cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 14 No 1 (2025)" : 16 Documents clear
Efektifitas Hukum Adat Desa Kedis dalam Pelestarian Kesakralan Budaya Tari Rejang Keraman Wijaya, Hendra; Wedha, Yogi Yasa; Wira Udytama, I Wayan Wahyu; Rosiana, Febe; Santoso Ratu, Dennis
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p08

Abstract

This discussion examines the role of customary law in preserving Rejang Keraman Dance in Kedis Village, Buleleng, Bali, amid the influence of globalization. The aim is to understand how customary law is able to maintain this tradition from the threat of modernization. this article uses a qualitative juridical emperis method with a legal anthropology approach. Data were collected through in-depth interviews with traditional leaders, direct observation of the ceremony, as well as a review of related literature. The results of this discussion show that customary law functions as an effective mechanism in maintaining the sacredness and preservation of Rejang Keraman Dance, by involving the entire village community. The conclusion of this discussion is that customary law in Kedis Village does not only function as a formal rule, but also as a means of protecting culture and social identity that can withstand the pressures of globalization. This discussion provides important insights for the development of customary law-based cultural preservation policies. Pembahasan ini mengkaji peran hukum adat dalam melestarikan Tari Rejang Keraman di Desa Kedis, Buleleng, Bali, di tengah pengaruh globalisasi. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum adat mampu menjaga tradisi ini dari ancaman modernisasi. artikel ini menggunakan metode kualitatif yuridis emperis dengan pendekatan antropologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pengamatan langsung upacara, serta tinjauan literatur terkait. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai mekanisme efektif dalam menjaga kesakralan dan kelestarian Tari Rejang Keraman, dengan melibatkan seluruh komunitas desa. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa hukum adat di Desa Kedis tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai alat pelindung budaya dan identitas sosial yang mampu bertahan menghadapi tekanan globalisasi. Pembahasan ini memberikan wawasan penting untuk pengembangan kebijakan pelestarian budaya berbasis hukum adat.
Political Rights of Ex-Corruptors vis a vis Electoral Integrity in Indonesia Rusdiana, Shelvi; Hotmaulana Hutauruk, Rufinus; Fitri, Winda; Jaya, Febri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p13

Abstract

This study investigates the normative inconsistency vis a vis the political rights of ex-corruption convicts and the principle of electoral integrity within the framework of Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 16, in Indonesia. The problem addressed centers on whether allowing individuals convicted of corruption to participate as election candidates aligns with democratic values and sustainable governance. While inclusivity is a key component of both democracy and SDG 16, this research critically examines the extent to which such inclusivity may conflict with the imperative of maintaining public trust and ethical standards in political leadership. Employing a normative legal research method supported by a statutory approach, the study analyzes Indonesian legal instruments. The research identifies a significant legal paradox: integrity is mandated for election officials but not for legislative or presidential candidates. This discrepancy raises critical questions regarding the consistency and credibility of Indonesia’s democratic processes. Findings indicate that allowing ex-corruption convicts to run for office undermines public confidence, hampers political regeneration, and dilutes the ethical foundation of electoral integrity. The analysis also reveals that an uncritical application of SDG 16 as a justification for political inclusivity may inadvertently legitimize impunity and erode democratic accountability. The study calls for urgent legal reforms to align candidacy requirements with broader democratic and developmental objectives. By reinforcing integrity as a universal qualification for public office, Indonesia can uphold the principles of justice, restore electoral legitimacy, and promote sustainable political development.
Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Perjanjian Kredit yang Telah Diasuransikan Nadiva, Nadiva; Kamal, Ubaidillah
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p03

Abstract

A credit agreement with insurance aims to protect debtors and creditors from certain risks. However, a lack of transparency regarding insurance benefits often leads to legal issues, especially when a debtor dies before fully repaying the loan. Decision No. 613/Pdt.G/2023/PN.Smg highlights a dispute over delayed collateral returns and unclear insurance claim disbursement. This study aims to : (1) analyze the application of causality theory in assessing the causal relationship between the defendant’s actions and the plaintiff’s losses, (2) examine the application of the theory of causality in determining legal responsibility for unlawful acts in insured credit agreements. The research employs a normative legal approach with statutory, conceptual, and case study methods. Findings indicate that the Panel of Judges applied the Adequate Causality Theory, which states that an action is a legal cause if it is reasonably foreseeable to result in specific consequences. The negligence of Defendant I in disclosing the debtor’s insurance rights and delays in returning collateral were identified as the leading causes of the plaintiff’s losses. This ruling affirms legal certainty regarding the bank’s responsibility in managing insured credit agreements, ensures justice by distinguishing responsibilities between the bank and the insurance company, and strengthens legal protection for consumers in credit agreements with insurance coverage. Perjanjian kredit yang disertai dengan asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi debitur dan kreditur dalam menghadapi risiko tertentu. Namun, kurangnya transparansi mengenai manfaat asuransi sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama saat debitur meninggal sebelum kredit lunas. Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN.Smg menunjukkan sengketa akibat keterlambatan pengembalian jaminan dan ketidakjelasan pencairan klaim. Salah satu aspek penting dalam penyelesaian sengketa ini adalah penerapan teori kausalitas untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara tindakan pihak terkait dan kerugian yang timbul. Tujuan penelitian ini adalah : (1) menganalisis bagaimana penerapan teori kausalitas yang digunakan oleh hakim dalam menentukan hubungan sebab-akibat antara perbuatan tergugat dan kerugian yang dialami penggugat, (2) menelaah penerapan teori kausalitas dalam menentukan pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit yang telah diasuransikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan Teori Kausalitas Adequate, yang menekankan bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai penyebab hukum jika secara wajar dapat diperkirakan akan menimbulkan akibat tertentu. Kelalaian Tergugat I dalam mengungkapkan hak debitur terkait manfaat asuransi serta keterlambatan pengembalian jaminan menjadi penyebab utama kerugian yang dialami penggugat. Putusan ini memberikan kepastian hukum mengenai tanggung jawab bank dalam pengelolaan kredit yang disertai asuransi, memastikan keadilan dengan memisahkan tanggung jawab antara bank dan perusahaan asuransi, serta memberikan kemanfaatan hukum bagi perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit yang melibatkan asuransi.
Kepemilikan Bersama sebagai Jaminan Hutang (Potensi Masalah dan Jalan Keluarnya) Darmini, Ninik
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p09

Abstract

This normative-descriptive research aims to understand and to analyse the validity of join ownership used as a collateral, as well as the potential conflict arising and the means to minimise it. This research found that such join of ownership is valid as long as it fulfills the consensus between the leanor and the guarantor. In this case, legal capacity includes the joint property owners’ authority to act, which is related to the proof of ownership: is it registered on behalf of one or part of the owners, or all of the owners. The validity relates to a certain object that is usually proven by ownership certificate and does not violate the statutory laws and unwritten laws. The conflict that potentially arise is lawsuit from the other owner(s) in case the encumbrance was conducted without their knowledge and/or permission. Therefore, join property must be encumbranced by all of the owners – if the asset is registered on behalf of those owners – or should be with the other owner(s)’ permission – if the asset is registered on behalf of an owner or part of the owners. It is normatively possible that join property registration mentions all of the right holders such as husband and wife, heirs, or all right holders in the other join ownerships. Penelitian normatif-deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan kepemilikan bersama yang digunakan sebagai jaminan utang, beserta potensi sengketa yang mungkin timbul dan bagaimana cara untuk meminimalkan potensi tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan bersama tersebut sah sepanjang memenuhi kesepakatan antara pemberi dan penerima jaminan. Dalam hal ini, kecakapan hukum termasuk kewenangan para pemilik harta bersama untuk bertindak, yang mana berkaitan dengan bukti kepemilikan: apakah harta tersebut terdaftar atas nama salah satu atau sebagian pemilik, atau seluruh pemilik. Keabsahan ini berkaitan dengan objek kepemilikan yang sudah tertentu yang biasanya dibuktikan dengan sertipikat kepemilikan, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun norma tidak tertulis. Adapun potensi sengketa yang mungkin timbul adalah gugatan dari pemilik lainnya, dalam hal pembebanan jaminan dilakukan tanpa sepengetahuan dan/atau izin dari pemilik tersebut. oleh karena itu, harta bersama mestinya dibebankan jaminan oleh seluruh pemilik – jika terdaftar atas nama seluruh pemilik – atau dengan izin pemilik lainnya – jika terdaftar atas nama salah satu atau sebagian pemilik. Secara normatif dimungkinkan bahwa pendaftaran harta bersama mencantumkan nama semua pemilik hak seperti suami-isteri, semua ahli waris, atau semua pemilik hak dalam kepemilikan bersama lainnya.
Optimalisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Pinggiran Kota Palembang yang Berkelanjutan Irsan, Irsan; Utama, Meria; Idris, Akhmad
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p14

Abstract

The suburban area is basically an area known as both a city and a village at the same time. This area is generally influenced by the character of the city both physically and non-physically and on the other hand also has a village character, so that the suburban area receives the implications of the city's problems which are so complex in economically, socially and environmentally. The purpose of this research is to obtain government policies and regulations regarding the utilization of sustainable suburban spatial planning, especially in Palembang as well as formulating the concept. This research is a normative juridical study, with a data collection method using library research. The results of the first discussion, the concept of a sustainable city has been largely included in regional regulations, but the hope of making Palembang a sustainable city or even Kertapati as a sustainable suburban area will still be a long time to be realized. This sustainable development regulation emphasizes more on the government's obligations alone. Second, sustainable suburban development still has many obstacles such as, minimal green open space, inadequate educational facilities, affecting the human development index which is still limited. Weak engagement in community empowerment. The most extreme poverty in Kertapati sub-district throughout Palembang city. Kertapati is one of the most slum areas. Third, sustainable suburban development is full of values, requiring careful planning and supervision at all levels. It requires qualitative growth of every individual and society. Wilayah pinggiran kota pada dasarnya merupakan daerah yang dikenal sebagai wilayah kota dan desa secara bersamaan. Daerah ini umumnya terpengaruh oleh karakter kota baik fisik maupun non fisik dan memiliki karakter desa, sehingga wilayah pinggiran kota menerima implikasi problematika kota yang begitu kompleks secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebijakan dan pengaturan pemerintah mengenai pemanfaatan tata ruang daerah pinggiran kota yang berkelanjutan, mendapatkan kendala pemanfaatan tata ruang daerah pinggiran kota Palembang yang berkelanjutan dan merumuskan konsep optimalisasi pemanfaatan tata ruang daerah pinggiran kota Palembang yang berkelanjutan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan library research. Hasil pembahasan pertama, Konsep kota berkelanjutan sebagian besar ada dalam peraturan daerah, tetapi harapan untuk menjadikan Palembang sebagai kota berkelanjutan atau bahkan kertapati sebagai wilayah sub urban masih lama terwujud. Perda pembangunan berkelanjutan ini lebih menekankan pada kewajiban pemerintah semata. Kedua, Pembangunan pinggiran kota berkelanjutan masih banyak kendala seperti, minimnya RTH, fasilitas pendidikan kurang memadai, berpengaruh pada indeks pembangunan manusia yang masih terbatas. Lemahnya engagement pada pemberdayaan masyarakat. Kemiskinan paling ekstrem di kecamatan Kertapati Se kota Palembang. Kertapati termasuk wilayah paling kumuh. Ketiga, Pembangunan pinggiran kota yang berkelanjutan sarat nilai, membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang seksama pada semua tingkat. Pembangunan itu menginginkan pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat.
Analysis of Police and Customs Technology in Combating Illegal Cigarettes in Indonesia Isnawan, Fuadi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p04

Abstract

his study aims to explore the role of police technology, particularly through the use of cyber patrols and cyber police, in detecting, cracking down on, and suppressing the circulation of illegal cigarettes in Indonesia, as well as how technology can serve as a preventive effort to reduce the distribution of illegal cigarettes. This normative study focuses on the analysis of relevant legal regulations and policies. The novelty of this research lies in its emphasis on the role of police technology, specifically through cyber patrol and cyber police operations, in combating the illegal circulation of cigarettes, introducing new perspectives to fill existing gaps in the literature. The findings reveal that the role of police technology, particularly through the operations of cyber police and cyber patrol units, has become increasingly critical in detecting, cracking down on, and suppressing the circulation of illegal cigarettes in Indonesia. Law enforcement’s adaptability to the evolving digital landscape is essential in addressing crimes facilitated by e-commerce and social media as channels for illicit cigarette trade. By employing cyber surveillance, digital tracking, and coordinated online efforts, the Indonesian National Police and specialized cyber units have developed effective strategies to mitigate these illegal activities. Preventive efforts also include educational initiatives and digital campaigns on social media to raise public legal awareness and compliance. The innovative use of digital tools such as the Illegal Cigarette Information System (SIROLEG) exemplifies technological integration in optimizing reporting and coordination among enforcement units. This study concludes that strategic technological interventions offer a holistic, effective framework for addressing the complex challenges posed by the illegal tobacco trade in Indonesia.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue