cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahman Syamsuddin
Contact Email
jurnal.jurisprudentie@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
rais.asmar@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurisprudentie
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 23559640     EISSN : 25805738     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2015)" : 6 Documents clear
KEDUDUKAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH abd. rais asmar
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v2i2.2668

Abstract

Gubernur adalah penyelenggara pemerintahan daerah provinsi berkedudukan sebagai kepala daerah provinsi dan wakil pemerintah pusat di daerah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kedudukan sebagai kepala daerah bersandar pada bentuk pelimpahan kewenangan demi efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan di wilayah provinsi dan kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan mandat untuk memperpendek rentan kendali pemerintahan. Keutuhan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa besar kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.Governor is administration of the district government domiciling as local self government and local field government and responsible to president. Domiciling as local self government relying on form of what overflows of the authority for the shake of efficiency, efektivity, and accountability government in province area and domiciling as local field government of pursuant to mandate to cut short the conduct of the governance. perfection of relation of central government and local government is also determined by how big domicile governor as local field government..
URGENSI PENGATURAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG Andi Safriani
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v2i2.3654

Abstract

Indonesian as the law state to regulate  many aspect in living society, for example in green area. Yuridish based on about this, mentioned in constitutional in statuted Republic of Indonesia 1945 and then to arrange again in statuted number 26, 2007 . Green Opened Area have important existence like to arrangement in statuted number 26,2007 that a green opened area have a minimum portion about 30 percent from city area. Green opened area have important function to city plan because with green opened area we can grow up about a quality environment.Keywords: Green Opened Area, ArrangementIndonesia sebagai negara hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, contohnya ruang hijau. Landasan yuridisnya terdapat dalam UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UU No.26 Tahun 2007. Ruang terbuka hijau sangat pentin keberadaannya dalam UU No. 26 Tahun 2007 dimana ruang terbuka hijau memiliki porsi 30 persen dari ruang kota. Ruang terbuka hijau memiliki fungsi yang penting untuk perencanaan kota karena dengan ruang terbuka kita dapat meningkatkan kualitas lingkungan.Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Pengaturan
PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH MENURUT UU NO. I TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM Anggraeni Arif
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v2i2.4002

Abstract

According to Section 2 sentence (1) and ( 2) in statued Number 1,1974 connubial that marriage held true [by] if [done/conducted] [by] according to religion and belief [is] and also noted by marker officer marry to publish the act marry the. Marriage without act marry can be happened [by] because various cause one of them is avoid the polygamous conditions in UU No. 1 Year 1974. On the contrary, according to law of islam and Kompilasi punish the Islam ( KHI) [of] a[n marriage fulfilled the foundation and marriage condition ( underhand) considered to be [by] a valid marriage although [is] not noted by marker officer marry the. Marriage without act marry to cause the law [of] [at] Wife and child [of] concerning wife rights, heritage, and child confession. To avoid the [the] mentioned, they [is] given [by] a opportunity to raise the Istbat Marry To Religion Justice.Keywords: Marriage, Act Marry, Islamic LawMenurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan serta dicatat oleh pegawai pencatat nikah untuk menerbitkan akta nikah. Perkawinan tanpa akta nikah dapat terjadi karena berbagai sebab salah satunya menghindari persyaratan berpoligami dalam UU No. 1 Tahun 1974. Sebaliknya, menurut hukum islam dan Kompilasi hukum Islam (KHI) suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (dibawah tangan) dianggap sebagai perkawinan yang sah walaupun tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan tanpa akta nikah berakibat hukum pada Istri dan anak mengenai hak-hak istri, kewarisan, dan pengakuan anak. Untuk menghindari hal tersebut, mereka diberikan kesempatan untuk mengajukan Istbat Nikah Ke Pengadilan Agama.Kata kunci: Perkawinan, Akta Nikah, Hukum Islam
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Ashabul Kahfi
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v2i2.4003

Abstract

Environment including human being and its behaviour as part of environment, in the reality have placed the strategic human being on course. logically,is human being in one side is environmental part of itself, on the other side human being is environmental organizer. Here in after, coverage strive the environmental management return to give the important position to human being ( society) to be involved, till bear the term (rights and obligations) participate the / society participation. Arrangement and its execution see at section formula of found on environmental law and also other sectoral law, concerning rights and obligations including for example rights get the border on information of obligation give the information, and also various form participate like for example; social observation, suggestion gift, opinion, propose the, objection, denunciating, protection and others.Keywords: Participate, environmental management, rights and obligations Pengertian lingkungan yang memasukkan manusia dan tingkah lakunya sebagai bagian dari lingkungan, ternyata telah menempatkan manusia pada  posisi strategis. Secara logis manusia di satu sisi adalah (bagian) lingkungan itu sendiri, di sisi lain manusia adalah pengelola lingkungan. Selanjutnya,  cakupan upaya pengelolaan lingkungan kembali memberikan posisi penting kepada manusia (masyarakat) untuk terlibat, hingga melahirkan istilah (hak dan kewajiban)  peranserta/partisipasi masyarakat. Pengaturan dan pelaksanaannya tampak pada rumusan pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang lingkungan maupun undang-undang sektoral lainnya, mengenai hak dan kewajiban yang mencakup antara lain hak mendapatkan informasi berdampingan dengan kewajiban memberi informasi, serta berbagai bentuk peranserta seperti misalnya; pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, perlindungan dan lain-lain.Kata Kunci : Peran serta, pengelolaan lingkungan, hak dan kewajiban
PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PREMIUM REMEDIUM DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA Mulyadi Alrianto Tajuddin
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v2i2.6848

Abstract

AbstrackHow that can be used to recover the loss of the state is to require the defendant is proven and convincingly guilty of corruption to return to the country of the corruption results in a form of compensation as a premium remedium (main drug). If an act is considered absolutely detrimental to the interests of the country and the people well according to the legislation in force, nor by the feeling of the sociological community, then it sanctions pidanalah which became the main option (premium remedium) in this case the imposition of additional criminal restitution contained in Article 18 paragraph (1) letter b of Law Number 31 Year 1999 on Corruption Eradication. When efforts to recover losses through the state penal law (criminal additional compensation) is not effective, then it can be reached through the civil (tort) as ultimum remedium (last drug).Keywords: Money Substitutes, Premium Remedium, Return State LossAbstrakCara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti sebagai premium remedium (obat utama). Apabila suatu perbuatan sudah dianggap benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut undang-undang yang berlaku maupun menurut perasaan sosiologis masyarakat, maka justru sanksi pidanalah yang menjadi pilihan utama (premium remedium) dalam hal ini penjatuhan pidana tambahan uang pengganti yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila upaya pengembalian kerugian negara melalui jalur kepidanaan (pidana tambahan uang pengganti) tidak efektif, maka dapat ditempuh dengan melalui jalur keperdataan (gugatan ganti rugi) sebagai ultimum remedium (obat terakhir).Kata Kunci: Uang Pengganti, Premium Remedium, Pengembalian Kerugian Negara
ESENSI PELEPASAN TANAH ADAT UNTUK KEPENTINGAN INVESTASI DI KABUPATEN MERAUKE Yuldiana Zesa Idris
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v2i2.6849

Abstract

Abstract            The aims of the study were to investigate to what extent the essence of waiver of costumary land in Merauke Regency and to investigate to what extent the release of customary land can provide legal certainty for investors. The results of the research indicate that the waiver of customary land is the claim of the existence of indigenous people as a condition of the transfer of land rights in Papua Province especially in Merauke Regancy. The release of customary land for investors benefit in Merauke Regency does not provide legal certainty for investors, so it causes the conflict of land affair. The conflict occurs due to the overlapping of tenure or claim by some tribes over the land rights and land boundaries which are not clear because they are natural boundaries.Keyword : The Release of Customary Land, Investment AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana esensi pelepasan tanah adat di Kabupaten Merauke dan sejauhmana pelepasan adat dapat memberikan kepastian hukum terhadap investor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa esensi pelepasan tanah adat dalam literatur hukum adat dikenalnya sifat kedalam dan keluar, dalam hal ini penguasaan hak tanah dalam bentuk recognitie dan untuk recognitie itu bermuara pada kesejahteraan masyarakat adat setempat serta untuk kemaslahatan seluruh umat yang ada di Kabupaten Merauke. Pelepasan tanah adat untuk kepentingan investasi di Kabupaten Merauke ternyata tidak memberikan kepastian hukum terhadap investor sehingga menimbulkan konflik pertanahan. Konflik terjadi karena adanya ketumpangtindihan penguasaan atau pengakuan oleh beberapa suku atas hak ulayat dan batas-batas tanah yang tidak jelas karena merupakan batas alam.Kata kunci : Pelepasan Tanah Adat, Investasi 

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 2 (2025): Volume 12 Nomor 2 Desember 2025 (In Press) Vol 12 No 1 (2025): Volume 12 Nomor 1 Juni 2025 Vol 11 No 2 (2024): Volume 11 Nomor 2 Desember 2024 Vol 11 No 1 (2024): Volume 11 Nomor 1 Juni 2024 Vol 10 No 1 (2023): Volume 10 Nomor 1 Juni 2023 Vol 10 No 2 (2023) Vol 9 No 2 (2022): Volume 9 Nomor 2 Desember 2022 Vol 9 No 1 (2022): Vol. 9. No. 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) More Issue