahya
Perspektif Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v3i1.573

Abstract

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, liberalisasi dan globalisasi membawa dampak yang sangat luas dan konkrit. Fenomena ini terlihat dengan munculnya ke permukaan panggung politik nasional di tingkat Majelis mengenai urgensi Deklarasi Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kuatnya pertentangan kelompok “universalime” yang dipelopori oleh lembaga swadaya masyarakat dengan kelompok “partikularisme” yang didukung oleh aparat deklarasi HAM dalam produk MPR masih bersifat setengah hati. Kebenaran analisis ini akan semakin kuat apabila dikaitkan dengan perilaku birokrasi penegakan hukum yang berafiliasi di bawah pemerintah. Qua Vadis HAM!
EKSISTENSI KOMNAS HAM DITINJAU DARI HUKUM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Galang Asmara
Perspektif Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v7i4.290

Abstract

Violation of human rights and law that happened in the past era has been a main reason of National Commission of Human Rights (Komnas HAM) formation. Its aim is to protect and make sure the implementation of human rights in Indonesia is worked out as expected. In constitutions of Human Rights, i.e. UU No. 39/1999, National Commission of Human Rights is a institution positioned as the same level with other national institutions. This position, however, will raise a legal problem as it is not in accordance with power sharing system stated in UUD 1945.

Page 49 of 81 | Total Record : 801

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

1996 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue