cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahman Syamsuddin
Contact Email
jurnal.jurisprudentie@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
rais.asmar@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurisprudentie
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 23559640     EISSN : 25805738     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 1 (2019)" : 12 Documents clear
MODEL LEMBAGA REFORMASI REGULASI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI Iswan toro
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.8022

Abstract

Permasalahan perturan perundang-undangan di Indonesia adalah inkonsistensi, disharmoni dan over regulasi. Kualitas peraturan perundang-undangan yang tidak baik, dihadapkan pada ketiadaan sistem yang dapat merespon dengan cepat kondisi tersebut. Reformasi regulasi sebagai upaya perubahan radikal dan berpengaruh cepat diharapkan menjadi langkah yang dapat ditempuh untuk memperbaiki sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Upaya perbaikan dalam sistem perundang-undangan telah diupayakan dari TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, TAP MPRS Nomor III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun belum menampakkan hasil yang memuaskan. Persoalan kualitas peraturan perundang-undangan beserta sistemnya masih menimbulkan permasalahan dalam mendukung perbaikan di berbagai sektor.The problem of law enforcement in Indonesia is inconsistency, disharmony and over regulation. The quality of legislation is not good, faced with the absence of a system that can respond quickly to these conditions. Regulatory reform as an effort to change radical and fast influences is expected to be a step that can be taken to improve the system of legislation in Indonesia. Efforts to improve the system of legislation have been sought from TAP MPRS Number XX / MPRS / 1966, TAP MPRS Number III / MPR / 2000, Law Number 10 Year 2004 concerning Establishment of Legislation and Law Number 12 Year 2011 concerning Establishment of Legislation Regulations. But it has not shown satisfactory results. The issue of the quality of legislation and its systems still causes problems in supporting improvements in various sectors. 
TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN HORISONTAL ANTARA PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENERBITAN SP-3 DI TINGKAT PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN Raodiah Raodiah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.7975

Abstract

Pelaksanaan koordinasi horisontal tidak terjadi hubungan yang harmonis antara penyidik dan penuntut umum akibat lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal ini penyidik dan penuntut umum yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pemahaman terhadap suatu perkara yang dihadapi. Kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum jika penyidik menerbitkan SP-3 ditingkat penyidikan adalah penuntut umum dapat melakukan praperadilan sesuai Pasal 80 KUHAP dengan menyebutkan alasan-alasannya. Demikian pula jika penuntut umum menerbitkan SP-3 di tingkat penuntutan maka penyidik dapat melakukan upaya praperadilan sesuai Pasal 80 KUHAP. Akan tetapi dari hasil penelitian terhadap data Pengadilan Negeri Makassar terhadap perkara praperadilan sepanjang Tahun 2003 s/d Tahun 2006 hanya terdapat 2 (dua) perkara praperadilan yang diajukan dalam hubungannya dengan SP-3. Disamping itu penyidik dan penuntut umum tidak pernah melakukan upaya praperadilan terhadap SP-3 yang diterbitkan baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam proses pengawasan secara horisontal antara penyidik dan penuntut umum.
PERAN NILAI-NILAI RELIGIOSITAS DALAM PEMBANGUNAN DAN PENEGAKAN HUKUM NEGARA ahkam jayadi
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.9355

Abstract

AbstractThere is contradiction in thinking about putting law as an institution that will improve people’s lives and lives. On one side of the law is placed as an institution that can improve that attitudes and behavior of the people not to commit various criminal acts (normative functions of the law). On the other hand it turns out that the law continues to be in the spotlight because it is unable to realize justice so that there are still various criminal acts. In this area the urgency of religious values to support the upholding of justice because justice is the deepest aspect of religious communityKey Word : Entity, Religiositas AbstrakKontradiksi berfikir terjadi dalam menempatkan hukum sebagai institusi yang akan memperbaiki hidup dan kehidupan masyarakat. Pada satu sisi hukum ditempatkan sebagai institusi yang bisa memperbaiki sikap dan prilaku masyarakat untuk tidak melakukan berbagai tindak pidana (fungsi normatif hukum perundang-undangan). Pada sisi lain ternyata hukum tetap saja hingga kini menjadi sorotan karena tidak mampu mewujudkan keadilan sehingga tetap saja terjadi berbagai tindak pidana. Pada ranah inilah urgensi nilai religiositas untuk mendukung tegaknya keadilan oleh karena keadilan adalah aspek terdalam dari diri umat beragama. Kata Kunci : Entitas, Religiositas
PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM BIKAMERAL PARLEMEN jumadi jumadi
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.7983

Abstract

Pada kenyataannya, kewenangan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang mengandung kelemahan. Pertama, rumusan Pasal 22D ayat (3) UUD 1945, tidak meletakkan keharusan  kepada DPD untuk melakukan pengawasan terhadap  pelaksanaan undang-undang. Kedua, adanya kelemahan pengaturan DPD dalam UUD hasil perubahan, sehingga menjadi kendala, baik untuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang dan pengaturan teknis, maupun dalam implementasi pengawasan dan hasil-hasilnya. Ketiga, timbul pula ketidakseimbangan hak, fungsi dan wewenang antara DPD dengan DPR. Untuk meminimalisir kelemahan saat ini, diperlukan konvensi ketatanegaraan. Selain itu UU. No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Ketentuan mengenai Tata Tertib DPD perlu diubah dengan memberi peluang lebih berarti bagi kepentingan daerah.Kata Kunci : Kewenangan DPD RI, Pengawasan
KEJAHATAN SKIMMING SEBAGAI SALAH SATU BENTUK CYBER CRIME dian eka kusuma wardani
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.9358

Abstract

Abstract               The development of technology is such that in its development also creates a gap for perpetrators of crime in using more sophisticated methods of crime. The development of information technology has led to evolution leading to digital banking services. This technology development not only provides convenience for customers but also coupled with negative aspects, namely creating a new mode in the case of theft of customer funds using the skimming method. Legal arrangements for crime of skimming, namely: based on the Criminal Code, skimming criminals are charged with Article 363 of the Criminal Code. Based on the ITE Law, skimming criminals are charged with Article 30 paragraph 1, paragraph 2 and paragraph 3 of the ITE Law, article 32 of the ITE Law. Based on the Law on laundering money, skimming crimes perpetrators are charged with Article 2, Article 3, Article 4, Article 5 of the TPPU Law.Keywords: Cyber crime, skimming, banking  Abstrak Perkembangan teknologi berjalan sedemikian rupa sehingga dalam perkembangannya juga menimbulkan celah bagi pelaku kejahatan dalam menggunakan metode kejahatan yang lebih canggih juga. Perkembangan teknologi informasi menimbulkan evolusi yang mengarah kepada layanan perbankan digital . Perkembaangan teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi nasabah tapi juga dibarengi dengan aspek negatif yaitu menimbulkan modus baru dalam kasus pencurian dana nasabah  dengan metode skimming. Pengaturan hukum kejahatan skimming, yaitu : berdasarkan KUHP pelaku kejahatan skimming dijerat dengan Pasal 363 KUHP. Berdasarkan UU ITE pelaku kejahatan skimming dijerat dengan pasal 30 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UU ITE, pasal 32 UU ITE. Berdasarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang pelaku kejahatan skimming dijerat dengan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 UU TPPU.Kata Kunci : Cyber crime, skimming, perbankan     
OPTIMALISASI EKONOMI KREATIF MELALUI PENERAPAN E-COMMERCE UPAYA MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN PADA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 asmah asmah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.9356

Abstract

Abstract               The application of e-commerce in realizing a populist economy in the industrial revolution 4.0 is expected that people can be more creative in creating business activities so that they can generate profits and employment and not depend on the government, through e-commerce and industrial revolution 4.0 is expected to generate employment for all layers of society in the field of industry and creativity in terms of business can be further improved. In Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of Monopolistic Practices and unfair business competition, the existence of this law is expected to be economic independence and the absence of a barrier in terms of business for the community so that fair competition in terms of business can be created well.Keywords: e commerce, industrial revolution, creative economy AbstrakPenerapan e-commerce dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan pada revolusi industri 4.0 diharapkan masyarakat dapat lebih kreatif dalam menciptakan kegiatan usaha sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan lapangan kerja serta tidak tergantung pada pemerintah, lewat perapan e-commerce serta revolusi industri 4.0 diharapkan dapat menghasilkan lapangan kerja kepada semua lapisan masyarakat dalam bidang industri serta kreatifitas dalam hal berusaha dapat lebih di tingkatkan lagi. Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan adanya undang-undang ini diharapkan kemandirian ekonomi serta tidak adanya sekat dalam hal berusaha bagi masyarakat sehingga persaingan yang sehat dalam hal usaha dapat tercipta dengan baik. Kata Kunci : e commerce, revolusi industri, ekonomi kreatif    
PEMBUKTIAN PERJANJIAN DALAM PRAKTEK MONOPOLI marilang marilang
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.9357

Abstract

Abstract               One of the things that most determines one's loss of victory in litigation before the court is its ability to provide judicial certainty of truth about disputed events by using various evidence that has been recognized by law. The problem then is how to prove the existence of an agreement between certain business actors and other business actors (competitors) which results in monopolistic practices and / or unfair business competition? Then what types of evidence can be used to prove the agreement between the two business actors in the case of monopoly and unfair business competition? To solve these legal problems, it will be examined through tracing various secondary references (law in books), both primary (prioritized) and secondary and tertiary. Then analyzed through a juridical-sociological approach.Key Word : : Proof, Forbidden Business Agreement  Abstrak Salah satu hal yang paling menentukan kalah menangnya seseorang dalam berperkara di depan pengadilan adalah kemampuannya memberikan kepastian kebenaran kepada hakim tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan menggunakan berbagai alat bukti yang telah diakui keabsahannya oleh hukum. Masalahnya kemudian adalah bagaimana membuktikan adanya perjanjian antara pelaku usaha tertentu dengan pelaku usaha lainnya (pesaingnya) yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat? Kemudian jenis alat bukti apa yang dapat digunakan membuktikan terjadinya perjanjian antara kedua pelaku usaha dalam kasus monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? Untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut, akan diteliti melalui penelusuran berbagai referensi yang sifatnya sekunder (law in books), baik yang sifatnya primer (diutamakan) maupun yang sifatnya sekunder dan tersier. Kemudian dianalisis melalui pendekatan yuridis-sosiologis.Kata Kunci : Pembuktian, Perjanjian Usaha Terlarang   
PERAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PENANGANAN KASUS PERKAWINAN USIA ANAK hamzah hamzah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.9423

Abstract

 Abstract               The underlying factors of the community in general are those who engage in child-age marriage, including having been married (accident by accident), self-will, coercion from parents, pregnancy outside of marriage and having a loving relationship. While the impact of the results of child marriage is seen in terms of health (reproductive and sexual), lack of future guarantees, divorce, psychological impact, disconnected access to education, and domestic violence (domestic violence). Meanwhile, the role of the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) in dealing with child age marriages includes socializing marriage laws, services in administration, synergizing with BKKBN, individual / group consultations, routine recitation (majelis taklim), Friday sermons and services in the field marriage and sakinah family.Keywords: KUA, Child Age Marriage Abstrak Faktor yang melatarbelakangi masyarakat pada umumnya yang melakukan perkawinan usia anak yakni diantaranya telah melakukan hubungan badan (married by accident), kemauan sendiri, paksaan dari orang tua, hamil diluar nikah dan menjalin hubungan cinta kasih. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari hasil perkawinan usia anak antara lain dilihat dari segi kesehatan (reproduksi dan seksual), kurangnya jaminan masa depan, perceraian, dampak psikologis, terputusnya akses pendidikan, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sementara itu peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani perkawinan usia anak antara lain mensosialisasikan undang-undang perkawinan, pelayanan di bidang administrasi, bersinergi dengan BKKBN, konsultasi perorangan/ perkelompok, pengajian rutin (majelis taklim), khotbah Jumat dan pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah.Kata Kunci : KUA, Perkawinan Usia Anak 
THE ANTINOMY OF FICTIVE STATE ADMINISTRATIVE DECISION IN INDONESIAN STATUTE Addinul Haq Yaqub; Dhanitya Putra Prawira; Muhammad Arief Syahroni
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.7986

Abstract

The main issue in this paper is legal uncertainty caused by the occurrence of antinomy on the Issuance of Fictive State Administration Decision by Administrative Officials. The results of the analysis show: First, the legal regulation concerning the Fictive State Administrative Decision by Administrative Officials which causes differences in paradigms and legal positions between Article 3 of UU PTUN with Article 53 of the Administration Law should be related to the type of decision based on its nature. If the Fictive State Administrative Decision is constitutive, then the decision must be based on UU PTUN, whereas if the Fictive State Administrative Decision is declarative, then the decision must be situated under the Administration Law. Second, the legal implication related to the differences in legal regulation provides a gap for Administrative Officialsto trigger unrealized legal protection to society. The difference in legal regulation also manifests legal uncertainty in the judicial process because it can cause confusion for judges to use measurement pointsin deciding state administrative disputes.Keywords: State Administrative Court; Administration Law; Legal Regulation; Constitutive; Declarative.
RELAKSASI KREDIT PERBANKAN DI DAERAH WISATA YANG TERTIMPA BENCANA ALAM Marwah Marwah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.8127

Abstract

AbstractIndonesia is one of the countries in the world that is famous for having tourist attractions. In order to utilize this potential sector, the government began to focus on developing the tourism sector in all regions of Indonesia as an effort to encourage national economic growth. To support the achievement of the program, the bank seeks to increase business capital lending to tourism businesses. However, Indonesia's geographical location between 3 (three) tectonic plates and active volcanic pathways has caused areas in Indonesia to be prone to natural disasters, such as those that have happened in the Province of Bali and the Province of West Nusa Tenggara. Natural disasters that often occur in Indonesia cause losses to the community, including tourism business actors and banks. Natural disasters can cause bad credit because the debtor is unable to pay the loan installments agreed upon in the agreement. This study aims to determine the efforts to overcome bad credit in tourism areas of natural disasters.Key Word : Credit Relaxation, Credit Agreement Abstrak Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang terkenal memiliki daya tarik wisata. Dalam rangka pemanfaatan potensi tersebut, pemerintah mulai fokus mengembangkan sektor pariwisata di seluruh wilayah Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendukung pencapaian program tersebut, bank berupaya meningkatkan penyaluran kredit modal usaha kepada pelaku usaha pariwisata. Namun, letak geografis Indonesia yang berada diantara 3 (tiga) lempeng tektonik dan jalur rangkaian gunung api yang aktif dunia menyebabkan daerah-daerah di Indonesia rawan tertimpa bencana alam, seperti yang pernah terjadi di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia menimbulkan kerugian bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha pariwisata dan pihak perbankan. Bencana alam dapat menyebabkan kredit macet karena debitor tidak mampu membayar angsuran kredit yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan kredit macet di daerah wisata yang tertimpa bencana alam.Kata Kunci : Relaksasi Kredit, Perjanjian Kredit

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 2 (2025): Volume 12 Nomor 2 Desember 2025 (In Press) Vol 12 No 1 (2025): Volume 12 Nomor 1 Juni 2025 Vol 11 No 2 (2024): Volume 11 Nomor 2 Desember 2024 Vol 11 No 1 (2024): Volume 11 Nomor 1 Juni 2024 Vol 10 No 1 (2023): Volume 10 Nomor 1 Juni 2023 Vol 10 No 2 (2023) Vol 9 No 2 (2022): Volume 9 Nomor 2 Desember 2022 Vol 9 No 1 (2022): Vol. 9. No. 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) More Issue