Jurisprudentie
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
208 Documents
<![CDATA[ISTIBDAL HARTA BENDA WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Musyfikah Ilyas]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2822
<![CDATA[Istibdal merupakan menukar harta benda wakaf dengan sesuatu baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya. Istibdal merupakan solusi akhir bagi harta benda wakaf yang tidak lagi memberikan manfaat, menjaga kelestarian atau keberadaan benda wakaf merupakan keniscayaan kapan dan dimana saja. Keberadaan benda wakaf tersebut harus memberikan manfaat dan berdaya guna dengan alasan yang jelas dan maslahat yang lebih banyak. Istibdal merupakan solusi dalam menghadapi keadaan-keadaan tertentu seperti harta benda wakaf yang tidak produktif karena umur yang sudah tua, rusak dan terbengkalai sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi. Perspektif hukum Islam istibdal pada harta benda wakaf boleh dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan kemaslahatan ummat.Istibdal is a waqf property swap with something better waqf property that was sold first and then replaced with other goods or moved location. Istibdal is the ultimate solution for the waqf property is no longer beneficial, to preserve the existence of objects or endowments that are inevitable anytime and anywhere. The existence of the waqf objects must provide benefits and efficient with clear reasons and more function. Istibdal is a solution in the face of certain circumstances such as waqf property unproductive because of old age, damaged and abandoned so cannot be used again. Istibdal perspective of Islamic law on waqf property should be done with careful consideration and the benefit of the Ummah.]]>
<![CDATA[DANA PERIMBANGAN DALAM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Abd Rais Asmar]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4038
<![CDATA[The issue of balancing funds which is a potential source of revenue for the regions is closely related to the central and regional governmental affairs because the funds are sourced from the state budget. Balancing Funds are funds sourced from APBN revenues allocated to regions to fund local needs in the context of decentralization implementation. The current DBH allocation is too complex as it lacks a strong foundation and varies the basis of assignment for revenue sharing. The DBH distribution mechanisms in the regions also often experience delays.Keywords: Balancing Fund Permasalahan dana perimbangan yang menjadi sumber penerimaan potensial bagi daerah berhubungan erat dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah karena dananya bersumber dari APBN. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DBH saat ini terlalu komplek seperti kurang memiliki landasan yang kuat dan beragamnya dasar penetapan untuk bagi hasil. Mekanisme penyaluran DBH di daerah juga sering mengalami keterlambatan.Kata Kunci: Dana Perimbangan ]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 01 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Angraeny Arief]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2664
<![CDATA[Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar di Pengadilan Negeri Makassar berupa studi lapangan dengan wawancara dengan pihak terkait. Penerapan Perma di Pengadilan Negeri Makassar telah terlaksana dengan baik sesuai prosedurnya sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Putusan dari proses mediasi itu sendiri adalah In Kracht yang dimana sama dengan putusan pengadilan lainnya tetapi dalam prosesnya bisa langsung melakukan eksekusi. Namun, terdapat hambatan pelaksanaan keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar yaitu dari para pihak, kurang aktifnya mediator dan tidak adanya dukungan advokat itu sendiri.This research was conducted in the city of Makassar in Makassar District Court in the form of a field study with interviews with relevant parties. Application of Perma in the Makassar District Court has been well implemented with appropriate procedures as stipulated in the regulations. Verdict of the mediation process itself is in Kracht which equals the rulings of other courts but in the process can directly execute. However, there are barriers to the successful implementation of mediation in court of Makassar that are the parties, less active mediator and lack of support from the advocate.]]>
<![CDATA[NEGARA HUKUM DAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERWAWASAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3665
<![CDATA[The national development of legal insight is based on the principles of state law and legal insight that includes the development of the legal systen, the general draft of law policy, the implementation of law enforceable state, and the orientation of legal norms. The enforcement orientation must meet the requirements of legal material and law enforcement officers. Efforts to reform the material of national law must be in accordance with the needs of the times and in line with the development of the velues of community justice by socializing the material of national law through a real program and widely disseminated and suistainable so taht applicable legal norms are known, understood, recognized and accepted with awareness by every citizen.Keywords: State of Law, National Development, Legal Insight pembangunan nasional berwawasan hukum didasari oleh prinsip negara hukum dan wawasan hukum yang mencakup pembangunan sistem hukum, rancangan umum kebijakan hukum, penyelenggaran negara berwawasan hukum, dan orientasi norma hukum. Adapun orientasi penegakannya harus memenuhi syarat materi hukumnya dan aparat penegak hukum. Upaya pembaruan materi hukum nasional harus sesuai kebutuhan zaman dan sejalan dengan perkembangan nilai-nilai keadilan masyarakat dengan cara mensosialisasikan materi hukum nasional melalui suatu program nyata dan dimasyarakatkan secara luas dan berkesinambungan sehingga norma hukum yang berlaku diketahui, dimengerti, diakui, dan diterima dengan kesadaran oleh setiap warga negara.Kata Kunci: Negara Hukum, Pembangunan Nasional, Wawasan Hukum ]]>
<![CDATA[LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Sitti Nurjannah]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3630
<![CDATA[Vehicle financing agreement was made as the embodiment of the financing agreement between the company and consumer. However, motor vehicle financing agreement with this fiduciary standard contains clauses that contain rights and obligations of each party and made by one party, namely finance companies, consumers are only given an alternative choice "take it or leave it".Keywords: Agreement, Financing, FiduciaryPerjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dibuat sebagai perwujudan kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen. Namun, perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan fidusia ini berisi klausul-klausul baku yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan dibuat oleh satu pihak yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen hanya diberikan alternatif pilihan “take it or leave it”. Kata Kunci : Perjanjian, Pembiayaan, Fidusia]]>
<![CDATA[PRINSIP DAN SYARAT PENJATUHAN HUKUMAN BAGI ANAK BERKONFLIK HUKUM ]]>
<![CDATA[Rasdianah Rasdianah]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4061
<![CDATA[The principle of imposing the punishment of a child of the perpetrator of a crime so that there is a reason for the criminal sanction to qualify for forgiveness, also the enactment of two forms of punishment (acts and criminal) for a child in conflict law is a further embodiment of the three punishment principles recognized in UUSPPA, namely the principle of criminal liability, the best interes of the child and ultimum remidium principle. The three principles of punishment also form the foundation of UUSPPA formers so that there are two conditions of punishment for children in conflict law, namely the absolute punishment requirements and relative condemnation requirements.Keywords: Principle of Punishment, Punishment Requirement, Child Conflict Law Prinsip penjatuhan hukuman bagi anak pelaku tindak pidana sehingga terdapat alasan penghapus pidana berkualifikasi alasan pemaaf, juga diberlakukannya dua bentuk hukuman (tindakan dan pidana) bagi anak berkonflik hukum merupakan perwujudan lebih lanjut dari tiga prinsip penghukuman yang diakui dalam UUSPPA, yaitu prinsip pertanggungjawaban pidana, prinsip the best interes of the child dan prinsip ultimum remidium. Ketiga prinsip penghukuman tersebut juga menjadi landasan dari pembentuk UUSPPA sehingga diberlakukan dua syarat penghukuman bagi anak berkonflik hukum, yaitu syarat penghukuman absolut dan syarat penghukuman relatif.Kata Kunci: Prinsip Penjatuhan Hukuman, Syarat Penjatuhan Hukuman, Anak Berkonflik Hukum]]>
<![CDATA[PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PALOPO ]]>
<![CDATA[Andi Takdir Jufri]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3620
<![CDATA[Offenses of theft conducted by children need special concern and serious consideration so that giving sanctions do not neglect the coaching aspect and the protection of chidren rights. Theft by children not only in big cities but also has spread into districts like Kota Palopo where has quite much cases. That causes are family factors, environment, social, economic, and educational levels moreover need efforts as varied as settlement of internal / family. These efforts consist of eradication prevention, improvement, and coaching.Keywords: Theft by Children, GuidanceDelik Pencurian yang dilakukan oleh anak perlu mendapat pengkajian dan pertimbangan khusus yang serius sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan dan tidak melanggar perlindungan hak-hak anak. Pencurian oleh anak bukan hanya terjadi di kota besar tetapi juga sudah merambah ke daerah kabupaten seperti di Kota Palopo yang kasusnya cukup banyak. Penyebabnya adalah faktor keluarga, lingkungan, sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan sehingga diperlukan upaya yang bervariasi seperti penyelesaian secara intern/kekeluargaan. Upaya-upaya tersebut terdiri atas upaya pencegahan pemberantasan, perbaikan, dan pembinaan.Kata Kunci: Pencurian oleh Anak, Pembinaan ]]>
<![CDATA[Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca TAP MPR No.I/MPR/2003 ]]>
<![CDATA[Ashabul Kahpi]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4052
<![CDATA[This paper tries to see the position of Pancasila in the reality of nation and state. Pancasila is basically not just a blank slog that appears suddenly, but has the importance of trying to bring together universal values with local wisdom excavated by founding fathers as inclusive core values. That Pancasila is needed for a society that is highly fragmented by tribe, religion, language, and custom, besides the position of Pancasila as the legal norm and the ethics of state administration. No less important is that Pancasila also has significance as a national identity which then differentiates it from other nations. However, this seems to be considered reduced by some circles, especially after the issuance of MPR Decree No. I / MPR / 2003.Keywords: Pancasila, Basic Country and Ideology of the Nation Tulisan ini mencoba melihat kedudukan Pancasila dalam realitas berbangsa dan bernegara. Pancasila pada dasarnya bukan hanya sekedar semboyan kosong yang muncul secara tiba-tiba, akan tetapi memiliki arti penting yang mencoba untuk mempertemukan nilai-nilai universal dengan kearifan lokal yang digali oleh para founding fathers sebagai core values inklusif. Bahwa Pancasila dibutuhkan untuk masyarakat yang sangat terfragmentasi oleh suku, agama, bahasa, maupun adat-istiadat, di samping kedudukan Pancasila sebagai norma hukum dan etika penyelenggaraan negara. Tidak kalah pentingnya adalah bahwa pancasila juga memiliki arti penting sebagai identitas nasional yang kemudian membedakan dari bangsa yang lainnya. Namun, hal ini tampaknya dianggap tereduksi oleh sebagian kalangan terlebih setelah dikeluarkannya TAP MPR No. I/MPR/2003.Kata kunci : Pancasila, Dasar Negara dan Ideologi Bangsa]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KASUS IMUNITAS NEGARA MELALUI ICJ (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE) / MAHKAMAH INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Julianto Jover Jotam Kalalo]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2818
<![CDATA[Mahkamah Internasional sebagai tempat penyelesaian sengketa internasional yang terbesar diharapkan mampu untuk menjembatani penyelesaian sengketa antar Negara anggotanya. Dengan fungsinya sebagai organisasi internasional yang melindungi perdamaian dan keamanan dunia. Penyelesaian sengketa yurisdiksi negara dalam kasus Imunitas Negara pada hakekatnya menekankan upaya secara damai dalam penyelesaian sengketa negara anggotanya. Keputusan Mahkamah Internasional dapat diartikan sebagai suatu kepastian yang terdapat di dalam peraturan hukum internasional yang menentukan bagaimana hubungan hukum antara kedua negara yang berperkara di Mahkamah Internasional dimana ketentuan hukum internasional yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Internasional yang menentukan penyelesaian persoalan sengketa negara tersebut.International Court of Justice as the largest international dispute resolution expected to be able to facilitate the settlement of disputes among member States. With its function as an international organization that protects world peace and security. Settlement of disputes jurisdiction in the case of the State Immunity substantially greater emphasis on the peaceful settlement of disputes in its member countries. International Court's decision can be interpreted as an assurance contained in the rules of international law that determines how the legal relationship between the two countries litigants in the International Court of Justice in which the rules of international law issued by the International Court of Justice judges who determine the state dispute settlement issues.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN SECARA HIPNOTIS ]]>
<![CDATA[Sulastryani Sulastryani]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3670
<![CDATA[Taking other people's stuff in a hypnotic way is getting rampant. In fact, this has come to the police, prosecutors, and courts. Therefore, special efforts are needed to take action against it. The act of taking other people's belongings by hypnosis becomes a very complicated problem because of the problem of applying and interpreting the article in KUHP primarily Article 362 of the KUHP about Theft and 382 of the KUHP about Fraud which is sometimes used by law enforcement to ensnare the perpetrators with the modus operandi of hypnosis. The next problem will be found in the evidentiary process. The need for other criminal codes is currently one of the obstacles in law enforcement effortKeyword : Hypnosis, Theft, FraudMengambil barang orang lain dengan cara hipnotis semakin marak. Bahkan, hal ini telah sampai pada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Oleh karena itu, perlu usaha khusus untuk menindaknya. Tindakan mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis menjadi masalah yang sangat rumit karena terbentur masalah penerapan dan penafsiran pasal dalam KUHP utamanya Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan 382 KUHP tentang Penipuan yang terkadang digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat pelaku dengan modus operandi hipnotis. Permasalahan selanjutnya akan ditemukan pada proses pembuktian. Perlunya ada aturan pidana lainnya pada saat ini merupakan salah satu kendala dalam upaya penegakan hukum.Kata Kunci : Hipnotis, Pencurian, Penipuan]]>
