Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN DIPLOMASI POLITIK INTERNASIONAL DI PAPUA Mery, Lisa; Dewi, Mira Nila Kusuma
PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Penelitian ini bertujuan untuk megetahui peran diplomasi politik internasional di Papua. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah ada beberapa negara sebagai subjek hukum internasional yang telah membawa permasalahan Papua ke Sidang Majelis Umum PBB sebagai persoalan bersama bangsa-bangsa bukan lagi sebatas masalah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga hak penentuan nasib sendiri (referendum). untuk menghadapi internasionalisasi masalah Papua maka Pemerintah Indonesia harus melakukan antisipasi secara nasional dan memperkuat diplomasi politik, baik secara bilateral maupun multilateral, yakni melalui forum regional dan internasional. Dalam menjalankan kebijakan diplomasi, diplomasi yang harus dimainkan adalah diplomasi total dengan melibatkan semua kekuatan komponen bangsa. Selama ini kekuatan utama diplomasi kita harapkan pada Kementerian Luar Negeri melalui duta dan perwakilan di luar negeri. Tentu saja dalam melaksanakan diplomasi total, maka bukan saja masalah Papua menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri.. This study aims to determine the role of international political diplomacy in Papua. The study was conducted with a literature study. The results showed that there have been several countries as subjects of international law that have brought the Papua problem to the UN General Assembly as a joint problem of nations no longer limited to the problem of resolving human rights violations, but also the right of self-determination (referendum). to face the internationalization of the Papua problem, the Government of Indonesia must anticipate nationally and strengthen political diplomacy, both bilaterally and multilaterally, through regional and international forums. In carrying out diplomacy policy, the diplomacy that must be played is total diplomacy by involving all the forces of the nation's components. So far, the main strength of our diplomacy is to expect the Ministry of Foreign Affairs through ambassadors and representatives abroad. Of course in carrying out total diplomacy, not only is the problem of Papua the responsibility of the Ministry of Foreign Affairs

KEDUDUKAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) YANG DILAKSANAKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Mira Nila Kusuma Dewi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.805 KB)

Abstract A General Meeting of Shareholders(GMS) can be held via teleconference, video conference and other electronic media, based on article 77 paragraph (1) Law on Limited Company. The result of this meeting should then be made â€‹â€‹in Indonesian language notarial deed in accordance with Article 21 paragraph (4) of the Law on Limited Company. Some of the participants could not attend the meeting physically at the meeting venue, thus it will require an electronic signature (e-signature). A deed which is signed electronically is equivalent with electronic data which position is recognized as valid as evidence based on Law of the ITE and the Law on Combating Corruption. However, this procedure of such deed is contrary to Article 16 paragraph (1) letter m Law number 2 of Year 2014 that the notarial deed shall be read by Notary before the parties and witnesses. This research purposes are: (1) To analyse the status of GSM deed executed through electronic media as an authentic document (2) To analyse whether the deed minutes of the GSM conducted via electronic media can be applied as legal evidence before court. Research method used in this research is normative research with statute approach, using systematic interpretation and principle of lex specialis derogate legi generali in processing step. It can be concluded that the status of GMS deed held by means of electronic media is authentic and can be used as legal evidence before court, based on principle of lex specialis derogate legi generali and extensive interpretation. Key words: deed, general meeting of shareholder, teleconference Abstrak Â Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilaksanakan melalui teleconference, video conference dan sarana media elektronik lainnya berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Hasil dari RUPS ini kemudian harus dibuatkan akta notaris berbahasa Indonesia sesuai pasalÂ 21 ayat (4) UU PT. Dalam hal ini beberapa peserta rapat tidak hadir secara langsung berhadapan dengan peserta lain dan Notaris maka diperlukan adanya tanda tangan elektronik (e-signature) bagi para peserta rapat yang tidak hadir secara fisik di tempat penyelenggaraan rapat. Akta yang dibubuhi tanda tangan elektronik dapat dipersamakan dengan data elektronik atau informasi elektronik yang kedudukannya diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan UU Pemberantasan Tipikor. Prosedur pelaksanaan pembuatan akta semacam ini bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m UU tentang Jabatan Notaris bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dan saksi. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisa kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik sebagai akta otentik, (2) Untuk menganalisa apakah akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik dapat dibuat sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan gunakan asas lex specialis derogate legi generali, dengan teknik analisis interpretasi sistematis. Kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik adalah sebagai akta otentik dan dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan karena dengan menggunakan asas lex specialis derogate lex generali dan interpretasi ekstensif. Â Kata kunci: akta risalah, RUPS, teleconference

TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAKAN TENTARA AMERIKA SERIKAT TERHADAP TAWANAN PERANG IRAK Mira Nila Kusuma Dewi
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3628

Invasion of the United States (US) to Iraq in 2003 causing many violations of international law, especially humanitarian law. Iraqi prisoners has been mistreated by the US soldier in International Law site is a member of the army who were detained or arrested in the fight so it should be treated as POWs (Prisoners of War / POW). Meanwhile, there are provisions in international law regarding the treatment of prisoners of war has been stipulated in an international treaty. Therefore, it’s defenetely needed protection of prisoners of war under international law and the US responsibility and the army for such actions.Keywords: Humaninter Law, Prisoner of War Invasi pasukan Amerika Serikat (AS) ke Irak pada tahun 2003 menyebabkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Hukum Internasional khususnya Hukum Humaniter. Tawanan Irak yang dianiaya tentara AS tersebut dalam Hukum Internasional merupakan anggota tentara yang ditahan atau ditangkap dalam perang sehingga harus diperlakukan sebagai tawanan perang (Prisoners of War / POW). Sementara itu, terdapat Ketentuan-ketentuan dalam hukum Internasional yang berkenaan dengan perlakuan terhadap tawanan perang telah diatur dalam suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan perlindungan tawanan perang berdasarkan ketentuan hukum internasional dan pertanggungjawaban Negara AS dan tentaranya atas tindakan tersebut.Kata Kunci : Hukum Humaninter, Tawanan Perang

KEDUDUKAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Mira Nila Kusuma Dewi
Arena Hukum Vol. 9 No. 1 (2016)
Publisher : Arena Hukum

AbstractÂ A General Meeting of Shareholders(GMS) can be held via teleconference, video conference and other electronic media, based on article 77 paragraph (1) Law on Limited Company. The result of this meeting should then be made in Indonesian language notarial deed in accordance with Article 21 paragraph (4) of the Law on Limited Company. The participants that could not attend the meeting physically will require an electronic signature (e-signature). A deed which is signed electronically is equivalent with electronic data which position is recognized as valid as evidence based on Law of the ITE and the Law on Combating Corruption. However, this procedure of such deed is contrary to Article 16 paragraph (1) letter m Law number 2 of Year 2014 that the notarial deed shall be read by Notary before the parties and witnesses. This research purposes are: (1) To analyse the status of GSM deed executed through electronic media as an authentic document (2) To analyse whether the deed minutes of the GSM conducted via electronic media can be applied as legal evidence before court. Research method used is normative research with statute approach, using systematic interpretation and principle of lex specialis derogate legi generali in processing step. It can be concluded that the status of GMS deed held by means of electronic media is authentic and can be used as legal evidence before court, based on principle of lex specialis derogate legi generali and extensive interpretation. AbstrakRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilaksanakan melalui teleconference, video conference dan sarana media elektronik lainnya berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Hasil dari RUPS ini kemudian harus dibuatkan akta notaris berbahasa Indonesia sesuai pasalÂ 21 ayat (4) UU PT. Dalam hal ini beberapa peserta rapat tidak hadir secara langsung berhadapan dengan peserta lain dan Notaris maka diperlukan adanya tanda tangan elektronik (e-signature) bagi para peserta rapat yang tidak hadir secara fisik di tempat penyelenggaraan rapat. Akta yang dibubuhi tanda tangan elektronik dapat dipersamakan dengan data elektronik atau informasi elektronik yang kedudukannya diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan UU Pemberantasan Tipikor. Prosedur pelaksanaan pembuatan akta semacam ini bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m UU tentang Jabatan Notaris bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dan saksi. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisa kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik sebagai akta otentik, (2) Untuk menganalisa apakah akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik dapat dibuat sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan asas lex specialis derogate legi generali, dengan teknik analisis interpretasi sistematis. Kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik adalah sebagai akta otentik dan dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan karena dengan menggunakan asas lex specialis derogate lex generali dan interpretasi ekstensif.

Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) sebagai Upaya Preventif Sertipikat Ganda (Overlapping) Suhartati; Basir, Abd; Mira Nila Kusuma Dewi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.35511

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui kesiapan data elektronik dalam mengimplementasikan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional dan Untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional sebagai upaya preventif kepemilikan sertifikat ganda (overlapping). Penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Penyiapan data elektronik dalam implementasi SIMTANAS di BPN Kota Makassar dilakukan berdasarkan data manual yang didasarkan pada data tektual dan spasial yang didapati di lapangan. Data aplikasi KKP Web ini dapat dijadikan rujukan untuk setiap kegiatan pertanahan di suatu wilayah/kota. Karena, aplikasi ini mencakup semua informasi tentang kepemilikan suatu bidang tanah secara komprehensif. (2). KKP web yang dijalankan sebagai bentuk dari pengaplikasian SIMTANAS pada BPN Kota Makassar sejak tahun 2014 sampai sekarang. Geo Spasial KKP ini berfungsi mencegah terjadinya sertifikat ganda (overlapping). Secara keseluruhan aplikasi ini belum maksimal dikarenakan akurasinya bisa mencapai kesalahan radius 100 meter

The Right to Reading Materials Purwanda, Sunardi; Dewi, Mira Nila Kusuma; Miqat, Nurul
Arena Hukum Vol. 18 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum2025.01801.3

Article 13(2) of the ICESCR contains the provision of the right to education and freely access educational affairs, including reading materials. But can we establish the right to reading materials as the citizens’ rights? Does it apply to a certain group or all people without exception? And, under what conditions is the applicability of the right attached? Previous research articles by Andina (2011), Rahajaan (2012), Affandi (2017), Purwanda & Syahril (2021), Jacobs (2013), Hartsfield & Kimmel (2021) have not specifically reviewed the status of the right to reading materials, highlighting whether the provision of reading materials by the state has significance to the protection and recognition of rights and whether the right applies only to a group of people or all people without exception, as well as how the enforceability of the right is attached to citizens. The sophistication of this this sociolegal research uses an interdisciplinary approach in law, lies in the provision of reading materials by the state is a right that cannot be separated from the human right and the need for the state to provide reading materials as a form of protection and recognition of the citizen’s rights. The state is obliged to provide and protect the right to reading materials for its citizens as a form of protection and recognition of citizens' rights. Legal protection of citizens' rights to reading materials requires legal fulfilment by the state as part of the right to enjoy or obtain education (right to education).

The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation Purwanda, Sunardi; Dewi, Mira Nila Kusuma
Amsir Law Journal Vol 2 No 1 (2020): Oktober
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v2i1.30

This study demonstrates the impacts of monism and pluralism on the legal development of a nation. First of all, this study discusses how isms or sects or ideologies begin, related to supernatural thoughts by humans. Subsequently, these thoughts develop into a concept that nature is the center of this universe. Nature sign is not due to supernatural power or in other words rain falls not because the Rainy Goddess is crying but nature itself moves its power. Nature supreme grows well in human knowledge, through natural studies, which is called naturalism. Naturalism continuously forms materialism, something that presents/exists, and then it is what is called the truth. Next, these thoughts develop to mechanistic and vitality thoughts. These give impacts to culture, social even legal system in a nation.

Indonesia’s Omnibus Law and Protection of Labor Rights Dewi, Mira Nila Kusuma; Basir, Abd.
Amsir Law Journal Vol 5 No 1 (2023): October (Special Issue: The Omnibus Law on Job Creation in the Perspective of the
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v5i1.309

Indonesian constitution (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia of 1945) regulates that Everyone has the right to choose a job and work and receive omnibus law on job creation is enacted in Indonesia. In 2023, the Government has enacted Law Number 6 of 2023 concerning Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law or so-called Omnibus Law on Job Creation. The objective of this research is to analyze labor rights protection in Omnibus Law Indonesia. Research method used in this research is normative research, using statute approach and conceptual approach. It is analyzed using descriptive method. The result of this research is that the Ominbus Law Indonesia has not given labor rights protection fully in connection with issues of termination of employment, criminal sanctions for entrepreneurs, foreign workers, wages, severance pay, lifelong contract employees, lifetime outsourcing, working time, leave and wages for leave, health insurance and pension guarantees for outsourcing contract workers. This is because lack of lack of community involvement in the formation of laws. Therefore, it needs to be amended. ___ References Books with an author: Sunaryati, H. (1994). Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20. Bandung: Alumni. Journal articles: Ali, M. F. (2021). Efektivitas Omnibuslaw dalam Pembangunan Investasi (Studi Kasus Perusahaan Tesla. Inc). Jurnal Syntax Transformation, 2(10), 1447-1464. Asmani, N. I., & Fauzi, A. M. (2021). Penolakan Omnibus Law Menurut Paradigma Sosiologi Hukum dan Teori Konflik. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, 6(1), 102-112. Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. Gema Keadilan, 6(3), 300-316. Kartikasari, H., & Fauzi, A. M. (2021). Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Doktrina: Journal of Law, 4(1), 39-52. Mahersaputri, R. A., & Apriani, R. (2022). Dampak Undang-Undang Omnibus Law terhadap Iklim Investasi di Indonesia. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(3), 1353-1361. Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. Amsir Law Journal, 2(1), 21-26. Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(1), 1-10. Rahman, M. S. (2018). Breach of Contract and the Sanction in Agreements to Outsource by the Government: Juridical Analysis of Article 1601 B of the Indonesian Civil Code. International Journal of Innovative Research & Development, 7(12). Siregar, A. A. (2022). Legal Studies on Omnibus Law Issues in Indonesia. International Asia of Law and Money Laundering (IAML), 1(4), 270-278. Tarring, A. D., & Karim, K. (2022). Civil Evidence Using Electronic Documents in Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 9(11), 250-256. Utomo, P. (2020). Omnibus Law: Dalam Perspektif Hukum Responsif. Nurani Hukum, 2(1), 33-41. Wole, B. D., Purwatiningsih, A., & Kamaluddin, K. (2021). Iklim Investasi dalam Penyelesaiannya Penerapan Omnibus Law. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP), 3(2), 118-127. World Wide Web: Deny, S. (2023). UU Omnibus Law Jadi Sorotan di Konferensi Buruh Internasional. Available online from: https://www.liputan6.com/bisnis/read/5328230/uu-omnibus-law-jadi-sorotan-di-konferensi-buruh-internasional . Farisa, F. C. (2023). Jejak Kontroversi UU Cipta Kerja: Disahkan Kilat, Perppu Diketok meski Banjir Penolakan. Available online from: https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir . Mediana. (2023). UU Cipta Kerja Bahasan Konferensi Buruh Internasional. Available online from: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/06/11/kelompok-pekerja-tetap-menentang-keberadaan-uu-cipta-kerja . Sahbani, A. (2022). MK Kembali Kandaskan Pengujian Materil UU Cipta Kerja. Available online from: https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-kembali-kandaskan-pengujian-materil-uu-cipta-kerja-lt61f115a3b101c/ . Sari, A. R. (2023). Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh Lakukan Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK. Available online from: https://bisnis.tempo.co/read/1721917/partai-buruh-dan-organisasi-serikat-buruh-lakukan-judicial-review-uu-cipta-kerja-ke-mk .

Juvenile Justice Reform and the Principle of Best Interests of the Child: A Global Legal Perspective Mujiono, Mujiono; Marliyati, Marliyati; Santosa, Tomi Apra; Dewi, Mira Nila Kusuma; Ghoni, Abdul
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 2 (2025): Mei - Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i2.1522

The reform of juvenile justice systems has become a central concern in global legal discourse, particularly in aligning legal practices with the universally recognized principle of the best interests of the child. This study provides a comparative legal analysis of juvenile justice reforms across various jurisdictions, evaluating the extent to which domestic legal frameworks integrate and operationalize this principle in both legislation and judicial practice. Utilizing a normative-qualitative approach, the research examines international legal instruments—such as the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC)—and their influence on national juvenile justice policies in both developed and developing countries. The findings reveal significant disparities in implementation, with some systems emphasizing rehabilitation and diversion, while others retain punitive models that compromise children's rights. The study concludes that effective juvenile justice reform requires not only legal alignment with international standards but also the establishment of child-sensitive institutions, specialized training for legal professionals, and a holistic approach that considers the child’s social context. This research underscores the imperative of embedding the best interests of the child as a guiding norm in both procedural and substantive aspects of juvenile justice worldwide.

Legal Protection of Indigenous Land Rights: A Study of Customary Law Integration in National Legal Maswatu, Ismail; Santosa, Tomi Apra; Ghoni, Abdul; Dewi, Mira Nila Kusuma; Taqiyuddin Kadir; Hartawati, Andi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.2223

The protection of indigenous land rights is a crucial aspect in safeguarding the identity, culture, and economic sustainability of indigenous communities. This study examines the integration of customary law (hukum adat) into the national legal framework as a means to ensure legal certainty and justice for indigenous peoples. Using a normative juridical approach supported by statutory, conceptual, and case analysis, the research explores how national regulations accommodate the recognition, protection, and enforcement of customary land rights. The findings reveal that although the Constitution and several sectoral laws explicitly acknowledge the existence of customary law, their implementation is often hindered by overlapping regulations, weak institutional mechanisms, and the dominance of state-centered land policies. The study argues that effective integration requires harmonization between customary norms and national legislation, the establishment of participatory dispute resolution mechanisms, and the strengthening of institutional capacity to recognize and register indigenous territories. This research contributes to the discourse on legal pluralism by offering a framework for integrating customary law into national law without eroding its unique characteristics, thereby promoting both social justice and sustainable land management.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search