cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahman Syamsuddin
Contact Email
jurnal.jurisprudentie@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
rais.asmar@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurisprudentie
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 23559640     EISSN : 25805738     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2016)" : 13 Documents clear
PEMAHAMAN HADIS TENTANG SALAT TASBIH (STUDI KASUS DI JAMAAH PENGAJIAN DI MESJID AL-QAUSAR KECAMATAN TALLO KELURAHAN WALA-WALAYA, MAKASSAR) Muhammad Sabir
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3626

Abstract

Hadith of Tasbih pray is disputed by scholars. Some assume that the tasbih pray is Sunnah but some also consider is weak hadith, some even classify them into mawdhu hadith '(false). However, in reality, a tasbih pray was done by many Muslims, even in some areas is done in congregation in the mosque. This study attempts to examine how understanding the tasbih pray at Masjid Al-pengajians Qausar District of Wala-Walaya Village Tallo, Makassar. The research found that the public's understanding of prayer beads is less and tend to vary between members of the community with one another.Keywords: Tasbih Pray, HadithHadis tentang salat tasbih hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat bahwa salat tasbih hukumnya sunnah tapi ada pula yang menganggap hadisnya daif, bahkan ada yang menggolongkannya ke dalam hadis mawdhu’ (palsu). Akan tetapi dalam kenyataannya, salat tasbih tersebut dikerjakan oleh banyak kaum muslim, bahkan di beberapa daerah dikerjakan secara berjamaah di masjid. penelitian ini mencoba untuk meneliti bagaimana pemahaman salat tasbih di Pengajian di Mesjid Al-Qausar Kecamatan Tallo Kelurahan Wala-Walaya, Makassar. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang salat tasbih masih kurang dan cenderung berbeda-beda antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya.Kata Kunci : Salat Tasbih, Hadis  
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERKARA Rahmaullah Rahmatullah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3631

Abstract

This inheritance issues often cause disputes or problems for heirs, because it directly involves property thus often lead to disputes or disputes scramble for control of the estate. Religious Court has the duty and authority to examine, decide and resolve cases at the first level among the Muslim one in the field of inheritance based on Law No. 3 of 2006 on the Religious Courts. In resolving legacy issues, there are two areas that need to be distinguished authority that area and region qadha fatwa.Keywords: Heirs, Authorities Religious CourtMasalah waris ini sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan karena berebut untuk menguasai harta waris tersebut. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Dalam menyelesaikan masalah warisan, ada dua wilayah wewenang yang perlu dibedakan yaitu wilayah fatwa dan wilayah qadha.Kata Kunci: Waris, Kewenangan Pengadilan Agama 
ANALISIS YURIDIS PENGRUSAKAN HUTAN (DEFORESTASI) DAN DEGRADASI HUTAN TERHADAP LINGKUNGAN Anggraeni Arif
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3622

Abstract

The destruction of forests (deforestation) has become a serious problem in the global and national levels. The effect of forest destruction is the occurrence of forest degradation exacerbating environmental circumstances. Therefore, legal instruments is required to prevent and overcome like the Declaration of Rio de Jenerio about the program agenda 21 and principles of forestry. On a national scale, the rules contained in Law No. 32 Year 2009 on the Management and Environmental Control (PPLH)Keywords: Destruction of forests (deforestation), Environmental DegradationPengrusakan hutan (deforestasi) sudah menjadi permasalahan serius di dunia global maupun nasional. Akibat dari pengrusakan hutan adalah terjadinya degradasi hutan yang memperburuk keadaan lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan instrument hukum untuk mencegah dan menanggulanginya seperti pada Deklarasi Rio de Jenerio tentang program agenda 21 dan prinsip-prinsip kehutanan. Untuk skala nasional, aturannya terdapat pada UU 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH)Kata Kunci : Pengrusakan Hutan (Deforestasi), Degradasi Lingkungan
ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH Marwah Marwah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3627

Abstract

The house is a basic need that has a role in the forming the character and personality of the nation. In order to accommodate the needs of people to own a home, then the banks offering credit facilities (KPR). However, in practice, some clauses does not yet reflect the good faith principle that should be applied in an agreement. Therefore, the agreement made by the banks should heed the principle of good faith in every clause of the agreement as well as to adjust to the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.Keywords: principle of good faith, KPR Agreement Rumah merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa. Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah, maka pihak perbankan menawarkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Namun dalam praktiknya, beberapa klausul dalam Perjanjian KPR belum mencerminkan adanya asas iktikad baik yang seharusnya diterapkan dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, Perjanjian KPR yang dibuat oleh pihak perbankan seharusnya mengindahkan asas iktikad baik dalam setiap klausul perjanjiannya serta menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Kata Kunci : Asas Iktikad Baik, Perjanjian KPR 
PENDAFTARAN TERHADAP MEREK YANG BERSIFAT GENERIC DAN DESCRIPTIVE erlina elina
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3623

Abstract

Brand is considered has no distinguising features (incapable of becoming distinctive), if the sign is too simple or too complicated. general (generic) or have become public property (public domain) same with a descriptive brand. The brand can not be registered because it has no differentator power or weak differentiator even.Keywords: generic, public domain, descriptive, differentiator, brandMerek dianggap tidak memiliki daya pembeda (incapable of becoming distinctive), apabila tanda tersebut terlalu sederhana ataupun terlalu rumit . bersifat umum (generic) ataupun telah menjadi milik umum (public domain) Demikian halnya merek yang bersifat descriptive. Merek.merek  tersebut tidak dapat didaftarkan karena samasekali tidak mempunyai daya pembeda atau lemah daya pembedanya.Kata Kunci : generic, public domain, descriptive, daya pembeda, merek 
TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAKAN TENTARA AMERIKA SERIKAT TERHADAP TAWANAN PERANG IRAK Mira Nila Kusuma Dewi
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3628

Abstract

Invasion of the United States (US) to Iraq in 2003 causing many violations of international law, especially humanitarian law. Iraqi prisoners has been mistreated by the US soldier in International Law site is a member of the army who were detained or arrested in the fight so it should be treated as POWs (Prisoners of War / POW). Meanwhile, there are provisions in international law regarding the treatment of prisoners of war has been stipulated in an international treaty. Therefore, it’s defenetely needed  protection of prisoners of war under international law and the US responsibility and the army for such actions.Keywords: Humaninter Law, Prisoner of War Invasi pasukan Amerika Serikat (AS) ke Irak pada tahun 2003 menyebabkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Hukum Internasional khususnya Hukum Humaniter. Tawanan Irak yang dianiaya tentara AS tersebut dalam Hukum Internasional merupakan anggota tentara yang ditahan atau ditangkap dalam perang sehingga harus diperlakukan sebagai tawanan perang (Prisoners of War / POW). Sementara itu, terdapat Ketentuan-ketentuan dalam hukum Internasional yang berkenaan dengan perlakuan terhadap tawanan perang telah diatur dalam suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan perlindungan tawanan perang berdasarkan ketentuan hukum internasional dan pertanggungjawaban Negara AS dan tentaranya atas tindakan tersebut.Kata Kunci : Hukum Humaninter, Tawanan Perang  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSAINGAN USAHA INDUSTRI JASA PENERBANGAN Andi Safriani
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3618

Abstract

Legal Protection of the consumer has been guaranteed by the law that is law number 8 year 1999 on consumer protection. Of course , this gives enormous implication, not only for consumers but also for businesses. Competition in the aviation industry in principle a positive impact on consumers where consumers can obtain their rights. For example with the ease of access to the schedule or route flight, competitive price of aviation service providers and others. Its just that consumers still need to be wise and vigilant so that rights are not neglected or harmed by their competition flight service industry.Keywords : Consumer protection, Business competition, Flight servicePerlindungan hukum terhadap konsumen telah di jamin oleh undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tentunya hal ini memberikan implikasi yang besar bukan hanya bagi konsumen tapi juga bagi pelaku usaha, termasuk dalam industri jasa penerbangan di Indonesia. Persaingan usaha dalam industri penerbangan pada prinsipnya memberikan dampak positif bagi konsumen dimana konsumen bisa memperoleh hak-haknya misalnya dengan memperoleh kemudahan akses akan jadwal atau rute penerbangan, harga tiket yang bersaing dari penyedia jasa penerbangan dll. Hanya saja konsumen tetap harus senantiasa bijak dan waspada agar hak-haknya sebagai konsumen dijamin dan tidak diabaikan atau dirugikan dengan adanya persaingan usaha dalam industri jasa penerbangan tersebut.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Persaingan Usaha, Jasa Penerbangan
MAKNA ISTILAH DAN BAHASA HUKUM DALAM KONTEK KEADILAN Jumadi Jumadi
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3624

Abstract

Language and Indonesia legal terms in the agreement were observed still showing the error of a cliché, such as inaccuracy of using legal terms, spelling, punctuation, and sentence. Because the language of the law is a product that is intended for the people of any circle, not just people from law area, but the constituent of legal documents shooud simplify the delivery of the message or intention of the rules or statements in the chapters furthermore the readers are more easily and quickly understand its contents. Effective content delivery needs to be supported by the rules of correct spelling Indonesian. Authors suggest that legal experts are also observers of Indonesian Language.Keywords: Legal term, JusticeBahasa dan istilah hukum Indonesia di dalam surat perjanjian yang diamati masih menunjukkan kesalahan yang klise, seperti ketidaktepatan dalam penggunaan istilah hukum, ejaan, tanda baca, dan kalimat. Karena bahasa hukum merupakan produk yang diperuntukkan bagi masyarakat dari kalangan mana pun, bukan hanya orang dari kalangan hukum, seharusnya penyusun dokumen hukum lebih menyederhanakan penyampaian pesan atau maksud dari aturan atau pernyataan di dalam pasal-pasalnya sehingga pembaca lebih mudah dan cepat mencerna isinya. Penyampaian isi yang efektif perlu didukung oleh kaidah ejaan bahasa Indonesia yang benar. Penulis menyarankan agar ahli hukum adalah juga pemerhati bahasa Indonesia.Kata Kunci :  Bahasa Hukum, keadilan
ADAT SEBAGAI WADAH PEREKAT UNTUK MEMPERTAHANKAN IKATAN PERSATUAN REPUBLIK INDONESIA Munir Salim
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3629

Abstract

Indigenous is a whole system of ideas, actions, and results of human creation to fill life by learning all of things consist of community life. According Hardjito Notopuro Customary Law is an unwritten law. Customary law with a characteristic is a guideline of life for the people in holding the justice system and social welfare and family-oriented. The shape and arrangement of the legal community are a common law union bound by factors that are territorial and genealogy. Regents / Mayors can form a Committee of Indigenous People Regency / City which served to make the identification, verification and validation of Indigenous Peoples. The results of the verification and validation, and then submitted to the Regional Head. Indeed Fifth Pancasila Sila is the quintessence Digest or Indigenous. This is the National Indigenous us, the indigenous, and Adat Indonesia that does not mean that beyond the fifth of these advantages, there is no other seed-featured. Each region has other-featured.Keywords: Indigenous, Law, Society, PancasilaAdat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupan dengan cara belajar dimana kesemuanya itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Menurut Hardjito Notopuro Hukum Adat adalah hukum tak tertulis. Hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat territorial dan geneologis. Bupati/Walikota dapat membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota yang bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat. Hasil verifikasi dan validasi tersebut, kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah. Sesungguhnya Kelima Sila Pancasila adalah Intisari atau Saripati Adat. Inilah Adat Nasional kita, Adat Nusantara, dan Adat Indonesia yang tidak berarti bahwa diluar kelima keunggulan tersebut, tidak ada unggulan-unggulan lain. Setiap daerah memiliki unggulan-unggulan lain.Kata Kunci: Adat, Hukum, Masyarakat, Pancasila
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PENGGUNAAN KONTRAK BAKU PADA PERUM PEGADAIAN DI KABUPATEN SIDRAP Andi Sri Rezki Wulandari
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3619

Abstract

Pawnshop Branch Sidrap in providing services to customers always pay attention to the rules on the use of standard contracts between the Pawnshop with customers, so rarely resulted in legal problems. Legal efforts taken by the customer in case of default of the lien holder is to resolve disputes through consensus agreement between the Pawnshop with customers through deliberation is expected the establishment of peace between the customer and the pawnshop. But when the disputes through this pathway has not completed, the dispute can be done through mediation agency to immediately get a good solution. If the mediation does not track also get results, then the end of the path that must be taken is the path of the Court.Keywords: Legal Protection, Permanent Contract, PawnPerum Pegadaian Cabang Sidrap dalam memberikan pelayanan kepada nasabah senantiasa  memperhatikan aturan-aturan tentang penggunaan kontrak baku antara Perum Pegadaian dengan nasabah, sehingga jarang terjadi wanprestasi yang berujung pada masalah hukum. Upaya hukum yang ditempuh oleh nasabah jika terjadi wanprestasi dari pemegang gadai adalah menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah mufakat antara Perum Pegadaian dengan nasabah melalui musyawarah mufakat sangat diharapkan terciptanya perdamaian antara nasabah dan Pegadaian. Tetapi ketika melalui jalur ini persengketaan tidak juga selesai, maka persengketaan ini dapat dilakukan melalui lembaga mediasi untuk segera mendapatkan solusi yang baik. Bila jalur mediasi tidak juga mendapatkan hasil, maka jalur paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kontrak Baku, Pegadaian 

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 2 (2025): Volume 12 Nomor 2 Desember 2025 (In Press) Vol 12 No 1 (2025): Volume 12 Nomor 1 Juni 2025 Vol 11 No 2 (2024): Volume 11 Nomor 2 Desember 2024 Vol 11 No 1 (2024): Volume 11 Nomor 1 Juni 2024 Vol 10 No 1 (2023): Volume 10 Nomor 1 Juni 2023 Vol 10 No 2 (2023) Vol 9 No 2 (2022): Volume 9 Nomor 2 Desember 2022 Vol 9 No 1 (2022): Vol. 9. No. 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) More Issue