cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 13 No 1 (2024)" : 16 Documents clear
Strategi Bakar Uang (Burn-Rate) Para Pelaku Usaha Perintis Fintech E-Wallet dalam Hukum Persaingan Usaha I Gusti Agung Ayu Niti Savita Ranjani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p11

Abstract

This study investigates the burn-rate marketing strategy employed by digital wallet start-ups in Indonesia, analyzing its impact on fair competition during promotional and market expansion phases. The rapid growth of the information technology sector and changing social behaviors, such as the widespread use of digital wallets for daily financial transactions, sets the backdrop for this research. Intense competition prompts digital wallet start-ups to adopt aggressive tactics, including burning money and implementing predatory pricing strategies to secure consumer market share. This, however, negatively affects consumer bargaining power, leading to an artificial demand in society. Employing legal research methods, the study correlates the burn-rate phenomenon with Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, using legal sources and secondary materials. Findings reveal a trend of predatory pricing and price wars within the burn-rate strategy, potentially aligning with Article 20 of the aforementioned law, which prohibits actions aimed at eliminating or undermining competitors through deliberately low pricing. The study suggests the need for more comprehensive regulations (lex-specialis) to specifically address predatory pricing and burn-rate strategies, providing a nuanced approach to prevent unfair business practices. These regulations should encompass detailed guidelines to ensure fair competition in the dynamic digital wallet market, fostering a balanced ecosystem for both businesses and consumers. Penelitian ini menganalisis strategi pemasaran burn-rate yang digunakan oleh start-up dompet digital di Indonesia, menganalisis dampaknya terhadap persaingan yang adil selama fase promosi dan ekspansi pasar. Pertumbuhan cepat sektor teknologi informasi dan perubahan perilaku sosial, seperti penggunaan luas dompet digital untuk transaksi keuangan sehari-hari, menjadi latar belakang penelitian ini. Persaingan yang intens mendorong start-up dompet digital untuk mengadopsi taktik agresif, termasuk membakar uang dan menerapkan strategi harga predatory untuk mengamankan pangsa pasar konsumen. Namun, hal ini secara negatif memengaruhi kekuatan tawar konsumen, menyebabkan permintaan buatan dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menghubungkan fenomena burn-rate dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menggunakan sumber hukum dan bahan sekunder. Temuan mengungkapkan tren harga predatory dan perang harga dalam strategi burn-rate, berpotensi sejalan dengan Pasal 20 undang-undang tersebut, yang melarang tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan atau merusak pesaing melalui penetapan harga yang sengaja rendah. Studi ini menyarankan perlunya regulasi yang lebih komprehensif (lex-specialis) untuk secara khusus mengatasi harga predatory dan strategi burn-rate, memberikan pendekatan yang nuanced untuk mencegah praktik bisnis yang tidak adil. Regulasi ini harus mencakup pedoman terperinci untuk memastikan persaingan yang adil dalam pasar dompet digital yang dinamis, membentuk ekosistem yang seimbang bagi bisnis dan konsumen.
Expansion of Parties Entitled to Receive Safekeeping of Compensation for Losses in Land Acquisition Ketut Krisna Hari Bagaskara P.; I Wayan Parsa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p02

Abstract

This study examines the expansion of those entitled to the safekeeping of compensation under Article 89 paragraph (3) of PP (Government Regulation) on Land Acquisition and its effects. Land acquisition is based on the state's right to control and the government's provision of land for compensation. The district court can serve as a repository for compensation funds, allowing for their secure management and distribution. As a result of the amendment included in Article 89 paragraph (3) PP on Land Acquisition, compensation is also granted to unidentified persons, which can be understood as land parcels whose owners are unidentified. This study takes a statutory and philosophical approach to normative juridical research. Based on the findings of this study, it is clear that the amendment to PP on Land Acquisition Article 89 paragraph (3) is to include land parcels for which the rightful owners cannot be located. The planned expansion is counter to Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, together with UUPA (Basic Agrarian Law) and Land Acquisition Law, which establishes the state's power to control. Furthermore, from the perspective of its development, it shows that the government cannot expand the PP on Land Acquisition provisions outside the Land Acquisition Law. Since those three values—justice, certainty, and benefit—were left out of the law's formulation, the expansion in Article 89(3) of PP on Land Acquisition did not serve the goal of lawmaking.
Hak Mewaris Laki-Laki Nyeburin Setelah Perceraian di Desa Adat Abiansemal Komang Arya Mukti Maruti
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p16

Abstract

The purpose of this study was to analyze the inheritance rights of men who bury themselves after a divorce in the Abiansemal Traditional Village. The research method used is an empirical research method. The results of the study show that the position of men who are buried after a divorce in the family of origin in the Abiansemal Traditional Village and how the position of inheritance rights for men with mulih teruna status in the Abiansemal Traditional Village are given status certainty to these men to return to their original family as family. After status, obligations (swadharma) and rights (swadikara) will appear, bearing in mind that swadharma and swadikara are related to one's position in society, in the form of family fathers and village fathers in accordance with the provisions of the awig-awig/perarem of their customary village. With respect to the obligations (swadharma) and rights (swadikara) for men to bury after a divorce in their original family who return at a young age, where their parents are still alive and other relatives, both brothers and sisters or sisters, are not yet married, that they receive rights and obligations that should be obtained. Furthermore, based on this, the procedures related to the inheritance rights of the men's nyeburin must simply be discussed and resolved within the family of the family concerned. The inheritance process is an internal process desired by the heirs, so that it should be completed internally or involve the family based on the principle of kinship. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan hak mewaris laki-laki nyeburin setelah perceraian di Desa Adat Abiansemal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki nyeburin setelah perceraian dalam keluarga asal pada Desa Adat Abiansemal serta bagaimana kedudukan hak waris bagi laki-laki yang berstatus mulih teruna pada Desa Adat Abiansemal diberikan kepastian status kepada laki-laki tersebut untuk kembali ke keluarga asalnya sebagai keluarga. Setelah status kemudian akan muncul beban kewajiban (swadharma) dan hak (swadikara), mengingat swadharma dan swadikara berhubungan dengan kedudukan seseorang di masyarakat, berupa ayahan keluarga dan ayahan desa sesuai dengan ketentuan awig-awig/perarem desa adatnya. Terhadap kewajiban (swadharma) dan hak (swadikara) kepada laki-laki nyeburin setelah perceraian dalam keluarga asalnya yang kembali pada usia muda, dimana orang tua masih hidup dan saudara yang lain baik kakak ataupun adik laki-laki ataupun perempuan belum menikah bahwa mereka menerima hak dan kewajiban yang seharusnya didapatkannya. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian prosedur yang berkaitan dengan hak waris dari laki-laki nyeburin tersebut secara sederhana harus dibahas dan diselesaikan secara kekeluargaan dari keluarga yang bersangkutan. Proses pewarisan merupakan proses internal yang dikehendaki oleh para ahli waris, sehingga sewajarnya diselesaikan secara internal atau
Implementation of the Roskill Model in the Mechanism for Handling Large-Scale Fraud Crimes in Indonesia? Pricilla Amelinda Jacob; Febby Mutiara Nelson
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p07

Abstract

The necessity for a specialized unit to address large-scale fraud crimes is grounded upon the increasing prevalence of such crimes and the substantial losses incurred by victims. Large-scale fraud crimes, characterized by money laundering as a follow-up crime, have become increasingly challenging to prosecute, with the assets derived from these crimes becoming harder to trace due to globalization. Disproportionate restitution proportions reflect the challenges in tracing criminal assets. There exists a strong correlation between successfully traced assets and the amount returned to victims of these crimes. The proposal to utilize the Roskill Model in handling large-scale fraud crimes is based on an economic analysis approach to its suitability in law enforcement efforts, while maintaining a focus on the restitution rights of victims without compromising the efficiency of the criminal justice system. The Roskill Model can internalize the external costs generated by these crimes. This model has been implemented in various countries, including the UK, New Zealand, and India, demonstrating its effectiveness and efficiency in addressing serious and complex financial crimes. The Roskill Model's applicability in Indonesia is considered feasible, guided by principles of swift, simple, and cost-effective justice, along with efforts to reform Indonesian criminal procedural law for greater efficiency. This research employs an economic analysis of law (EAL) with an interdisciplinary approach encompassing both legal and economic disciplines. Additionally, the study includes a comparative legal analysis with the UK (common law system) and Switzerland (civil law system).
Peran Surveyor Kadaster Berlisensi pada Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Rofi Wahanisa; Putu Gede Arya Sumerta Yasa; Septhian Eka Adiyatma
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p12

Abstract

Land registration is a crucial component in Indonesia for registering land rights and collecting land parcel data. Issues that often arise in the context of land registration include measurement errors, boundary disputes, and the absence of neighboring landowners. Considering the objectives of land registration, which include creating legal certainty, providing information to relevant parties, and maintaining administrative order, the importance of carrying out land registration to create legal clarity and facilitate efficient land administration is emphasized. Through the Nawacita, the acceleration of the land registration program is known as the Complete Systematic Land Registration (PTSL). The research method used is a normative juridical approach, complemented by literature studies and supporting data from interviews. Measurement becomes an important stage in land registration, as it is the initial stage of collecting physical and juridical data that is crucial for the subsequent stages of the land registration process. Errors or carelessness in this stage can potentially lead to disputes in the future. However, the available human resources for measurement do not meet the measurement target. As a result, the licensed cadastral surveyor profession has emerged. This paper discusses and analyzes the role and obstacles of licensed cadastral surveyors in PTSL. The research method is carried out with a normative juridical approach, using primary literature data and journals to analyze the role and obstacles of licensed cadastral surveyors in the implementation of PTSL. Pendaftaran tanah merupakan komponen krusial di Indonesia untuk mendaftarkan hak atas tanah dan mengumpulkan data bidang tanah. MPersoalan dalam konteks pendaftaran tanah yang seringkali muncul antara lain, salah pengukuran, sengketa batas, maupun ketidakhadiran pihak yang tanahnya berbatasan. Jika ditilik dari tujuan pendaftaran tanah antara lain menciptakan kepastian regulasi/hukum, memberikan informasi untuk pihak-pihak terkait, dan menjaga ketertiban administrasi. Melalui Nawacita program percepatan dilakukan dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dilengkapi dengan studi pustaka dan data pendukung dari hasil wawancara. Pengukuran menjadi tahapan dari pendaftaran tanah yang penting, karena dalam tahap merupakan tahap awal pengumpulan data yang bersifat fisik dan data yang bersifat yuridis yang sangat penting pada proses pendaftaran tanah tahap selanjutnya. Karena dalam tahap ini adalah tahap awal untuk menentukan posisi/ letak dari tanah yang akan di daftar, kesalahan/ ketidak hati-hatian dalam proses ini nantinya akan sangat mungkin memunculkan sengketa di kemudian hari. Namun, dalam kenyataanya jumlah sumber daya manusia (SDM) dalam pengukuran belum memenuhi untuk pemenuhan target pengukuran. Oleh karena itulah memunculkan profesi surveyor kadaster berlisensi. Dalam tulisan ini akan dibahas dan dianalisa tentang peran dan hambatan surveyor kadaster berlisensi dalam PTSL Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normative, dengan penggunaan data primer literatur, jurnal yang dipergunakan untuk menganalisa peran dan hambatan dari surveyor kadaster berlisensi dalam pelaksanaan PTSL.
Prohibiting Tear Gas for Riot Control with the Chemical Weapons Convention: Reaching Beyond the Battlefield? Nivia Nivia
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p03

Abstract

Chemical Weapons Convention 1993 prohibits tear gas as a method of warfare but permits its use as a law enforcement tool, particularly for domestic riot control. Such normative provision results in massive violations of human rights towards civilians caused by the use of tear gas in several states. This research analyses tear gas historically and compares its similar characteristic with chemical weapons in general to see whether tear gas shall be banned in all contexts like others chemical weapons. Through normative research and qualitative analysis, this research shows that there is no fundamental difference between tear gas and chemical weapon. It cannot be separated from its characteristic which is also indiscriminate and caused unnecessary suffering, even against non-rioter. That being said, international law shall treat those instruments equally in a way that totally bans both of them

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue