cover
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
+625113305255
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Badamai Law Journal
ISSN : 25014086     EISSN : 25030884     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2022)" : 14 Documents clear
PEMAHAMAN SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS TERHADAP DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL Ahmad Syaufi; Diana Haiti
Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i2.16206

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak positif dan negatif  dari penggunaan media sosial, dan pengetahuan siswa SMA/SMK  terhadap konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan media sosial. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan sumber data primer terdiri atas siswa SMA Negeri 5 Banjarmasin, SMA Negeri 8 Banjarmasin, SMK Negeri 4 Banjarmasin, dan SMK Suhada Banjarmasin  yang berada di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.  Pengumpulan data primer dilakukan melalui angket/kuisioner yang dibagikan secara acak kepada 400 siswa SMA/SMK sebagai responden Hasil penelitian ditemukan bahwa pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak negative  penggunaan media sosial  masih  kurang.  Walaupun mereka memahami dampak positif dalam memanfaatkan  media sosial sebagai media komunikasi dan mencari pengetahuan, namun mereka sebagian besar tidak memahami dampak negatif media sosial. Selain itu, kebanyakan siswa SMA/SMK di Keceamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tidak mengetahui larangan dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan media sosial yang terdapat dalam Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga wajar sebagian besar siswa SMA/SMK tidak mengetahui konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial
PROBLEMATICS OF THE DEVELOPMENT OF SHARIA MUTUAL FUNDS IN INDONESIA Muhammad Sodiki; Parman Komarudin; Mahmud Yusuf; Hendera Hadi; Imro Atut Toyyibah
Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i2.16010

Abstract

ABSTRACTThe development of the capital market in Indonesia has become a special attraction for investors to invest in the stock exchange. However, to be able to invest directly, there are several obstacles faced by investors such as limited knowledge, information and time. One alternative investment instrument that can be a solution to these problems is mutual funds. The development of Islamic mutual funds in Indonesia has indeed been under pressure in the past year. This is reflected in the decline in the managed funds of Islamic mutual funds which appear to decline at the end of 2021 and tend to be flat until the first quarter of 2022 to March 2022. The purpose of this research is to analyze the problems in the development of Islamic mutual funds in Indonesia. In this study using the method of literature (library research) with a qualitative approach. The results of the study show that the obstacles to developing Islamic mutual funds are caused by several factors, including: lack of literacy about mutual funds, dualism that occurs in the capital market, the need for assistance from stakeholders to work together. Another factor that can cause mutual funds to decline is inflation, causing the purchasing power of public money in general to decrease.  
IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM Indah Dewi Mega Sari
Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i2.16262

Abstract

Iddah bagi wanita yang sedang di cerai suaminya atau suaminya meninggal dunia. Selama masa tersebut wanita dilarang menikah dengan laki-laki lain. Demikian juga dengan masa berkabung seorang wanita tidak boleh bersolek atau berhias dengan memakai perhiasan juga tidak boleh keluar rumah tanpa adanya keperluan untuk menghormati, serta pertimbangan moral dan etika iddah memiliki fungsi untuk melindungi sedangkan masa modern sekarang banyak wanita karier yang aktif di bertbagai bidang, baik politik, social , budaya maupun bidang lainnya,.tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan hokum bagi wanita yang tetap menjalankan kesehariannya dengan bekerja diluar rumah menurut hokum Islam.jenis penelitan adalah study literatur. Kesimpulan Pertama, Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau Iddah, kecuali qabladdukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Kedua, Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qabladdukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;.Ketentuan hukum Iddah dan Ihdad jika dikaitkan dengan wanita karier bisa berlaku dengan beberapa alasan.
EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN BANJAR Ningrum Ambarsari; Adwin Tista
Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i2.16272

Abstract

Hukum Adat Banjar merupakan hukum asli yang berlaku pada masyarakat Banjar, yang sifatnya tidak tertulis, sekalipun demikian Hukum Adat itu telah terakomodir dalam beberapa tulisan dan dokumen-dokumen, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Sultan Adam Tahun 1835 dan dalam Kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary. Eksistensi Adat pada masyarakat  Banjar yang mewarnai kehidupan sehari-hari masih terlihat pada upacara adat perkawinan, mewaris, baantar jujuran, mandi-mandi sedangkan  untuk urusan hukum tanah pada  Banjar meskipun masih dipengaruhi nuansa adat tetapi sudah mengarah ke kemilikan personal/individu berdasarkan warisan turun temurun dari generasi sebelumnya.

Page 2 of 2 | Total Record : 14