cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahman Syamsuddin
Contact Email
jurnal.jurisprudentie@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
rais.asmar@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurisprudentie
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 23559640     EISSN : 25805738     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : -
Articles 208 Documents
 3   4   5   6   7 
KONSEKUENSI HUKUM PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ( PPJB) DALAM PRAKTEK JUAL BELI PROPERTI DI MAKASSAR Muh. Taufiq Amin
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i1.4590

Abstract

AbstractCancellation of contract cause stop a[n alliance and bring everything return like initialy, impressing have never there is an alliance. The parties is obliged to return what have accepted of during sales take place the included in sales of properti. Despitefully, KUHPERDATA also give room to unprofitable side to file a bill indemnation Keyword : Cancellation of contract, Sales of PropertiAbstrakPembatalan perjanjian menyebabkan penghentian suatu perikatan dan membawa segala sesuatu kembali seperti semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Para pihak wajib mengembalikan apa yang telah diterimanya selama jual beli berlangsung termasuk dalam jual beli properti. Di samping itu, KUHPerdata juga memberikan ruang bagi pihak yang menderita kerugian untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Kata Kunci : Pembatalan perjanjian, Jual beli properti
ADAT SEBAGAI WADAH PEREKAT UNTUK MEMPERTAHANKAN IKATAN PERSATUAN REPUBLIK INDONESIA Munir Salim
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3629

Abstract

Indigenous is a whole system of ideas, actions, and results of human creation to fill life by learning all of things consist of community life. According Hardjito Notopuro Customary Law is an unwritten law. Customary law with a characteristic is a guideline of life for the people in holding the justice system and social welfare and family-oriented. The shape and arrangement of the legal community are a common law union bound by factors that are territorial and genealogy. Regents / Mayors can form a Committee of Indigenous People Regency / City which served to make the identification, verification and validation of Indigenous Peoples. The results of the verification and validation, and then submitted to the Regional Head. Indeed Fifth Pancasila Sila is the quintessence Digest or Indigenous. This is the National Indigenous us, the indigenous, and Adat Indonesia that does not mean that beyond the fifth of these advantages, there is no other seed-featured. Each region has other-featured.Keywords: Indigenous, Law, Society, PancasilaAdat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupan dengan cara belajar dimana kesemuanya itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Menurut Hardjito Notopuro Hukum Adat adalah hukum tak tertulis. Hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat territorial dan geneologis. Bupati/Walikota dapat membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota yang bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat. Hasil verifikasi dan validasi tersebut, kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah. Sesungguhnya Kelima Sila Pancasila adalah Intisari atau Saripati Adat. Inilah Adat Nasional kita, Adat Nusantara, dan Adat Indonesia yang tidak berarti bahwa diluar kelima keunggulan tersebut, tidak ada unggulan-unggulan lain. Setiap daerah memiliki unggulan-unggulan lain.Kata Kunci: Adat, Hukum, Masyarakat, Pancasila
PENERAPAN TA’WIDH PADA PEMEGANG SYARIAH CARD Nadia Ananda Elsanti
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4060

Abstract

As with most credit card holders, sharia card holders also have obligations that must be fulfilled, one of which is to settle the bill payment for the transaction that has been done. But did not rule out the customer is negligent in completing the bill payment for transsaksi ever done. In the face of the risk of customers who default or negligent in making a bill payment, one form of protection offered in Islamic Sharia is the mechanism of giving Ta'widh or compensation to the party whose rights are violated. Ta'widh concept issued by the National Sharia Council is expected to be one way to prevent losses suffered by Bank Syariah as the issuer of sharia card caused by customers who neglect to fulfill their payment obligations.Keywords: Ta'widh; Sharia Card; Late payment; Legal effortSeperti pada pemegang kartu kredit pada umumnya, pemegang syariah card juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah menyelesaikan pembayaran tagihan atas transaksi yang telah dilakukan. Namun tidak menutup kemungkinan nasabah tersebut lalai dalam menyelesaikan pembayaran tagihan atas transsaksi yang pernah dilakukannya. Di dalam menghadapi risiko nasabah yang wanprestasi atau lalai dalam melakukan pembayaran tagihan, salah satu bentuk perlindungan yang ditawarkan dalam syariat Islam adalah adanya mekanisme pemberian Ta’widh atau ganti rugi kepada pihak yang hak-haknya dilanggar. Konsep Ta’widh yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional diharapkan menjadi salah satu cara untuk mencegah kerugian yang dialami Bank Syariah selaku penerbit syariah card yang diakibatkan oleh nasabah yang lalai melaksanakan kewajiban pembayarannya.Kata Kunci : Ta’widh; Syariah Card; Keterlambatan Pembayaran; Upaya Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PENGGUNAAN KONTRAK BAKU PADA PERUM PEGADAIAN DI KABUPATEN SIDRAP Andi Sri Rezki Wulandari
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3619

Abstract

Pawnshop Branch Sidrap in providing services to customers always pay attention to the rules on the use of standard contracts between the Pawnshop with customers, so rarely resulted in legal problems. Legal efforts taken by the customer in case of default of the lien holder is to resolve disputes through consensus agreement between the Pawnshop with customers through deliberation is expected the establishment of peace between the customer and the pawnshop. But when the disputes through this pathway has not completed, the dispute can be done through mediation agency to immediately get a good solution. If the mediation does not track also get results, then the end of the path that must be taken is the path of the Court.Keywords: Legal Protection, Permanent Contract, PawnPerum Pegadaian Cabang Sidrap dalam memberikan pelayanan kepada nasabah senantiasa  memperhatikan aturan-aturan tentang penggunaan kontrak baku antara Perum Pegadaian dengan nasabah, sehingga jarang terjadi wanprestasi yang berujung pada masalah hukum. Upaya hukum yang ditempuh oleh nasabah jika terjadi wanprestasi dari pemegang gadai adalah menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah mufakat antara Perum Pegadaian dengan nasabah melalui musyawarah mufakat sangat diharapkan terciptanya perdamaian antara nasabah dan Pegadaian. Tetapi ketika melalui jalur ini persengketaan tidak juga selesai, maka persengketaan ini dapat dilakukan melalui lembaga mediasi untuk segera mendapatkan solusi yang baik. Bila jalur mediasi tidak juga mendapatkan hasil, maka jalur paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kontrak Baku, Pegadaian 
TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA DELIK PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES LUWU Andi Takdir Djufri
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4050

Abstract

This research is conducted precisely in the jurisdiction of Polres Luwu by using primary data obtained from direct interviews or observation and secondary data obtained from the results of literature review, in the form of books, report materials, articles and other documents. Data were analyzed using qualitative analysis technique then processed systematically.The factors causing the occurrence of a criminal offense in the jurisdiction of Luwu Police from 2015 to 2017 are the ignorance of the perpetrators of the origin of the goods obtained, limited employment, and low education. Efforts that have been made by the police in tackling the criminal offense that occurred in the Luwu Police Precinct is with efforts that are preventive and repressiveKeywords: Decalification Penelitian ini dilaksanakan tepatnya di wilayah hukum Polres Luwu  dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung atau observasi dan data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku, bahan laporan, artikel dan dokumen lainnya. Data dianalisa dengan menggunakan teknik analisa  kualitatif kemudian diolah secara sistematis.Faktor yang menyebabkan terjadinya delik penadahan di wilayah hukum  Polres Luwu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah ketidaktahuan pelaku tentang asal-usul barang yang diperoleh, lapangan kerja yang terbatas, dan pendidikan yang rendah. Upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi delik penadahan yang terjadi di wilayah hukum  Polres Luwu adalah dengan upaya yang bersifat preventif dan represifKata kunci : Penadahan
PERSPEKTIF KEADILAN TRANSISIONAL PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT Fadli Andi Natsif
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2817

Abstract

Penyelesaian pelanggaran hak asasi manuasia (HAM) berat tidak hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan (baik pengadilan HAM permanen maupun pengadilan HAM Ad Hoc). Di dalam Undang-undang Pengadilan HAM juga terdapat ketentuan yang memungkinkan penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui mekanisme non pengadilan yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui non pengadilan ini biasa dilakukan dalam kondisi pemerintahan transisional. Suatu peralihan pemerintahan dari sistem otoriter atau represif ke suatu sistem negara yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi. Tuntutan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu yang ingin dicapai dalam suatu peralihan pemerintahan seperti inilah yang biasa diistilahkan dengan transitional justice (keadilan transisional).Completion of human rights violations (HAM) is not only be resolved through the mechanism of the courts (both permanent human rights courts and ad hoc human rights court). In the Court of Human Rights Act also contains provisions allowing for the completion of grave human rights violations through non-court mechanisms, namely through the Truth and Reconciliation Commission (TRC). Resolution of cases of human rights violations through non court is usually done in conditions of transitional government. An interregnum of authoritarian or repressive system to a state system develops the principles of democracy. The demands of justice for victims of human rights violations in past time want to be achieved in a transitional government as well as known as transitional justice (transitional justice).
PENGUASAAN PRODUKSI MELALUI INTEGRASI VERTIKAL (Ditinjau Dari UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) St. Nurjannah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3669

Abstract

Mastery of the market can be done by mastering a number of products included in the series of production or commonly called vertical integration. Control of business vertically is done by controlling the business line from upstream to downstream with the aim of closing the opportunity of other business actors entering the business field. Such phenomena can lead to unhealthy business practices that lead to the emergence of economic distortions. Keywords: vertical integration, masteryPenguasaan pasar dapat dilakukan dengan menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau lazim disebut integrasi vertikal. Penguasaan usaha secara vertikal dilakukan  dengan cara menguasai jalur usaha dari hulu sampai ke hilir dengan tujuan menutup peluang pelaku usaha lain memasuki bidang usaha tersebut. Fenomena seperti itu dapat menyebabkan praktek bisnis yang tidak sehat yang mengarah pada timbulnya distorsi ekonomi.Kata Kunci: integrasi vertikal, penguasaan
TELAAH TERHADAP ASAS AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Andi Safriani
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3660

Abstract

The principle of Accountability in the management of regional finance is certainly indispensable eventhough the implementation is not fully effective, because until now there are still many areasthat have not shown any openness in the management of regional finance, but with in the accountability in every local financial management automatically,the community will give confidence to every government in the region.Keywords : The Principle of Accountability, Management, Regional FinanceAsas Akuntabilitas dalam Pengelolaan keuangan daerah tentunya sangat diperlukan, meskipun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena sampai saat ini masih banyak daerah yang tidak menunjukkan adanya keterbukaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerahnya, tetapi dengan adanya pertanggungjawaban di setiap pengelolaan keuangan daerah secara otomatis masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemerintahan di daerah.Kata kunci : Asas Akuntabilitas, Pengelolaan, Keuangan Daerah 
EKSEKUSI TANAH TERHADAP PUTUSAN SERTA MERTA Muhammad Ilyas
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3625

Abstract

Execution decision necessarily well often cause problems related to the rules that govern which SEMA and execution in the field. SEMA has set the terms of the petition immediately. However, in reality the obstacles in the form obscurity verdict, denial and resistance defendant execution, as well as objects related disputes are often encountered in the field. Therefore, the agency's execution necessarily need to be reviewed and rules related to implementation in order not to cause problems for the people and the courtKeywords: Execution, Decision NecesarilyEksekusi putusan serta merta sering menimbulkan masalah baik terkait aturan yang mengaturnya yaitu SEMA maupun pelaksanaan eksekusi di lapangan. SEMA telah mengatur syarat-syarat permohonan eksekusi serta-merta. Namun, dalam kenyataannya hambatan berupa ketidakjelasan amar putusan, penolakan dan perlawanan termohon eksekusi, maupun terkait objek sengketa sering ditemui di lapangan. Oleh karena itu, lembaga eksekusi serta-merta ini perlu ditinjau ulang terkait aturan dan pelaksanaannya agar tidak menimbulkan permasalahan bagi masyarakat dan pihak pengadilanKata Kunci : Eksekusi, Putusan Serta-Merta
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS Erlina Erlina
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4056

Abstract

Limited liability company declared bankrupt does not necessarily stop and disperse but still exist as legal entity. In certain circumstances still exist running its business as usual limited liability company does not happen bankruptcy and still able to do business activity. This is due to the company declared bankrupt have an economic value (economic value) is much higher than the value of the company's assets. Because the bankruptcy is actually destined for companies that have negative assets. Nevertheless, the decision to continue the bankruptcy company resulted in the power of the board of directors in a limited liability company. However, with the bankruptcy statement, the debtor by law lost the right to control and manage his property which was inserted into the bankruptcy property as of the date of the decision of bankruptcy.Keywords: Limited Liability Company, Bankruptcy, Receiver Perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak serta merta berhenti dan bubar melainkan masih eksis sebagai badan hukum. Dalam keadaan tertentu masih eksis menjalankan usahanya seperti lazimnya perseroan terbatas tidak terjadi kepailitan dan tetap dapat melakukan kegiatan usahanya. Hal ini diakibatkan perseroan dinyatakan pailit mempunyai nilai ekonomis (economic value) yang jauh lebih tinggi dibanding nilai aset perusahaan tesebut. Oleh karena kepailitan sebenarnya diperuntukkan terhadap perusahaan yang mempunyai aset negatif. Namun demikian, keputusan untuk melanjutkan perseroan pailit mengakibatkan kekuasaan direksi dalam suatu perseroan terbatas.. Namun dengan adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan  ke dalam harta pailit terhitung sejak hari putusan pernyataan pailit tersebut.Kata kunci : Perseroan Terbatas, Kepailitan, Kurator

Page 5 of 21 | Total Record : 208

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 2 (2025): Volume 12 Nomor 2 Desember 2025 (In Press) Vol 12 No 1 (2025): Volume 12 Nomor 1 Juni 2025 Vol 11 No 2 (2024): Volume 11 Nomor 2 Desember 2024 Vol 11 No 1 (2024): Volume 11 Nomor 1 Juni 2024 Vol 10 No 1 (2023): Volume 10 Nomor 1 Juni 2023 Vol 10 No 2 (2023) Vol 9 No 2 (2022): Volume 9 Nomor 2 Desember 2022 Vol 9 No 1 (2022): Vol. 9. No. 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) More Issue